Fatwah MUI Tentang Natal


Haram dan tidaknya mengucapkan selamat natal selalu mengemuka setiap menjelang perayaan Natal. Twitter, facebook, BBM, maupun jejaring sosial yang lain TL nya berseliweran membicarakan soal itu.

Tahun lalu, 24 Desember 2012 vivanews.com menulis:

MUI Jelaskan Kontroversi Ucapan Selamat Natal

Ada dua golongan, satu menyatakan tidak perlu, yang lain boleh.

Senin, 24 Desember 2012, 12:46 Eko Huda S

VIVAnews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan umat Muslim di Indonesia tidak perlu mengucapkan selamat Natal untuk umat Nasrani. Imbauan itu didasarkan pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI pada tahun sebelumnya.
“Itu mengacu pada fatwa MUI tahun 1981, saat ketuanya Buya Hamka,” kata Ketua MUI, Amidan, saat berbincang dengan VIVAnews, Senin 24 Desember 2012.
Menurut Amidan, fatwa tersebut mengacu pada Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Pada pokoknya, kata dia, tidak perlu atau tidak boleh mengucapkan selamat Natal. “Nah alasan pada umumnya, tasabuh atau menyerupai, misalnya berpakaian seperti orang Nasrani atau pun ikut memperingati,” Amidan menambahkan.
Meski demikian, dia melanjutkan, sejumlah ulama Indonesia ada yang berpendapat berbeda dengan MUI. Mereka yang berbeda pada umumnya adalah ulama kontemporer. “Mereka berdasarkan fatwa Yusuf Qardhawi. Dia ulama internasional, juga sering datang ke Indonesia,” kata dia.
Amidan menjelaskan, menurut fatwa Qardhawi, boleh mengucapkan selamat Natal, tapi ada kondisional. Artinya, ucapan selamat Natal diperbolehkan dengan syarat tertentu, misalnya saat berada di kalangan yang kebanyakan umat Nasrani seperti di NTT, karena ada hubungan kekerabatan, atau memiliki hubungan pertemanan atau sosial.
“Jadi, kalau di Indonesia yang menonjol atau yang menyetujui seperti Quraish Shihab. Yang lain juga banyak membolehkan saja,” tutur Amidan.
Jadi, tambah dia, terserah Umat Muslim Indonesia menafsirkan. Mau ikut yang mana. “Kalau mengacu pada fatwa tahun 1981 kan tidak diubah-ubah. Artinya, saya tafsirkan tidak perlu,” kata Amidan.
Tak hanya mengucapkan selamat Natal, MUI mengatakan umat Muslim Indonesia tidak boleh menghadiri acara ritual Natal. Umat Muslim, kata Amidan, hanya boleh hadir saat perayaan seremonial saja. “Bukan ritualnya, misal menyalakan lilin, itu bagian ibadah mereka, tidak perlu masuk ke ibadah,” kata Amidan.

Kita kutip lagi awal tulisan vivanews ini : Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan umat Muslim di Indonesia tidak perlu mengucapkan selamat Natal untuk umat Nasrani. Imbauan itu didasarkan pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI pada tahun sebelumnya.

“Itu mengacu pada fatwa MUI tahun 1981, saat ketuanya Buya Hamka,” kata Ketua MUI, Amidan, saat berbincang dengan VIVAnews, Senin 24 Desember 2012.

Lalu sekarang baca Fatwa MUI tertanggal 7 Maret 1981 Masehi (1 Jumadil Awal 1401 Hijriyah)

Image

Fatwa ini, kata Sam Ardi lewatnya blognya: Fatwa-fatwa tentang Selamat Natal adalah fatwa yang paling terkenal dan SANGAT SERING dikutip tetapi pengutip terkadang tidak mengetahui esensi fatwa tersebut.

Banyak artikel di internet yang mengatakan bahwa MUI berfatwa bahwa mengucapkan selamat natal itu haram hukumnya berdasarkan fatwa MUI tahun 1981 tersebut.

Pertanyaannya, apakah di dalam fatwa tersebut ada larangan mengucapkan selamat natal?

Silahkan baca sendiri isi fatwa tersebut. Alangkah sangat memalukannya ketika gembar-gembor mengutip fatwa MUI ini dengan kesimpulan “MUI mengharamkan ucapan selamat natal berdasarkan fatwa tahun 1981 yang dikeluarkan saat zaman Prof. Dr. Hamka”.

Bagaimana menurut Anda?

Advertisements

Golput: Mengapa Diharamkan?


anas-urbaningrum1SURABAYA | SURYA Online – Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menentang pikiran Ketua MPR Hidayat Nurwahid agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap golput.

“Tidak diperlukan fatwa haram terhadap golput. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Karena itu, golput bukan perkara haram. Tidak memilih adalah hak, meskipun tidak baik bagi demokrasi,” kata Anas melalui pesan singkat kepada Surya Online, Sabtu (13/12/2008).

Menurut dia, fenomena Golput justru harus dijadikan otokritik dan introspeksi bagi semua lembaga politik, terutama partai-partai, untuk serius memperbaiki diri dan kinerjanya. “Golput atau gerakan golput bukan dilawan dengan fatwa haram.

“Perlawanan demokratik terhadap golput adalah dengan gerakan sadar memilih. Inilah yang harus ditempuh oleh KPU dan partai-partai,” ujarnya. Anas menambahkan, justru yang mesti lebih diperhatikan adalah kemungkinan golput karena faktor teknis dan administrasi. “Ketelitian administrasi dari KPU dan akses informasi pemilu kepada pemilih adalah obat yang manjur,” katanya. (Golput Tak Baik Bagi Demokrasi Tapi Jangan Dilawan dengan Fatwa – Surya Online)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) cenderung mengabaikan usulan Ketua MPR Hidayat Nurwahid soal perlunya fatwa haram bagi mereka yang akan golput, tidak memilih pada Pemilu 2009. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Ketua MUI, Amidhan saat dikonfirmasi Persda Network, Jumat (12/12/2008).

“Sebetulnya, fatwa mengharamkan golput tidak usah dikeluarkan. Karena kan yang golput tidak bisa dikatakan berdosa. Paling-paling, kita hanya bisa memberikan imbauan kalau masyarakat diwajibkan berpartisipasi untuk memikirkan nasib bangsa pada Pemilu nanti. Jadi, istilahnya imbauan saja, bukan fatwa,” kata Amidhan. (MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Golput: Why Forbidden?

SURABAYA | Surya Online – DPP Chairman of the Democratic Party, Anas Urbaningrum, Chairman of the MPR’s mind against Hidayat Nurwahid to Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa against illegal golput.
“Not necessary Fatwa against illegal golput. Selecting the right, not obligations. Therefore, golput not matter forbidden. No vote is a right, although not good for democracy, “said Anas through a short message to Surya Online, Saturday (13/12/2008).
According to him, a phenomenon Golput thus must be otokritik and introspection for all political institutions, particularly parties, for serious reform and performance. “Golput or movement golput not be forbidden by edict.
“Democratic resistance against the golput is to choose a conscious movement. This must be adopted by the KPU and the parties, “he said. He added, the fact must be taken is more likely golput because of technical factors and the administration. “KPU accuracy of the administration and access information to the general election, voters are drugs that are effective,” he said. (
translated from: MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Assembly of Indonesia Ulama (MUI) tend to ignore the proposals MPR Chairman Hidayat Nurwahid question the need for them edict forbidden to be golput, did not vote on Election 2009. This was disclosed by one of the Chairman of MUI, Amidhan confirmed when Persda Network, Friday (12/12/2008).
“Actually, fatwas do not forbid golput issued. Because of the golput I can not say guilty. At most, we can only give imbauan if people are required to participate in the nation consider fate of elections later. Thus, the term imbauan only, not fatwa, “said Amidhan. (translated from: MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Politisasi Pengharaman Rokok


cigaretteBahwasanya saat ini produk tembakau di tanah air sudah hampir “dua abad” mengalami metamorfosa telah menjelma menjadi cluster Industri Hasil Tembakau (IHT) yang solid, 90% ditunjang sumber daya bahan baku lokal, yaitu industri tembakau dan cengkeh (usaha tani, perkebunan dan keterkaitannya). Seiring seabad hari Kebangkitan Nasional IHT bersama Pemerintah telah sepakat membuat rencana kerja sampai dengan Tahun 2020. Judulnya “Roadmap IHT 2020”.

Jelas roadmap ini adalah mahakarya yang berjiwa dan bersemangat nasional. Intisarinya berupa peta perjalanan secara integrasi, saling menghargai, menuntun pemerintah dan stakeholder industri ini untuk menentukan sikap dan arah rencana usaha ke depan dengan elegant.

Seharusnya kepada aktivis manapun yang anti tembakau, kiranya juga dapat menghargai adanya kesepakatan ini. Karena bila tuntutan mereka adalah murni “faktor kesehatan”, sebenarnya keberadaan IHT berikut hasil produksinya tidak menjadi masalah. Sebab di penghunjung roadmap tersebut, industri telah berkomitmen mengutamakan kesehatan. Semua memerlukan waktu dan proses.

Namun kenyataannya para aktivis lokal yang dipengaruhi asing dengan dalih kesehatan tidak henti-hentinya menekan industri ini dengan menyebar isu negatif. Membangun publik opini dengan memutarbalikkan fakta melalui banyak media – Berapa milyar rupiah untuk pasang iklan di beberapa koral nasional, dalam rangka Hari Kesehatan Tanggal 12 Nopember 2008?– Sumber pendanaan dalam jumlah besar dari luar negeri yang diterimanya mendorong gerakan mereka berbias dan semakin menyimpang dari esensi tujuannya. Dengan arogan – tidak beretika – hanya alasan asap rokok, menuntut Presidennya sendiri secara perdata ke pengadilan. Terkesan sekali gerakan mengadu-dombanya. Bukankah “penghirup” asap knalpot di sepanjang Jalan Sudirman, lebih berbahaya? Mana iklannya?

Sebenarnya target mereka hanya satu: agar industri ini sirna dari muka bumi Indonesia. Khususnya kretek. “Mengapa? Karena ekspor kretek kian meningkat.” Semakin jelas bias dibaca, manuver mereka mencerminkan adanya kepentingan terselubung dari “liberalosme global dan kapitalisme internasional” untuk memangkas penopang (kontributor) sendi-sendi ekonomi bangsa agar dapat melumpuhkan kekuatan sosial dan perekonomian Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Bukanlah kretek adalah Pundi-pundi Kekayaan Khasanah Induistri Bangsa? Mengapa bila masalahnya kesehatan tidak diselesaikan dengan kesehatan? Mengapa dibenturkan dengan ekonomi dan dibawa ke ranah agama?

Dan kemudian, kecuali MUI Jawa Timur, pun dengan tegas menyatakan bahwa rokok adalah haram! Padahal setahu saya hanya makruh saja.

[Bahan diambil dari Pokok-pokok Pikiran yang dikeluarkan oleh Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) di Jakarta tanggal 9 Nopember 2008. Pokok-pokok Pikiran ini hasil masukan, summary dari pengkajian Tim Industri Tembakau, IHT, Asosiasi Industri, FSP RTMM SPSI, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, Pemuda Tani HKTI, Lembaga Perekonomian Nahdlatil Ulama, para akademisi Universitas Negeri Jember].

Lengkapnya bisa klik di sini.

Karena Komik Pelecehan Islam: You Tube Bakal Diblokir Lagi?


Terus terang, saat berita santer soal komik yang berjudul ‘Muhammad dan Zainab’ dan ‘Kartun Sex Muhammad dengan Budak’, saya tidak sempat menengoknya. Baru tahu tadi pagi saat nonton tvOne.

Dikatakan di sana bahwa blog yang berbasis wordpress ada ditampilkan komik tersebut. Dan sekarang blog tersebut sudah ditutup.

ad_ytlive_ugc_0_360x26-vfl649711Namun saat saya buka You Tube, lalu mengetik MUHAMMAD HAFSA, ternyata ada video yang berjudul MUHAMMAD AND HAFSA (maaf saya tidak menampilkan link-nya, soalnya takut dituduh ikut berperan serta dalam tindak pidana soal SARA). Diposting oleh SuperduperProphet tanggal 17 Oktober 2008, Di antara kutipan-kutipan Al-Qur’an dan Hadits Bukhari, diselingi dengan gambar komik yang sungguh sangat kurang ajar dan tak bermoral.

Ini masih bisa kita lihat dengan jelas di situs You Tube.

Apa pemblokiran bagi You Tube bakal terjadi lagi?

Sementara di situs LiveLeak.com, sebagaimana ditampilkan dibawah, telah ditutp itu komik.

The Quran - Muhammad and Hafsa cartoon

The Quran – Muhammad and Hafsa cartoon (Mature)

Type: Video (591 Secs) | By momohahahaha | 1 Comment
488 Views | 0 Votes | 0 Recommendations
Leaked: Oct-20-2008

http://youtube.com/user/SuperduperProphet The story of Muhammad and Hafsa according to Qur’an Sura At Tariim (66)

Beredar : Risalah (Sesat) Upacara Ibadah Haji


Masyarakat Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dihebohkan dengan beredarnya buku tuntunan ibadah haji setebal 86 halaman yang isinya menyesatkan. Buku ini dibagikan secara gratis dan diletakkan di tempat-tempat umum.

“Berdasarkan hasil rapat fatwa yang kami gelar tadi pagi (kemarin) di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), buku itu haram dibaca oleh umat Islam” ujar Ketua MUI Lebak KH. Satibi Hambali, Rabu (12/11).

200px-supplicating_pilgrim_at_masjid_al_haram_mecca_saudi_arabiaBuku dengan judul Risalah Upacara Ibadah Haji itu oleh MUI Kabupaten Lebak dikategorikan sebagai buku yang sangat menyesatkan dan dapat memecah belah umat ataupun bangsa.

Menurut Satibi, dalam buku itu misalnya disebutkan ibadaha haji sebagai ibadah menyembah berhala dan sebagai ibadah agama bangsa Arab……..

Buku yang tidak jelas penerbit dan alamat penerbitnya tersebut juga mengutip beberapa ayat suci Al-Qur’an. Juga memutarbalikkan fakta tentang ibadah haji dan ajaran Islam umumnya, termasuk tentang Nabi Muhammad SAW.

Penulisnya, Drs. H. Amos, diperkirakan hanya nama palsu belaka….. (Buku Panduan Haji Sesat Beredar – Harian Surya)

MUI Setuju Aborsi?


Tuesday, 26 February 2008, Surabaya-Surya-Fatwa MUI (Mejelis Ulama Indonesia) dengan tegas menyatakan bahwa secara umum aborsi hukumnya haram. Kendati demikian, dalam keadaan darurat, masih bisa berlaku pengecualian untuk aborsi. Misalnya dalam suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan aborsi, maka ia akan mati.

mui-setuju-aborsi.jpgHanya saja, hingga kini, batasan darurat masih jadi perdebatan yang belum selesai. Termasuk, apakah wanita korban perkosaan bisa begitu saja dibolehkan melakukan aborsi.

“Untuk bisa diperbolehkan aborsi, wanita korban perkosaan itu nanti (harus) dapat rekomendasi dari dokter, mungkin dari kepolisian, juga dari psikiater bahwa wanita korban ini tidak mau punya anak karena akan menjadi problem besar di masa mendatang. Kemudian, bisa diajukan permohonan keputusan ke dewan fatwa MUI atau setelah melalui beberapa rekomendasi,” kata salah-satu ketua MUI KH Amidhan, Senin (25/2).

Isu aborsi sempat terangkat akhir pekan lalu dalam lokakarya Sosialisasi Buku Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi di Hotel Santika, Surabaya.
Dalam lokakarya itu terungkap bahwa meski secara umum ada larangan untuk aborsi baik oleh fatwa MUI No 4 Tahun 2005, KUHP dan UU, ternyata angka kasus aborsi di Indonesia tergolong tinggi. Yakni mencapai 2,5 juta per tahun. “Data tersebut belum termasuk kasus aborsi yang dilakukan dijalur non medis (dukun),” kata Prof Dr H. Jurnalis Uddin P AK, Guru Besar Universitas YARSI Jakarta, salah-satu pembicara dalam lokakarya itu, seperti dikutip Antara.
Menurut dia, penelitian pada beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya menunjukkan, fenomena aborsi di Indonesia perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Amidhan menjelaskan, batas umur kandungan yang bisa dibolehkan aborsi dalam kondisi darurat adalah jika belum sampai 40 hari. Pasalnya, proses kejadian manusia dalam ilmu kedokteran dan kitab suci Al-Quran dan Hadits menyebutkan bahwa janin dalam kandungan berusia 40 hari sudah ditiupkan ruh.

Menurut Prof Dr Huzaemah Tahito dari Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, jika aborsi tersebut dilakukan pada janin di dalam kandungan usia 40 hari, “Hal itu sama artinya dengan menghilangkan nyawa manusia,” katanya dalam lokakarya.

Dari penelitian WHO diperkirakan 20-60 persen aborsi di Indonesia adalah aborsi disengaja (induced abortion). Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia memperkirakan dari sekitar 2 juta kasus aborsi, 50 persennya terjadi di perkotaan.
Jurnalis Uddin mengatakan, kasus aborsi di perkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan dilakukan oleh dukun (84%). Klien aborsi terbanyak berada pada kisaran usia 20-29 tahun.

Perempuan yang tidak menginginkan kehamilanya tersebut, kata Jurnalis Uddin, dikarenakan beberapa faktor di antaranya hamil karena perkosaan, janin dideteksi punya cacat genetik, alasan sosial ekonomi, ganguan kesehatan, KB gagal dan lainnya.
“Biasanya perempuan yang hamil karena perkosaan akan menderita gangguan fisik dan jiwa berat seumur hidup,” katanya menjelaskan.

Masih Perdebatan
Secara terpisah, Ketua MUI bidang Komisi Remaja dan Perempuan, Prof Dr Chuzaimah T Yanggo juga mengatakan bahwa larangan aborsi itu telah jelas tertuang dalam fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005.
Namun, Chuzaimah menambahkan pula, larangan itu dikecualikan bila kondisinya darurat. “Misalnya, karena menyelamatkan jiwa si ibu dalam suatu keadaan yang darurat, aborsi boleh dilakukan. Bahkan wajib karena menyelamatkan jiwa si ibu,” kata Chuzaimah saat dihubungi Surya, Senin (25/2) malam.

Sebetulnya, jelas dia, menghilangkan nyawa baik itu si ibu atau bayinya tidak boleh. Tapi, dalam keadaan darurat, harus dilihat mana yang lebih banyak mudharatnya kalau dipertahankan.
“Si ibu kan punya tanggung jawab, terhadap dirinya, kewajiban kepada Allah, keluarga. S
Sementara janin kan belum punya tanggung jawab apa-apa,” kata Chuzaimah
Bagaimana dengan korban perkosaan ?

Terhadap persoalan itu, fatwa MUI, menurut Chuzaimah, membagi dua.Yakni ad-dharuroh dan al hajjat. Untuk al-hajjat, orang itu merasa susah, merasa sulit.
“Nah, orang korban perkosaan masuk kategori ini. Mereka dibolehkan menggugurkan kandungan selagi usianya itu masih belum 40 hari. Sekarang ini kalau periksa ke bidan atau ke dokter, satu atau dua minggu kan sudah ketahuan kalau perempuan itu hamil. Oleh sebab itu diberikan batas waktu 40 hari,” jelas Chuzaimah.

Bagaimana kalau perbuatannya suka-sama suka, tetapi belakangan si perempuan kemudian mengaku diperkosa karena si pria lari dari tanggung jawab ?
“Kalau yang seperti itu tetap haram hukumnya. Kalau itu dibolehkan aborsi, jadi gawat nanti.
Dibolehkan aborsi hanya jika korban perkosaan bisa stres berat akibat kehamilannya yang terpaksa. Daripada dia nanti gila, tidak waras, nanti kan kewajibannya sebagai manusia bisa terganggu. Jadi penekanannya pada stres berat tadi. Tapi, sebetulnya kalau dia tidak menggunggurkan, itu akan lebih baik,” kelas Chuzaimah.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim KH Muammal Hamidi mengatakan, apa yang disebut keadaan darurat (yang kemudian jadi dalih untuk memboleh aborsi) perlu diperjelas batasannya.
Menurut Muammal, sampai sekarang pengertian darurat itu yang masih menjadi perdebatan. Terkait dengan aborsi karena kasus perkosaan, Muammal malah berpendapat, aborsi sebagai akibat dari kasus perkosaan tidak boleh dilakukan. Karena hal itu, menurut pendapatnya, tidak masuk dalam kriteria darurat.

“Itu bisa dianggap sebagai kasus kecelakaan,” katanya.
Tentang kekhawatiran bahwa kelahiran anak dari hasil perkosaan akan mempengaruhi psikologi si ibu yang korban perkosaan, menurut KH Muammal, itu bukanlah alasan yang tepat.
“Kalau khawatir, semuanya bisa khawatir. Ya, mestinya yang harus diperhatikan janganlah khawatir. Sebab, kalau kekhawatiran dijadikan landasan, semua bisa jadi khawatir,” ujarnya.

Sedangkan pakar Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Roesminingsih MPd mengatakan dari sisi pendidikan seorang perempuan yang melakukan aborsi tidak dibenarkan. Karena janin yang ada dalam kandungan tidak bersalah dan berdosa. Meskipun dia berasal dari hubungan di luar nikah atau hasil pemerkosaan. Meski masih dalam kandungan, kata Roeminingsih, janin punya hak untuk hidup.

“Dan dalam kasus ini, yang salah itu kan orang tua atau yang melakukan pemerkosaan. Bukan janin yang ada dalam kandungan. Makanya kalau aborsi dibolehkan meski dengan catatan, fatwa tersebut kurang tepat dan dari sisi pendidikan harus dikaji lagi,” ujar Roesminingsih kepada Surya, Senin (25/2).
Meski masih dalam kandungan, janin, kata anggota Dewan Pakar Jatim ini, sebenarnya sudah menerima pendidikan. Misalnya, orang tua ingin anaknya senang musik, maka orang tuanya harus senang mendengarkan musik. Sehingga kalau hanya karena alasan, seperti takut tak bisa membiayai anaknya kalau lahir, si ibu tetap tak boleh menggugurkan janinnya. jbp/had/bet/yat/uji