Mardjito GA: Menuju DPD 2014 Lewat Dapil Jawa Timur


VISI :
Terwujudnya pelaksanaan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menuju Jawa Timur yang semakin sejahtyera berdasarkan ekonomi kerakyatan.
ImageSudah punya calon Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Jawa Timur? Baik sudah ata belum, tidak ada jeleknya manakala menyimak profil yang satu ini. Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo. Beliau dulu pernah menjadi anggota DPR Tahun 2004 – 2009. Karena kewenangannya amat sangat terbatas (sekedar memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu saja) maka pada periode 2009 – 2014 beliau tidak mencalonkan diri.

Baru setelah Mahkamah Konstitusi lewat putusan Nomor 92/PUU-X/2012, beliau berniat mencalonkan kembali. Apa isi keputusan itu?

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya direduksi oleh UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Hal ini disambut baik oleh DPD yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang dibawah dominasi DPR; dominasi berlebihan yang mencederai sistem bikameral yang konon dibentuk untuk tujuan mulia yaitu terciptanya sistem check and balance yang baik.

Dari beberapa poin gugatan yang diajukan DPD, 4 (poin) poin diantaranya merupakan pokok eksistensi dan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang perlu ditegakkan kembali sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu :

  1. Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU setara dengan DPR dan Presiden;
  2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU;
  3. Kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU; dan
  4. Keterlibatan DPD dalam menyusun Prolegnas.

lebih jauh tentang Keputusan MK bisa di-klik di sini.

Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo (Mardjito GA) – dengan panggilan akrab: Pak Mar – kembali mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Adapun Visi yang diusung adalah demi Terwujudnya pelaksanaan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menuju Jawa Timur yang semakin sejahtyera berdasarkan ekonomi kerakyatan.

Sementara MISI yang diemban dalah untuk :

  1. Menjadikan Gerakan Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi kerakyatan.
  2. Mengoptimalkan pendapatan daerah Jawa Timur melalui pembagian keuangan Pusan dan Daerah.
  3. Mengoptimalkan peran otonomi daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Lebih jauh tentang DPD, silakan tulisan berikut yang saya kutip dari Wikipedia.

Logo Dewan Perwakilan DaerahDewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPD memiliki fungsi:

  • Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
  • Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.

Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagsan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS.

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Pimpinan, Komite, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan.

Pimpinan

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2009–2014 adalah Irman Gusman.

Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah:

Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.

Komite

Berikut ini adalah daftar komite DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:[2]

  • Komite II DPD membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, perindustrian dan perdagangan; penanaman modal dan pekerjaan umum.

Kepanitiaan

Berikut ini adalah daftar kepanitiaan DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:

  • Kepanitiaan lainnya antara lain Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD, Panitia Hubungan Antar-Lembaga (PHAL) DPD dan Kelompok DPD di MPR.

Anggota

Kekebalan hukum

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

Advertisements

Arema Dipisah dengan Persebaya


AREMASURYA Online, SURABAYA – Pembagian grup menjadi dua wilayah tampaknya akan menghilangkan derby-derby maut. Salah satunya adalah pertemuan Persebaya lawan Arema. Duel kedua tim bertetangga yang selalu berlangsung dalam tensi tinggi itu dipastikan tidak akan terjadi sebelum memasuki babak delapan besar.

Kepastian ini terjadi karena Persebaya dengan Arema dipisah. Persebaya berada di Wilayah Timur, sementara Arema berada di Wilayah Barat. Bentrok maut itu bisa kembali terjadi jika kedua tim sama-sama lolos dari fase grup.

“Kalau lolos, Persebaya dan Arema bisa ketemu lagi. Bahkan bisa bertemu empat kali karena babak delapan besar dan semifinal menggunakan format kandang dan tandang,” tutur Dhimam Abror Djuraid, Direktur Olahraga Persebaya.Persebaya

REFLEKSI AKHIR TAHUN – K O R U P S I ( 1 )


samad koruptor top di jatimKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Jawa Timur  tak bebas dari koruptor. Meski tidak menunjuk secara terbuka, Ketua KPK Abraham Samad  sempat menyatakan , ada koruptor kelas wahid di Jawa Timur.

“Jawa Timur itu perampoknya kelas wahid. Cara mereka merampok sangat canggih. “ kata Samad saat menjadi pembicara pada refleksi akhir tahun  Pekan Politik Kebangsaan di Jakarta (12/12/13) (Jawa Pos, Jum’at, 13/12/13).

Pertanyaannya:

SIAPA DIA?

 ATAU

SIAPA MEREKA?

UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Diuji di Mahkamah Konstitusi


Image

Pada tanggal 30 Oktober 2012 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah digantikan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang Undang yang baru ini (sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya) memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Jadi, pada dasarnya Koperasi adalah Soko Guru Perekonomian Indonesia; yang mana sistem dan cara bertindak laku ekonomi dalam sistem perkoperasian ini telah ditiru dan oleh berbagai negara lain dan memberikan sumbangsih peningkatan kesejahteraan masyarakat pada negara-negara yang mencontek sistem perkoperasian Indonesia. Namun ironisnya Indonesia malah berupaya meniadakan sistem perekonomian kerakyatan/koperasi ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut; yang pada inti jiwanya berniat menjadikan Koperasi bak sebuah Perseroan! ((irwan_se_sh@yahoo.com tulis dalam kompasiana.com : Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

Namun ternyata, kehadiran Undang Undang baru ini lebih banyak menimbulkan kontra ketimbang yang pro, sebagai misal, terlampir di bagian bawah tulisan ini yang me-link tulisan-tulisan sekitar UU Nomor 17 Tahun 2012.

Bahkan Gabungan Koperasi Jawa Timur secara resmi telah memasukkkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2013 yang tercatat pada Nomor Perkara : 28/PUU-XI/2013, dengan Pokok Perkara :

Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83]

Pemohon :

  1. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur,  berkedudukan di Jalan Pasar Besar 38 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai “Pemohon I”;
  2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kemayoran Baru Nomor 15 Kota Surabaya sebagai “Pemohon II”;
  3. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati), berkedudukan di Jalan Balearjosari Nomor 38 sebagai “Pemohon III”;
  4. Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Darmo Nomor 96 Kota Surabaya Provinsi Jawa sebagai “Pemohon IV”;
  5. Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Plampitan VIII Nomor 38 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota sebagai “Pemohon V”;
  6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), berkedudukan di Jalan Raya Lebaksari Kecamatan Pandaan Kabupatn Pasuruan sebagai “Pemohon VI”;
  7. Agung Haryono, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Candi IV C / 225 RT 008/006 Karangbesuki Kecamatan Sukun, Jawa Timur sebagai “Pemohon VII”;
  8. Mulyono, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Telkom, Beralamat di Jalan Pemuda Gang Yakub Nomor 27,Bojonegoro, Jawa Timur sebagai “Pemohon VIII”;

Kuasa Pemohon :

  1. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum;
  2. Dr. Iwan Permadi, SH, MH;
  3. Haru Permadi, SH.

Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Lebih rinci, pasal-pasal yang digugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 50

(1)     Pengawas bertugas:

a)         mengusulkan calon Pengurus;

b)        memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

c)    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan

d)   melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 55

(1)     Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.

Pasal 56

(1)     Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.

BAB VII

MODAL

Pasal 66

(1)     Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2)     Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

  1. Hibah;
  2. Modal Penyertaan;
  3. modal pinjaman yang berasal dari:
    1. Anggota;
    2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
    3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
    4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
    5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.dan/atau
    6. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1)     Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.

(2)     Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3)     Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 68

(1)     Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

(3)     Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

(4)     Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

(1)     Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

(2)     Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.

(3)     Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

(4)     Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

(5)     Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.

(6)     Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;
  2. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
  3. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
  4. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

(1)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

  1. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
  2. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
  3. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
  4. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

(3)     Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan

dalam Rapat Anggota.

Pasal 72

(1)     Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris

(2)     yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(3)     Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

(1)     Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun

(2)     tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(3)     Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung

(4)     kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(5)     Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1)     Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

  1. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2.  masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

(2)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.

(3)     Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

  1. besarnya Modal Penyertaan;
  2. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
  3. pengelolaan usaha; dan
  4. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 78

(1)     Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

  1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
  2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
  3. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
  4. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
  5. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

(3)     Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 79

(1)     Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.

(2)     Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

(3)     Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pasal 80

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

BAB IX

JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 82

(1)     Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.

(2)     Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

  1. Koperasi konsumen;
  2. Koperasi produsen;
  3. Koperasi jasa; dan
  4. Koperasi Simpan Pinjam.

 

Baca juga :

UU Koperasi dan LKM 2012 Dianggap Sesat

Liberalisasi Koperasi Melalui UU Terbaru

UU Koperasi Digugat

UU Koperasi Dinilai Lebih Buruk daripada UU Lama

Undang Undang Koperasi Dinilai Malah Rugikan Koperasi

Tak Merakyat, Koperasi Wanita Gugat UU Koperasi

Koperasi Wanita Ajukan “Judicial Review” UU Koperasi

Sejumlah Koperasi di Jatim Gugat Menteri Koperasi

Kementrian Koperasi Bantah UU Perkoperasian Baru Berbau Neolib

Syarief Hasan: UU Koperasi Sudah Layak, Baiknya Dibaca Lagi

UU (Anti) Koperasi

Syarief Anggap UU Koperasi Tak Perlu Digugat

UU Koperasi Kandung Sejumlah Kelemahan

Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

UU Koperasi dinilai bertentangan dengan kesejahteraan

Bukan April Mop: Hari Ini Ulang Tahun Kota Malang


April Mop, dikenal dengan April Fools’ Day dalam bahasa Inggris, diperingati setiap tanggal 1 April setiap tahun. Pada hari itu, orang dianggap boleh berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. Hari ini ditandai dengan tipu-menipu dan lelucon lainnya terhadap keluarga, musuh, teman bahkan tetangga dengan tujuan mempermalukan orang-orang yang mudah ditipu. Di beberapa negara seperti Inggris dan Australia serta Afrika Selatan, lelucon hanya boleh dilakukan sampai siang atau sebelum siang hari.[1] Seseorang yang memainkan trik setelah tengah hari disebut sebagai “April Mop”.[2] Namun di tempat lain seperti Kanada, Perancis, Irlandia, Italia, Rusia, Belanda, dan Amerika Serikat lelucon bebas dimainkan sepanjang hari. Hari itu juga banyak diperingati di Internet.

Bahasa pemograman PHP pun merayakan April Mop ini dengan mengganti logo php pada setiap page ‘php info‘. Perhatikan logo PHP pada php info, setiap tanggal 1 April, logo tersebut akan berubah menjadi gambar-gambar lain yang lucu, misalnya gambar anjing, gambar drakula, dan gambar Batman.

Hari ini Kota Malang genap berusia 97 tahun. Berbagai kegiatan dirangkai untuk memperingati ulang tahun kota pendidikan yang ke-97 ini. Salah satunya adalah panjatan do’a syukur yang berlangsung, Kamis (31/3) malam, bertempat di Balaikota Malang.

Acara religius yang digelar Pemerintah Kota Malang tersebut dihadiri Muspida Kota Malang, Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Kota Malang, serta melibatkan para pemuka lintas agama di Kota Malang. Usai acara seremonial di Ruang Sidang Balikota, para pemuka agama melakukan panjatan do’a di tempat yang telah ditentukan. Pemeluk agama Islam bertempat di Masjid Baiturrohim Balaikota Malang. Sementara pemeluk agama non Islam, menempati ruang Sekretaris dan ruang Asisten.

Nama “Malang” sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama “Malang”. Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut.

Malangkucecwara yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang. Namun demikian dimana letak sesungguhnya bangunan suci Malangkucecwara itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan.

Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang di mana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, di sebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang. Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara kota Malang.

Sampai saat ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malangsuka, yang oleh sebagian ahli sejarah, diduga berasal dari kata Malankuca yang diucapkan terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal, yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari.

Dari kedua hipotesa tersebut di atas masih juga belum dapat dipastikan manakah kiranya yang terdahulu dikenal dengan nama Malang yang berasal dari nama bangunan suci Malangkucecwara itu. Apakah daerah di sekitar Malang sekarang, ataukah kedua gunung yang bernama Malang di sekitar daerah itu………

Hipotesa-hipotesa terdahulu, barangkali berbeda dengan satu pendapat yang menduga bahwa nama Malang berasal dari kata “Membantah” atau “Menghalang-halangi” (dalam bahasa Jawa berarti Malang). Alkisah Sunan Mataram yang ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang.

Pendaftaran CPNS Diundur Sampai Minggu Depan


Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dijadwalkan dilaksanakan secara serentak pada 12 hingga 25 Nopember 2010. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jawa Timur memastikan rekrutmen CPNS ditunda selama sepekan, atau dilaksanakan mulai 19 Nopember hingga 3 Desember 2010 mendatang.

Penundaan pendaftaran CPNS tersebut karena menyangkut persoalan administrasi, yakni surat persetujuan formasi CPNS untuk Jawa Timur dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen PAN) yang baru diterima Rabu (10/11) kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Drs. Wahyu Santoso, SH.M.Si. mengatakan, kesepakatan itu dibuat setelah seluruh BKD di Jawa Timur mempertimbangkan jarak yang pendek antara pengumuman informasi dan sosialisasi tentang pendaftaran CPNS daerah setempat. ’’Pengumuman tentang informasi dan prosedur CPNS ini kan baru saja. Waktunya mepet dengan pelaksanaanya, jadi kami sepakat untuk mengundurkan pendaftarannya,’’ kata Wahyu.

Dia menyebut, jadwal baru yang disepakati mundur satu minggu dari jadwal semula dengan lamanya pendaftaran dibuka selama dua minggu. ’’Pendaftaranya mulai 19 November sampai 3 Desember. Caranya juga sama seperti tahun lalu, dengan PT Pos Indonesia,’’ lanjutnya.

Sedangkan untuk rencana tes CPNS, Wahyu menyebut belum ada jadwal resmi dari BKD Provinsi hingga saat ini. Namun informasi yang beredar menyebutkan tes akan dilakukan pada 21 Desember nanti. ‘’Kalau tesnya kami tunggu pengumuman dari BKD saja. Yang jelas Provinsi serentak tesnya,’’ imbuhnya.

Sementara itu Manajer Pemasaran PT Kantor Pos Besar Malang Imam Syafi’i mengaku pihaknya nanti akan mendapatkan perintah untuk distribusi formulir CPNS serta distribusi hasil tes perlengkapan administrasi. Tentang jadwal mulai kerjanya Imam menyebut akan disesuaikan dengan pemberitahuan dari BKD masing-masing di Kabupaten Malang, Kota Malang dan juga Batu. Selain di Kantor Pos Besar Kota Malang, persiapan serupa juga berlangsung di 36 kantor cabang PT Pos yang ada di seluruh Malang Raya.

Seperti tahun lalu, fungsi kantor pos akan berperan sebagai distributor saja. Seluruh formulir yang diberikan BKD akan didistribusikan dan dikembalikan ke Kantor Pos. Nantinya setiap peserta pendaftaran CPNS akan mendapatkan hasil dari tes perlengkapan administrasi yang telah dikirim bersama dengan penyerahan formulir di kantor pos.

Untuk jumlah formasi CPNS Kota Malang tahun 2010 mendapat jatah sebanyak 235 lowongan. Rinciannya lowongan untuk tenaga guru sebanyak 107 lowongan, 78 tenaga kesehatan dan 50 lowongan untuk tenaga teknis. Jumlah ini menurun drastis dibanding tahun kuota CPNS tahun lalu dengan jatah sebanyak 420 lowongan untuk tiga tenaga yang sama.(bip)

Sumber: Pemkot Kota Malang

Buang Sampah Sembarangan, Dendanya Rp 100.000


Warga Kota Malang, Jawa Timur, kini harus lebih berhati-hati dalam membuang sampah. Sebab, membuang sampah rumah tangga dan industri tanpa memilahnya terlebih dahulu antara sampah basah dan kering bakal dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu.

Hal itu dinyatakan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Wasto, Rabu (11/9/2010). Menurut Wasto, meski belum memiliki tong sampah yang sudah terpilah, bukan berarti warga tidak bisa melakukan pemilahan.

“Pemilahan sampah kering dan basah bisa dilakukan dengan cara memisahkannya dalam kantong plastik. Ini kewajiban melekat bagi pembuang sampah, ada atau tidak, harus dipilah,” kata Wasto.

sumber : Buang Sampah Tanpa Dipilah Denda Rp 100 Ribu, SURYA online, Rabu, 10/11/10