Ternyata Buku Sekolah Elektronik Masih Menjadi Mahluk Asing

Hari pertama sekolah, Senin (14/7), siswa dan orangtua dikejutkan dengan biaya pembelian buku pelajaran yang sangat memberatkan. Biaya yang harus dikeluarkan di beberapa sekolah mencapai Rp 1 juta per semester.

Program buku digital yang dicanangkan pemerintah dengan maksud menekan harga buku kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain sulit diunduh dari internet, hampir tidak ada sekolah yang menggunakan buku digital itu. Bahkan, banyak kepala sekolah dan guru yang belum mengetahui adanya buku digital itu………..

”Ada 14 buku yang mesti dibeli. Harga semua buku yang dijual di sekolah hampir Rp 1 juta. Siswa yang mau beli pesan ke bagian Tata Usaha,” kata seorang siswa.

Buku-buku teks yang dipakai di sekolah tersebut merupakan keluaran dari penerbit buku ternama yang umum dipakai di sekolah. Tidak ada satu buku pun yang direkomendasikan dari buku digital yang disediakan pemerintah di situs web Depdiknas. ( Biaya Buku Memberatkan, KOMPAS, 15/07/08 )

Lebih jauh KOMPAS menulis, seandainya buku teks pelajaran yang dipakai sekolah memanfaatkan buku digital yang telah dibeli hak ciptanya, satu buku teks sesuai harga eceren tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah seharga Rp 20.000. Biaya pembelian buku yang dikeluarkan masyarakat jauh lebih rendah, bisa mencapai 25 persen dari pengeluaran saat ini.

Namun, keberadaan buku teks yang dibeli hak ciptanya oleh pemerintah dan diunggah (upload) di http://bse.depdiknas.go.id, http://www.depdiknas.go.id, www.pusbuk.or.id, dan www. sibi.or.id masih belum dapat diunduh dengan cepat. Jika mencetak sendiri, biayanya justru lebih mahal.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD-SMA, soal buku teks pelajaran ini termasuk prasarana yang wajib disediakan sekolah sebagai syarat telah memenuhi salah satu standar nasional pendidikan.

Pengadaan buku teks pelajaran yang ditetapkan satu eksemplar per mata pelajaran untuk setiap peserta didik itu merupakan bagian dari perpustakaan sekolah…………

Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, berdasarkan penelitian ICW sejak tahun 2003 hingga 2007 di sekitar 10 kota di Pulau Jawa dan luar Jawa, tren biaya pendidikan yang ditanggung orangtua cenderung meningkat. Orangtua masih menanggung sekitar 80 biaya pendidikan. ”Peran negara masih kurang dan cenderung memburuk,” ujarnya.

Wakil Education Forum Yanti Sriyulianti mengatakan, kebijakan buku elektronik itu sebetulnya dapat sangat membantu jika infrastruktur telah memadai. Persoalannya, infrastruktur jaringan teknologi informasi dan kepemilikan komputer masih terbatas. Biaya akses internet juga masih terbilang mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

Akan lebih bijaksana dan berdaya guna program BSE ini didukung sepenuhnya oleh para Kepala Sekolah dalam bentuk menggandakan lewat media CD atau difotokopi. Sehingga para orang tua bisa membeli CD atau fotokopi tersebut dengan harga murah.

Tanpa itu semua, program BSE hanya akan menjadi barang ‘baru’ nan ‘asing’ serta jauh dari jangkauan. Belum lagi bila ada orang tua sudah berpayah-payah mendownload dan mencetaknya, ternyata nggak dipakai di sekolah anaknya.

Jadi BSE akan menjadi program sia-sia yang penuh dengan kemubaziran saja.