Kubur Tan Malaka Berada di Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri


Ini pengakuan negara terhadap seorang pahlawan nasional yang selama 30 tahun namanya dihilangkan dari buku pelajaran dan pengajaran sejarah.

Image

Keluarga Tan Malaka meminta pemerintah Indonesia untuk memindahkan sisa-sisa jasad yang diyakini sebagai pahlawan nasional Tan Malaka di sebuah pemakaman umum di Kabupaten Kediri, Jatim ke Taman makam pahlawan, TMP Kalibata, Jakarta.

Menurut keluarganya, pemakaman ulang jasad Tan Malaka ke TMP Kalibata merupakan bentuk pengakuan negara secara resmi terhadap pahlawan nasionalnya.

“Ini pengakuan negara terhadap seorang pahlawan nasional yang selama 30 tahun namanya dihilangkan dari buku pelajaran dan pengajaran sejarah,” kata Asvi Warman Adam, ahli sejarah dan penasehat tim identifikasi pencarian jenazah Tan Malaka, Senin (27/01) siang, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Dalam waktu dekat, keluarga Tan Malaka dan panitia akan menemui Kementerian Sosial untuk proses pemindahan secara simbolis sisa-sisa tulang, gigi serta rambut yang diyakini sebagai Tan Malaka.

Pada 2009 lalu, tim forensik yang didukung keluarga Tan Malaka Klik telah selesai menggali kuburan yang diduga berisi jenazah Tan Malaka di pemakaman umum di Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri.

Penggalian dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan sejarawan Belanda Hary Poeze selama bertahun tahun terhadap tokoh komunis asal Sumatera Barat ini.

Penelitian itu menyimpulkan, pahlawan nasional itu ditembak mati oleh pada 21 Februari 1949 oleh kesatuan Tentara Republik Indonesia, TRI di dekat lokasi kuburan yang ditemukan di Kediri.

‘Yakin 90 persen’

Setelah melakukan penggalian, tim peneliti kemudian mencocokan DNA jasad tersebut — yang sudah berupa serpihan tulang, gigi serta rambut — dengan DNA keluarga Tan Malaka, namun sejauh ini belum membuahkan hasil.

Salah-satu buku karya Harry Poeze tentang sosok Tan Malaka.

Walaupun belum menemukan bukti DNA, menurut Asvi Warman Adam, pihak panitia “meyakini 90 persen” bahwa jasad tersebut adalah Tan Malaka berdasarkan bukti yang ditemukan selama penggalian.

Asvi menjelaskan, temuan antropologi fisik terhadap jasad itu menunjukkan bahwa “orang yang dimakamkan itu laki-laki, berasal dari ras mongoloid, dan tingginya antara 163-165 cm, dan dalam keadaan tangannya terikat ke belakang.”

“Jadi secara fisik itu ciri-ciri Tan Malaka pada saat ditembak,” kata Asvi.

“Kami menyimpulkan bahwa 90 persen itu sudah benar bahwa itu tempat meninggalnya Tan Malaka,” tambahnya.

Tan Malaka adalah tokoh Kiri yang sejak awal mencita-citakan Indonesia merdeka dari kolonial Belanda.

Selain pernah diasingkan dan menjadi legenda aktivis politik bawah tanah selama bertahun-tahun, pria kelahiran 1897 ini juga menulis beberapa buku terkenal.

Gelar pahlawan tidak dicabut

Menurut Asvi Warman Adam, pemerintah Indonesia telah menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional pada 1963, tetapi “sejak 1965 namanya tidak ada lagi, meski gelarnya tidak pernah dicabut.”

Liputan Majalah TEMPO tentang Tan Malaka.

Asvi mengaku mendapat keterangan dari tim peneliti Kemensos bahwa “gelar pahlawan Tan Malaka tidak dicabut, tetapi off the record. Itu keterangan dari penelitian dari kementerian sosial.”

Klik Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Suharto dikenal sebagai rezim anti Komunis yang melarang segala hal yang berbau Komunis atau aliran Kiri.

Peneliti LIPI ini mengatakan, selain meminta jasad Tan Malaka dimakamkan ulang, mereka meminta Kemensos untuk memugar kuburannya serta membuat monumen di pekuburan Desa Selopanggung, Kediri.

Mereka mengusulkan hal ini karena sejak awal Pemerintah Kabupaten Kediri menolak jika jasadnya dipindahkan dari lokasi pemakaman awalnya.

“Karena pemerintah Kediri ingin makam Tan Malaka tetap di situ, sedang keluarga ingin dimakamkan di Kalibata, maka keluarga akan memindahkan secara simbolis tanah (di kuburan Selopanggung) ke TMP Kalibata, dan membiarkan kerangka tersisa tetap di Selopanggung.”

Keluarga juga mempersilakan tim forensik yang pernah meneliti DNA Tan Malaka untuk melanjutkan penelitiannya.

sumber: BBC Indonesia, Keluarga minta jasad Tan Malaka dikubur di TMP Kalibata

Mardjito GA: Menuju DPD 2014 Lewat Dapil Jawa Timur


VISI :
Terwujudnya pelaksanaan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menuju Jawa Timur yang semakin sejahtyera berdasarkan ekonomi kerakyatan.
ImageSudah punya calon Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Jawa Timur? Baik sudah ata belum, tidak ada jeleknya manakala menyimak profil yang satu ini. Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo. Beliau dulu pernah menjadi anggota DPR Tahun 2004 – 2009. Karena kewenangannya amat sangat terbatas (sekedar memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu saja) maka pada periode 2009 – 2014 beliau tidak mencalonkan diri.

Baru setelah Mahkamah Konstitusi lewat putusan Nomor 92/PUU-X/2012, beliau berniat mencalonkan kembali. Apa isi keputusan itu?

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya direduksi oleh UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Hal ini disambut baik oleh DPD yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang dibawah dominasi DPR; dominasi berlebihan yang mencederai sistem bikameral yang konon dibentuk untuk tujuan mulia yaitu terciptanya sistem check and balance yang baik.

Dari beberapa poin gugatan yang diajukan DPD, 4 (poin) poin diantaranya merupakan pokok eksistensi dan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang perlu ditegakkan kembali sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu :

  1. Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU setara dengan DPR dan Presiden;
  2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU;
  3. Kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU; dan
  4. Keterlibatan DPD dalam menyusun Prolegnas.

lebih jauh tentang Keputusan MK bisa di-klik di sini.

Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo (Mardjito GA) – dengan panggilan akrab: Pak Mar – kembali mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Adapun Visi yang diusung adalah demi Terwujudnya pelaksanaan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menuju Jawa Timur yang semakin sejahtyera berdasarkan ekonomi kerakyatan.

Sementara MISI yang diemban dalah untuk :

  1. Menjadikan Gerakan Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi kerakyatan.
  2. Mengoptimalkan pendapatan daerah Jawa Timur melalui pembagian keuangan Pusan dan Daerah.
  3. Mengoptimalkan peran otonomi daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Lebih jauh tentang DPD, silakan tulisan berikut yang saya kutip dari Wikipedia.

Logo Dewan Perwakilan DaerahDewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPD memiliki fungsi:

  • Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
  • Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.

Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagsan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS.

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Pimpinan, Komite, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan.

Pimpinan

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2009–2014 adalah Irman Gusman.

Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah:

Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.

Komite

Berikut ini adalah daftar komite DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:[2]

  • Komite II DPD membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, perindustrian dan perdagangan; penanaman modal dan pekerjaan umum.

Kepanitiaan

Berikut ini adalah daftar kepanitiaan DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:

  • Kepanitiaan lainnya antara lain Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD, Panitia Hubungan Antar-Lembaga (PHAL) DPD dan Kelompok DPD di MPR.

Anggota

Kekebalan hukum

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

Hasyim Muzadi: Soeharto (masih) Pantas Jadi Pahlawan


Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai mantan Presiden Soeharto pantas memeroleh gelar pahlawan nasional dari Negara, demikian antara lain yang diberitakan oleh kompasdotkom.

“Soeharto pantas jadi pahlawan,” tandas Hasyim, yang kini aktif sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (International Conference of Islamic Scholars – ICIS), di Jakarta, Senin (18/10/2010).

Hasyim mengemukakan hal itu terkait masuknya nama Soeharto bersama sembilan tokoh lainnya sebagai calon penerima gelar pahlawan yang diajukan pemerintah berdasar masukan dari masyarakat yang mengundang pro-kontra.

Menurut Hasyim, mengukur jasa Soeharto terhadap negara tidak bisa hanya diukur atau dilihat dari suasana Indonesia hari ini. “Soeharto memulai kekuasaannya dalam suasana revolusioner. Tanpa Soeharto, Indonesia sudah menjadi negara komunis, tanpa Pancasila, tanpa UU 1945, dan tanpa agama,” tandasnya.
Diakuinya, Soeharto melakukan rehabilitasi kenegaraan dengan ongkos mahal. Pada 15 tahun pertama tampak gemilang, pembangunan berjalan pesat. Namun pada 15 tahun berikutnya mulai tampak kesewenang-wenangan, korupsi, dan nepotisme akibat sentralisasi kekuasaan.

Pada bagian lain Hasyim mengatakan, saat ini memang perlu dilakukan rekonsiliasi nasional agar negara tidak hidup dalam dendam.

“Apalagi kebanyakan kelompok PKI telah hidup normal bersama warga negara lainnya bahkan sangat banyak yang jadi santri bahkan jadi kiai mendirikan pondok pesantren. Sehingga rekonsiliasi nasional adalah sebuah keniscayaan,” katanya.

Setelah 63 Tahun Kita Merdeka


Jangan mencita-citakan adanya pemimpin-pahlawan bangsa Indonesia, melainkan kehendakilah adanya pahlawan-pahlawan yang tak punya nama. (Bung Hatta)

Hari Kamis Malam Jum’at Legi, pada saat bulan Ramadhan, 63 tahun yang lalu, sekelompok pemuda “menculik” Bung Karno untuk kemudian didesak agar memproklamirkan Indonesia sebagai Negara. Setelah melalui perdebatan yang sengit, akhirnya Bung Karno pun menyetujuinya. Sehingga esoknya, pukul 10 pagi, Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Tadi Malam, Sabtu, segenap penduduk Indonesia, tua muda, pada berkelompok, berkumpul pada setiap RT atau RW, pada bartasyakur demi mengenang jasa-jasa para pejuang kemerdekaan kita. Ada yang dalam bentuk tahlilan, ada yang membacakan riwayat para pejuang (baik lokal maupun nasional) dan sebagainya.

Para pejuang kita dulu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah demi untuk sebuah cita-cita yang luhur. Merdeka untuk semua. Merdeka untuk segenap rakyat Indonesia.

Pada awal-awal kemerdekaan, karena Bung Karno tidak mau dibantu (untuk kemudian didikte) oleh pihak asing, maka katanya: go to hell with your aid. Sehingga, demi semangat berdikari, pernah terjadi pemotongan uang, dari seribu rupiah menjadi serupiah. Meski melarat yang penting merdeka.

Pada zaman orde baru, Bapak Pembangunan Indonesia, Soeharto, mencoba memanjakan rakyat Indonesia. Semua bahan pokok pun disubsidi, sambil juga tidak lupa untuk mensubsidi keluarga beserta kroninya.
Rakyat Jelata tersenyum karena bisa membeli bahan pokok dengan murah. Rakyat Elite pun tersenyum karena memperoleh kucuran dana yang alangkah banyaknya. Yang menangis mungkin bumi pertiwi, karena kekayaan yang terkandung di dalamnya hanya sebagian kecil saja yang bisa dinikmati rakyat jelata. Sementara yang lain dikorupsi.

Pada zaman orde (ter)baru, subsidi pada dicabut. Sementara kegiatan korupsi tidak ikut (otomatis) dicabut. Karena memang sulit untuk mencari bukti-bukti formal, seperti yang diminta oleh Undang-Undang Anti Korupsi.

Intinya, kita betul telah merdeka selama 63 tahun. Namun sejatinya, kita rakyat jelata diam-diam ternyata masih dalam masa penjajahan. Ibaratnya keluar dari mulut singa tapi masuk ke mulut buaya.

[Tulisan ini setahun yang lalu saya tulis di sini; Gambar diambil dari sini, yang merupakan Ruang tamu rumah persembunyian Bung Karno di Rengasdengklok.]

Kapan Pancasila Lahir?


Di zaman Orde Baru, Pancasila lebih banyak diperingati pada tanggal 1 Oktober – yang biasa disebut dengan Hari Kesaktian Pancasila. Sementara hari lahirnya Pancasila, yang cetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu seperti dikubur dalam-dalam dari memori bangsa Indonesia. Bahkan, lebih dari itu, Pancasila akhirnya dianggap semacam dogma, di mana setiap warga negara wajib untuk menghayatinya, yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila). Setiap warga negara baru dianggap insan Pancasila bila telah lulus mengikuti penataran yang tanpa bolos barang seharipun.

Setelah tumbangnya rezim Orde baru, orang justru menjadi alergi untuk menyebut-nyebut Pancasila. Karena ia tak ingin disebut sebagai insan ORDEBARUIS.

Harusnya, bagaimana kita bersikap?

Pancasila, seperti ubi. Metafora ini ditulis Goenawan Mohammad (GM) dalam catatan pinggir tanggal 12 September 1981 (Catatan Pinggir, Pustaka Utama Grafiti, halaman 108). Karena itulah, lanJut GM, seorang sejarahwan dengan tepatnya mengatakan bahwa sulit menetapkan tanggal lahirnya sebuah ide. Kapan Pancasila lahir?

Buku pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 disebut dengan judul Lahirnja Pantjasila. Tapi untuk mengatakan bahwa Pancasila di hari itu langsung ada dari ketiadaan hampir sama artinya dengan mengatakan bahwa Pancasila terbit dari Sabda Tuhan. Itu berarti dia bukan lagi sesuatu yang digali……

Cangkulan” pertama Bung Karno karena itu tak diayunkan pada 1 Juni 1945, melainkan jauh sebelum itu…….

… ketika perumusan Pancasila ditata kembali secara bersama-sama oleh para peletak dasar Republik, Bung Karno tidak berkeberataan yang penting bukan saja dia tak menyatakan diri sebagai pemegang hak cipta perumusan itu, tapi juga dia sendiri tak menganggap sumbangan pikirannya sebagai dogma yang suci.

Mestinya Pancasila dipakai sebagai landasan, pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa agamis sendiri. Jangan merasa “segalanya” benar sendiri.

Bila menyimak ulasan mas GM di atas, nampaknya memang kurang tepat untuk menyebut hari lahir Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Lebih tepat, yang lahir pada tanggal itu adalah HARI LAHIRNYA ISTILAH PANCASILA. Dan yang melahirkan, tak lain dan tak bukan, adalah Bung Karno.

100 Teks Yang Membangun Imaji tentang Indonesia


Terus terang, belakangan ini saya jarang sekali membeli MBM TEMPO. Apalagi sejak ada online-nya. Saya selalu ngintip di sana, khususnya yang gratisan :mrgreen:

Tapi untuk Edisi Khusus Kebangkitan Nasional 1908 – 2008, saya memerlukan untuk beli. Banyak hal yang bisa saya ketahui dari sana. Dengan titel: Berbagai Tinta Menulis Indonesia TEMPO menyajikan Seabad Indonesia dalam seratus karya: maklumat, peta, pidato, catatan harian, puisi, prosa, serta buku–fiksi dan nonfiksi. Inilah potret sebuah negeri yang dicatat dalam sejumlah teks. Tentang susah-senang memelihara sebuah bangsa. Dengan segala kepedihan dan ketidaksempurnaannya….

Dengan mengundang Taufik Abdullah dan Asvi Warman Adam (sejarawan), Goenawan Mohamad (esais), Parakitri Tahi Simbolon (penulis), Dr Ignas Kleden (sosiolog), dan Putut Widjanarko (pengamat dan penerbit buku).

SEBULAN lebih diskusi demi diskusi dilakukan, untuk kemudian TEMPO memilih 100 teks itu, yang dikategorikan bukan berdasarkan peringkat, melainkan berdasarkan jenisnya: buku, novel, puisi, maklumat, pidato, surat, catatan harian, polemik, laporan jurnalistik, peta, atlas, ensiklopedia, dan kitab undang-undang.

Dari ke-100 teks itu, ada beberapa yang saya miliki, atau pernah saya baca, yaitu:

  1. Demokrasi Kita, Mohammad Hatta, Penerbit PT. Pustaka Antara, Jakarta, 1966.
  2. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1955 – 1959, Adnan Buyung Nasution, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta, 1995.
  3. Madilog, Tan Malaka, 1943.
  4. NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, LKiS & Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
  5. Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban), Mochtar Lubis, yayasan Idayu, Jakarta, 1981.
  6. Catatan Subversif, Mochtar Lubius, Yayasan Obor Indonesia & Penerbit Gramedia, jakarta, 1987.
  7. Laporan dari Banaran, TB Simatupang, Pustaka Sinar Harapan, jakarta,
  8. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, Ben Anderson, Modern Indonesian Project, Southeast Asia program, Cornell University, Ithaca, New York, 1971.
  9. Tetra Pulau Buru, Pramodya Ananta Toer.
  10. Siti Nurbaya, Marah Rusli, Balai Pustaka, Jakarta, 1920.
  11. Belenggu, Armijn Pane, Dian Rakyat, Jakarta, 1940.
  12. Salah Asuhan, Abdoel Moeis, Balai Pustaka, Jakarta, 1928.
  13. Layar terkembang, Sutan Takdir Alisjahbana, Balai Pustaka, Jakarta, 1936.
  14. Potret Pembangunan dalam Puisi, WS Rendra, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1980.
  15. Deru Campur Debu, Chairil Anwar, Dian Rakyat, Jakarta, 1949.
  16. Pergolakan Pemikiran Islam, Ahmad Wahib, LP3ES, Jakarta, 1981.
  17. Soe Hok Gie: Catatan Seorang Demonstran, LP3ES, jakarta, 1983.
  18. Habis gelap Terbitlah Terang, Surat-surat Kartini, Balai Pustaka, Jakarta, 1922.
  19. Burung-Burung Manyar, YB. Mangunwijaya, Djambatan, Jakarta, 1981.
  20. Jalan Tak Ada Ujung, Mochtar Lubis, PT Dunia Pustaka Jaya, jakarta, 1952.
  21. Tenggelamnya Kapal van Der Vijck, HAMKA, Balai Pustaka, Jakarta, 1938.
  22. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esay, PT Gunung Agung, Jakarta, 1954.
  23. Naskah Proklamasi.
  24. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  25. Pidato Nirwan Dewanto, saat Kongres Kebudayaan IV, dalam bukunya Senjakala Kebudayaan, 1996.
  26. Manifes Kebudayaan.
  27. Surat Kepercayaan gelanggang.
  28. Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1973 – 1998.
  29. sampai dengan 100 saya belum pernah baca (apa saja judul teks-nya, menyusul. Soalnya saya mau nonton Chelsea vs MU….. )

Bang Ali: Demi Jakarta


Tak bisa ibukota dibiarkan terus menjadi muara orang-orang yang butuh poekerjaan dan memerlukan sesuap nasi. Demikian sikap Bang Ali (panggilan akrab Ali Sadikin) setelah dilantik menjadi Gubernur DKI pada tahun 1966.

Ketika itu wajah Jakarta sama sekali tidak mencerminkan penampilan sebagai ibukota Negara yang modern. Ini bisa dipahami, karena pada saat itu suasana politik di Indonesia tidak mendukung untuk itu. Akhirnya beliau berinisiatif membentuk Badan Kerja Sama Antar Kotapraja Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) pada bulan Mei 1967.

Kemudian, terinspirasi dari dari negeri Belanda, ada Badan Persatuan Para Penguasa dan Industriawan (yang bertujuan untuk bisa membangun) yang bernama Kamer van Koophandel en Industrie, maka dibentuklah *KADIN JAYA* pada tahun 1967. Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia merupakan cerminan dari kepribadian bangsa. Dalam membangun Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan, merupakan tugas yang berat bagi seorang gubernur dalam menjalankan tugasnya.

Akibat kocek pemerintah pusat yang memang minim, maka Bang Ali memberanikan untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 yang memungkinkan Pemda untuk memungut pajak atas izin perjudian. Kalau Gubernur lain tidak berani, maka Bang Ali berani mengambil resiko. Tanpa minta persetujuan Presiden, DPRD maka dilegalkanlah Lotere Totalisator, Lotto sampai Hwa-hwe. Dananya dimasukkan dalam APBD, dalam kelompok penerimaan khusus. Lantas dipergunakan untuk biaya pembangunan di segala bidang. Pendidikan, sosial, sampai pembinaan mental dan kerokhanian.

Untuk menampung para seniman, maka di atas areal bekas Kebon Binatang seluas sekitar 8 hektar didirikanlah Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) yang dikenal dengan TIM (Taman ismail Marzuki) pada bulan November 1968. Juga dientuk pula Dewan Kesenian jakarta (DKJ). Selain itu, dengan meniru Pasar Gambir, Jaarbeurs (Surabaya), Jaarmarkt (Surabaya), Hamburg Fair, Leizpig Fair, diadakanlah Jakarta Fair, yang kemudian diubah menjadi Pekan Raya Jakarta.

Tidak hanya itu, beliau juga Ikut mendirikan Lembaga bantuan Hukum (LBH) pada tahun 1970. Lembaga yang kemdian juga pernah memperkarakan dirinya dalam kapasitas sebagai Gubernur.

Kata Mochtar Lubis, dalam pengantar buku yang berjudul: Bang Ali: Demi Jakarta (1966-177), Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan V, 1993, : Buku ini seandainya saya menjabat presiden Republik Indonesia, akan sya jadikan buku wajib bagi semua siswa pendidikan untuk menjadi pegawai negeri, jadi bacaan wajib bagi semua anggota birokrasi pemerintahan, dari berbagai pegawai rendah hingga ke tingkat direktur jenderal, menteri dan malahan seorang presiden dan wakil presiden sendiri.

[ Untuk mengenang Bang Ali yang telah berpulang, saya review kembali tentang tulisan yang pernah saya tulis di sini ]