KPI Larang Lembaga Penyiaran Tayangkan Iklan Politik


Komisioner KPI Rahmat Arifin kepada VOA Selasa (4/2) menegaskan tidak boleh satupun lembaga penyiaran menayangkan iklan politik hingga dimulainya masa kampanye pemilu di media massa 16 Maret.

ImageKomisioner KPI Rahmat Arifin kepada VOA Selasa (4/2) menegaskan, tidak boleh satupun lembaga penyiaran khususnya televisi menayangkan iklan politik hingga dimulainya masa kampanye pemilu di media massa pada 16 Maret mendatang.

Rahmat mengatakan, “Pada 24 Januari lalu, KPI mengeluarkan surat edaran kepada semua lembaga penyiaran baik televisi maupun radio yang intinya meminta mereka tidak menayangkan iklan ataupun penyiaran yang berbau politik, tidak hanya yang berbau kampanye.”

Ia menambahkan, “Dua definisi ini memang berbeda karena sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum no 15 tahun 2003 kampanye mengandung 4 unsur yaitu visi, misi, ajakan dan program. Sementara kita melihat di televisi banyak sekali iklan yang mengandung salah satu atau salah tiga dari keempat unsur itu, sehingga mereka bisa mengakali aturan dari peraturan KPU tersebut.”

Rahmat Arifin menambahkan langkah KPI ini didasarkan pada pedoman perilaku penyiaran yang dibuat oleh KPI di antaranya perlindungan kepada kepentingan publik dari pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu melalui lembaga penyiaran publik.

Menanggapi hal itu Sekretaris Perusahaan grup Media Nusantara Citra Arya Sinulingga meminta KPI mengikuti regulasi atau aturan yang dibuat oleh KPU. Arya juga memastikan, grup MNC yang dimiliki oleh Harry Tanoesudibyo calon wakil presiden dari Partai Hanura, tidak pernah melanggar aturan main dari KPU dan KPI.

Sementara itu Wakil Pemimpin Redaksi stasiun televisi tvOne Toto Sugiarto kepada VOA mengaku belum menerima surat edaran dari KPI itu. Namun demikian Toto memastikan tvOne siap mengikuti segala aturan main yang dibuat oleh KPI terkait kampanye pemilu di media.

Komisioner KPI Rahmat Arifin memastikan KPI tidak segan-segan akan menerapkan sanksi bagi lembaga penyiaran khususnya terhadap stasiun televisi yang tidak mematuhi aturan ini. Sanksi administratif dimulai dari teguran sampai tidak diperpanjannya perizinan atau dicabutnya izin dari lembaga penyiaran yang bersangkutan.

KPU menetapkan masa kampanye Pemilu 2014 mulai 11 Januari  hingga 5 April 2014. Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2013 tentang tahapan pemilihan umum 2014.

Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga. Sedangkan kampanye rapat umum dan iklan di media massa dimulai pada 16 Maret sampai dengan 5 April 2014.

sumber : VOA Indonesia, KPI Larang Lembaga Penyiaran Tayangkan Iklan Politik

Baliho Anti-Orang Kidal


Untung saya bukan menjadi penduduk Kota Depok. Kalau saya menjadi warga pak Nurmahmudi, tentu akan rikuh bila diundang makan bersama dengan para pejabat di sana (lagipula siapa yang bakal mengundang saya?) apa pasal?

nurmahmudiDalam Majalah Tempo (rubrik Indonesiana) Edisi 42/XXXVII/ 8 Desember 2008, ada tulisan yang berjudul Baliho Anti-Orang Kidal. Isinya antara lain: MEREKA yang kidal tentu mengernyitkan dahi melihat baliho ukuran besar bergambar Nurmahmudi Ismail, Wali Kota Depok, itu. ”Kembalilah ke Jati Diri Bangsa, Makan dan Minumlah dengan Tangan Kanan”. Begitulah tulisan di baliho disertai foto Pak Wali beserta perwakilan masyarakat, seperti pasukan pengibar bendera pusaka, Pramuka, abang-none, dan veteran.

Jumlah baliho yang ditebarkan di sepanjang jalan Depok mencapai puluhan buah. Apa penyebab Pak Wali demen berkampanye soal makan dengan tangan kanan? ”Saya sering menemukan pejabat atau warga yang makan dengan tangan kiri,” kata Nur kepada Tempo. Ia mengaku sudah menegur. Entah mengapa, Nur merasa masih kurang sreg, lantas baliho pun ia sebar.

Namun kampanye ini justru mengundang komentar miring dari warga. Asni, warga Depok II, kesal bukan kepalang. ”Basi banget, sih. Kita semua sudah tahu kalau makan pakai tangan kanan,” ungkapnya ketus. Ketimbang mengurusi soal tangan mana yang digunakan untuk makan, Asni justru mengajukan usul lain. ”Kalau ada larangan kencing sembarangan di Terminal Depok, itu baru oye,” katanya sembari terkekeh. Maklum, bau pesing di terminal itu, menurut Asni, bisa bikin orang pingsan.

Sedangkan bagi Lia, warga Depok Lama, soal baliho ini tak lagi mengherankan. ”Pak Nur kan wali kota baliho,” katanya enteng. Maklum, bukan sekali ini saja Nur menyebarkan baliho. Sebelum soal tangan kanan, ia sempat melempar wacana makan belimbing. Padahal, menurut Lia, mencari belimbing enggak gampang-gampang amat. ”Harganya juga mahal,” ujarnya mengeluh. Kampanye makan belimbing itu pun sembari menebarkan wajah penuh senyum Pak Wali.

Maka tak aneh bila Okta, warga Sawangan, menuding baliho itu hanya upaya Pak Wali menjaga citra. ”Masih banyak masalah Depok yang mesti diselesaikan, dari jalan macet sampai jalan rusak. Tolong itu jadi prioritas,” ujarnya. Belum diketahui bagaimana komentar orang bertangan kidal, yang sehari-hari menggunakan tangan kiri untuk makan. Lalu bagaimana pula kalau atlet bulu tangkis yang kidal? Apa cuma makan saja harus pakai ”tangan manis”?

Lagi pula, anak saya yang bungsu juga kidal seperti saya. Semua dilakukan dengan tangan kiri – kecuali kalau salim.

Soal Bendera Merah Putih: Roy Suryo vs Ahmad Dhani


dhani_dewa_2005_2Dulu, Roy Suryo dan Ahmad Dhani (seperti) sepakat untuk memvonis bahwa blogger (Indonesia) adalah sekedar produsen “sampah” belaka.

Kini, Roy Suryo bermanuver untuk menohok “kawan seiring” : Menuduh Ahmad Dhani bersama Dewa melakukan pelecehan terhadap lambang Negara Indonesia (Bendera Merah Putih). Diberitakan dalam Seputar Indonesia (yang saya tonton seturun dari Sholat Jum’at) bahwa Roy Suryo akan lapor ke Mabes Polri soal ini. Pasalnya, dalam video klip band Dewa ditampilkan “bendera” Merah Putih dengan gambar logo Dewa di tengah-tengah.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, ujar Roy Suryo, apa yang dilakukan Dhani dengan Dewa-nya itu merupakan pelecehan terhadap lambang Negara Indonesia.
Sekarang, mari kita baca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pada BAB I, UMUM, BENTUK DAN JENIS, Ketentuan Pasal 1 berbunyi : Bendera kebangsaan Sang Merah Putih, selanjutnya disebut Bendera Kebangsaan, berbentuk segi-empat panjang, yang lebarnya dua-pertiga daripada panjangnya; bagian atas berwarna merah, dan bagian bawah berwarna putih sedang kedua bagian itu sama lebarnya. roy_suryo

Kemudian dalam PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, Penjelasan Pasal 1 berbunyi: Pertimbangan ukuran ini ditetapkan 2 X 3, sesuai dengan pengumuman Komite Nasional tanggal 3 Oktober 1945 tersebut di atas.

Perlu diterangkan di sini bahwa yang dimaksud dengan merah oleh merah serah, yaitu merah jernih, jadi bukan merah nyala, merah tua, merah muda atau merah jambu.

Lalu pada BAB III, TATA TERTIB DALAM PENGGUNAAN, Pasal 21 ayat (4) berbunyi: Pada Bendera Kebangsaan tidak boleh ditaruh lencana, huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.

Pada BAB VIII, ATURAN HUKUMAN, Pasal 37 ayat (1) berbunyi : Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam hal ini pasal 21 ayat 4, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya limaratus rupiah.

Sementara ayat (2) berbunyi:  Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 dipandang sebagai pelanggaran.

Persoalannya adalah apakah yang dipakai Ahmad Dhani Dewa itu sesuai dengan ketentuan pasal 1 di atas, yaitu bisa disebut atau dikategorikan sebagai bendera kebangsaan. Maksudnya apakah berbentuk segi-empat panjang, yang lebarnya dua-pertiga daripada panjangnya; bagian atas berwarna merah, dan bagian bawah berwarna putih sedang kedua bagian itu sama lebarnya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan ini apa masih bisa dikategorikan sebagai bendera kebangsaan?

Lagi, apa warna merah yang dipakai Dhani itu merah serah, yaitu merah jernih apa bukan? Kalau ternyata merahnya nyala, merah tua, merah muda atau merah jambu, apa masih dianggap melecehkan.

Saya jadi ingat joke orang Madura soal bendera ini. Ketika seorang Madura ditanya oleh Pak Harmoko (yang mantan Menpen itu) apa bendera Indonesia? Jawabnya: Merah Putih sak cagake (Merah Putih beserta tiangnya). Lho, kok sak cagake? Soalnya kalau tak ada cagaknya itu gombal, pak………

Kalau toh ternyata Ahmad Dhani menurut ketentuan hukum ternyata melanggar pasal 21 ayat (4) di atas maka dia cuma dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya limaratus rupiah.

Catatan Tambahan:

Bendera nasional Indonesia adalah sebuah bendera berdesain sederhana dengan dua warna yang dibagi menjadi dua bagian secara mendatar (horizontal). Warnanya diambil dari warna Kerajaan Majapahit. Sebenarnya tidak hanya kerajaan Majapahit saja yang memakai bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Sebelum Majapahit, kerajaan Kediri telah memakai panji-panji merah putih.

Selain itu, bendera perang Sisingamangaraja IX dari tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya , bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII.[1]

Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang – pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran.[2]

Di jaman kerajaan Bugis Bone,Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka, bendera Merah Putih, adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone.Bendera Bone itu dikenal dengan nama Woromporang.[3]

Pada waktu perang Jawa (1825-1830 M) Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda.

Bendera yang dinamakan Sang Merah Putih ini pertama kali digunakan oleh para pelajar dan kaum nasionalis pada awal abad ke-20 di bawah kekuasaan Belanda. Setelah Perang Dunia II berakhir, Indonesia merdeka dan mulai menggunakan bendera ini sebagai bendera nasional.

Negara-negara lain yang juga pakai warna Merah Putih adalah : Bendera Monako, Bendera Kanton Solothum di Swiss, Bendera Salzburg, Austria, Bendera Vienna, Austria, Bendera Vorarlberg, Austria.

Upaya Menciptakan Rokok Yang Menyehatkan


Dalam imaji bangsa Indonesia tentang rokok kita (sudah lama) tersihir oleh peringatan yang dianjurkan oleh pemerintah (yang dipasang di setiap bungkus rokok, yaitu: MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN.

Sementara kita tidak tahu sinyalemen ini hasil penelitian di Indonesia atau di luar negeri.

Prof. Dr. Sutiman B. Sumitro, Guru Besar Biologi Molekul Sel (Universitas Brawijaya Malang dan Dekan Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang (BUKAN PEROKOK) menulis dalam kertas kerjanya yang disampaikan di Lokakarya tentang Rokok pada tanggal 24 Nopember di Grand Palace Hotel, Malang, antara lain:

Rasanya belum pernah terdengar ada studi tentang rokok Indonesia yang serius. Kebanyakan studi tentang rokok di Indonesia bersifat parsial, dan opini lebih banyak didasarkan pada hasil studi di luar negeri. Studi yang dimaksud adalah studi yang komprehensif tentang rokok Indonesia dan dampak merokok yang meliputi aspek kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi yang melibatkan responden dalam skala besar. Bila belum ada hal semacam ini rasanya perlu dilakukan agar diperoleh simpulan yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu dicatat bahwa rokok khas Indonesia barangkali berbeda dengan rokok asing yang sudah banyak diteliti. Memang budaya pengambilan keputusan atau simpulan pendapat atas dasar hasil penelitian ilmiah sangat minim di Indonesia. Banyak kasus simpulan pendapat, tidak hanya kasus rokok, cenderung (kita) mengikut opini tanpa kita sendiri secara mandiri melakukan upaya penyimpulan melalui penelitian ilmiah.

Di sisi lain kesadaran pabrik rokok untuk membangun institusi masih minim. Mustinya pabrik rokok memiliki informasi valid dampak setiap produknya di masyarakat. Penelitian untuk membuat rokok lebih “human friendly” perlu dilakukan. Bila perlu diusahakan membuat rokok yang menyehatkan. Hal semacam ini tidak tertutup kemungkinannya dengan perkembangan keilmuan saat ini. Konsep-konsep baru tentang Biologi Nano (nano technology) rasanya dapat digunakan, sekaligus membuat pabrik rokok mampu mengangkat Indonesia dalam pengembangan konsep dan ide-ide ilmiah baru.

QUOTE:

Hal positip rokok berfilter nano:

  • Abu rokok efektif sebagai obat sariawan, penghilang rasa sakit gigi dan penyembuh luka-luka baru atau lama di bagian kulit.
  • Filter nano bekas pakai efektif menghaluskan kulit muka dan mengurangi kerutan.

(Sumber: Kertas Kerja yang berjudul: Upaya Menyelesaikan Problema Rokok di Indonesia: Membuat sifat asap rokok kretek menjadi sehat tanpa merubah rasa (Sebuah Pendekatan Nano Biologi), Sutiman B. Sumitro et. al., Kelompok Peneliti Biologi Nano, Laboratorium Biologi Molekul dan Sel Universitas Brawijaya)

Kertas kerja bisa didownload di sini.

Politisasi Pengharaman Rokok


cigaretteBahwasanya saat ini produk tembakau di tanah air sudah hampir “dua abad” mengalami metamorfosa telah menjelma menjadi cluster Industri Hasil Tembakau (IHT) yang solid, 90% ditunjang sumber daya bahan baku lokal, yaitu industri tembakau dan cengkeh (usaha tani, perkebunan dan keterkaitannya). Seiring seabad hari Kebangkitan Nasional IHT bersama Pemerintah telah sepakat membuat rencana kerja sampai dengan Tahun 2020. Judulnya “Roadmap IHT 2020”.

Jelas roadmap ini adalah mahakarya yang berjiwa dan bersemangat nasional. Intisarinya berupa peta perjalanan secara integrasi, saling menghargai, menuntun pemerintah dan stakeholder industri ini untuk menentukan sikap dan arah rencana usaha ke depan dengan elegant.

Seharusnya kepada aktivis manapun yang anti tembakau, kiranya juga dapat menghargai adanya kesepakatan ini. Karena bila tuntutan mereka adalah murni “faktor kesehatan”, sebenarnya keberadaan IHT berikut hasil produksinya tidak menjadi masalah. Sebab di penghunjung roadmap tersebut, industri telah berkomitmen mengutamakan kesehatan. Semua memerlukan waktu dan proses.

Namun kenyataannya para aktivis lokal yang dipengaruhi asing dengan dalih kesehatan tidak henti-hentinya menekan industri ini dengan menyebar isu negatif. Membangun publik opini dengan memutarbalikkan fakta melalui banyak media – Berapa milyar rupiah untuk pasang iklan di beberapa koral nasional, dalam rangka Hari Kesehatan Tanggal 12 Nopember 2008?– Sumber pendanaan dalam jumlah besar dari luar negeri yang diterimanya mendorong gerakan mereka berbias dan semakin menyimpang dari esensi tujuannya. Dengan arogan – tidak beretika – hanya alasan asap rokok, menuntut Presidennya sendiri secara perdata ke pengadilan. Terkesan sekali gerakan mengadu-dombanya. Bukankah “penghirup” asap knalpot di sepanjang Jalan Sudirman, lebih berbahaya? Mana iklannya?

Sebenarnya target mereka hanya satu: agar industri ini sirna dari muka bumi Indonesia. Khususnya kretek. “Mengapa? Karena ekspor kretek kian meningkat.” Semakin jelas bias dibaca, manuver mereka mencerminkan adanya kepentingan terselubung dari “liberalosme global dan kapitalisme internasional” untuk memangkas penopang (kontributor) sendi-sendi ekonomi bangsa agar dapat melumpuhkan kekuatan sosial dan perekonomian Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Bukanlah kretek adalah Pundi-pundi Kekayaan Khasanah Induistri Bangsa? Mengapa bila masalahnya kesehatan tidak diselesaikan dengan kesehatan? Mengapa dibenturkan dengan ekonomi dan dibawa ke ranah agama?

Dan kemudian, kecuali MUI Jawa Timur, pun dengan tegas menyatakan bahwa rokok adalah haram! Padahal setahu saya hanya makruh saja.

[Bahan diambil dari Pokok-pokok Pikiran yang dikeluarkan oleh Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) di Jakarta tanggal 9 Nopember 2008. Pokok-pokok Pikiran ini hasil masukan, summary dari pengkajian Tim Industri Tembakau, IHT, Asosiasi Industri, FSP RTMM SPSI, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, Pemuda Tani HKTI, Lembaga Perekonomian Nahdlatil Ulama, para akademisi Universitas Negeri Jember].

Lengkapnya bisa klik di sini.

Black Box Adam Air: Soalnya Bukan Lagi Mana Yang Asli


Di tengah-tengah gelontoran berita soal Ryan Jagal dari Jombang, belakangan ini kontroversi soal rekaman saat-saat menjelang kejatuhan Adam Air mulai bredar di berbagai media massa. Setelah marak menjadi pembicaraan di berbagai forum dan blog, pada tanggal 1 Agustus 2008 Anteve menyiarkan rekaman tersebut di televisi. Demikian blog brodcasting management menulis.

Sementara itu, lanjutnya, awal munculnya rekaman ini ditengarai dari forum Kaskus.com oleh salah satu anggotanya dengan nick exc@libur. Kabarnya, exc@libur mendapat bantuan dari seseorang dengan nick Black Angel, yang sekali lagi kabarnya, bekerja sebagai ATC (Air Traffic Control) untuk melakukan transkripsi atas rekaman tersebut.

Yang perlu dipertanyakan, bagaimana rekaman black box yang tergolong sebuah temuan rahasia dalam proses penyelidikan sebuah kecelakaan pesawat terbang, bisa beredar luas di masyarakat.

Kompas menulis, bahwa Pemerintah dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi harus segera mengklarifikasi kebenaran isi dan beredarnya transkrip serta rekaman yang diduga sebagai suara percakapan pilot dan kopilot AdamAir, yang mengalami musibah di Selat Makassar, 1 Januari 2007.

Ketidakjelasan masalah ini akan semakin mencoreng penerbangan Indonesia di dunia internasional. ”Hasil rekaman kotak hitam pesawat sifatnya rahasia dan tak boleh dipublikasikan secara utuh. Rekaman kotak hitam diputar hanya untuk kepentingan investigasi. Ini sesuai dengan aturan penerbangan Anex 13. Dengan beredarnya isi rekaman kotak hitam, berarti Pemerintah Indonesia dan KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) tidak bisa menjaga kerahasiaan, dan ini menjadi persepsi negatif,” kata pengamat hukum penerbangan, Kamis Martono, Sabtu ( 2/8 ) di Jakarta.

Sementara itu, Kompas.com, pun akhirnya juga melansir rekaman versi KNKT.

Sebagai bahan perbandingan dengan rekaman yang beredar lewat internet, berikut adalah petikan percakapan pilot dan kopilot sesaat sebelum pesawat itu pecah menghantam laut.

Waktu percakapan dalam transkrip 06:56:55.2 Universal Time Coordinate (UTC) atau sekitar pukul 13.56 WIB.

Pilot (P) : Taruh di IRS attitude
Kopilot (K) : Oke Kep
P : Masukkan
P : Masih fail (gagal)
K : Fail
P : Ada fault. Pilih attitude
K : mengalihkan ke mode IRS
P : Attitude left
K : Left
P : Setelah ini heading set ya, masukin ya..

Suara autopilot mati 4 detik berikutnya.
Kemudian lanjutan transkrip yang diambil antara 06:47:10 UTC-06:50:21 UTC atau pukul 13.47 WIB-13.50 WIB. Dalam percakapan ini terungkap IRS tidak berfungsi.

P : Lihat QRH. Kalau IRS nomor 2 mati, lihat ada apa.
K : IRS
P : Navigasi, FMS (Flight Management System, komputer di cockpit yang berfungsi mengatur penerbangan dari pesawat tersebut), lihat FMS-nya.
K : IRS fault
P : Eleven four, itu nggak fault
K : Itu nggak fault
P : IRS-nya salah
K : Tapi faultnya harus dinyalakan Capt
P : Iya, itu nggak fault
K : Yes, on the ground flight
K : Yang satu ini on the ground
K : IRS fault eleven four
P : Itu nggak fault
K : No.. no.. no..

Ada kata-kata ‘flight’ yang terekam, namun tidak bisa diidentifikasi siapa yang mengucapkannya.

K : Yang left bagus
P : Ya, itulah kenapa
P : Bisakah kita mematikan salah satu IRS?
K : Sepertinya nggak perlu
P : Nggak ada apa-apa
P : Nggak ada apa-apa
K : Radial, two nine zero, yup

06:58:10.6 UTC atau sekitar pukul 13.58 WIB, suara peringatan bank angle berbunyi 4 kali.

P : Taruh NAV lagi, taruh NAV lagi
K : Yes
P : Taruh di NAV lagi, taruh NAV lagi

Ada suara peringatan altitude deviation

K : NAV
P : Jangan dibelokin! Ini heading kita
K : Hentikan! Hentikan! Hentikan! Hentikan! Hentikan! Hentikan!

Kemudian pukul 06:59:05 UTC atau pukul 13.59 WIB terdengar suara berdebam keras.

Soalnya sekarang, bukan lagi terletak pada prtanyaan mana yang asli dan mana yang tidak. Melainkan kenapa sampai beredar percakapan yang seharusnya belum boleh dikonsumsi untuk umum.

Peraturan penerbangan internasional Anex 13 Pasal 5 Butir 12D intinya menyebutkan bahwa rekaman suara kokpit tidak boleh dipublikasikan. Hasil rekaman itu hanya boleh dimasukkan dalam laporan akhir jika berkaitan dengan analisis kecelakaan.

Ini pertanda apa? Apa karena lambatnya kerja KNKT sehingga akhirnya rekaman yang membuat bulu kuduk menjadi merinding? Atau karena ada kesimpulan bahwa kecelakaan itu lantaran faktor human error dan bukan karena pesawatnya yang rusak? Atau sebagai selingan berita soal Ryan yang mendominasi media massa?

Kapan Ya Koruptor Bisa Dihukum Mati?


Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Sementara menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb: 1) perbuatan melawan hukum; 2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: 1) memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); 2) penggelapan dalam jabatan; 3) pemerasan dalam jabatan; 4) ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); 5) menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

  1. Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
  2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.
  3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
  4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
  5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
  6. Lemahnya ketertiban hukum.
  7. Lemahnya profesi hukum.
  8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
  9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
  10. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
  11. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau “sumbangan kampanye”. *)

Jadi menurut saya, memang sebaiknya para koruptor memang layak dihukum mati.

Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa :

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Tapi saya kurang yakin, kalau para koruptor itu bisa dihukum mati. Kalau toh kena vonis bersalah, paling banyak kena vonis sekian tahun saja. Jangankan hukuman mati. Kena hukuman seumur hidup saja belum pernah terjadi.

Hukuman mati baru bisa berfungsi manakala pembuktiannya adalah pembuktian terbalik (pernah dilontarkan oleh Gus Dur, saat menjadi Presiden – namun kurang mnedapat tanggapan). Dengan kata lain, setiap orang yang ditengarai melakukan tidak pidana korupsi, harus bisa membuktikan dari mana saja uang atau hartanya itu berasal. Bila mereka tak bisa menjelaskan bahwa uang harta itu diperoleh dengan legal, maka hukuman mati ini bisa diterapkan. Begitu….

Catatan tambahan:

KOMPAS, Senin, 21 Juli 2008 menulis berita dengan judul : Pemerintah dari Aceh sampai Papua Terjerat: Perlu Strategi Progresif untuk Perangi Korupsi Isinya antara lain:

Korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyejahteraan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah.

Maraknya korupsi di sejumlah daerah terungkap dari penelusuran data dan pemberitaan yang dilakukan Kompas. Sepanjang tahun 2008 saja, sejumlah kepala daerah dan pejabat di daerah berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana, bahkan dipenjara, terbelit korupsi dengan beragam kasus. Mereka pasti tidak bisa optimal melayani rakyat.