Putusan Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”, Majelis Etik MK Diminta Usut


Hakim Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pemohon peninjauan ulang undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi di JakartaJAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Namun, putusan tersebut menuai pro dan kontra karena sejumlah pihak menilai MK terlambat membacakan putusan.

Pengacara dan pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK untuk membawanya ke Majelis Etik MK. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh klarifikasi alasan keterlambatan sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Agar Dewan Etik (MK) bisa mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab di balik keterlambatan putusan tersebut,” kata Refly seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (26/1/2014).

Menurut Refly, sangat mungkin pemilu serentak dilakukan pada 2014 jika putusan MK dibacakan pada 27 Maret 2013, bukan 23 Januari 2014. Sebelumnya, mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengaku bahwa rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil putusan pada Maret 2013 atau sebelum Mahfud pensiun sebagai hakim konstitusi.

Refly menduga putusan baru dibacakan agar pemilu serentak tidak bisa dilakukan pada tahun 2014, tetapi pada 2019. Hal tersebut tentu menuai kecurigaan mengenai terjadinya jual beli untuk kepentingan pihak tertentu sebelum diputuskan MK.

“Dugaan saya, keputusan ini dalam tanda petik perlu dijual yah karena, dengan pemilu serentak itu, presidential threshold (PT) itu ditiadakan. Menurut saya, tidak ada halangan apa pun untuk hapus PT pada Pemilu 2014. Menurut saya, tak penting lagi mempertahankan PT di dalam sistem presidensial Indonesia karena logikanya sama sekali tidak ada,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, maka pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.

Dengan keputusan MK itu, syarat pengusungan capres-cawapres pada Pilpres 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tak cukup, maka parpol mesti berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.

sumber : kompas.com, Putusan Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”, Majelis Etik MK Diminta Usut

Fakta Seputar Putusan “Pemilu Serentak”


Image

PRESS RELEASE

FAKTA SEPUTAR PUTUSAN “PEMILU SERENTAK”

Pada Kamis, 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si.) pada Sidang Pleno MK terbuka untuk umum. Putusan tersebut selesai diucapkan pukul 14.53 WIB.

Namun kemudian berkembang isu adanya “politisasi” yang dilakukan oleh MK atas pelaksanaan pengucapan putusan perkara PUU tersebut. Karena itu, MK perlu menyampaikan fakta terkait dengan proses perkembangan penanganan perkara dimaksud sejak pendaftaran permohonan sampai dengan pengucapan putusan, sebagai berikut.

  1. Permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 diterima oleh Kepaniteraan MK pada Kamis, 10 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 37/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada Selasa, 22 Januari 2013 dengan Nomor 14/PUU-XI/2013.
  2. Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dilakukan dalam Sidang Panel pada Rabu, 6 Februari 2013, dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Perbaikan Permohonan dalam Sidang Panel pada Rabu, 20 Februari 2013. Hasil Sidang Panel tersebut kemudian dilaporkan oleh Panel Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diselenggarakan pada Kamis, 21 Februari 2013, dan disepakati pemeriksaan persidangan dilanjutkan dalam Sidang Pleno.
  3. Pemeriksaan Persidangan terhadap perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dilakukan dalam Sidang Pleno pada Kamis, 14 Maret 2013 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah. Pemohon menyerahkan kesimpulan melalui Kepaniteraan MK pada Selasa, 19 Maret 2013, dan DPR menyerahkan keterangan tertulis pada Rabu, 20 Maret 2013, dan penyerahan keterangan tertulis lengkap dari Pemerintah (Presiden) pada Rabu, 15 Mei 2013.
  4. Setelah Presiden, DPR, dan Pemohon menganggap sidang telah cukup,  MK menyelenggarakan RPH pada Selasa, 26 Maret 2013 untuk membahas perkara  Nomor 14/PUU-XI/2013 termasuk perkara-perkara lainnya yang telah selesai persidangannya, sebanyak 6 (enam) perkara PUU. RPH tersebut merupakan RPH terakhir yang diikuti oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD dikarenakan Moh. Mahfud MD memasuki masa purna bakti tepat pada Senin, 1 April 2013. RPH tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki yang memasuki masa purna bakti pada Jumat, 16 Agustus 2013. Dalam RPH disepakati antara lain mengabulkan permohonan mengenai pemilu serentak, namun belum ada legal opinion (LO). Terkait dengan 2 (dua) isu hukum lainnya yang telah dibahas dalam RPH tersebut, yaitu presidential threshold dan masa pemberlakukan putusan pemilu serentak, Moh. Mahfud MD menyampaikan pendapat akan mengikuti suara mayoritas hakim konstitusi dan apabila dalam pengambilan putusan suara sama banyak, Moh. Mahfud MD dimintai pendapatnya. Karena itulah,  Selasa, 26 Maret 2013 ditetapkan sebagai hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan RPH untuk pengambilan putusan perkara  Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana tercantum dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 23 Januari 2014.
  5. Untuk melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) isu hukum lainnya yang terdapat dalam perkara  Nomor 14/PUU-XI/2013 dan finalisasi draft putusan,  MK menggelar RPH Lanjutan sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut.
    1. RPH Lanjutan pada Senin, 8 Juli 2013 dipimpin M. Akil Mochtar yang terpilih sebagai Ketua MK pada Rabu, 3 April 2013 menggantikan Moh. Mahfud MD. RPH menyepakati M. Akil Mochtar sebagai hakim drafter putusan.
    2. RPH Lanjutan pada Senin, 22 Juli 2013 membahas presidential threshold dan masa pemberlakuan putusan pemilu serentak. Namun pembahasan tersebut tidak selesai sampai peristiwa Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap M. Akil Mochtar pada Rabu, 2 Oktober 2013 malam. Selanjutnya, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva.
    3. RPH Lanjutan pada Senin, 28 Oktober 2013 menyepakati bahwa Pemilu serentak berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Disepakati pula, tanggung jawab penyusunan draft putusan diserahkan kepada Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva, hingga kemudian pada Jumat, 1 November 2013 Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK.
    4.  RPH Lanjutan pada Senin, 18 November 2013 membahas draft putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.
    5. RPH Lanjutan pada Jumat, 17 Januari 2014 menyepakati permohonan mengenai presidential threshold ditolak.
    6. RPH Lanjutan pada Senin, 20 Januari 2014 membahas dan melakukan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
    7. RPH Lanjutan pada Rabu, 22 Januari 2014 melakukan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
    8. Setalah pembahasan dan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 selesai dilakukan melalui beberapa RPH, selanjutnya MK menyelenggarakan Sidang Pleno pada Kamis, 23 Januari 2014 dengan agenda pengucapan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.

Demikian penjelasan mengenai fakta seputar Putusan “Pemilu Serentak” yang dapat disampaikan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi, dengan harapan agar proses perkembangan penanganan perkara  Nomor 14/PUU-XI/2013 sejak pendaftaran sampai dengan putusan dibacakan dapat diketahui secara jelas, lengkap, utuh, dan komprehensif.

Jakarta, 28 Januari 2014

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Diuji di Mahkamah Konstitusi


Image

Pada tanggal 30 Oktober 2012 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah digantikan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang Undang yang baru ini (sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya) memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Jadi, pada dasarnya Koperasi adalah Soko Guru Perekonomian Indonesia; yang mana sistem dan cara bertindak laku ekonomi dalam sistem perkoperasian ini telah ditiru dan oleh berbagai negara lain dan memberikan sumbangsih peningkatan kesejahteraan masyarakat pada negara-negara yang mencontek sistem perkoperasian Indonesia. Namun ironisnya Indonesia malah berupaya meniadakan sistem perekonomian kerakyatan/koperasi ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut; yang pada inti jiwanya berniat menjadikan Koperasi bak sebuah Perseroan! ((irwan_se_sh@yahoo.com tulis dalam kompasiana.com : Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

Namun ternyata, kehadiran Undang Undang baru ini lebih banyak menimbulkan kontra ketimbang yang pro, sebagai misal, terlampir di bagian bawah tulisan ini yang me-link tulisan-tulisan sekitar UU Nomor 17 Tahun 2012.

Bahkan Gabungan Koperasi Jawa Timur secara resmi telah memasukkkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2013 yang tercatat pada Nomor Perkara : 28/PUU-XI/2013, dengan Pokok Perkara :

Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83]

Pemohon :

  1. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur,  berkedudukan di Jalan Pasar Besar 38 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai “Pemohon I”;
  2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kemayoran Baru Nomor 15 Kota Surabaya sebagai “Pemohon II”;
  3. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati), berkedudukan di Jalan Balearjosari Nomor 38 sebagai “Pemohon III”;
  4. Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Darmo Nomor 96 Kota Surabaya Provinsi Jawa sebagai “Pemohon IV”;
  5. Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Plampitan VIII Nomor 38 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota sebagai “Pemohon V”;
  6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), berkedudukan di Jalan Raya Lebaksari Kecamatan Pandaan Kabupatn Pasuruan sebagai “Pemohon VI”;
  7. Agung Haryono, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Candi IV C / 225 RT 008/006 Karangbesuki Kecamatan Sukun, Jawa Timur sebagai “Pemohon VII”;
  8. Mulyono, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Telkom, Beralamat di Jalan Pemuda Gang Yakub Nomor 27,Bojonegoro, Jawa Timur sebagai “Pemohon VIII”;

Kuasa Pemohon :

  1. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum;
  2. Dr. Iwan Permadi, SH, MH;
  3. Haru Permadi, SH.

Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Lebih rinci, pasal-pasal yang digugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 50

(1)     Pengawas bertugas:

a)         mengusulkan calon Pengurus;

b)        memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

c)    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan

d)   melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 55

(1)     Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.

Pasal 56

(1)     Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.

BAB VII

MODAL

Pasal 66

(1)     Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2)     Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

  1. Hibah;
  2. Modal Penyertaan;
  3. modal pinjaman yang berasal dari:
    1. Anggota;
    2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
    3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
    4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
    5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.dan/atau
    6. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1)     Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.

(2)     Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3)     Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 68

(1)     Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

(3)     Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

(4)     Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

(1)     Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

(2)     Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.

(3)     Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

(4)     Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

(5)     Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.

(6)     Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;
  2. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
  3. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
  4. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

(1)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

  1. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
  2. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
  3. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
  4. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

(3)     Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan

dalam Rapat Anggota.

Pasal 72

(1)     Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris

(2)     yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(3)     Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

(1)     Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun

(2)     tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(3)     Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung

(4)     kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(5)     Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1)     Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

  1. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2.  masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

(2)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.

(3)     Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

  1. besarnya Modal Penyertaan;
  2. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
  3. pengelolaan usaha; dan
  4. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 78

(1)     Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

  1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
  2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
  3. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
  4. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
  5. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

(3)     Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 79

(1)     Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.

(2)     Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

(3)     Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pasal 80

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

BAB IX

JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 82

(1)     Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.

(2)     Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

  1. Koperasi konsumen;
  2. Koperasi produsen;
  3. Koperasi jasa; dan
  4. Koperasi Simpan Pinjam.

 

Baca juga :

UU Koperasi dan LKM 2012 Dianggap Sesat

Liberalisasi Koperasi Melalui UU Terbaru

UU Koperasi Digugat

UU Koperasi Dinilai Lebih Buruk daripada UU Lama

Undang Undang Koperasi Dinilai Malah Rugikan Koperasi

Tak Merakyat, Koperasi Wanita Gugat UU Koperasi

Koperasi Wanita Ajukan “Judicial Review” UU Koperasi

Sejumlah Koperasi di Jatim Gugat Menteri Koperasi

Kementrian Koperasi Bantah UU Perkoperasian Baru Berbau Neolib

Syarief Hasan: UU Koperasi Sudah Layak, Baiknya Dibaca Lagi

UU (Anti) Koperasi

Syarief Anggap UU Koperasi Tak Perlu Digugat

UU Koperasi Kandung Sejumlah Kelemahan

Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

UU Koperasi dinilai bertentangan dengan kesejahteraan

Marzuki Alie ‘Ngelindur’ mBubarkan KPK


Usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan dikecam sejumlah kalangan, termasuk akademisi.

“Pikiran-pikiran seperti itu lazimnya muncul dari pihak yang diuntungkan dengan suasana yang koruptif,” kata pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat dihubungi, Sabtu, 30 Juli 2011.

Menurut Abdul Fickar, sebagai pemimpin lembaga negara, Marzuki seharusnya cerdas dalam menyikapi sesuatu, bukannya berpikir tidak logis dan pragmatis. “Dia sama sekali tidak pantas disebut sebagai negarawan karena wawasannya pendek seperti itu,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Marzuki menyebut sebaiknya KPK “bedhol desa” atau lembaganya dibubarkan saja, jika tudingan Muhammad Nazaruddin terbukti benar. “Kembalikan kepada penegak hukum yang ada dengan pengawasan yang lebih baik,” ujarnya di Gedung DPR, kemarin.

sumber: Ingin Bubarkan KPK, Marzuki Tak Pantas Jadi Negarawan, Tempo Interaktif

 

WARNING: JGN PAKE HP SMBL NYTR GBLK!


FATWA:

Mengingat:

keselamatan jiwa merupakan sesuatu yang vital

Menimbang:

  1. banyak mudharat (efek buruk) daripada manfaat berkendara/menyetir dengan multitasking menggunakan hp
  2. Telah dibuat sticker kampanye anti multitasking memakai hp saat berkendara

Memfatwakan:

  1. Memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang bahaya menggunakan hp saat berkendara adalah WAJIB bagi seluruh member Bloggerngalam.
  2. Menganjurkan agar aksi dan kampanye ini dimulai dengan memosting foto, artikel, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan stiker tersebut.
  3. Hal-hal yang belum tercantum, ditentukan kemudian hari.

Malang, 25 Januari 2011

* asli copy paste dari tulisan CAK SANDY

Gayus: Ikan Teri Sanggup Menelan Big Fish?


Kalau saya diterima menjadi staf ahli Kepolisian, Kejaksaan atau KPK saya, si Ikan Teri, akan sanggup ‘menelan’ Sang Big Fish.

Begitu ‘sumpah’ atau ‘janji’ Gayus Tambunan di saat melakukan pembelaannya di ruang Sidang kemarin. Karena selama ini, menurut dia, yang berhasil hanyalah sekelas ikan teri. Sementara yang level Ikan Besar masing bebas berenang di lautan harta hasil korupsi.

Setelah bikin heboh se antero jagad Nusantara dengan kisah pelesirannya, padahal si teri ini masih dalam status tahanan, maka kini bikin kita terbelalak, terhenyak mendengar tantangan itu.

Soalnya sekarang, tinggal tunggu jawaban ketiga lembaga itu. Mau apa tidak. Sebuah babak baru dari Opera Sabun Gayus Tambunan pun digelar.

Gambar diambil dari: Harian SURYA, Selasa, 11/01/11

Itu Masih gayus, Belum GAYUS, Uang Memang Maha Kuasa


Cerita soal gayus, nampaknya seperti Opera Sabun. Setiap langkahnya selalu membikin seluruh negeri menjadi heboh. Padahal Tokoh Kita ini adalah gayus (dalam huru kecil) mantan pegawai pajak golongan III A. Dengan duit yang dia punya bisa bikin pihak Kepolisian menjadi tercoreng (lagi). Padahal masih banyak GAYUS-GAYUS (dalam huruf besar) yang lain, yang berpotensi mengeruk uang dan menyengsarakan rakyat Indonesia – sebagai Pemilik Sah Negeri Ini. MEMANG UANG MAHA KUASA.

Seperti yang diketahui bahwa antaranews, pada tanggal 14 Oktober 2010 lalu memberitakan bahwa seorang Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Timur Pradopo mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR RI di Jakarta,Kamis pagi.

Dalam paparannya Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Timur Pradopo memiliki sepuluh program prioritas, antara lain mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol, Meningkatkan Pemberantasan Preman, Mengatasi Kejahatan Jalanan, Pemberantasan Ilegal Logging, Ilegal Fishing, Ilegal Mining serta Human Trafiking dan Korupsi.

Program prioritas Calon Kapolri ini juga termasuk menguatkan kemampuan Densus 88 dengan bekerjasama dengan TNI dan Badan Nasional penagulangan Teroris. Komjen Pol Timur Pradopo juga akan membenahi Reserse dan melakukan revitalisasi di internal Polri sehingga Polri memiliki integritas di masyarakat.

Kisah gayus jalan-jalan ke Bali tentu saja seperti menafikan kalau janji pak Timur itu bakal bisa terpenuhi dengan baik, khususnya janji yang ke-10. Termasuk prioritas dalam melakukan revitalisasi di internal Polri.

SURYA Online (11/11/10) memberitakan bahwa skandal jalan-jalan Gayus Halomoan Tambunan akhirnya semakin luas terkuak. Kini ditemukan transaksi Rp 50 juta per bulan dari rekening Gayus, padahal yang bersangkutan masih dalam tahanan.
Transaksi mencurigakan yang diendus Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu mengindikasikan masih aktifnya rekening Gayus yang saat ini masih ditahan di Rutan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Menurut Plt Sekretaris Satgas, Yunus Husein, transaksi sebesar Rp 50 juta per bulan itu sangat besar…..
Ada dugaan transaksi itu terkait suap, yang kemungkinan menjadi bagian dari upaya mempermudah Gayus melangkah keluar sel. Atas terungkapnya transaksi itu, Satgas akan memeriksa sejumlah pihak untuk mencari kebenaran kasus tersebut.
Di luar persoalan kronologi, kaburnya Gayus itu mencoreng wajah polisi. Polisi yang seharusnya menjaga tahanan itu tetap di selnya malah mengizinkan Gayus keluar meski dengan alasan berobat. Namun, apa pun alasannya, keluarnya Gayus itu illegal karena dilakukan tanpa sepengetahuan hakim.