Setahun Rp 1,9 M untuk Biaya Pidato Presiden SBY



Menteri Sekertaris Negara (Mensegneg) Sudi Silalahi mengatakan anggaran penyusunan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran itu termasuk biaya percetakan dan pelatihan pembuatan pidato.

Mensegneg, dalam rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR Jakarta, Senin (11/10), menjelaskan, anggaran Rp 1,9 miliar terdiri dari tiga komponen: anggaran penyusunan naskah pidato, anggaran percetakan naskah pidato serta anggaran pendidikan dan pelatihan pidato.

Mensegneg mengatakan, proses pembuatan naskah pidato Presiden menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah. Tapi, tambah dia, Presiden mengambil porsi anggaran terkecil, yaitu Rp 170 juta.

“Anggaran itu direncanakan sebagai honorarium sekretariat dalam satu tahun, untuk pengumpulan dan pengolahan data,” ujar Mensesneg.

Sudi menuturkan, anggaran terbesar digunakan buat biaya percetakan. Pidato Presiden dicetak halus dengan biaya hingga Rp 1,134 miliar. Biaya percetakan sebesar itu direncanakan dengan asumsi tiga kali pidato kenegaraan pada Agustus 2011, pidato kenegaraan di DPR, pidato RAPBN, dan pidato pembangunan di DPR.

Sekneg, lanjut Sudi, juga menganggarkan khusus untuk pelatihan menyusun pidato SBY. Pidato Presiden harus dibuat sempurna, sehingga membutuhkan banyak tenaga ahli.

sumber: Anggaran Pidato SBY Rp 1.9 Miliar, Metronews

Advertisements

Soal Rekaman Ari Muladi Itu…


Ternyata tidak ada!

Polri mengaku hanya memiliki data berupa call data record atau CDR terkait hubungan dan kontak antara Deputi Penindakan KPK Ade Raharja dan Ary Muladi.

Wakil Kepala Divisi Humas Polri Kombes Untung Yoga Ana mengatakan, ada perbedaan persepsi mengenai makna “rekaman” yang dimaksud oleh pihak Polri. Menurut Untung, yang dimaksud rekaman adalah CDR.

“Soal rekaman ini ada perbedaan persepsi antara yang dimaksud pejabat Polri dan apa yang dimaksud pihak lain,” kata Untung Yoga di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/8/2010).

Menurut Untung, yang dimaksud Polri mengenai bukti “rekaman” antara Ade Raharja dan Ary Muladi itu tak lain adalah CDR. “Rekaman yang dimaksud ya CDR itu,” imbuhnya. (Akhirnya, Polri Akui Tak Punya Rekaman)

OK, CDR. Lalu mana CDR-nya?

Jangankan Rekaman, CDR Pun Tak Ada…, begitu judul berita kompas.com Kamis kemarin (19/08/2010).

Polri kembali menebar janji-janji tanpa bukti. Setelah gagal membuktikan pernyataan mereka soal kepemilikan rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Raharja dan Ary Muladi, polisi pun tak bisa membuktikan keberadaan daftar telepon (call data record/CDR).

Entah karena tak memilikinya atau sengaja tak mau menyerahkan, hingga tuntutan terhadap terdakwa Anggodo Widjojo dibacakan, CDR yang sebelumnya dijanjikan Polri itu tak juga sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Senin (16/8/2010), Ketua majelis hakim Tjokorda Rae Suamba baru saja membuka sidang ketika kuasa hukum Anggodo, OC Kaligis, menanyakan soal CDR Ade-Ary itu.

”Sampai sekarang tidak ada. Majelis pun tak bisa menerima barang bukti di luar persidangan,” kata Tjokorda. Dia lalu menanyakan perihal CDR itu kepada ketua jaksa penuntut umum Suwarji.

Namun, Suwarji pun mengaku belum menerimanya. Jangankan rekaman atau CDR, surat dari pengadilan saja tak ditanggapi Polri sama sekali. ”Sampai sekarang tidak ada jawaban sampai ke kami,” kata Suwarji….

Kenapa Polri sebagai penegak hukum tertinggi negeri ini mengabaikan perintah pengadilan? Jangan-jangan rekaman atau bahkan CDR itu memang tak ada. Apakah Kapolri dan Jaksa Agung telah melakukan kebohongan kepada publik?

Gawat, Rp 1.000.000 Akan Disanering Menjadi Rp 1.000


Pernahkah Anda membayangkan untuk menerima gaji sebesar Rp 1.500 per bulan? Ya, jika saat ini gaji Anda sebesar Rp 1,5 juta, kemungkinan besar hal tersebut akan terjadi kira-kira lima tahun mendatang. Pasalnya, pihak Bank Indonesia (BI) tengah melakukan pembahasan internal untuk dapat melakukan redenominasi.  Pertanyaan menohok ini say abaca di harian SURYA tadi pagi.

Redenominasi, lanjut SURYA, adalah pengurangan nilai pecahan tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Kasarnya, angka nol dalam sebuah pecahan uang akan dikurangi, dan jika dikurangi tiga angka nol maka Rp 1.000.000 akan menjadi Rp 1.000.

Menurut Darmin, pihaknya akan menyampaikan hasil final pembahasan internal kepada pemerintah pada tahun 2010. “Belum bisa diputuskan sekarang, berapa angka nol yang dikurangi – apakah tiga atau empat – namun hasil pembahasan diusahakan disampaikan ke pemerintah tahun 2010 ini,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Jatim, M Pujiono Santoso, berpendapat bahwa denominasi atau sanering rupiah kurang tepat jika diterapkan. “Kalau denominasi di tahun 1965, zaman Presiden Soekarno, itu kan karena faktor darurat. Inflasi tembus 600 persen, wajar dilakukan denominasi. Lha kalau sekarang? Inflasi pun masih sangat terkendali,” cetusnya, Minggu (1/8).

Lamat-lamat saya ingat jaman rezimnya Bung Karno dulu. Waktu itu (tahun 1965) rupiah menderita keterpurukan yang sangat (inflasi mencapai 650%). Indeks biaya mencapai angka 438. Index harga beras mencapai 824, tekstil 717, dan harga Rupiah anjlok tinggal 1/75 (seper tujuh puluh lima) dari angka Rp 160/US$ menjadi Rp 120,000 /US$. (Sanering Uang Kertas, Lho Kok Masih Ada…?)