Oxfam: Harta 85 Orang Terkaya di Dunia = Harta 1/2 Penduduk Dunia


Kelompok HAM Oxfam merilis sebuah studi mengenai ketidaksetaraan global, menjelang sebuah pertemuan pekan ini antara pemerintah dan para pemimpin bisnis di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Senin (20/1).

ImageKelompok HAM Oxfam mengatakan kekayaan 85 orang terkaya di dunia setara dengan kekayaan setengah jumlah penduduk dunia.

Oxfam hari Senin (20/1) merilis sebuah studi mengenai ketidaksetaraan global, menjelang sebuah pertemuan pekan ini antara pemerintah dan para pemimpin bisnis di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Laporan itu mengatakan, orang-orang paling kaya itu menggunakan kekuatan politik mereka untuk mendapatkan tingkat pajak lebih rendah, menyembunyikan kekayaannya di luar negeri, dan mengedepankan kepentingan sendiri dengan mengorbankan mereka yang berpendapatan lebih rendah.

Laporan itu mendaftar deregulasi keuangan, keringanan dan kerahasiaan pajak, dan pengurangan layanan publik sebagai contoh-contoh manuver politik itu. Laporan itu mengatakan, pengaruh dari perubahan-perubahan kebijakan ini tidak hanya mengakibatkan kekayaan dan pengaruh politik terkonsentrasi pada kelompok orang berpendapatan tinggi tapi juga memastikannya tetap bertahan dalam kelompok itu untuk generasi mendatang.

Oxfam mengatakan, selama satu dekade lalu, jumlah milyader di India telah meningkat 10 kali lipat, sementara di Eropa kebijakan-kebijakan pengetatan ekonomi umumnya mempengaruhi kelompok-kelompok kelas menengah dan rendah.  Menurut Oxfam, perusahaan-perusahaan skala global di Afrika mengeksploitasi pengaruh politiknya untuk menghindari pajak, sehingga mengurangi sumberdaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan.

sumber : VOA Indonesia, Oxfam: Harta 85 Orang Terkaya di Dunia Setara dengan Harta Setengah Penduduk Dunia

Advertisements

Efek Domino Kenaikan Harga Elpiji 12 Kilogram


Tabung Gas Elpiji Melon Mulai LangkaTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dulu Pemerintah mendorong rakyat agar tidak lagi memakai minyak tanah dan beralih ke elpiji dengan iming-iming lebih murah dan hemat. Setelah rakyat beralih, dan sudah tergantung ke elpiji, pemerintah seenaknya saja menaikkan harga.

Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis berpendapat bahwa pemerintah telah menjebak rakyatnya sendiri, melalui kebijakan menaikkan harga Elpigi 12 Kg.

“Ini sama artinya menjebak rakyatnya sendiri,” ujar Irmadi Lubis, Jumat (3/1/2014).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 1 ini juga sangat kecewa, sebab momen menaikkan harga Elpiji ini dilakukan disaat rakyat lengah karena masih suasana tahun baru dan DPR sedang reses.

“Pemerintah (Pertamina) sengaja mengintip saat rakyat lengah dan DPR reses, kemudian menaikkan harga, ” ujarnya.

Irmadi mengingatkan bahwa dampak dari kenaikan harga elpiji itu sangat luas bagi masyarakat. Setiap kenaikan satu rupiah dampaknya sangat dirasakan masyarakat, pascapemerintah menaikkan harga BBM, dan listrik.

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Aryani menilai kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram sekitar Rp 4.000 per kilogram akan mempengaruhi daya beli masyarakat. ” Tidak hanya soal daya beli elpiji, tapi efek domino dari kenaikan itu juga harus menjadi perhatian serius,” katanya ketika dihubungi, Kamis, 2 Januari 2014.

Dewi menuturkan, berapa pun kenaikan harga gas elpiji, hal itu akan membebani masyarakat. Soalnya, situasi ekonomi yang diperkirakan masih sulit pada 2014 ini akan menjadi beban tersendiri.

Ia juga menilai kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram ini harus diimbangi dengan penjelasan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak terjadi keributan. Selain itu, rasionalitas harga produksi juga harus diselaraskan dengan daya kondisi masyarakat saat ini.

»Pertamina harus transparan menjelaskan untung ruginya. Apa benar kenaikan karena ongkos produksi yang tinggi atau faktor manajemen yang kurang jeli,” kata Dewi.

Sebagai entitas bisnis, menurut dia, Pertamina memang berhak mengatur harga produk dan layanan kepada masyarakat. Namun, badan usaha milik negara ini juga harus melihat kemampuan dan kondisi psikologis penerimaan rakyat terhadap harga. Kebijakan harga oleh Pertamina sebagai BUMN harus melihat variabel-variabel lain di luar komersial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan berpendapat kenaikan harga gas Elpiji 12 kg sebesar 68 persen harus segera dibatalkan.

Sebab, kenaikan tersebut sangat membebani rakyat terutama kalangan pekerja di seluruh Indonesia.

Andy William Sinaga, Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia, mengatakan rakyat Indonesia telah dipaksa menggunakan gas melalui Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2007 tentang konversi penggunaan minyak tanah ke gas.

“Akibat konversi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia sudah menggunakan gas dan meninggalkan penggunaan minyak tanah,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2014).

Selain itu, kenaikan gas elpiji dikarenakan kerugian PT Pertamina sebesar Rp 7,73 triliun harus dicermati, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mencermati dan melakukan investigasi kepada pejabat Pertamina.

Labor Institute Indonesia juga mengimbau agar Kementerian BUMN segera turun tangan untuk melakukan penilaian kembali kepada unsur direksi dan Komisaris Pertamina dikarenakan kerugian Pertamina yang sangat besar tersebut, yang mengakibatkan kenaikan cukup signifikan harga gas elpiji.

Menurut Andy, bila perlu unsur direksi dan komisaris Pertamina tersebut segera dicopot. Pertamina sebagai BUMN seharusnya memberikan energi yang murah kepada rakyat, bukan terpengaruh dengan harga pasar atau terperangkap dalam pusaran mafia bisnis energi.

Andy mencurigai bahwa kenaikan harga gas elpiji ini sarat dengan kepentingan politik 2014, dan diduga ada permainan mafia bisnis gas di balik kenaikan harga elpiji tersebut.

Dikarenakan, para pemimpin partai politik pendukung pemerintah, tidak keberatan dengan kenaikan harga gas tersebut. Kenaikan tersebut juga terkesan dipaksakan, dan memanfaatkan kelengahan rakyat dalam menghadapi perayaan tahun baru 2014, dan memanfaatkan masa reses anggota DPR RI yang akan bersidang kembali 15 Januari 2014

JPPN – JAKARTA – Politikus Golkar, Bambang Soesatyo menilai kasus kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) awal 2014 menggambarkan tidak adanya kewibawaan manajemen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Buktinya, ketika mendapat kritikan dari masyarakat atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, pemerintah mengelak bahwa keputusan itu tak bisa dicegah.

“Baik presiden maupun Menko Perekonomian mengatakan kenaikan harga elpiji itu sebagai aksi korporasi Pertamina yang sulit dicegah. Hanya orang bodoh yang percaya pada argumentasi ngawur seperti itu,” kata Bambang dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (5/1).

Menurut Wakil Bendahara Umum DPP Golkar itu, meskipun Pertamina yang menaikkan harga elpiji, namun kebijakan itu tidak bisa lepas dari pemerintahan SBY. Alasannya, Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur oleh Undang-Undang.

“Dia (Pertamina) harus tunduk pada pemerintah, khususnya kepada Presiden dan Menteri ESDM sebagai Pembina. Apalagi komoditi yang dikelola Pertamina sangat strategis dalam konteks kepentingan rakyat,” katanya.
Karenanya, Bambang menganggap kalau Presiden SBY dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan naiknya harga elpiji 12 Kg sebagai aksi korporasi  Pertamina, pernyataan tersebut sarat kebohongan. Kata dia, kenaikan harga itu tidak mendadak, melainkan sudah direncanakan dan diketahui pemerintah.

“Pertamina telah melaporkan  rencana kebijakan perubahan harga elpiji 12 Kg kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Mekanisme pelaporan ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM No.26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian  Elpiji,” ucapnya.
Bambang menjelaskan kenaikan harga elpiji berdampak sangat luas dan signifikan terhadap kehidupan rakyat. Ia memastikan Jero Wacik pasti tidak berani bertindak sendirian sehingga akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Apalagi, ada dampak inflatoir dari naiknya harga gas elpiji. Hatta dan Jero Wacik pasti harus berkonsultasi dengan Presiden SBY sebelum memberi respon final kepada Pertamina.

Dan di Malang, kini tak mudah untuk mendapatkan Gas Elpiji Melon (sebutan elpiji 3 kg). Mesti tunggu satu hingga dua hari untuk bisa memperolehnya.

TEMPO.CO, Malang – Pengguna gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram beralih menggunakan gas subsidi ukuran 3 kilogram. Dengan demikian, terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang dikenal pula dengan sebutan elpiji melon di banyak lokasi.

“Pelanggan banyak beralih ke tabung gas 3 kilogram karena lebih murah,” kata pemimpin agen gas elpiji PT Gading Mas, Maret Tri Kusnandar, Kamis, 2 Januari 2014.

Harga gas elpiji ukuran 12 kilogram yang semula Rp 80 ribu naik menjadi Rp 130 ribu. Sedangkan harga tabung gas elpiji 3 kilogram sebesar Rp 13.500 per tabung. Rata-rata setiap hari dipasok sebanyak 1.120 tabung ukuran 3 kilogram. Sedangkan distribusi gas elpiji ukuran 12 kilogram sebanyak 400 tabung.

“Kami menerima banyak keluhan dari konsumen,” katanya.

Sementara pengecer gas elpiji di kawasan Klojen, Solihah, mengaku pasokan gas elpiji tersendat sejak dua pekan terakhir. Sebelumnya, setiap pekan ia mendapat kiriman tiga kali. Setiap kiriman tiga kali sebanyak 220 tabung. Namun, kiriman terus berkurang menjadi 100 tabung.

UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Diuji di Mahkamah Konstitusi


Image

Pada tanggal 30 Oktober 2012 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah digantikan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang Undang yang baru ini (sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya) memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Jadi, pada dasarnya Koperasi adalah Soko Guru Perekonomian Indonesia; yang mana sistem dan cara bertindak laku ekonomi dalam sistem perkoperasian ini telah ditiru dan oleh berbagai negara lain dan memberikan sumbangsih peningkatan kesejahteraan masyarakat pada negara-negara yang mencontek sistem perkoperasian Indonesia. Namun ironisnya Indonesia malah berupaya meniadakan sistem perekonomian kerakyatan/koperasi ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut; yang pada inti jiwanya berniat menjadikan Koperasi bak sebuah Perseroan! ((irwan_se_sh@yahoo.com tulis dalam kompasiana.com : Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

Namun ternyata, kehadiran Undang Undang baru ini lebih banyak menimbulkan kontra ketimbang yang pro, sebagai misal, terlampir di bagian bawah tulisan ini yang me-link tulisan-tulisan sekitar UU Nomor 17 Tahun 2012.

Bahkan Gabungan Koperasi Jawa Timur secara resmi telah memasukkkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2013 yang tercatat pada Nomor Perkara : 28/PUU-XI/2013, dengan Pokok Perkara :

Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83]

Pemohon :

  1. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur,  berkedudukan di Jalan Pasar Besar 38 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai “Pemohon I”;
  2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kemayoran Baru Nomor 15 Kota Surabaya sebagai “Pemohon II”;
  3. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati), berkedudukan di Jalan Balearjosari Nomor 38 sebagai “Pemohon III”;
  4. Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Darmo Nomor 96 Kota Surabaya Provinsi Jawa sebagai “Pemohon IV”;
  5. Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Plampitan VIII Nomor 38 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota sebagai “Pemohon V”;
  6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), berkedudukan di Jalan Raya Lebaksari Kecamatan Pandaan Kabupatn Pasuruan sebagai “Pemohon VI”;
  7. Agung Haryono, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Candi IV C / 225 RT 008/006 Karangbesuki Kecamatan Sukun, Jawa Timur sebagai “Pemohon VII”;
  8. Mulyono, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Telkom, Beralamat di Jalan Pemuda Gang Yakub Nomor 27,Bojonegoro, Jawa Timur sebagai “Pemohon VIII”;

Kuasa Pemohon :

  1. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum;
  2. Dr. Iwan Permadi, SH, MH;
  3. Haru Permadi, SH.

Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Lebih rinci, pasal-pasal yang digugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 50

(1)     Pengawas bertugas:

a)         mengusulkan calon Pengurus;

b)        memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

c)    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan

d)   melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 55

(1)     Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.

Pasal 56

(1)     Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.

BAB VII

MODAL

Pasal 66

(1)     Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2)     Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

  1. Hibah;
  2. Modal Penyertaan;
  3. modal pinjaman yang berasal dari:
    1. Anggota;
    2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
    3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
    4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
    5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.dan/atau
    6. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1)     Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.

(2)     Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3)     Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 68

(1)     Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

(3)     Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

(4)     Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

(1)     Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

(2)     Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.

(3)     Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

(4)     Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

(5)     Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.

(6)     Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;
  2. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
  3. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
  4. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

(1)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

  1. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
  2. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
  3. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
  4. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

(3)     Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan

dalam Rapat Anggota.

Pasal 72

(1)     Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris

(2)     yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(3)     Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

(1)     Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun

(2)     tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(3)     Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung

(4)     kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(5)     Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1)     Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

  1. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2.  masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

(2)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.

(3)     Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

  1. besarnya Modal Penyertaan;
  2. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
  3. pengelolaan usaha; dan
  4. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 78

(1)     Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

  1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
  2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
  3. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
  4. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
  5. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

(3)     Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 79

(1)     Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.

(2)     Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

(3)     Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pasal 80

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

BAB IX

JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 82

(1)     Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.

(2)     Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

  1. Koperasi konsumen;
  2. Koperasi produsen;
  3. Koperasi jasa; dan
  4. Koperasi Simpan Pinjam.

 

Baca juga :

UU Koperasi dan LKM 2012 Dianggap Sesat

Liberalisasi Koperasi Melalui UU Terbaru

UU Koperasi Digugat

UU Koperasi Dinilai Lebih Buruk daripada UU Lama

Undang Undang Koperasi Dinilai Malah Rugikan Koperasi

Tak Merakyat, Koperasi Wanita Gugat UU Koperasi

Koperasi Wanita Ajukan “Judicial Review” UU Koperasi

Sejumlah Koperasi di Jatim Gugat Menteri Koperasi

Kementrian Koperasi Bantah UU Perkoperasian Baru Berbau Neolib

Syarief Hasan: UU Koperasi Sudah Layak, Baiknya Dibaca Lagi

UU (Anti) Koperasi

Syarief Anggap UU Koperasi Tak Perlu Digugat

UU Koperasi Kandung Sejumlah Kelemahan

Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

UU Koperasi dinilai bertentangan dengan kesejahteraan

Idul Mudik, Kembali Fitri (update)


Mudik lebaran tahun ini sebaiknya menjadi inspirasi bagi bangsa tentang perlunya menemukan otentisitas kehidupannya…… untuk menemukan, mencium, dan menghirup kembali aroma berbangsa yang otentik dan segar. Kita ingin mudik karena banyak hal otentik yang sudah hilang dari kehidupan berbangsa. Kita ingin kembali ke ”sangkan paraning (asal muasal) Indonesia”. (Indonesia Mudik-KOMPAS)

Mudik adalah kegiatan perantau/ pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan misalnya menjelang Lebaran. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga sowan dengan orang tua. Tradisi mudik hanya ada di Indonesia. (Namun kini soal mudik bukan lagi menjadi milik orang Indonesia saja. Beberapa waktu yang lalu diberitakan di tvOne, bahwa orang Islam di Kashmir juga mudik)

Hasil evaluasi Tim Lebaran Kompas 2010 sejak H-7 Lebaran hingga Senin (13/9) menunjukkan, pemudik masih menderita akibat transportasi massal yang buruk. Pola penarifan angkutan juga tidak berhasil, sebagaimana ongkos angkut sepeda motor dengan kapal dan kereta yang masih tinggi. Akibatnya, jumlah pemudik bersepeda motor tidak berhasil ditekan. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan, jumlah sepeda motor di enam pos pemantauan, yaitu Merak (Cilegon), Sadang (Purwakarta), Tanjungpura (Karawang), Ciasem (Subang), Cianjur, dan Ciamis, sejak H-7 hingga H+1 Lebaran 2010 mencapai 573.071 unit. Jumlah itu naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 550.918 unit.

Itu semua adalah kisah mudik nan fisik.

Sementara NANTI

kita bakal

MUDIK SELAMANYA KE HARIBAAN ILAHI.

SUDAHKAH KITA MEMPERSIAPKANNYA?

Gawat, Rp 1.000.000 Akan Disanering Menjadi Rp 1.000


Pernahkah Anda membayangkan untuk menerima gaji sebesar Rp 1.500 per bulan? Ya, jika saat ini gaji Anda sebesar Rp 1,5 juta, kemungkinan besar hal tersebut akan terjadi kira-kira lima tahun mendatang. Pasalnya, pihak Bank Indonesia (BI) tengah melakukan pembahasan internal untuk dapat melakukan redenominasi.  Pertanyaan menohok ini say abaca di harian SURYA tadi pagi.

Redenominasi, lanjut SURYA, adalah pengurangan nilai pecahan tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Kasarnya, angka nol dalam sebuah pecahan uang akan dikurangi, dan jika dikurangi tiga angka nol maka Rp 1.000.000 akan menjadi Rp 1.000.

Menurut Darmin, pihaknya akan menyampaikan hasil final pembahasan internal kepada pemerintah pada tahun 2010. “Belum bisa diputuskan sekarang, berapa angka nol yang dikurangi – apakah tiga atau empat – namun hasil pembahasan diusahakan disampaikan ke pemerintah tahun 2010 ini,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Jatim, M Pujiono Santoso, berpendapat bahwa denominasi atau sanering rupiah kurang tepat jika diterapkan. “Kalau denominasi di tahun 1965, zaman Presiden Soekarno, itu kan karena faktor darurat. Inflasi tembus 600 persen, wajar dilakukan denominasi. Lha kalau sekarang? Inflasi pun masih sangat terkendali,” cetusnya, Minggu (1/8).

Lamat-lamat saya ingat jaman rezimnya Bung Karno dulu. Waktu itu (tahun 1965) rupiah menderita keterpurukan yang sangat (inflasi mencapai 650%). Indeks biaya mencapai angka 438. Index harga beras mencapai 824, tekstil 717, dan harga Rupiah anjlok tinggal 1/75 (seper tujuh puluh lima) dari angka Rp 160/US$ menjadi Rp 120,000 /US$. (Sanering Uang Kertas, Lho Kok Masih Ada…?)

Ada Bangsat dan Maling di Gedung DPR?


Beberapa waktu yang lalu ada teriakan : BANGSAT yang berasal dari mulut Ruhut Sitompul (anggotra DPR yang terhormat) yang ditujukan kepada Gayus Lumbuun (juga anggota DPR).

Tadi siang seorang aktivis dari Kapak meneriakkan Boediono, “Maling.”

Menurut Vivanews, kerusuhan terjadi saat mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono memberi kesaksian di hadapan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century di Gedung DPR.

Pantauan VIVAnews di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 Januari 2010, Boediono sedang memberikan keterangan tentang status uang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

“Saya tidak tahu uang LPS itu uang negara atau bukan,” kata Boediono. Tiba-tiba dari atas balkon, pria botak dan berperawakan agak gemuk itu tiba-tiba berteriak, “Boediono maling, Boediono maling.”

Oh, alamak. Pertanda apa ini?

Caleg Gila? Ke Menur Saja


rsj-menurSiapapun dia, dari partai manapun dia diberangkatkan, pasti ambisi untuk menjadi Calon Legislatif (caleg) amatlah besar. Semakin banyak dana yang dipakai untuk biaya “memikat rakyat” semakin besar dan tinggi harapan mereka. Dari partai gurem hingga partai konglomerat, mereka mati-matian berdaya upaya untuk memeras otak, bahkan banyak yang lari ke dukun (Ponari juga?), minta doa para kyai, menghubungi sobat-sobat yang sebelumnya dilupakan, demi untuk sebuah kursi – baik untuk Tingkat II, Propinsi ataupun Pusat.

Di Jatim saja, menurut Harian Surya, Selasa, 24 Maret 2009, untuk merebut jatah 87 kursi DPR RI periode 2009-2014 sebanyak 1.468 caleg yang bertarung dalam Pemilu 9 April nanti. Sedangkan untuk total 100 kursi di DPRD Jatim diperebutkan oleh 1.665 caleg dan sebanyak 1.710 kursi di DPRD Kabupaten/Kota, jumlah caleg yang berjibaku mencapai belasan ribu.

Jadi yang berhasil memperebutkan dan menduduki kursi Legislatif (Jatim) hanyalah 1.852 orang saja. Belasan ribu yang lain?

Dalam tabelnya, Harian Surya menyebutkan bahwa total jumlah caleg DPR RI (11.215), DPR Propinsi (112.000) dan DPRD Kabupaten/Kota (1.500.000) dan DPD (1.109).

Sebuah penelitian dari ahli jiwa RS Hasan Sadikin Bandung, seperti yang kami comot dari (masih) koran yang sama, sangat mungkin caleg yang tidak lolos bisa bila karena frustrasi. Setelah dilakukan tes terhadap para caleg kota/kabupaten di Indonesia, ditemukan fakta bahwa daya tahan mental para caleg umumnya tidak kokoh sehingga susah menerima kenyataan buruk apabila mereka kalah dalam pemilu.

Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan telah menyiagakan 32 RSJ yang ada di tanah air, untuk menampung para Caleg GATOT (Gagal Total) yang stress berat. Sayangnya daya tampungnya cuma 8.500 orang saja.

Dari ke-32 RSJ, RSJ Menur adalah yang terbaik. Paling tidak, begitulah ucap Direktur RSJ Menur, dr. Hendro Riyanto, Sp.KJ.MM, jual kecap. Yang pasti tidak gratis. Masih perlu mengeluarkan kocek minimal Rp 25.000 per hari dan yang VIP 1 (Rp 350.000) VIP 2 (Rp 250.000), Kelas Utama 1 (Rp 150.000) dan Kelas Utama 2 (Rp 100.000). Pilih mana?whats_going_on_here_thumb3