Dana ‘Haram’ dan Transparansi Kampanye Parpol


Sistem pelaporan dana kampanye pemilihan umum saat ini dinilai hanya formalitas dan tidak mencerminkan transparansi partai politik sehingga peluang masuknya dana-dana ‘siluman’ masih amat besar.

ImagePadahal, transparansi dana kampanye parpol dan praktek korupsi dalam pemerintahan sangat berhubungan erat, kata sejumlah pakar.

“Beberapa kasus korupsi yang terungkap ujungnya selalu ada kepentingan politik -yaitu kepentingan parpol- di belakangnya. Misalnya kasus Nazarudin dan yang terbaru Atut,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulkan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggaraini.

“Apa sih ujungnya? Ini kan untuk pembiayaan kemenangan yang mereka tebus ketika mereka menjabat,”

“Ketika misalnya keuangan dalam pemilu dianggap bukan isu besar tetapi sebagai isu pelengkap saja, ini [akan menjadi] awal dari korupsi besar yang terjadi dari penyelenggaraan pemerintahan kita nanti.”

Dia menilai, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam konteks ini masih jauh dari harapan sementara partai politik hanya menyetor laporan dana dengan asal-asalan saja.

“Dalam perjalannannya Bawaslu malah terbawa arus dengan sibuk mengurusi isu dana saksi partai. Ini [pengawasan dana kampanye] kan kerja cape. Apalagi belum banyak kinerja penegakan hukum yang berarti yang dilakukan Bawaslu sampai saat ini.”

Bawaslu sendiri mengakui bahwa sistem pelaporan dana kampanye kali ini hanya menitikberatkan pada faktor ketaatan saja, bukan akuntabilitas. Benar tidaknya laporan dana kampanye baru akan diaudit setelah pemilu selesai.

‘Sekedar himbauan’

Dalam penyelenggaraan pemilu kali ini, KPU sebetulnya telah menerapkan aturan baru untuk mendorong transparansi dana partai, salah satunya dengan mewajibkan pembuatan rekening khusus dana kampanye bagi partai politik dan calon anggota DPD.

Melalui PKPU No 17 tahun 2013 dijelaskan bahwa pembukaan rekening ini terpisah dari rekening partai dan wajib dibuka tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Laporan pembukuannya harus diserahkan pada KPU paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu.

Selain itu, parpol juga diwajibkan menyiapkan laporan dana secara periodik tiga bulan sekali, dan pada awal serta akhir kampanye.

Dibanding praktek dalam pemilu sebelumnya, aturan ini cukup diapresiasi untuk mendorong transparansi. Semua dana parpol yang dilaporkan ke KPU pun dapat diakses terbuka di situs resmi kpu.go.id, memungkinkan warga untuk menelisik lebih jauh.

bawaslu

KPU dan Bawaslu bertanggung jawab jika ada pelanggaran

Sayangnya, sejumlah terobosan ini tidak diikuti dengan pengecekan dan penegakan hukum. Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan aturan masih “sekedar himbauan saja, bukan enforcement.

Ini, lanjutnya, terlihat jelas dari mekanisme pelaporan dana kampanye parpol periodik pada 27 Desember 2013 kemarin.

“Tidak ada upaya KPU misal untuk meminta parpol perbaiki laporannya, KPU terkesan menunggu laporan awal pada 2 Maret nanti. Sepertinya PKPU yang dibuat tidak mau ditegakan sendiri oleh KPU, bahkan mereka tidak peduli jika format pelaporan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Ibrahim Fahmi Badoh.

“Mekanisme yang dibuat terkait akuntabilitas keuangan ini sangat mengkawatirkan.”

“Ini menjadi boomerang karena bisa jadi para kandidat itu dicukongi oleh kekuatan ekonomi tertentu sehingga mereka gampang diarahkan di kemudian hari dalam konteks kebijakan oleh para pemodal.”

“Saya kita KPU dan Bawaslu bertanggung jawab jika itu terjadi.”

Dalam pelaporan dana kampanye 27 Desember lalu, TII bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa selain tidak sesuai format, mayortitas sumbangan kampanye yang dicantumkan parpol adalah berbentuk jasa, yang dalam prakteknya sulit dilakukan audit.

Dana Kampanye Partai (Rp miliar)

*) Laporan periodik tiga bulanan per Desember 2013 – Sumber: ICW, TII

Diukur oleh ketaatan

Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengakui bahwa pihaknya memang tidak melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan dana kampanye perpol yang diserahkan pada Desember lalu.

Selain mengaku sulit untuk melakukan audit, dia mengatakan hingga kini belum ada dasar hukum yang jelas jika laporan tersebut terbukti salah.

“Selama ini aturannya hanya bersifat adminis

tratif. Kalau parpol tidak menyerahkan, misalnya pada 2 Maret nanti, mereka bisa dikeluarkan dari peserta pemilu,” katanya.

Masalah laporan benar atau tidak, sambung Nelson, harus dibuktikan pada proses audit setelah laporan akhir dana kampanye disetor ke KPU.

“Di sana ada auditor independen yang akan menilai benar atau tidaknya. Jika terbukti salah, baru dikenakan sanksi. Nah, kalau dari sekarang kita sudah periksa dan terbukti salah, belum ada dasar hukumnya. Sulit.”

Hal ini sangat disayangkan oleh Titi Anggraini dari Perludem, pasalnya transparan atau tidaknya partai politik bisa menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat untuk memilih. Sangat terlambat menurutnya, jika audit hanya dilakukan setelah pemilu.

“Masyarakat harusnya bisa melihat mana partai yang jujur, mana yang bohong, sehingga bisa menentukan dengan tepat pada saat pemilu,” tutupnya.

sumber: BBC Indonesia, Dana ‘haram’ dan transparansi kampanye parpol

Ramlan Surbakti: Pemilu Serentak bakal Tegakkan Sistem Presidensial


ImageMetrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi atas Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) yang diajukan Effendi Gazali dan rekan. Pemilu serentak dinilai mampu menegakkan sistem presidensial di negara ini.

MK juga dianggap membuat putusan tepat karena memutuskan pemilu serentak baru dilaksanakan pada Pemilu 2019. “Saya kira itu putusan tepat. Ini pula yang saya dan teman-teman suarakan kepada anggota DPR. Pemilu serentak sesuai dengan perintah konstitusi, Indonesia menganut sistem presidensial,” ujar pakar pemilu dari Universitas Airlangga (Unair) Ramlan Surbakti ketika dihubungi Metrotvnews.com di Jakarta, Kamis (23/1).

Ramlan menilai, MK mengambil langkah tepat karena menambahkan waktu pemberlakuan pemilu serentak. Padahal, tidak seharusnya MK memutuskan waktu pemberlakuan pemilu ini.

“Walaupun timbul pertanyaan apakah MK boleh mengatakan pemilu serentak kapan. MK hanya boleh memutuskan dalam konteks hukumnya. Tapi MK melihat segala aspek. MK menilai jika diberlakukan pada 2014, dikhawatirkan ada kekacauan,” kata Ramlan.

Kekacauan akan timbul karena ada kemungkinan Pemilu 2014 mundur. Putusan MK, lanjutnya, memerlukan undang-undang lanjutan yang menjelaskan detil dari pemilu serentak. Padahal, perumusan dan pembahasan undang-undang dapat memakan waktu kurang lebih enam bulan.

“Tidak mungkin memang kalau dilaksanakan di 2014. Perlu persiapan. Orang menikah yang melibatkan ratusan atau ribuan orang saja butuh waktu satu tahun persiapan. Masak ini pemilu yang melibatkan jutaan orang hanya dua bulan persiapannya,” tukas mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

Menurut dia, pelaksanaan pemilu serentak di 2019 justru memberi kelonggaran partai untuk mempersiapkan diri. Misalkan, memikirkan partai koalisi dan mempersiapkan calon presiden (capres) yang akan diusung. Selama ini, capres yang diangkat merupakan ketua umum partai. Padahal, elektabilitas sang tokoh rendah.

Editor: Henri Salomo Siagian

Mahfud dan Akil Ikut Buat Putusan Uji Materi UU Pilpres


”MK saya kira tidak akan berani memutuskan pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu ini. Dia akan mengalami tekanan psikologis dan politis karena kalau pemilu tidak sukses, MK bisa menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan,” kata Zainal.

Image

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/1/2014) sore ini, akan membacakan putusan uji materi tentang Undang-Undang Pemilu Presiden terkait pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Menurut hakim konstitusi Harjono, putusan yang akan dibacakan tersebut diambil oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.

Hal itu berarti Akil Mochtar yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tertangkap tangan dalam dugaan kasus suap sengketa pemilu kepala daerah juga ikut memutus perkara 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Pilpres yang diajukan Effendi Gazali tersebut.

Meski demikian, Harjono menjamin putusan yang akan dikeluarkan hari ini murni didasarkan pada pertimbangan yuridis dan tak terjebak pada kepentingan-kepentingan politis.

Lima hakim konstitusi lainnya yang akan memutus adalah Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman.

Sementara itu, hakim konstitusi Arief Hidayat (sekarang Wakil Ketua MK) dan Patrialis Akbar, yang masuk belakangan, tidak turut serta dalam pengambilan putusan.

Hingga berita ini diturunkan, bagaimana sesungguhnya sikap para hakim konstitusi belum diketahui secara pasti. Harjono hanya mengatakan, ”Kami sudah mempertimbangkan secara matang, maksimal, dan juga secara detail.”

UUD tak larang terpisah

Bagaimana sesungguhnya perdebatan yang terjadi dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 terkait Bab VIIB Pasal 22E tentang Pemilu? Hasil penelusuran Kompas, ternyata hal itu tergambar dengan jelas dalam notula Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan (ST) Majelis Permusyawaratan Rakyat 2001.

Dalam rapat tersebut, Patrialis Akbar yang kini menjadi salah seorang hakim MK bahkan pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tidak melarang pemilu presiden dilaksanakan bersama-sama atau terpisah dengan pemilihan umum legislatif.

”Berkenaan dengan pemilihan umum, sebetulnya dalam konsep pemilihan umum ini kita juga belum membatasi apakah pemilihan umum kita ini nanti pada saatnya bersama-sama pemilihan umum wakil-wakil rakyat dengan pemilihan umum presiden itu tergantung situasi, tetapi yang paling penting cantolannya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar ini bahwa semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, ini juga kita belum saklek dan di sini tidak ada larangan kalau dikerjakan bersama-sama atau terpisah pemilihan umum itu yang berkenaan dengan general election atau presidential election tadi. Saya kira demikian,” ucap Patrialis yang saat itu menjadi anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR 2000-2001 dari Fraksi Reformasi.

Pernyataan Patrialis itu tercatat dalam buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Patrialis saat pembahasan mengenai pemilu bergulir kembali di ST MPR. Perdebatan muncul diawali dari pertanyaan anggota FKKI, Tjetje Hidayat, yang mempersoalkan masuknya pemilu presiden sebagai bagian dari pemilu.

Menanggapi pertanyaan Tjetje itu, Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf sempat menyampaikan, ”Memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu presiden nanti dalam pemilihan disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian paket presiden dan wakil presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak.”

Meski demikian, saat itu,Tjetje tetap berpendapat tidak ada kaitan antara general election dan presidential election. Dia berpendapat, seharusnya pemilu presiden dirumuskan dalam bab terpisah.

Setelah terjadi polemik itulah Patrialis menyampaikan pandangannya tersebut.

Slamet, saat dihubungi kemarin, juga membenarkan pernyataannya itu. ”Catatan komprehensif Perubahan UUD 1945 menggambarkan dengan jelas perdebatan saat itu,” ujarnya. Slamet berharap MK dapat membuat keputusan yang tepat.

Tidak akan berani

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, memprediksi bahwa MK tidak akan berani mengeluarkan putusan yang akan membuat perubahan drastis atas pengajuan uji materi sejumlah ketentuan pemilu presiden.

”MK saya kira tidak akan berani memutuskan pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu ini. Dia akan mengalami tekanan psikologis dan politis karena kalau pemilu tidak sukses, MK bisa menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan,” kata Zainal.

Menurut Zainal, dalam perspektif hukum, desain konstitusi memang tidak mempersoalkan apakah pemilihan dilakukan bertahap pemilu legislatif dahulu dilanjutkan dengan pilpres atau keduanya dilakukan serentak.

Analis politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, juga mengingatkan MK agar tidak membuat putusan yang dipaksakan. Masyarakat pun sudah telanjur tersosialisasi bahwa pemilu legislatif dilaksanakan 9 April dan pemilu presiden 9 Juli. Belum lagi soal tahapan pemilu yang telanjur disiapkan dengan skenario dua pemilu terpisah.

”Jika pemilu serentak dipaksakan pada 2014, bisa memicu guncangan politik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang BM Wibowo meyakini MK mengabulkan gugatan yang juga diajukan oleh Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra meski menyadari posisi MK yang dilematis dalam memutuskan gugatan UU Pilpres ini.

”Jika MK tidak menerima gugatan ini, sangat aneh. Pasti terjadi gugatan berikutnya karena ada kekacauan,” kata Wibowo. (ana/why/iam/A04/sut)

sumber : kompas.com, Mahfud dan Akil Ikut Buat Putusan Uji Materi UU Pilpres

Mega : “Inginnya Saya, Indonesia… Raya…”


Setelah menonton Mata Najwa malam ini, saya tergerak untuk mengutip kata-kata Megawati ataupun orang-orang di sekitar Megawati.

“Saya ngga bisa nyanyi. Jadi kalau lagi sendirian daripada diam, saya itu suka bersiul lagu My Way.” Megawati #MN

“Mungkin kebiasaan saya diam. Itu sebenarnya saya sedang memperhatikan. Orang banyak yang bicara, untuk apa saya ikut-ikutan bicara.” Megawati #MN

“Ibarat boxing, saya dan suami adalah sparing partner. Yang lebih sering nonjok? Ya saya.” Megawati #MN

“Megawati memang keras kepala. Tapi katanya, kalau ga keras ga bisa pimpin partai ini.” Sabam Sirait #MN

“Mega, kau harus masuk partai politik. Kamu akan masuk PDI dan pada waktunya kamu akan jadi Presiden RI.” Sabam Sirait #MN

“Bukan berarti saya masuk partai karena ingin jadi Presiden.” Megawati #MN

“Kami tidak dilarang ikut partai. Kalau Bapak saya masih hidup, pasti dia juga nyuruh saya berpolitik” Megawati #MN

“Saya dididik kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah, malah memperbanyak. Ini yang terjadi pada peristiwa 27 Juli 1996.” Megawati #MN

“Baru jalan 1,5 tahun, sudah dikatakan Jokowi tidak berhasil. Tapi saya suka membesarkan hati Beliau.” Megawati #MN

“Kita lihat di ibukota kemiskinan itu masih ada & Gubernur kurus itu terus berupaya.” Megawati #MN

“Di Indonesia pernah dikenal istilah naga hijau & naga merah. Saya pikir keren saya dianggap naga merah.” Megawati #MN

“DKI adalah kumpulan dari orang-orang penting. Perlu keteguhan dan kecerdasan dalam memimpin ibukota ini.” Megawati #MN

“Bangsa kita itu senang bertutur, apa yang disampaikan dari hulu bisa beda sampai di hilirnya.” Megawati #MN

“Persoalan bangsa tidak selesai karena kita tidak konsisten dan konsekuen.” Megawati #MN

“Jangan menyerah, pasti berhasil kalau kita melakukannya dengan konsekuen dan berkesinambungan.” Megawati #MN

“Ngga mungkin dalam 5 tahun, hasilnya langsung prima. Namanya membangun pasti butuh waktu.” Megawati #MN

“Pak Susilo bilang bahwa banyak isu dihembuskan media. Saya berkesimpulan Susilo tidak menjawab dengan pasti.” Megawati #MN

“Menurut Pak Hamzah Haz, Pak Susilo (SBY) juga ditanya dan bilang hal yg sama.” Megawati #MN

“Pak Hamzah Haz dan Yusril bilang belum ada perintah partai.” Megawati #MN

“Tentang Pak Susilo, awalnya KPU minta Ketua Umum yang akan kampanye pilpres agar lapor.” Megawati #MN

Betulkah Jokowi jadi capres PDIP? Temukan jawabannya setelah Headline News. #MN

“Pengikut Bung Karno itu masih eksis sampai sekarang.” Megawati #MN

“Pengganti Ketum Partai tidak bisa dibicarakan di elit partai. Siapa sih yang ngga mau jadi Ketum? Kan keren.” Megawati #MN

“Sebenarnya itu karena rakyatnya tidak diberi pendidikan politik. Sehingga mereka tidak sadar politik.” Megawati #MN

“Beliau bekerja dan memahami masalah dengan sangat detail. Dan yang paling penting, Beliau teguh memegang prinsip.” Jokowi #MN

“Saya dengan Ibu Mega tergantung peristiwanya saja. Pas makan ya bahas makanan, biasa saja.” Jokowi #MN

“Survei itu jangan dijadikan patokan. Kita harus liat realitasnya, jangan salah pilih.” Megawati #MN

“Pemilu 2014 ini doa saya hanya satu, jangan curang. Itu saja.” Megawati #MN

“Jangan sampai mabuk kenikmatan. Kalau kita tidak punya rem yang kuat, akhirnya apa saja bisa dilakukan.” Megawati #MN

“Saya paling senior jadi Ketua Umum, boleh bangga sedikit lah. Dan tidak pakai uang loh menjadikannya.” Megawati #MN

“Saya masih mau jadi presiden? Itu masih rahasia.” Megawati #MN

“Saya ini kalau menyangkut kepentingan bangsa pasti serius. Tidak bisa asal bicara.” Megawati #MN

“Saya hanya akan melihat apa yg diperlukan bangsa ini. Jadi Presiden itu mudah. Tapi jadi pemimpin itu yang susah.” Megawati #MN

“Saya tahu survey-survey bilang Jokowi. Tapi tunggu dulu, jangan mongkok. Bisa gak jadi pemimpin?” Megawati #MN

“Inginnya saya, Indonesia..Raya..”Megawati #MN

Dan inilah Catatan Mata Najwa:

1. Megawati adalah lembar yang tak terbuka, dikelilingi diam & hemat kata.#MN

2. Semakin keputusannya dinanti, semakin akhir kata terang biasanya didapati.#MN

3.Orang-orang belajar dari sikapnya, lebih banyak dari perkataan & retorikanya.#MN

4. Cukup lama dia geming membatu, menyindir kekuasaan yang penuh ragu.#MN

5. Visinya tak selalu mudah dimengerti, gagasannya lebur di dalam aksi partai.#MN

6. Megawati hidup di era politik kesaksian, bukan pengumbar jurus pencitraan.#MN

7. Di kala partai ramai-ramai berkoalisi, Megawati sedikit dari yang tak terbeli.#MN

8. Kini keputusan Megawati dinanti, apakah maju kembali atau mengucap permisi.#MN

Terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan yg telah hadir memenuhi undangan kami.

Effendi Gazali: Pilpres yang Dilaksanakan Setelah Pemilu Bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945


Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Metrotvnews.coMahkamah Konstitusim, Jakarta: Pakar hukum tata negera, Yusril Ihza Mahendra, mengaku uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukannya sedikit berbeda dengan yang dulu dilontarkan Effendi Ghazali ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril belum bisa berkomentar banyak jika nantinya permohonan Effendi yang diterima. MK menjadwalkan pembacaan putusan permohonan Effendi atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak pada Kamis (23/1) besok. Sementara uji materi pertama pemohon Yusril baru dilakukan tadi siang.

“Kita enggak tau seperti apa, dan tidak semua permohonan saya dengan permohonan sebelumnya sama. Dia (Effendi) enggak menguji tentang pendaftaran calon,” kata Yusril usai menjalani sidang di gedung MK, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (21/1).

Ia menjelaskan, ada beberapa pasal sama dan ada pula yang tak sama. Apabila gugatan sebelumnya dikabulkan sama substansinya, ia tidak perlu mengujikannya lagi.

“Nanti kita liat lah seperti apa permohonannya, kalau permohonannya dia dikabulkan sih, kalau sudah cukup saya enggak perlu nguji lagi, tapi kalau sekiranya tidak sama seperti apa yang disampaikan atau permohonannya ditolak, saya pun akan membuat dengan argumen saya sendiri,” ucap dia.

Perlu diketahui, Effendi pun menggugat beberapa pasal UU Pilpres, yakni Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Sementara Yusril mengajukan uji materi pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat 1, Pasal 6a ayat 2, Pasal 7C, Pasal 22E ayat 1 2 dan 3 UUD 1945.

Editor: Willy Haryono

sumber: metronews, Uji Materi Pilpres Yusril Beda dengan Effendi

Efek Kenaikan Elpiji: Dahlan Iskan Menjadi Sasaran Tembak


dahlan-iskan-karikatur-188962TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram oleh Pertamina terhitung 1 Januari 2014 dapat juga dilihat sebagai skenario politik dengan dua target sekaligus.

“Target pertama dan minimal adalah menjadikan menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai sasaran tembak. Yakni menjadikan nama DI tercemar di mata masyarakat luas, khususnya kelas menengah dan ikutannya,” ujar Ray di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Menurut Ray, Dahlan dikorbankan tak lepas dari makin kokoh namanya sebagai pemuncak dalam berbagai survei kandidat calon presiden Konvensi Partai Demokrat. Sementara nama yang digadang-gadang naik, tak jua menuai kesan postif.

“Bila nama Dahlan buruk di masyarakat, ada kemungkinan nama-nama yang diinginkan terpilih dalam konvensi akan makin mudah dinominasikan,” terang Ray.

Target kedua, sambung Ray, menjadikan partai-partai koalisi sebagai ‘pahlawan’. Sejak awal, kemungkinannya memang dibuat skenario untuk menaikkan harga elpiji, tetapi sekaligus begitu diumumkan Pertamina akan dibatalkan justru oleh partai-partai yang sebelumnya mendukung.

“Targetnya agar partai-partai ini terlihat prorakyat, peduli pada kesulitan dan sensitif terhadap kehendak publik. Dengan begitu pula, sedikit banyak diharapkan akan dapat menaikkan baik popularitas maupun elektabilitas partai,” tambahnya.

Ia menunjukkan, bagaimana ketika harga jual elpiji 12 kilogram naik, ramai-ramai partai koalisi menolak antara lain, Demokrat dan PAN. Padahal, sebelumnya, dua partai ini kalau tak disebut mendukung, bahkan seolah membiarkan Pertamina mengambil sendiri kesimpulan menaikkan atau menurunkan harga gas elpiji.

“Kini, setelah dinaikkan dan terlihat ada amarah masyarakat, dua parpol ini balik badan buru-buru, seolah tak mendukung sama sekali. Mereka bahkan mengecam Pertamina karena tak sensitif dengan beban masyarakat,” tandasnya.

Gambar dicomot dari sini.

KOALISI DAN ISI KUALI


CAPRES-CAWAPRES 2009Umumnya kamus ilmu politik mengartikan ”koalisi” secara netral sebagai ”penyatuan sementara sejumlah partai yang memiliki kepentingan serupa untuk memperkuat pemerintahan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, juga cenderung memberikan makna yang sama netralnya: ”kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen”.

”Koalisi” dibawa masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai serapan dari bahasa Inggris. Dilihat dari asal-usulnya yang lebih jauh, ia berasal dari bahasa Latin, mulai digunakan pada awal abad ke-17. Sejalan dengan perkembangan (kehidupan dan ilmu) politik yang semakin modern, kata ini kemudian banyak digunakan sejak akhir abad ke-18. (Koalisi, Eep Saefulloh Fatah, Edisi. 16/XXXVIII 08 Juni 2009)

KOALISI – di Indonesia – ternyata tidak ditentukan oleh kesamaan visi dan misi partai. Ia lebih ditentukan oleh ISI KUALI. Tak heran manakala menjelang tenggat pendaftaran Capres/Cawapres, para petinggi partai saling bersibaku loncat dari koalisi yang satu ke koalisi yang lain.

Dari balik kesibukan politikus dan partai politik bertarung dalam pemilihan presiden hari-hari ini, lanjut Eep, yang kita temukan adalah degradasi kata ini. Ia cenderung dimaknai sebagai upaya elite dan partai untuk menyatukan kepentingan mereka yang sempit, sepihak, dan tak berurusan dengan hajat hidup dan kesejahteraan orang banyak.