Mardjito GA: Menuju DPD 2014 Lewat Dapil Jawa Timur


VISI :
Terwujudnya pelaksanaan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menuju Jawa Timur yang semakin sejahtyera berdasarkan ekonomi kerakyatan.
ImageSudah punya calon Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Jawa Timur? Baik sudah ata belum, tidak ada jeleknya manakala menyimak profil yang satu ini. Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo. Beliau dulu pernah menjadi anggota DPR Tahun 2004 – 2009. Karena kewenangannya amat sangat terbatas (sekedar memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu saja) maka pada periode 2009 – 2014 beliau tidak mencalonkan diri.

Baru setelah Mahkamah Konstitusi lewat putusan Nomor 92/PUU-X/2012, beliau berniat mencalonkan kembali. Apa isi keputusan itu?

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya direduksi oleh UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Hal ini disambut baik oleh DPD yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang dibawah dominasi DPR; dominasi berlebihan yang mencederai sistem bikameral yang konon dibentuk untuk tujuan mulia yaitu terciptanya sistem check and balance yang baik.

Dari beberapa poin gugatan yang diajukan DPD, 4 (poin) poin diantaranya merupakan pokok eksistensi dan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang perlu ditegakkan kembali sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu :

  1. Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU setara dengan DPR dan Presiden;
  2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU;
  3. Kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU; dan
  4. Keterlibatan DPD dalam menyusun Prolegnas.

lebih jauh tentang Keputusan MK bisa di-klik di sini.

Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo (Mardjito GA) – dengan panggilan akrab: Pak Mar – kembali mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Adapun Visi yang diusung adalah demi Terwujudnya pelaksanaan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menuju Jawa Timur yang semakin sejahtyera berdasarkan ekonomi kerakyatan.

Sementara MISI yang diemban dalah untuk :

  1. Menjadikan Gerakan Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi kerakyatan.
  2. Mengoptimalkan pendapatan daerah Jawa Timur melalui pembagian keuangan Pusan dan Daerah.
  3. Mengoptimalkan peran otonomi daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Lebih jauh tentang DPD, silakan tulisan berikut yang saya kutip dari Wikipedia.

Logo Dewan Perwakilan DaerahDewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPD memiliki fungsi:

  • Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
  • Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.

Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagsan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS.

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Pimpinan, Komite, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan.

Pimpinan

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2009–2014 adalah Irman Gusman.

Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah:

Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.

Komite

Berikut ini adalah daftar komite DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:[2]

  • Komite II DPD membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, perindustrian dan perdagangan; penanaman modal dan pekerjaan umum.

Kepanitiaan

Berikut ini adalah daftar kepanitiaan DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:

  • Kepanitiaan lainnya antara lain Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD, Panitia Hubungan Antar-Lembaga (PHAL) DPD dan Kelompok DPD di MPR.

Anggota

Kekebalan hukum

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

Advertisements

Rangkaian Acara Peringatan Hari Koperasi Ke-66 Tahun 2013


logo-harkop-66-2013Latar Belakang :

Dua tahun setelah Indonesia merdeka – tepatnya pada tanggal 12 Juli 1947, di bawah tekanan agresi tentara kolonial Belanda (atau satu minggu sebelum bulan Ramadhon 1366

Hijriah), para tokoh koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi I di Kota Tasikmalaya.

Keputusan penting dalam kongres I tersebut antara lain:

a.    Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat ( SOKRI ) yang pada saat ini bernama Dewan Koperasi Indonesia;

b.    Mengajukan berdirinya “Koperasi Desa” dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan;

c.    Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Sejak Kongres Koperasi I Tahun 1947 hingga saat ini perjalanan koperasi mengalami pasang surut, diawali dari kebangkitan koperasi pada era orde lama hingga reformasi. Masa keemasan koperasi Indonesia di era orde, khususnya koperasi di perdesaan – seharusnya mampu mengantarkan lembaga ekonomi kerakyatan ini mengakar di masyarakat kita.

Namun pasca reformasi sejalan dengan gencar-gencarnya kampanye perdagangan bebas realitas berbicara lain, pergerakan koperasi Indonesia cenderung melambat. Hal ini diakibatkan banyak faktor, diantaranya: secara internal para pelaku koperasi kurang atau bahkan tidak memahami jatidiri koperasi; secara eksternal adanya kebijakan yang “kurang memihak” kepada konsep koperasi, dan citra koperasi yang buruk menjadi fokus pemberitaan media massa, serta adanya anggapan koperasi merupakan sektor usaha atau gerakan ekonomi yang “dianggap kuno” dan tidak menguntungkan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan adanya stigma negatif bagi masyarakat untuk berkoperasi.

Padahal, sebagai wadah ekonomi rakyat sejatinya keberadaan koperasi harus menjadi penyangga dalam perekonomian anggota dan masyarakat. Para petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat bersinergy jika mereka memiliki kekuatan bersama yakni dalam koperasi. Penguatan dan perbesaran skala ekonomi hanya dapat dilakukan dan jauh lebih efisien jika dilakukan dengan cara bekerjasama dalam bentuk berkoperasi/berkelompok.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bagi gerakan koperasi Indonesia “bagaikan pedang bermata dua”. Di satu sisi, akan menjadikan badan usaha professional dengan tetap berlandaskan jatidiri koperasi dan disisi lain mengikat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusinya dalam keberpihakan yang “tepat sasaran” kepada koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat.

Belum hilang dalam ingatan kita, statement Presiden R.I. DR. Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidatonya pada Peringatan Hari Koperasi ke-64 Tahun 2012 di Istora Senayan Jakarta, pada tanggal 12 Juli 2011. Presiden R.I. mengajak seluruh stakeholder gerakan koperasi Indonesia membangkitkan dan merevitalisasi gerakan koperasi pada ranah pembangunan ekonomi, melalui perbaikan manajemen (tata kelola) dan iklim usaha ke arah yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kinerja koperasi di tengah pertumbuhan ekonomi saat ini.

Hari Koperasi ke-66 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 kita peringati dalam suasana Ramadhan 1434 H. Suasana hikmah di bulan kebersamaan (Syahrul Ukhuwah) dan bulan penuh kasih (Syahrul Rahman) perlu dijadikan momentum bagi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, peringatan Hari Koperasi ke-66 tahun 2013 dirancang dengan rangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat koperasi akan pentingnya kebersamaan dan berbagi, disamping perlunya menciptakan kesan (image) tentang eksistensi usaha dan gerakan koperasi nasional; serta sebagai upaya untuk mensosialisasikan nilai-nilai jatidiri dan strategi gerakan koperasi.

a.    Tema Utama :

SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI”.

Sub Tema :

1)        Koperasi Tangguh Ekonomi Rakyat Meningkat.

2)        Koperasi Kuat Ekonomi Rakyat Meningkat.

3)        Melalui Koperasi Kita Wujudkan Kemakmuran Rakyat.

4)        Koperasi Tangguh Ekonomi Rakyat Mandiri.

5)        Koperasi Solusi Untuk Rakyat Sejahtera.

6)        Koperasi Mandiri Membangun Masyarakat Dunia.

7)        Makmur Bersama Koperasi.

8)        “Koperasi Bisa!”.

RANGKAIAN KEGIATAN :

a.    Kegiatan di 33 DEKOPIN Wilayah dan 458 DEKOPIN Daerah, meliputi :

1)        Pasar Murah/Pasar Rakyat :

Pasar Rakyat/ Pasar Murah diseluruh DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN Daerah, bekerjasama dengan PEMDA, Kadiskop, Dolog, dengan memanfaatkan CSR. Diselenggarakan menjelang bulan Ramadhan 1434 H.

2)        Promosi dan Ekspose Produk Koperasi. Diselenggarakan pada bulan Juni – Juli 2013.

3)        Bhakti Sosial :

Bhakti Sosial diselenggarakan diseluruh DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN

Daerah, berupa pemberian santunan pada panti asuhan dan rumah jompo.

Diselenggarakan pada bulan Ramadhan 1434 H.

4)        Pengajian Akbar Gerakan Koperasi. Diselenggarakan pada bulan Juli 2013.

5)        Donor Darah :

Kegiatan Donor Darah akan melibatkan warga gerakan koperasi.

Diselenggarakan pada bulan Juni atau bulan Agustus – Oktober 2013.

6)        Olah Raga (Gerak Jalan Sehat, Fun Bike/Sepeda Santai, dll) melibatkan seluruh pejabat daerah dan masyarakat. Diselenggarakan pada bulan Agustus 2013.

7)        Pemasangan umbul-umbul dan spanduk dengan Tema HARKOPNAS, serta bendera DEKOPIN di kantor-kantor DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN Daerah, pada tanggal 10 – 12 Juli 2013

8)        Seminar dan Diskusi Panel. Diselenggarakan pada bulan Juni – Juli 2013.

9)        Talk Show di Televisi Lokal. Diselenggarakan pada bulan Juni s/d Agustus 2013.

10)    Kampanye Sadar Koperasi. Diselenggarakan pada bulan Juni – Desember 2013.

11)    Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dikalangan gerakan koperasi, termasuk Koperasi tingkat Siswa, Mahasiswa, dan Pemuda. Diselenggarakan pada bulan Juni s/d Desember 2013.

12)    Khusus DEKOPIN Wilayah DKI Jakarta :

Ziarah ke Makam Bung Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) di Tanah Kusir. (Juli 2012).

13)    Khusus DEKOPIN Wilayah Jawa Barat :

Renungan Suci di Monumen Koperasi Tasikmalaya.

Ziarah ke Makam Bapak Niti Soemantri di Cikutra – Bandung (Juli 2012).

14)    Upacara Peringatan Hari Koperasi ke-66 Tahun 2013 Tingkat Wilayah dan Daerah :

Upacara peringatan Hari Koperasi diselenggarakan di seluruh DEKOPIN Wilayah dan Daerah setelah tanggal 12 Juli. Hal ini dikarenakan, disamping menunggu momentum acara puncak peringatan Hari Koperasi tingkat nasional, juga pada tanggal 12 Juli para Ketua DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN Daerah diharapkan dapat menghadiri acara puncak Peringatan Hari Koperasi tingkat nasional.

b.   Kegiatan Tingkat Nasional :

1)        Konferensi Koperasi Perikanan Se-Dunia. Diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2013 di Surabaya.

2)        Seminar Nasional. Diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2013 di Hotel Lombok Garden.

3)        Karya Tulis untuk Akademisi Ekonomi/Koperasi, dengan tema yang dikaitkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2012. Diselenggarakan pada bulan Mei – Juli 2013.

4)        Talk Show di Televisi Nasional. Diselenggarakan pada bulan Mei – Juli 2013.

5)        Pemasangan Umbul-Umbul, Bendera DEKOPIN, dan Bendera Koperasi di jalan-jalan protokol DKI Jakarta.

6)        Pidato Hari Koperasi oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM di Televisi. Disiarkan pada tanggal 11 Juli 2013.

7)        Harkopnas Expo (Pameran), diselenggarakan di Kota Mataram, pada tanggal 3 – 6 Juli 2013, di ex. Kantor Bupati Lombok Barat.

8)         Acara Puncak Peringatan hari Koperasi ke-66 Tahun 2013 di Kota Mataram (12 Juli 2013). Dalam acara puncak ini juga akan diadakan santunan kepada 1.000 anak yatim.

Lebih jauh, bisa baca di sumbernya: Panduan Peringatan Hari Koperasi ke-66 Tahun 2013

UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Diuji di Mahkamah Konstitusi


Image

Pada tanggal 30 Oktober 2012 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah digantikan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang Undang yang baru ini (sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya) memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Jadi, pada dasarnya Koperasi adalah Soko Guru Perekonomian Indonesia; yang mana sistem dan cara bertindak laku ekonomi dalam sistem perkoperasian ini telah ditiru dan oleh berbagai negara lain dan memberikan sumbangsih peningkatan kesejahteraan masyarakat pada negara-negara yang mencontek sistem perkoperasian Indonesia. Namun ironisnya Indonesia malah berupaya meniadakan sistem perekonomian kerakyatan/koperasi ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut; yang pada inti jiwanya berniat menjadikan Koperasi bak sebuah Perseroan! ((irwan_se_sh@yahoo.com tulis dalam kompasiana.com : Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

Namun ternyata, kehadiran Undang Undang baru ini lebih banyak menimbulkan kontra ketimbang yang pro, sebagai misal, terlampir di bagian bawah tulisan ini yang me-link tulisan-tulisan sekitar UU Nomor 17 Tahun 2012.

Bahkan Gabungan Koperasi Jawa Timur secara resmi telah memasukkkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2013 yang tercatat pada Nomor Perkara : 28/PUU-XI/2013, dengan Pokok Perkara :

Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83]

Pemohon :

  1. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur,  berkedudukan di Jalan Pasar Besar 38 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai “Pemohon I”;
  2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kemayoran Baru Nomor 15 Kota Surabaya sebagai “Pemohon II”;
  3. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati), berkedudukan di Jalan Balearjosari Nomor 38 sebagai “Pemohon III”;
  4. Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Darmo Nomor 96 Kota Surabaya Provinsi Jawa sebagai “Pemohon IV”;
  5. Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Plampitan VIII Nomor 38 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota sebagai “Pemohon V”;
  6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), berkedudukan di Jalan Raya Lebaksari Kecamatan Pandaan Kabupatn Pasuruan sebagai “Pemohon VI”;
  7. Agung Haryono, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Candi IV C / 225 RT 008/006 Karangbesuki Kecamatan Sukun, Jawa Timur sebagai “Pemohon VII”;
  8. Mulyono, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Telkom, Beralamat di Jalan Pemuda Gang Yakub Nomor 27,Bojonegoro, Jawa Timur sebagai “Pemohon VIII”;

Kuasa Pemohon :

  1. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum;
  2. Dr. Iwan Permadi, SH, MH;
  3. Haru Permadi, SH.

Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Lebih rinci, pasal-pasal yang digugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 50

(1)     Pengawas bertugas:

a)         mengusulkan calon Pengurus;

b)        memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

c)    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan

d)   melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 55

(1)     Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.

Pasal 56

(1)     Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.

BAB VII

MODAL

Pasal 66

(1)     Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2)     Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

  1. Hibah;
  2. Modal Penyertaan;
  3. modal pinjaman yang berasal dari:
    1. Anggota;
    2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
    3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
    4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
    5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.dan/atau
    6. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1)     Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.

(2)     Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3)     Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 68

(1)     Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

(3)     Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

(4)     Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

(1)     Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

(2)     Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.

(3)     Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

(4)     Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

(5)     Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.

(6)     Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;
  2. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
  3. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
  4. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

(1)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2)     Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

  1. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
  2. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
  3. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
  4. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

(3)     Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan

dalam Rapat Anggota.

Pasal 72

(1)     Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris

(2)     yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(3)     Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

(1)     Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun

(2)     tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(3)     Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung

(4)     kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(5)     Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1)     Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

  1. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2.  masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

(2)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.

(3)     Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4)     Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

  1. besarnya Modal Penyertaan;
  2. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
  3. pengelolaan usaha; dan
  4. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 78

(1)     Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

  1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
  2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
  3. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
  4. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
  5. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)     Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

(3)     Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 79

(1)     Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.

(2)     Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

(3)     Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pasal 80

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

BAB IX

JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 82

(1)     Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.

(2)     Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

  1. Koperasi konsumen;
  2. Koperasi produsen;
  3. Koperasi jasa; dan
  4. Koperasi Simpan Pinjam.

 

Baca juga :

UU Koperasi dan LKM 2012 Dianggap Sesat

Liberalisasi Koperasi Melalui UU Terbaru

UU Koperasi Digugat

UU Koperasi Dinilai Lebih Buruk daripada UU Lama

Undang Undang Koperasi Dinilai Malah Rugikan Koperasi

Tak Merakyat, Koperasi Wanita Gugat UU Koperasi

Koperasi Wanita Ajukan “Judicial Review” UU Koperasi

Sejumlah Koperasi di Jatim Gugat Menteri Koperasi

Kementrian Koperasi Bantah UU Perkoperasian Baru Berbau Neolib

Syarief Hasan: UU Koperasi Sudah Layak, Baiknya Dibaca Lagi

UU (Anti) Koperasi

Syarief Anggap UU Koperasi Tak Perlu Digugat

UU Koperasi Kandung Sejumlah Kelemahan

Pemerintahan Yang Tidak Pro Rakyat (Kajian Terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi)

UU Koperasi dinilai bertentangan dengan kesejahteraan

Peringatan Hari Koperasi ke 63


Sejarah pergerakan koperasi telah mencatat bahwa tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi melalui Kongres I di Tasikmalaya 63 tahun yang lalu. Gerakan koperasi tersebut didirikan dalam masa perjuangan melawan upaya pihak kolonial yang ingin kembali menguasi Negara Republik Indonesia. Dan hingga kini menjelang 12 Juli 2010 yang akan diperingati sebagai hari Koperasi ke-63, koperasi tetap relevan sebagai wadah perjuangan rakyat Indonesia khususnya dalam menuju bangkitnya ekonomi rakyat yang berkeadilan sosial dan sejahtera.

Peringatan Hari Koperasi ke-63 tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Gerakan Koperasi Kota Malang dan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Kota Malang bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengambil tema Kebangkitan Koperasi “Mendorong Daya Saing Koperasi sebagai Pelaku Ekonomi Nasional dalam Menghadapi Perdagangan Bebas”.

Dasar Kegiatan

  1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
  2. Rencana Kerja DEKOPIN Daerah Kota Malang tahun 2010
  3. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan DEKOPIN Daerah Kota Malang dan Gerakan Koperasi Kota Malang beserta Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang serta dinas/instansi terkait pada tanggal 14 Mei 2010 di Gedung DEKOPIN Daerah Kota Malang.

Tujuan

  1. Terwujudnya gerakan koperasi sebagai dasar pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional secara mandiri, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.
  2. Tertanamnya nilai kebersamaan, kesetiakawanan, dan kejujuran dalam berekonomi sebagai dasar untuk mewujudkan kehidupan perekonomian nasional yang mampu bersaing dalam era globalisasi.
  3. Memberikan makna tentang arti pentingnya koperasi sebagai dasar kekuatan ekonomi rakyat.
  4. Memperkuat nilai-nilai jati diri koperasi dalam kehidupan berbangsa bernegara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
  5. Memasyarakatkan potensi organisasi dan daya dukung koperasi yang berkemampuan dalam menyediakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Sasaran

  1. Tumbuh dan berkembangnya semangat membangun kehidupan berkoperasi di berbagai bidang kegiatan ekonomi, baik oleh gerakan koperasi sendiri maupun pemerintah dan masyarakat.
  2. Meningkatkan semangat, komitmen, apresiasi, dan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi.
  3. Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha anggota melalui pengembangan kerja sama antarkoperasi, dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
  4. Mendorong gerakan koperasi untuk bekerja sama, bersinergi, dan integrasi usaha dalam gerakan koperasi dalam rangka mewujudkan keunggulan daya saing.

Target

  1. Peringatan Hari Koperasi dijadikan sebagai wahana ekspose keberhasilan kerja gerakan koperasi, selama dua tahun terakhir yang diikuti oleh anggota dan masyarakat luas.
  2. Meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan generasi muda dan kaum perempuan.
  3. Meningkatnya semangat bekerja sama dan bersinergi dalam gerakan koperasi untuk menciptakan keunggulan bersaing.
  4. Mendorong gerakan koperasi untuk bekerja sama dan integrasi usaha dalam rangka keunggulan bersaing.
  5. Mendorong gerakan koperasi dalam mewujudkan misinya dalam menyejahterakan masyarakat.

Jenis Kegiatan

  1. Upacara Hari Koperasi ke-63 tahun 2010
  2. Gerak Jalan Sehat Gerakan Koperasi Kota Malang dan Masyarakat
  3. Bhakti Sosial
  4. Malam Keakraban
  5. Tasyakuran
  6. Jambore Koperasi Sekolah
  7. Temu Koperasi
  8. Pameran UKM

Sumber : Panitia Hari Koperasi ke-63 Tahun 2010 Gerakan Koperasi Kota Malang

Soal Pupuk Langka


jatim-mardjitoSebelum reformasi, distributor pupuk ditangani oleh PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) Jawa Timur. Sementara KUD-KUD bertindak sebagai penyalur. Pada saat di tangan KUD tak ada ceritanya soal pupuk langka. Walau harganya mungkin lebih tinggi daripada HET (Harga Eceran Tertinggi), namun stock pupuk selalu ada di kios-kios pengecer.

Kini, setelah reformasi, buah dari pasar besar, komoditi pupuk bebas dikelola oleh pasar. Akibatnya hanya pedagang berduit saja yang bisa bermain. Akibatnya, belakangan ini kisah pupuk langka sering atau kerap terjadi di mana-mana. Harga sudah mahal, langka lagi. Ini karena para pedagang murni menerapkan prinsip ekonomi. Tak peduli kondisi petani yang kian termajinalkan itu.

Dalam rubriek Ekonomi dan Bisnis Harian Surya, diberitakan bahwa PUSKUD Jatim meminta Pemerintah memberi kewenangan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan dan mempermudah pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, yang kini sebagian besar diserahkan ke distributor swasta.

Ketua PUSKUD Jatim H. Mardjito mengatakan, permintaan PUSKUD itu telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. Dalam waktu dekat, PUSKUD Jatim juga akan berkoordinasi dengan PUSKUD Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat, untuk menyatukan langkah meminta kewenangan distribusi pupuk bersubsidi tersebut…….

Lebih lauh dikatakan oleh Mardjito, bahwa persoalan pupuk bersubsidi yang sering mengalami kelangkaan tetika dibutuhkan petani merupakan salah satu bentuk permainan dagang. Menurutnya, hal ini karena sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah sangat lemah.

Apalagi, lanjutnya, distributor swasta dalam menyalurkan pupuk bersubsidi selalu memperhitungkan laba dan rugi terlebih dahulu dibanding harus memperdulikan kepentingan petani. Dampaknya, ketika kebutuhan pupuk sedang meningkat justru menghilang di pasaran. “Kalaupun persediaan masih ada, harganya sudah di luar ketentuan sebagai pupuk bersubsidi,” ujar Mardjito….

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Bramansetyo mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya PUSKUD Jatim itu. Pasalnya, PUSKUD telah memiliki jaringan distribusi yang sudah tertata dan gudang milik KUD siap digunakan menampung pupuk bersubsidi sebelum didistribusikan……

Meskipun demikian, lanjut Bramansetyo, PUSKUD Jatim harus tetap melakukan seleksi terhadap KUD yang menjadi agen pupuk bersubsidi…. Dari sekitar 702 KUD anggota PUSKUD Jatim, hanya ada 460 KUD yang aktif beroperasi……….

Sementara itu, Pjs Gubernur Jawa Timur, Setija Purwaka mengungkapkan, keinginan PUSKUD Jatim menjadi distributor pupuk bersubsidi merupakan langkah strategis sebagai upaya pengembangan Koperasi. “Kami akan meminta Mendag dan Mentan mempertimbangkan keinginan itu. Jika PUSKUD menjadi distributor pupuk bersubsidi, tentu system pengawasan akan lebih mudah disbanding diserahkan ke swasta,” tutur Setija. (Puskud Incar Distribusi Pupuk – Ekonomi dan Bisnis, Harian Surya, 07/01/2009)

Hari Koperasi


Seminggu lagi tanggal 12 juli 2008. Tanggal ini diyakini oleh Para Insan Koperasi Indonesia sebagai Hari Koperasi. Sejarah pergerakan koperasi telah mencatat bahwa tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi melalui Kongres I di Tasikmalaya 61 tahun yang lalu. Gerakan koperasi tersebut didirikan dalam masa perjuangan melawan upaya pihak kolonial yang ingin kembali menguasai Negara Republik Indonesia.

Ketua Umum Panitia Bambang W. Soeharto menyatakan bahwa Hari Koperasi ke-61 ini merupakan momentum Revolusi Perkoperasian Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat. Hari Koperasi adalah harinya gerakan ekonomi rakyat.

Di kota Malang, saya bersama-sama teman koperasi di bawah bendera Dewan Koperasi Kota Malang didapuk menjadi Panitia. Ada banyak kegiatan yang direncanakan untuk menyambut hari tersebut.

Sehari sebelum Hari Koperasi adalah hari lahirnya anak perempuan saya, yang lahir 8 tahun yang lalu. Apakah ia nanti juga akan bergerak dalam bidang koperasi seperti ayahnya?

[ Animasi Logo Harkop 61 diambil dari sini ]

Revolusi Perkoperasian Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat


Judul ini adalah merupakan tema Hari Koperasi yang ke-61 di tahun 2008. Sejarah pergerakan koperasi telah mencatat bahwa tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi melalui Kongres I di Tasikmalaya 61 tahun yang lalu. Demikian antara lain Siaran Pers Hari Koperasi Nasional ke-61 yang disampaikan oleh Panitia Harkopnas ke-61 ( 08/04/2008 ).
Secara lengkap siaran pers ini dapat dibaca di situs dekopin. Bila sulit mengaksesnya, secara lengkap, bisa saya kutipkan seperti berikut ini:
Siaran Pers Hari Koperasi Nasional Ke-61
Oleh : Panitia Harkopnas ke-61 ( 08/04/2008 )
Kategori : Sekretariat

PRESS RELEASE
HARI KOPERASI NASIONAL KE-61 TAHUN 2008 DI JAKARTA
Sejarah pergerakan koperasi telah mencatat bahwa tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi melalui Kongres I di Tasikmalaya 61 tahun yang lalu. Gerakan koperasi tersebut didirikan dalam masa perjuangan melawan upaya pihak kolonial yang ingin kembali menguasai Negara Republik Indonesia. Dan hingga kini menjelang 12 Juli 2008 yang akan diperingati sebagai Hari Koperasi ke-61, koperasi tetap relevan sebagai wadah perjuangan rakyat Indonesia khususnya dalam menuju bangkitnya ekonomi rakyat yang berkeadilan sosial dan sejahtera.
Ketua Umum Panitia Bambang W. Soeharto menyatakan bahwa Hari Koperasi ke-61 ini merupakan momentum Revolusi Perkoperasian Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat. Hari Koperasi adalah harinya gerakan ekonomi rakyat maka marilah kita sukseskan dengan semangat kerakyatan, kebangsaan dan kemandirian. Semangat ini harus kita kobarkan untuk menjadi bangsa yang bermartabat dalam pergaulan internasional. Dan inilah saatnya kita bangkit, bersatu padu untuk menjadi bangsa yang besar. Di tengah kesulitan ekonomi bangsa yang masih membelit, maka koperasi adalah jawaban dari kebangkitan ekonomi rakyat.
Dalam kesempatan ini juga bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta yang ke 481, sehingga DEKOPIN menggandeng Pemerintah Provinsi DKI untuk mensukseskan rangkaian hari koperasi tersebut yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta 150.000 anggota gerakan koperasi. Rangkaian acara lain diantaranya adalah Gebyar Pameran Koperasi dan UKM 2008, Pasar Rakyat, Karnaval Koperasi, Gerak jalan sehat, Bhakti sosial, Ziarah makam Bapak Koperasi, Seminar Nasional Munaskop, Pelayaran Kebangsaan dan Gelar Budaya Koperasi. Seluruh rangkaian acara tersebut akan diselenggarakan mulai bulan Juni – Juli 2008 dan akan disemarakkan di setiap daerah untuk menyambut hari koperasi tersebut.
DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) sebagai wadah tunggal gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sadar akan pentingnya membangun ekonomi rakyat sebagai dasar dari perekonomian nasional. Oleh karena itu momentum Hari Koperasi ke-61 ini akan dijadikan tonggak perubahan Koperasi Indonesia menuju Kemandirian Ekonomi Nasional, sehingga Tema yang akan diusung dalam Hari Koperasi ke-61 ini adalah “Revolusi Perkoperasian Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat”.
Melalui Hari Jadi Koperasi ke-61, DEKOPIN sebagai wadah gerakan Koperasi menegaskan kembali untuk bersikap tegas, positif dan optimis dalam menatap masa depan yang penuh tantangan. Dengan sikap dan tekad seperti di atas maka Gerakan Koperasi diharapkan akan tumbuh prakarsa kreatif untuk melakukan kerjasama dengan semua komponen bangsa untuk menghadapi globalisasi di masa depan. Globalisasi akan merubah tatanan perekonomian dunia, dan dengan semangat gerakan koperasi kita akan menghadapinya. Gerakan koperasi bertekad untuk menghadapi perubahan tersebut dengan cara yang cerdas, arif dan bijaksana dengan dasar dan semangat kebangsaan, kerakyatan dan kemandirian untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak menjadi bangsa pinggiran dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia internasional.
Untuk mewujudkan tekad dan semangat di atas maka DEKOPIN mengundang semua komponen bangsa untuk dapat bersama-sama mengembangkan dan memperkuat kerjasama, kesetiakawanan, dan meningkatkan kinerja kolektif dalam semangat kebersamaan dan solidaritas. Oleh karena itu DEKOPIN mengajak bersama-sama dengan semua pelaku ekonomi nasional baik pemerintah, BUMN, swasta maupun seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan bangkitnya ekonomi rakyat ini melalui peringatan Hari Koperasi ke-61 tahun 2008 sekaligus untuk menyongsong Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-63. Dirgahayu Koperasi Indonesia, Bangkitlah Ekonomi Rakyat Indonesia dalam semangat kerakyatan, kemandirian dan Kebangsaan.
MERDEKA !!!
Panitia Harkopnas ke-61 Tahun 2008 Wisma Tamara Lt 7 Jl. Sudirman Kav 24 Jakarta Telp 021-5206525 Fax 021-5206523 http://www.dekopin.coop www.harkopnas.com email panharkopnas61@yahoo.com