Efek Domino Lumpur Lapindo


Jumat, 29 Feb 2008, Jawa Pos Online
Ical: Warga Nggak Mungkin Tak Mau

lumpur_sidoarjo_wikipediajpg.jpgJAKARTA – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan, rakyat tiga desa di luar peta terdampak tidak mempermasalahkan sumber dana ganti rugi, apakah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari kas Minarak Lapindo Jaya.

Menurut dia, rakyat hanya meminta ganti rugi yang sama dengan korban yang berada di peta area terdampak. “Mereka enggak mungkin nggak mau terima,” ujar Aburizal usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin (28/2).

hal-1.jpgIcal -sapaan Aburizal- juga kembali menegaskan bahwa Lapindo telah bermurah hati membayar ganti rugi kepada korban yang berada di peta area terdampak lumpur. Meskipun, lanjut dia, Pengadilan Negari Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Lapindo Brantas bukan penyebab semburan lumpur di Sidoarjo.Nilai ganti rugi yang dibayar Lapindo Rp 5,5 triliun. “Semua menteri kan sudah ngomong begitu. Jadi, soal ini sudah jelas. Media seharusnya ikut menyosialisasikan keputusan itu,” tegasnya.

Lapindo bermurah hati?

Yang benar saja ❗

Akibat ulah Lapindo, banyak korban berjatuhan bak EFEK DOMINO ❗

Ya, penduduknya (rakyat Indonesia), pabriknya, transportasinya, dan sebagainya. Semuanya bermuara pada proses pengeboran yang kurang “perhitungan”.

Penyelesaiannya, kenapa mesti berlarut-larut demikian ❓

Apa menunggu Sidoarjo menjadi KUALA LUMPUR-nya Indonesia ❓

Visit “Banjir” Indonesia 2008


Oleh Rhenald Kasali

monas-wikipedia.jpgSetelah 17 tahun tertidur, Indonesia kembali mencanangkan Tahun Kunjungan untuk merengkuh 7 juta wisatawan mancanegara. Bagi negeri berpanorama indah, jumlah ini terbilang kecil dalam segala hal, tetapi penting untuk memulai komitmen baru. Bagaimanapun, pariwisata terkait erat dengan lingkungan hidup, nilai-nilai sosial, investasi dan keamanan.

Meski demikian, saat bendera start dikibarkan, bukan berita indah yang muncul, tetapi banjir, kesemrawutan pengelolaan bandara, kemiskinan, flu burung, dan lainnya. Benarkah Indonesia berkomitmen membangun masa depan pariwisatanya?

Potensi pasar pelancongan

Setelah menghadapi berbagai tekanan (perang Irak, wabah SARS, tragedi WTC dan tsunami) sepanjang 2001 – 2004, pariwisata dunia bangkit kembali. Menurut World Tourism Organisation(WTO) kunjungan internasional 2006 mencapai 846 juta (tahun 2000, 684 juta). Kenaikan terbesar terjadi tahun 2006, 43 juta.

Dari tambahan itu, sebagian besar dinikmati Eropa (22 juta) dan Asia (12 juta). Sayang kenaikan pesat ke Asia itu belum dinikmati Indonesia yang terkesan pasif, kurang peduli.

Saat wisatawan ke Malaysia meningkat dari 16,4 juta menjadi 17,5 juta dan ke Thailand naik dari 11,5 juta menjadi 13,9 juta, Indonesia justru kehilangan 0,2 juta (dari lima juta) wisatawan. Berbagai masalah keamanan tidak diimbangi peningkatan pelayanan di bandara. Bahkan, terjadi pembiaran, perusakan lingkungan, ketidakmampuan menangani sanitasi (khususnya sampah), dan terakhir terlihat betapa amatir dan tradisionalnya penanganan bandara internasional dan bencana alam yang terjadi berulang-ulang.

Padahal, jika dikelola dengan baik, ekonomi pariwisata lebih prospektif ketimbang pertambangan yang menyisakan kerusakan lingkungan. UN-WTO memperkirakan pariwisata dunia tahun 2006 mencapai 733 miliar dollar AS. Bahkan 75 negara yang panorama dan kebudayaannya tidak begitu penting masing-masing berhasil meraih minimal satu m iliar dollar AS dari sector ini.

Bisnis ini menampung pekerja dengan spectrum amat luas, mulai dari transportasi, travels, perhotelan, telekomunikasi, hiburan, pendidikan, makanan, cinderamata dan perdagangan. Jika pariwisata berkembang, kita bias memindahkan ribuan sopir angkot yang sulit hidup dan memacetkan kota menjadi petugas antar jemput yang lebih sopan dan sejahtera…..

Perlu komitmen baru

Dengan anggaran promosi pariwisata yang terbatas (Rp 150 miliar) dan kurang siapnya daya dukung di bebagai sisi di dalam negeri, wajar bila kita bertanya: Benarkah Indonesia berkomitmen membangun pariwisatanya? Komitmen bukan pesan-pesan PR (public relations) bahwa kita benar-benar siap. Komitmen nampak dalam tindakan dan gerak irama yang saling mengisi, complementarity seluruh komponen bangsa dalam menghadapi segala kemungkinan.

Negara-negara yang komit, jumlah kunjungan wismannya naik signifikan. Komitmen itu bukan hanya urusan promosi wisata, tetapi juga urusan penerbangan, otoritas bandara, jalan tol, dan pemukiman yang dilewati wisatawan, pekerja yang santun dan berkualitas, imigrasi, lingkungan hidup, tata krama, kaum adat, pendidikan, industri, dan sebagainya…….

Dalam setiap proses evolusi, selalu ditemukan penuaan yang bukan disebabkan usia, tetapi karena tetangga berdandan, tampak lebih muda. Dan jika hal-hal seperti banjir saja tak bias ditangani, bukan cerita baik yang akan dibawa pulang wisatawan. Bukan sekadar backfired, sejarah akan mencatat Indonesia sebagai negara yang memperkenalkan kampanye baru, Visit Banjir Indonesia 2008.

(Dikutip dari Opini RHENALD KASALI, Visit “Banjir” Indonesia 2008, KOMPAS, Sabtu, 16 Februari 2008, halaman 6)

Menunggu Jakarta Tenggelam


istana_merdeka.jpgSehari setelah saya menulis Pindahkan Ibu Kota RI ke Malang Saja, Harian SURYA, hari Minggu, 3 Februari 2008 menurunkan tulisan berjudul : Jakarta Tak Layak (jadi) Ibukota. Entah karena terinspirasi oleh tulisan saya (HA: GR AMAT) entah tidak, bukan soal. Lebih jauh ditulis harian ini sebagai berikut:

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, jelas langsung menolak ide itu. Foke (panggilan Fauzi Bowo) mengatakan keruwetan yang menimpa Jakarta sebetulnya bisa diatasi dengan keterlibatan aktif masyarakat dan juga kesadaran tata kelola pemerintahan yang baik dari aparat Pemprov DKI…………

Di tempat terpisah, sebelumnya mantan Gubernur DKI, Jakarta Sutiyoso juga menolak ide pemindahan ibukota. “Pemindahan ibukota memakan biaya yang mahal, seharusnya penyelesaian masalah Jakarta melibatkan semua pihak sehingga komprehensif,” kata Sutiyoso.

Sebetulnya, memasuki dasawarsa 1990an, ramai didengungkan dan direncanakan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Jonggol di Jawa Barat. Namun hingga akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga saat ini, rencana pemindahan ibukota ke Jonggol itu hanyalah rencana.

Jauh sebelum masa Orde Baru, saat Presiden Soekarno, sekitar dekade 1960an, juga diwacanakan pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya Kalimantan Tengah. Namun juga tidak pernah terwujud hingga saat ini.

Penetapan ibukota pemerintahan di luar Jakarta juga pernah direncanakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum masa pendudukan Jepang. Saat itu Bandung disiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan, yang ditandai dengan pemindahan pusat kemiliteran ke Cimahi.Satu-satunya peristiwa pemindahan pusat pemerintahan yang pernah terjadi adalah saat pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 1808-1811. Ia menghancurkan kastil Batavia, dinding tembok Batavia dan beberapa bangunan lainnya di kawasan tersebut. Pemerintahan kemudian dipindahkan ke kawasan yang saat ini kita kenal di seputar Lapangan Banteng dan Lapangan Monas……..

Jakarta Tenggelam - BBC

Mungkin, bila Jakarta sudah betul-betul tenggelam, maka rencana pemindahan itu niscaya akan terwujud. Ke mana? Jonggol, Palangkaraya atau ke Malang? Silakan pilih, atau buat pilihan lain…