Mahfud dan Akil Ikut Buat Putusan Uji Materi UU Pilpres


”MK saya kira tidak akan berani memutuskan pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu ini. Dia akan mengalami tekanan psikologis dan politis karena kalau pemilu tidak sukses, MK bisa menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan,” kata Zainal.

Image

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/1/2014) sore ini, akan membacakan putusan uji materi tentang Undang-Undang Pemilu Presiden terkait pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Menurut hakim konstitusi Harjono, putusan yang akan dibacakan tersebut diambil oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.

Hal itu berarti Akil Mochtar yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tertangkap tangan dalam dugaan kasus suap sengketa pemilu kepala daerah juga ikut memutus perkara 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Pilpres yang diajukan Effendi Gazali tersebut.

Meski demikian, Harjono menjamin putusan yang akan dikeluarkan hari ini murni didasarkan pada pertimbangan yuridis dan tak terjebak pada kepentingan-kepentingan politis.

Lima hakim konstitusi lainnya yang akan memutus adalah Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman.

Sementara itu, hakim konstitusi Arief Hidayat (sekarang Wakil Ketua MK) dan Patrialis Akbar, yang masuk belakangan, tidak turut serta dalam pengambilan putusan.

Hingga berita ini diturunkan, bagaimana sesungguhnya sikap para hakim konstitusi belum diketahui secara pasti. Harjono hanya mengatakan, ”Kami sudah mempertimbangkan secara matang, maksimal, dan juga secara detail.”

UUD tak larang terpisah

Bagaimana sesungguhnya perdebatan yang terjadi dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 terkait Bab VIIB Pasal 22E tentang Pemilu? Hasil penelusuran Kompas, ternyata hal itu tergambar dengan jelas dalam notula Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan (ST) Majelis Permusyawaratan Rakyat 2001.

Dalam rapat tersebut, Patrialis Akbar yang kini menjadi salah seorang hakim MK bahkan pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tidak melarang pemilu presiden dilaksanakan bersama-sama atau terpisah dengan pemilihan umum legislatif.

”Berkenaan dengan pemilihan umum, sebetulnya dalam konsep pemilihan umum ini kita juga belum membatasi apakah pemilihan umum kita ini nanti pada saatnya bersama-sama pemilihan umum wakil-wakil rakyat dengan pemilihan umum presiden itu tergantung situasi, tetapi yang paling penting cantolannya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar ini bahwa semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, ini juga kita belum saklek dan di sini tidak ada larangan kalau dikerjakan bersama-sama atau terpisah pemilihan umum itu yang berkenaan dengan general election atau presidential election tadi. Saya kira demikian,” ucap Patrialis yang saat itu menjadi anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR 2000-2001 dari Fraksi Reformasi.

Pernyataan Patrialis itu tercatat dalam buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Patrialis saat pembahasan mengenai pemilu bergulir kembali di ST MPR. Perdebatan muncul diawali dari pertanyaan anggota FKKI, Tjetje Hidayat, yang mempersoalkan masuknya pemilu presiden sebagai bagian dari pemilu.

Menanggapi pertanyaan Tjetje itu, Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf sempat menyampaikan, ”Memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu presiden nanti dalam pemilihan disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian paket presiden dan wakil presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak.”

Meski demikian, saat itu,Tjetje tetap berpendapat tidak ada kaitan antara general election dan presidential election. Dia berpendapat, seharusnya pemilu presiden dirumuskan dalam bab terpisah.

Setelah terjadi polemik itulah Patrialis menyampaikan pandangannya tersebut.

Slamet, saat dihubungi kemarin, juga membenarkan pernyataannya itu. ”Catatan komprehensif Perubahan UUD 1945 menggambarkan dengan jelas perdebatan saat itu,” ujarnya. Slamet berharap MK dapat membuat keputusan yang tepat.

Tidak akan berani

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, memprediksi bahwa MK tidak akan berani mengeluarkan putusan yang akan membuat perubahan drastis atas pengajuan uji materi sejumlah ketentuan pemilu presiden.

”MK saya kira tidak akan berani memutuskan pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu ini. Dia akan mengalami tekanan psikologis dan politis karena kalau pemilu tidak sukses, MK bisa menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan,” kata Zainal.

Menurut Zainal, dalam perspektif hukum, desain konstitusi memang tidak mempersoalkan apakah pemilihan dilakukan bertahap pemilu legislatif dahulu dilanjutkan dengan pilpres atau keduanya dilakukan serentak.

Analis politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, juga mengingatkan MK agar tidak membuat putusan yang dipaksakan. Masyarakat pun sudah telanjur tersosialisasi bahwa pemilu legislatif dilaksanakan 9 April dan pemilu presiden 9 Juli. Belum lagi soal tahapan pemilu yang telanjur disiapkan dengan skenario dua pemilu terpisah.

”Jika pemilu serentak dipaksakan pada 2014, bisa memicu guncangan politik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang BM Wibowo meyakini MK mengabulkan gugatan yang juga diajukan oleh Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra meski menyadari posisi MK yang dilematis dalam memutuskan gugatan UU Pilpres ini.

”Jika MK tidak menerima gugatan ini, sangat aneh. Pasti terjadi gugatan berikutnya karena ada kekacauan,” kata Wibowo. (ana/why/iam/A04/sut)

sumber : kompas.com, Mahfud dan Akil Ikut Buat Putusan Uji Materi UU Pilpres

Advertisements

Sambil Berplesir, Golput Pun Mengalir


Keponakan saya tanya besok nyontreng apa? Jawabnya : GOLPUT, oom!

Hah? Kenapa memang?

baliSaya dan teman-teman sekantor (di suatu Bank di Surabaya) 5 bus akan pergi ke Bali, jawabnya enteng.

SURYA live pun memberitakan hal yang serupa. Dengan Judul Imbas Pemilu di Liburan Panjang, Ramai-ramai Pelesir daripada Nyontreng diberitakan nahwa Pemilihan umum (pemilu) untuk anggota legislatif 9 April besok yang bertepatan dengan dimulainya liburan panjang (long weekend) selama empat hari, tampaknya mendorong ribuan warga untuk lebih memanfaatkan waktu itu dengan menikmati liburan daripada menggunakan hak pilihnya.

Indikasi itu terlihat dari melonjaknya permintaan bepergian/berwisata yang diterima oleh biro-biro perjalanan dan wisata di Jatim, dengan waktu pemberangkatan pada 8 April hari ini serta waktu kembali pada 12 April nanti. Membanjirnya permintaan perjalanan tersebut tidak hanya untuk tujuan domestik tetapi juga luar negeri.

Dalam grafiknya, SURYA memaparkan bahwa pada masa Orde Lama Golput mencapai 12,34%. Pada masa Orde Baru (1971 – 1992) rata-rata Golputnya turun menjadi 8,70%. Dan di awal Orde Reformasi (1999) Golput naik lagi menjadi 10,40%.  Cilakaknya pada Tahun 2004 (Pileg dan Pilpres) rata-rata Golputnya memecahkan rekor:  23%. Pada Pileg 2009 ini naga-naganya bakal memecahkan rekor lagi kalau kita melihat fenomena yang diberitakan oleh SURYA live tadi.

Saya sendiri, selain untuk DPR Pusat, nampaknya tidak atau belum punya pilihan. Ada saran?

Lain Khofifah Lain Palin


top-panel2Kofifah dan Mujiono (Ka-Ji) sibuk dengan gugatannya di Mahkamah Konstitusi, yang hari ini menginjak hari kedua, berupa pemeriksaan saksi-saksi. Dari 30 saksi yang dipersiapkan, ternyata yang hadir dan siap disumpah hanya 20 orang (1 orang terlambat karena masih menitipkan anaknya).

khofifahDari pemeriksaan saksi-saksi (saya menonton live di JTV (PT. Jawa Pos Media Televisi) hingga pukul 5 sore, dari sembilan saksi yang diperiksa, nampaknya baru satu yang relevan dengan pokok perkara, yaitu soal Penetapan Hasil Pilkada Jatim 2008. Sementara yang lain bukan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

Berhasilkah Ka-Ji membalikkan fakta hasil KPUD Jatim?

Muflihul Hadi SH., Advokat Surabaya, menulis di Surya dengan judul opini: Peluang Hukum Sengketa Pilgub Jatim.

Kuncinya Suara, kata Muflihul Hadi SH, yang pernah menjadi kuasa hukum KPU Bangkalan, Kota Malang, Bondowoso, Jombang dan Kabupaten Pasuruan itu. Lanjutnya, Secara prinsip, gugatan sengketa pilkada kuncinya pada selisih perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. MK tidak memeriksa berkas pelanggaran, seperti politik uang dan sebagainya. MK hanya memeriksa bukti-bukti yang faktual dan saksi langsung, bukan saksi de auditu yang menunjukkan kekeliruan perhitungan baik di tingkat TPS, PPK atau KPU.

Gugatan keberatan harus mendalilkan adanya selisih hitungan. Ada akumulasi kekeliruan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Selisih ini karena kekeliruan atau dimanipulasi sejak tingkat PPS, PPK dan KPU Kab/Kota, yang terakumulasi di KPU Jawa Timur, sehingga muncul angka atau perhitungan yang berbeda.

Bagi pemohon kuncinya adalah saksi. Kalau infrastruktur saksi sampai di level bawah solid dan kuat (artinya didukung dengan bukti formulir yang dibawa oleh saksi serta datanya faktual, baik di tingkat PPS maupun PPK), peluang dikabulkannya gugatan atau keberatannya ke MK sangat besar.

Untuk syarat pertama (selisih hitungan suara), menurut saya, Tim Kaji harus punya data dan saksi untuk diajukan di persidangan MK. Sedangkan untuk syarat kedua, yang sulit untuk dipenuhi apakah kekeliruan itu sangat besar, sehingga mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Apakah Tim Kaji dapat membuktikan kekeliruan sampai 60.000 suara?

palinLain Kofifah lain Sarah Palin, yang gagal jadi Wakil Presiden AS. Gubernur Negara bagian Alaska, AS itu bahkan diyakini akan menjadi ‘dewi penyelamat’ industri penerbitan AS.

Beberapa perusahaan penerbitan memang sedang antri tanda tangannya untuk sebuah proyek buku bernilai hingga 7 juta $ AS (Rp 820 Milyar). Kampanye pemilihan presiden yang lalu mungkin bisa menghasilkan ratusan buku jika tulisan para jurnalis dan politisi dikumpulkan. Namun, cerita pribadi Palin mengenai perkenalannya di dunia politik akan menjadi kisah yang paling menarik.

“Sarah (Palin) memberikan sesuatu yang berbeda. Begitu banyak hal yang ingin diketahui di seputar kehidupannya. Jika para penerbit bergerak cepat dan bukunya segera muncul di rak-rak, maka itu akan berharga lebih dari 7 juta $ AS.” Ungkap salah seorang editor perusahaan penerbitan.

Tidak hanya cerita seputar pilpres dan dunia politik yang bisa mendatangkan uang segunung bagi Palin. Foto-foto Palin di pinggir kolam renang yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong juga bisa laku.

“Bahkan foto dia duduk dan kelihatan seperti orang normal juga bisa laku sampai lima digit. Setiap penerbit kini mengejarnya,” kata Jeff Klein dari Folio Literary Management. (Palin Siap Raup Rp 820M – Harian Surya)

Yang pertama jelas masih perlu mengeluarkan banyak dana (lagi) sementara yang lain justru siap mengeruk pemasukan dana.