UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Diuji di Mahkamah Konstitusi


Image

Pada tanggal 30 Oktober 2012 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah digantikan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang Undang yang baru ini (sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya) memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Jadi, pada dasarnya Koperasi adalah Soko Guru Perekonomian Indonesia; yang mana sistem dan cara bertindak laku ekonomi dalam sistem perkoperasian ini telah ditiru dan oleh berbagai negara lain dan memberikan sumbangsih peningkatan kesejahteraan masyarakat pada negara-negara yang mencontek sistem perkoperasian Indonesia. Namun ironisnya Indonesia malah berupaya meniadakan sistem perekonomian kerakyatan/koperasi ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut; yang pada inti jiwanya berniat menjadikan Koperasi bak sebuah Perseroan! ((irwan_se_sh@yahoo.com tulis dalam kompasiana.com : Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

Namun ternyata, kehadiran Undang Undang baru ini lebih banyak menimbulkan kontra ketimbang yang pro, sebagai misal, terlampir di bagian bawah tulisan ini yang me-link tulisan-tulisan sekitar UU Nomor 17 Tahun 2012.

Bahkan Gabungan Koperasi Jawa Timur secara resmi telah memasukkkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2013 yang tercatat pada Nomor Perkara : 28/PUU-XI/2013, dengan Pokok Perkara :

Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83]

Pemohon :

  1. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur,  berkedudukan di Jalan Pasar Besar 38 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai “Pemohon I”;
  2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kemayoran Baru Nomor 15 Kota Surabaya sebagai “Pemohon II”;
  3. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati), berkedudukan di Jalan Balearjosari Nomor 38 sebagai “Pemohon III”;
  4. Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Darmo Nomor 96 Kota Surabaya Provinsi Jawa sebagai “Pemohon IV”;
  5. Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Plampitan VIII Nomor 38 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota sebagai “Pemohon V”;
  6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), berkedudukan di Jalan Raya Lebaksari Kecamatan Pandaan Kabupatn Pasuruan sebagai “Pemohon VI”;
  7. Agung Haryono, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Candi IV C / 225 RT 008/006 Karangbesuki Kecamatan Sukun, Jawa Timur sebagai “Pemohon VII”;
  8. Mulyono, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Telkom, Beralamat di Jalan Pemuda Gang Yakub Nomor 27,Bojonegoro, Jawa Timur sebagai “Pemohon VIII”;

Kuasa Pemohon :

  1. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum;
  2. Dr. Iwan Permadi, SH, MH;
  3. Haru Permadi, SH.

Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Lebih rinci, pasal-pasal yang digugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 50

(1)     Pengawas bertugas:

a)         mengusulkan calon Pengurus;

b)        memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

c)    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan

d)   melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 55

(1)     Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.

Pasal 56

(1)     Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.

BAB VII

MODAL

Pasal 66

(1)     Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2)     Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

  1. Hibah;
  2. Modal Penyertaan;
  3. modal pinjaman yang berasal dari:
    1. Anggota;
    2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
    3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
    4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
    5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.dan/atau
    6. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1)     Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.

(2)     Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3)     Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 68

(1)     Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

(3)     Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

(4)     Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

(1)     Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

(2)     Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.

(3)     Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

(4)     Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

(5)     Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.

(6)     Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;
  2. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
  3. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
  4. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

(1)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

  1. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
  2. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
  3. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
  4. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

(3)     Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan

dalam Rapat Anggota.

Pasal 72

(1)     Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris

(2)     yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(3)     Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

(1)     Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun

(2)     tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(3)     Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung

(4)     kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(5)     Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1)     Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

  1. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2.  masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

(2)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.

(3)     Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

  1. besarnya Modal Penyertaan;
  2. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
  3. pengelolaan usaha; dan
  4. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 78

(1)     Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

  1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
  2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
  3. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
  4. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
  5. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

(3)     Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 79

(1)     Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.

(2)     Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

(3)     Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pasal 80

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

BAB IX

JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 82

(1)     Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.

(2)     Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

  1. Koperasi konsumen;
  2. Koperasi produsen;
  3. Koperasi jasa; dan
  4. Koperasi Simpan Pinjam.

 

Baca juga :

UU Koperasi dan LKM 2012 Dianggap Sesat

Liberalisasi Koperasi Melalui UU Terbaru

UU Koperasi Digugat

UU Koperasi Dinilai Lebih Buruk daripada UU Lama

Undang Undang Koperasi Dinilai Malah Rugikan Koperasi

Tak Merakyat, Koperasi Wanita Gugat UU Koperasi

Koperasi Wanita Ajukan “Judicial Review” UU Koperasi

Sejumlah Koperasi di Jatim Gugat Menteri Koperasi

Kementrian Koperasi Bantah UU Perkoperasian Baru Berbau Neolib

Syarief Hasan: UU Koperasi Sudah Layak, Baiknya Dibaca Lagi

UU (Anti) Koperasi

Syarief Anggap UU Koperasi Tak Perlu Digugat

UU Koperasi Kandung Sejumlah Kelemahan

Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

UU Koperasi dinilai bertentangan dengan kesejahteraan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s