Chairil Anwar: Sang Pelopor Angkatan 45


ImageChairil Anwar dilahirkan di Medan, 26 Julai 1922. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup berantakan. Kedua ibu bapanya bercerai, dan ayahnya berkahwin lagi. Selepas perceraian itu, saat habis SMA, Chairil mengikut ibunya ke Jakarta. Semasa kecil di Medan, Chairil sangat rapat dengan neneknya. Keakraban ini begitu memberi kesan kepada hidup Chairil.

Dalam hidupnya yang amat jarang berduka, salah satu kepedihan terhebat adalah saat neneknya meninggal dunia. Chairil melukiskan kedukaan itu dalam sajak yang luar biasa pedih:
Bukan kematian benar yang menusuk kalbu/ Keridlaanmu menerima segala tiba/ Tak kutahu setinggi itu atas debu/ Dan duka maha tuan bertahta………..
Pada tanggal 28 April 1949, Chairil meninggal dunia. Ada beberapa versi tentang sakitnya. Tapi yang pasti, TBC kronis dan sipilis.
Umur Chairil memang pendek, 27 tahun. Tapi kependekan itu meninggalkan banyak hal bagi perkembangan kesusasteraan Indonesia. Malah dia menjadi contoh terbaik, untuk sikap yang tidak bersungguh-sungguh di dalam menggeluti kesenian. Sikap inilah yang membuat anaknya, Evawani Chairil Anwar, seorang notaris di Bekasi, harus meminta maaf, saat mengenang kematian ayahnya, di tahun 1999, “Saya minta maaf, karena kini saya hidup di suatu dunia yang bertentangan dengan dunia Chairil Anwar.” (dikutip dari sini) dan gambar dicomot dari situ……

Kumpulan Puisi Chairil Anwar Lengkap

Advertisements

KPI Larang Lembaga Penyiaran Tayangkan Iklan Politik


Komisioner KPI Rahmat Arifin kepada VOA Selasa (4/2) menegaskan tidak boleh satupun lembaga penyiaran menayangkan iklan politik hingga dimulainya masa kampanye pemilu di media massa 16 Maret.

ImageKomisioner KPI Rahmat Arifin kepada VOA Selasa (4/2) menegaskan, tidak boleh satupun lembaga penyiaran khususnya televisi menayangkan iklan politik hingga dimulainya masa kampanye pemilu di media massa pada 16 Maret mendatang.

Rahmat mengatakan, “Pada 24 Januari lalu, KPI mengeluarkan surat edaran kepada semua lembaga penyiaran baik televisi maupun radio yang intinya meminta mereka tidak menayangkan iklan ataupun penyiaran yang berbau politik, tidak hanya yang berbau kampanye.”

Ia menambahkan, “Dua definisi ini memang berbeda karena sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum no 15 tahun 2003 kampanye mengandung 4 unsur yaitu visi, misi, ajakan dan program. Sementara kita melihat di televisi banyak sekali iklan yang mengandung salah satu atau salah tiga dari keempat unsur itu, sehingga mereka bisa mengakali aturan dari peraturan KPU tersebut.”

Rahmat Arifin menambahkan langkah KPI ini didasarkan pada pedoman perilaku penyiaran yang dibuat oleh KPI di antaranya perlindungan kepada kepentingan publik dari pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu melalui lembaga penyiaran publik.

Menanggapi hal itu Sekretaris Perusahaan grup Media Nusantara Citra Arya Sinulingga meminta KPI mengikuti regulasi atau aturan yang dibuat oleh KPU. Arya juga memastikan, grup MNC yang dimiliki oleh Harry Tanoesudibyo calon wakil presiden dari Partai Hanura, tidak pernah melanggar aturan main dari KPU dan KPI.

Sementara itu Wakil Pemimpin Redaksi stasiun televisi tvOne Toto Sugiarto kepada VOA mengaku belum menerima surat edaran dari KPI itu. Namun demikian Toto memastikan tvOne siap mengikuti segala aturan main yang dibuat oleh KPI terkait kampanye pemilu di media.

Komisioner KPI Rahmat Arifin memastikan KPI tidak segan-segan akan menerapkan sanksi bagi lembaga penyiaran khususnya terhadap stasiun televisi yang tidak mematuhi aturan ini. Sanksi administratif dimulai dari teguran sampai tidak diperpanjannya perizinan atau dicabutnya izin dari lembaga penyiaran yang bersangkutan.

KPU menetapkan masa kampanye Pemilu 2014 mulai 11 Januari  hingga 5 April 2014. Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2013 tentang tahapan pemilihan umum 2014.

Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga. Sedangkan kampanye rapat umum dan iklan di media massa dimulai pada 16 Maret sampai dengan 5 April 2014.

sumber : VOA Indonesia, KPI Larang Lembaga Penyiaran Tayangkan Iklan Politik

Fakta Seputar Putusan “Pemilu Serentak”


Image

PRESS RELEASE

FAKTA SEPUTAR PUTUSAN “PEMILU SERENTAK”

Pada Kamis, 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si.) pada Sidang Pleno MK terbuka untuk umum. Putusan tersebut selesai diucapkan pukul 14.53 WIB.

Namun kemudian berkembang isu adanya “politisasi” yang dilakukan oleh MK atas pelaksanaan pengucapan putusan perkara PUU tersebut. Karena itu, MK perlu menyampaikan fakta terkait dengan proses perkembangan penanganan perkara dimaksud sejak pendaftaran permohonan sampai dengan pengucapan putusan, sebagai berikut.

  1. Permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 diterima oleh Kepaniteraan MK pada Kamis, 10 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 37/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada Selasa, 22 Januari 2013 dengan Nomor 14/PUU-XI/2013.
  2. Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dilakukan dalam Sidang Panel pada Rabu, 6 Februari 2013, dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Perbaikan Permohonan dalam Sidang Panel pada Rabu, 20 Februari 2013. Hasil Sidang Panel tersebut kemudian dilaporkan oleh Panel Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diselenggarakan pada Kamis, 21 Februari 2013, dan disepakati pemeriksaan persidangan dilanjutkan dalam Sidang Pleno.
  3. Pemeriksaan Persidangan terhadap perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dilakukan dalam Sidang Pleno pada Kamis, 14 Maret 2013 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah. Pemohon menyerahkan kesimpulan melalui Kepaniteraan MK pada Selasa, 19 Maret 2013, dan DPR menyerahkan keterangan tertulis pada Rabu, 20 Maret 2013, dan penyerahan keterangan tertulis lengkap dari Pemerintah (Presiden) pada Rabu, 15 Mei 2013.
  4. Setelah Presiden, DPR, dan Pemohon menganggap sidang telah cukup,  MK menyelenggarakan RPH pada Selasa, 26 Maret 2013 untuk membahas perkara  Nomor 14/PUU-XI/2013 termasuk perkara-perkara lainnya yang telah selesai persidangannya, sebanyak 6 (enam) perkara PUU. RPH tersebut merupakan RPH terakhir yang diikuti oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD dikarenakan Moh. Mahfud MD memasuki masa purna bakti tepat pada Senin, 1 April 2013. RPH tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki yang memasuki masa purna bakti pada Jumat, 16 Agustus 2013. Dalam RPH disepakati antara lain mengabulkan permohonan mengenai pemilu serentak, namun belum ada legal opinion (LO). Terkait dengan 2 (dua) isu hukum lainnya yang telah dibahas dalam RPH tersebut, yaitu presidential threshold dan masa pemberlakukan putusan pemilu serentak, Moh. Mahfud MD menyampaikan pendapat akan mengikuti suara mayoritas hakim konstitusi dan apabila dalam pengambilan putusan suara sama banyak, Moh. Mahfud MD dimintai pendapatnya. Karena itulah,  Selasa, 26 Maret 2013 ditetapkan sebagai hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan RPH untuk pengambilan putusan perkara  Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana tercantum dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 23 Januari 2014.
  5. Untuk melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) isu hukum lainnya yang terdapat dalam perkara  Nomor 14/PUU-XI/2013 dan finalisasi draft putusan,  MK menggelar RPH Lanjutan sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut.
    1. RPH Lanjutan pada Senin, 8 Juli 2013 dipimpin M. Akil Mochtar yang terpilih sebagai Ketua MK pada Rabu, 3 April 2013 menggantikan Moh. Mahfud MD. RPH menyepakati M. Akil Mochtar sebagai hakim drafter putusan.
    2. RPH Lanjutan pada Senin, 22 Juli 2013 membahas presidential threshold dan masa pemberlakuan putusan pemilu serentak. Namun pembahasan tersebut tidak selesai sampai peristiwa Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap M. Akil Mochtar pada Rabu, 2 Oktober 2013 malam. Selanjutnya, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva.
    3. RPH Lanjutan pada Senin, 28 Oktober 2013 menyepakati bahwa Pemilu serentak berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Disepakati pula, tanggung jawab penyusunan draft putusan diserahkan kepada Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva, hingga kemudian pada Jumat, 1 November 2013 Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK.
    4.  RPH Lanjutan pada Senin, 18 November 2013 membahas draft putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.
    5. RPH Lanjutan pada Jumat, 17 Januari 2014 menyepakati permohonan mengenai presidential threshold ditolak.
    6. RPH Lanjutan pada Senin, 20 Januari 2014 membahas dan melakukan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
    7. RPH Lanjutan pada Rabu, 22 Januari 2014 melakukan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
    8. Setalah pembahasan dan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 selesai dilakukan melalui beberapa RPH, selanjutnya MK menyelenggarakan Sidang Pleno pada Kamis, 23 Januari 2014 dengan agenda pengucapan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.

Demikian penjelasan mengenai fakta seputar Putusan “Pemilu Serentak” yang dapat disampaikan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi, dengan harapan agar proses perkembangan penanganan perkara  Nomor 14/PUU-XI/2013 sejak pendaftaran sampai dengan putusan dibacakan dapat diketahui secara jelas, lengkap, utuh, dan komprehensif.

Jakarta, 28 Januari 2014

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

Kubur Tan Malaka Berada di Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri


Ini pengakuan negara terhadap seorang pahlawan nasional yang selama 30 tahun namanya dihilangkan dari buku pelajaran dan pengajaran sejarah.

Image

Keluarga Tan Malaka meminta pemerintah Indonesia untuk memindahkan sisa-sisa jasad yang diyakini sebagai pahlawan nasional Tan Malaka di sebuah pemakaman umum di Kabupaten Kediri, Jatim ke Taman makam pahlawan, TMP Kalibata, Jakarta.

Menurut keluarganya, pemakaman ulang jasad Tan Malaka ke TMP Kalibata merupakan bentuk pengakuan negara secara resmi terhadap pahlawan nasionalnya.

“Ini pengakuan negara terhadap seorang pahlawan nasional yang selama 30 tahun namanya dihilangkan dari buku pelajaran dan pengajaran sejarah,” kata Asvi Warman Adam, ahli sejarah dan penasehat tim identifikasi pencarian jenazah Tan Malaka, Senin (27/01) siang, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Dalam waktu dekat, keluarga Tan Malaka dan panitia akan menemui Kementerian Sosial untuk proses pemindahan secara simbolis sisa-sisa tulang, gigi serta rambut yang diyakini sebagai Tan Malaka.

Pada 2009 lalu, tim forensik yang didukung keluarga Tan Malaka Klik telah selesai menggali kuburan yang diduga berisi jenazah Tan Malaka di pemakaman umum di Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri.

Penggalian dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan sejarawan Belanda Hary Poeze selama bertahun tahun terhadap tokoh komunis asal Sumatera Barat ini.

Penelitian itu menyimpulkan, pahlawan nasional itu ditembak mati oleh pada 21 Februari 1949 oleh kesatuan Tentara Republik Indonesia, TRI di dekat lokasi kuburan yang ditemukan di Kediri.

‘Yakin 90 persen’

Setelah melakukan penggalian, tim peneliti kemudian mencocokan DNA jasad tersebut — yang sudah berupa serpihan tulang, gigi serta rambut — dengan DNA keluarga Tan Malaka, namun sejauh ini belum membuahkan hasil.

Salah-satu buku karya Harry Poeze tentang sosok Tan Malaka.

Walaupun belum menemukan bukti DNA, menurut Asvi Warman Adam, pihak panitia “meyakini 90 persen” bahwa jasad tersebut adalah Tan Malaka berdasarkan bukti yang ditemukan selama penggalian.

Asvi menjelaskan, temuan antropologi fisik terhadap jasad itu menunjukkan bahwa “orang yang dimakamkan itu laki-laki, berasal dari ras mongoloid, dan tingginya antara 163-165 cm, dan dalam keadaan tangannya terikat ke belakang.”

“Jadi secara fisik itu ciri-ciri Tan Malaka pada saat ditembak,” kata Asvi.

“Kami menyimpulkan bahwa 90 persen itu sudah benar bahwa itu tempat meninggalnya Tan Malaka,” tambahnya.

Tan Malaka adalah tokoh Kiri yang sejak awal mencita-citakan Indonesia merdeka dari kolonial Belanda.

Selain pernah diasingkan dan menjadi legenda aktivis politik bawah tanah selama bertahun-tahun, pria kelahiran 1897 ini juga menulis beberapa buku terkenal.

Gelar pahlawan tidak dicabut

Menurut Asvi Warman Adam, pemerintah Indonesia telah menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional pada 1963, tetapi “sejak 1965 namanya tidak ada lagi, meski gelarnya tidak pernah dicabut.”

Liputan Majalah TEMPO tentang Tan Malaka.

Asvi mengaku mendapat keterangan dari tim peneliti Kemensos bahwa “gelar pahlawan Tan Malaka tidak dicabut, tetapi off the record. Itu keterangan dari penelitian dari kementerian sosial.”

Klik Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Suharto dikenal sebagai rezim anti Komunis yang melarang segala hal yang berbau Komunis atau aliran Kiri.

Peneliti LIPI ini mengatakan, selain meminta jasad Tan Malaka dimakamkan ulang, mereka meminta Kemensos untuk memugar kuburannya serta membuat monumen di pekuburan Desa Selopanggung, Kediri.

Mereka mengusulkan hal ini karena sejak awal Pemerintah Kabupaten Kediri menolak jika jasadnya dipindahkan dari lokasi pemakaman awalnya.

“Karena pemerintah Kediri ingin makam Tan Malaka tetap di situ, sedang keluarga ingin dimakamkan di Kalibata, maka keluarga akan memindahkan secara simbolis tanah (di kuburan Selopanggung) ke TMP Kalibata, dan membiarkan kerangka tersisa tetap di Selopanggung.”

Keluarga juga mempersilakan tim forensik yang pernah meneliti DNA Tan Malaka untuk melanjutkan penelitiannya.

sumber: BBC Indonesia, Keluarga minta jasad Tan Malaka dikubur di TMP Kalibata

Ramlan Surbakti: Pemilu Serentak bakal Tegakkan Sistem Presidensial


ImageMetrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi atas Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) yang diajukan Effendi Gazali dan rekan. Pemilu serentak dinilai mampu menegakkan sistem presidensial di negara ini.

MK juga dianggap membuat putusan tepat karena memutuskan pemilu serentak baru dilaksanakan pada Pemilu 2019. “Saya kira itu putusan tepat. Ini pula yang saya dan teman-teman suarakan kepada anggota DPR. Pemilu serentak sesuai dengan perintah konstitusi, Indonesia menganut sistem presidensial,” ujar pakar pemilu dari Universitas Airlangga (Unair) Ramlan Surbakti ketika dihubungi Metrotvnews.com di Jakarta, Kamis (23/1).

Ramlan menilai, MK mengambil langkah tepat karena menambahkan waktu pemberlakuan pemilu serentak. Padahal, tidak seharusnya MK memutuskan waktu pemberlakuan pemilu ini.

“Walaupun timbul pertanyaan apakah MK boleh mengatakan pemilu serentak kapan. MK hanya boleh memutuskan dalam konteks hukumnya. Tapi MK melihat segala aspek. MK menilai jika diberlakukan pada 2014, dikhawatirkan ada kekacauan,” kata Ramlan.

Kekacauan akan timbul karena ada kemungkinan Pemilu 2014 mundur. Putusan MK, lanjutnya, memerlukan undang-undang lanjutan yang menjelaskan detil dari pemilu serentak. Padahal, perumusan dan pembahasan undang-undang dapat memakan waktu kurang lebih enam bulan.

“Tidak mungkin memang kalau dilaksanakan di 2014. Perlu persiapan. Orang menikah yang melibatkan ratusan atau ribuan orang saja butuh waktu satu tahun persiapan. Masak ini pemilu yang melibatkan jutaan orang hanya dua bulan persiapannya,” tukas mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

Menurut dia, pelaksanaan pemilu serentak di 2019 justru memberi kelonggaran partai untuk mempersiapkan diri. Misalkan, memikirkan partai koalisi dan mempersiapkan calon presiden (capres) yang akan diusung. Selama ini, capres yang diangkat merupakan ketua umum partai. Padahal, elektabilitas sang tokoh rendah.

Editor: Henri Salomo Siagian

Mahfud dan Akil Ikut Buat Putusan Uji Materi UU Pilpres


”MK saya kira tidak akan berani memutuskan pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu ini. Dia akan mengalami tekanan psikologis dan politis karena kalau pemilu tidak sukses, MK bisa menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan,” kata Zainal.

Image

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/1/2014) sore ini, akan membacakan putusan uji materi tentang Undang-Undang Pemilu Presiden terkait pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Menurut hakim konstitusi Harjono, putusan yang akan dibacakan tersebut diambil oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.

Hal itu berarti Akil Mochtar yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tertangkap tangan dalam dugaan kasus suap sengketa pemilu kepala daerah juga ikut memutus perkara 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Pilpres yang diajukan Effendi Gazali tersebut.

Meski demikian, Harjono menjamin putusan yang akan dikeluarkan hari ini murni didasarkan pada pertimbangan yuridis dan tak terjebak pada kepentingan-kepentingan politis.

Lima hakim konstitusi lainnya yang akan memutus adalah Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman.

Sementara itu, hakim konstitusi Arief Hidayat (sekarang Wakil Ketua MK) dan Patrialis Akbar, yang masuk belakangan, tidak turut serta dalam pengambilan putusan.

Hingga berita ini diturunkan, bagaimana sesungguhnya sikap para hakim konstitusi belum diketahui secara pasti. Harjono hanya mengatakan, ”Kami sudah mempertimbangkan secara matang, maksimal, dan juga secara detail.”

UUD tak larang terpisah

Bagaimana sesungguhnya perdebatan yang terjadi dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 terkait Bab VIIB Pasal 22E tentang Pemilu? Hasil penelusuran Kompas, ternyata hal itu tergambar dengan jelas dalam notula Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan (ST) Majelis Permusyawaratan Rakyat 2001.

Dalam rapat tersebut, Patrialis Akbar yang kini menjadi salah seorang hakim MK bahkan pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tidak melarang pemilu presiden dilaksanakan bersama-sama atau terpisah dengan pemilihan umum legislatif.

”Berkenaan dengan pemilihan umum, sebetulnya dalam konsep pemilihan umum ini kita juga belum membatasi apakah pemilihan umum kita ini nanti pada saatnya bersama-sama pemilihan umum wakil-wakil rakyat dengan pemilihan umum presiden itu tergantung situasi, tetapi yang paling penting cantolannya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar ini bahwa semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, ini juga kita belum saklek dan di sini tidak ada larangan kalau dikerjakan bersama-sama atau terpisah pemilihan umum itu yang berkenaan dengan general election atau presidential election tadi. Saya kira demikian,” ucap Patrialis yang saat itu menjadi anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR 2000-2001 dari Fraksi Reformasi.

Pernyataan Patrialis itu tercatat dalam buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Patrialis saat pembahasan mengenai pemilu bergulir kembali di ST MPR. Perdebatan muncul diawali dari pertanyaan anggota FKKI, Tjetje Hidayat, yang mempersoalkan masuknya pemilu presiden sebagai bagian dari pemilu.

Menanggapi pertanyaan Tjetje itu, Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf sempat menyampaikan, ”Memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu presiden nanti dalam pemilihan disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian paket presiden dan wakil presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak.”

Meski demikian, saat itu,Tjetje tetap berpendapat tidak ada kaitan antara general election dan presidential election. Dia berpendapat, seharusnya pemilu presiden dirumuskan dalam bab terpisah.

Setelah terjadi polemik itulah Patrialis menyampaikan pandangannya tersebut.

Slamet, saat dihubungi kemarin, juga membenarkan pernyataannya itu. ”Catatan komprehensif Perubahan UUD 1945 menggambarkan dengan jelas perdebatan saat itu,” ujarnya. Slamet berharap MK dapat membuat keputusan yang tepat.

Tidak akan berani

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, memprediksi bahwa MK tidak akan berani mengeluarkan putusan yang akan membuat perubahan drastis atas pengajuan uji materi sejumlah ketentuan pemilu presiden.

”MK saya kira tidak akan berani memutuskan pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu ini. Dia akan mengalami tekanan psikologis dan politis karena kalau pemilu tidak sukses, MK bisa menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan,” kata Zainal.

Menurut Zainal, dalam perspektif hukum, desain konstitusi memang tidak mempersoalkan apakah pemilihan dilakukan bertahap pemilu legislatif dahulu dilanjutkan dengan pilpres atau keduanya dilakukan serentak.

Analis politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, juga mengingatkan MK agar tidak membuat putusan yang dipaksakan. Masyarakat pun sudah telanjur tersosialisasi bahwa pemilu legislatif dilaksanakan 9 April dan pemilu presiden 9 Juli. Belum lagi soal tahapan pemilu yang telanjur disiapkan dengan skenario dua pemilu terpisah.

”Jika pemilu serentak dipaksakan pada 2014, bisa memicu guncangan politik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang BM Wibowo meyakini MK mengabulkan gugatan yang juga diajukan oleh Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra meski menyadari posisi MK yang dilematis dalam memutuskan gugatan UU Pilpres ini.

”Jika MK tidak menerima gugatan ini, sangat aneh. Pasti terjadi gugatan berikutnya karena ada kekacauan,” kata Wibowo. (ana/why/iam/A04/sut)

sumber : kompas.com, Mahfud dan Akil Ikut Buat Putusan Uji Materi UU Pilpres

Oxfam: Harta 85 Orang Terkaya di Dunia = Harta 1/2 Penduduk Dunia


Kelompok HAM Oxfam merilis sebuah studi mengenai ketidaksetaraan global, menjelang sebuah pertemuan pekan ini antara pemerintah dan para pemimpin bisnis di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Senin (20/1).

ImageKelompok HAM Oxfam mengatakan kekayaan 85 orang terkaya di dunia setara dengan kekayaan setengah jumlah penduduk dunia.

Oxfam hari Senin (20/1) merilis sebuah studi mengenai ketidaksetaraan global, menjelang sebuah pertemuan pekan ini antara pemerintah dan para pemimpin bisnis di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Laporan itu mengatakan, orang-orang paling kaya itu menggunakan kekuatan politik mereka untuk mendapatkan tingkat pajak lebih rendah, menyembunyikan kekayaannya di luar negeri, dan mengedepankan kepentingan sendiri dengan mengorbankan mereka yang berpendapatan lebih rendah.

Laporan itu mendaftar deregulasi keuangan, keringanan dan kerahasiaan pajak, dan pengurangan layanan publik sebagai contoh-contoh manuver politik itu. Laporan itu mengatakan, pengaruh dari perubahan-perubahan kebijakan ini tidak hanya mengakibatkan kekayaan dan pengaruh politik terkonsentrasi pada kelompok orang berpendapatan tinggi tapi juga memastikannya tetap bertahan dalam kelompok itu untuk generasi mendatang.

Oxfam mengatakan, selama satu dekade lalu, jumlah milyader di India telah meningkat 10 kali lipat, sementara di Eropa kebijakan-kebijakan pengetatan ekonomi umumnya mempengaruhi kelompok-kelompok kelas menengah dan rendah.  Menurut Oxfam, perusahaan-perusahaan skala global di Afrika mengeksploitasi pengaruh politiknya untuk menghindari pajak, sehingga mengurangi sumberdaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan.

sumber : VOA Indonesia, Oxfam: Harta 85 Orang Terkaya di Dunia Setara dengan Harta Setengah Penduduk Dunia