Melihat Kasus Sumber Waras dari sisi yang lain.


Oleh: Trie Sulistiowarni, SH Cagub DKI 2017

RS SUMBER WARAS

TRI SULIS

Tulisan ini berawal dari hasil audit BPK yang menyatakan ada kerugian negara 191 M dari pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Melihat perkembangan berita di media tentang kasus Sumber Waras, akhirnya timbul niat saya untuk ikut memberikan ulasan singkat ini, dengan melihat kasus Sumber Waras dari sisi yang lain.

Kerugian tersebut menurut BPK karena adanya perbedaan NJOP. BPK menganggap letak lahan yang dibeli di JalanTomang Utara NJOPnya Rp 7.000.000 per M2. Sedang NJOP di jalan Kyai Tapa Rp 20.000.000 per M2. Dari perbedaan NJOP tersebut, Negara dirugikan Rp 493 M.

Atas permintaan KPK, BPK melakukan audit investigasi. Hasilnya negara dirugikan 191 M. Dasar penghitungan kerugian adalah membandingkan harga deal antara perusahaan Ciputra dengan Yayasan Sumber Waras yi 561 M. Hal tersebut sudah terbantahkan sebagaimana berita yang beredar bahwa letak tanah yang dibeli tersebut baik di Sertifikat dan PBB nya atas tanah ybs tertulis di Jl.Kyai Tapa dengan NJOP Rp 20.000.000 per M2. Saya hanya mereview singkat saja dari berita dan keterangan yang beredar.

Adapun NJOP 2014 sebesar Rp 20.000.000 per meter2 sudah ditetapkan pada akhir Desember 2013 oleh Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI pada saat itu.

Singkatnya, unsur kerugian negara tidak terpenuhi kalau berdasarkan hasil audit BPK yang spt itu. Oleh sebab itu KPK pun belum menemukannya. Ada pihak yang mengatakan bahwa status tanahnya HGB yang akan berakhir pada tahun 2018. Jadi 2 tahun lagi tanah tersebut akan kembali ke negara.

Sehingga setelah berakhirnya HGB tanah atas nama Yayasan Sumber Waras tersebut Pemprov DKI bisa mengelolanya karena tanah sudah jatuh ke negara. Jadi Pemprov DKI bisa mengelola tanah yang bersangkutan tanpa harus membeli. Lah aturan dari mana itu? Kan pemegang haknya bisa mengajukan perpanjangan HGB.

Kalau unsur kerugian negara didasarkan pada perbedaan nilai NJOP, maka hasil audit BPK itu sudah terbantahkan. Selama ini banyak yang bertanya mengenai kasus Sumber Waras, yang bener yang mana sih?

Secara administrasi memang sudah dibuktikan dengan data-data yang ada berupa Sertifikat dan PBB, lokasi tanah di Jl.Kyai Tapa. Tidak terbukti pula adanya mark up harga dengan menaikkan NJOP secara tiba-tiba.

Karenanya sekarang BPK bergeser ke masalah kejanggalan pembayaran, yaitu dengan cek dan pada tanggal 31 Desember 2015 jam 19.45, ketika jam kerja bank sudah tutup. Masalahnya apakah yang dikatakan oleh Ketua BPK sebagai kejanggalan dalam cara pembayaran bisa masuk unsur merugikan negara.

Ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya seperti yang mempermasalahkan HGB yang akan berakhir 2018. Apakah itu juga bisa memenuhi unsur kerugian negara? Karena ada yang mengatakan setelah berakhir HGB nya tanah jatuh ke negara.

Dengan demikian Pemprov DKI bisa mengelola tanah terssbut tanpa harus membeli. Benarkah pendapat seperti itu? Jelas ini pendapat yang keliru.

Pemilik tanah/pemegang HGB bisa memohon perpanjangan hak selama fisik masih dikuasai dan peruntukannya tidak berubah.

Dalam kasus Sumber Waras, pembelinya adalah Pemerintah yaitu Pemprov DKI, sesuai dengan ketentuan yg berlaku hanya bisa memegang Hak Pakai. Oleh karena itu peralihan haknya melalui Akta Pelepasan Hak bukan Akta Jual Beli, karena beda status antara penjual dan pembeli.

Pemerintah yang hanya bisa memperoleh hak pakai tidak mugkin membeli tanah dengan status HGB.

Dengan dibuatnya akta pelepasan hak artinya saat ini tanah sudah menjadi tanah negara yang dikuasai oleh Pemprov DKI sebagai pembeli

Proses selanjutnya Pemprov DKI mengajukan permohonan Hak Pakai kepada BPN setelah memenuhi berbagai persyaratan.

Tanahpun tdk sedang dalam sengketa seperti yg diberitakan. Karena Perjanjian Jual Beli antara YKSW dg perusahaan milik Ciputra telah dibatalkan kedua belah pihak manakala oleh Pemprov DKI peruntukan tanah tsb tdk bisa dirubah menjadi kawasan komersil. Jadi tetap harus untuk Rumah Sakit. Dan uang DP sebesar 50M oleh YKSW telah dikembalikan kpd perusahaan Ciputra tsb.

Sampai di situ, apakah kita bisa melihat terpenuhinya unsur kerugian negara? Maka kita jangan terjebak pada polemik seputar itu.

Coba kita simak sisi lain yaitu:

a.     Menurut hasil investigasi http://tempo.co dimuat tanggal 16 April 2016, pembayaran dilakukan dengan Cek sebesar Rp 717 M dan transfer sebesar Rp 37,7 M dari Rekening Dinkes DKI ke Rekening Yayasan Sumber Waras. Transfer Rp 37,7 M dari Rekening Dinkes DKI ke Rekening Yayasan Sumber Waras tersebut untuk pembayaran pajak. Di sinilah letak kejanggalannya. Dalam suatu peralihan hak atas tanah, bagi penjual atau yang menerima ganti rugi terhadap pelepasan hak wajib membayar PPh final 5%. Sedang untuk pembeli atau penerima hak atas tanah wajib membayar BPHTB sebesar 5% dari harga transaksi – NJOPTKP. Instansi Pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar BPHTB. Jadi yang ditransfer Dinkes DKI itu jelas kewajiban PPh final YKSW. Menurut berita-berita yang saya baca di media bahwa transfer untuk pembayaran pajak dilakukan sore sebelum pencairan cek malam harinya. Artinya apakah Dinkes DKI menalangi kewajiban pajak YKSW? Bagaimana ini bila ditinjau dari sistem keuangan negara?

b.     Sebelumnya tidak dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap tanah yang akan dibeli sebagaimana ketentuan UU yang berlaku.

c.      Sempat ada penunjukan adik Gubernur Ahok sebagai Notaris seperti keterangan Dirut Sumber Waras, sekalipun akhirnya tidak jadi. Menurut Ahok adiknya tsb adl seorang pengacara bukan notaris. Kalau begitu utk urusan dan peran sebagai apa ketika namanya diajukan. Oleh siapa diajukannya.

d.     Setelah membeli lahan dengan harga hampir Rp 1 T, ternyata RS Kanker itu belum bisa dibangun oleh Pemprov DKI, itu kata sang Gubernur. Lho kok begitu? Ya karena pembangunan akan memakan waktu 2,5 tahun, dimana Pemprov DKI tidak bisa menggunakan anggaran Multi Years. Saat ini sedang dicari pengembang yang berminat untuk membangun RS Kanker itu. Apakah nantinya dengan sistem bagi hasil/BOT? Apakah berarti juga akan ada pihak lain lagi yg diuntungkan berkaitan dgn Sumber Waras ini.

Bukankah ini mubazir, beli tanah tapi tidak bisa membangunnya. Inilah yang perlu kita cermati bersama.

 

Maksud saya menulis ini agar pandangan kita terhadap kasus ini menjadi fokus dan terarah, tidak asal demo ke KPK. Sekalipun KPK belum menemukan adanya unsur kerugian negara, setidaknya terusik juga kita manakala uang negara yang notabene uang rakyat dipakai dengan semena-mena, dengan membungkus seolah-olah demi untuk kepentingan masyarakat. Uang segitu tuh amat bermanfaat untuk pembenahan kampung-kampung kumuh kalau tujuannya untuk mempercantik kota Jakarta dan memberdayakan ekonomi rakyat kecil. Daripada gusur2 teruuusss.

Sekian yang bisa saya sampaikan semoga manfaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s