Putusan Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”, Majelis Etik MK Diminta Usut


Hakim Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pemohon peninjauan ulang undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi di JakartaJAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Namun, putusan tersebut menuai pro dan kontra karena sejumlah pihak menilai MK terlambat membacakan putusan.

Pengacara dan pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK untuk membawanya ke Majelis Etik MK. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh klarifikasi alasan keterlambatan sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Agar Dewan Etik (MK) bisa mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab di balik keterlambatan putusan tersebut,” kata Refly seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (26/1/2014).

Menurut Refly, sangat mungkin pemilu serentak dilakukan pada 2014 jika putusan MK dibacakan pada 27 Maret 2013, bukan 23 Januari 2014. Sebelumnya, mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengaku bahwa rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil putusan pada Maret 2013 atau sebelum Mahfud pensiun sebagai hakim konstitusi.

Refly menduga putusan baru dibacakan agar pemilu serentak tidak bisa dilakukan pada tahun 2014, tetapi pada 2019. Hal tersebut tentu menuai kecurigaan mengenai terjadinya jual beli untuk kepentingan pihak tertentu sebelum diputuskan MK.

“Dugaan saya, keputusan ini dalam tanda petik perlu dijual yah karena, dengan pemilu serentak itu, presidential threshold (PT) itu ditiadakan. Menurut saya, tidak ada halangan apa pun untuk hapus PT pada Pemilu 2014. Menurut saya, tak penting lagi mempertahankan PT di dalam sistem presidensial Indonesia karena logikanya sama sekali tidak ada,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, maka pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.

Dengan keputusan MK itu, syarat pengusungan capres-cawapres pada Pilpres 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tak cukup, maka parpol mesti berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.

sumber : kompas.com, Putusan Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”, Majelis Etik MK Diminta Usut

Mahfud dan Akil Ikut Buat Putusan Uji Materi UU Pilpres


”MK saya kira tidak akan berani memutuskan pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu ini. Dia akan mengalami tekanan psikologis dan politis karena kalau pemilu tidak sukses, MK bisa menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan,” kata Zainal.

Image

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/1/2014) sore ini, akan membacakan putusan uji materi tentang Undang-Undang Pemilu Presiden terkait pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Menurut hakim konstitusi Harjono, putusan yang akan dibacakan tersebut diambil oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.

Hal itu berarti Akil Mochtar yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tertangkap tangan dalam dugaan kasus suap sengketa pemilu kepala daerah juga ikut memutus perkara 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Pilpres yang diajukan Effendi Gazali tersebut.

Meski demikian, Harjono menjamin putusan yang akan dikeluarkan hari ini murni didasarkan pada pertimbangan yuridis dan tak terjebak pada kepentingan-kepentingan politis.

Lima hakim konstitusi lainnya yang akan memutus adalah Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman.

Sementara itu, hakim konstitusi Arief Hidayat (sekarang Wakil Ketua MK) dan Patrialis Akbar, yang masuk belakangan, tidak turut serta dalam pengambilan putusan.

Hingga berita ini diturunkan, bagaimana sesungguhnya sikap para hakim konstitusi belum diketahui secara pasti. Harjono hanya mengatakan, ”Kami sudah mempertimbangkan secara matang, maksimal, dan juga secara detail.”

UUD tak larang terpisah

Bagaimana sesungguhnya perdebatan yang terjadi dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 terkait Bab VIIB Pasal 22E tentang Pemilu? Hasil penelusuran Kompas, ternyata hal itu tergambar dengan jelas dalam notula Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan (ST) Majelis Permusyawaratan Rakyat 2001.

Dalam rapat tersebut, Patrialis Akbar yang kini menjadi salah seorang hakim MK bahkan pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tidak melarang pemilu presiden dilaksanakan bersama-sama atau terpisah dengan pemilihan umum legislatif.

”Berkenaan dengan pemilihan umum, sebetulnya dalam konsep pemilihan umum ini kita juga belum membatasi apakah pemilihan umum kita ini nanti pada saatnya bersama-sama pemilihan umum wakil-wakil rakyat dengan pemilihan umum presiden itu tergantung situasi, tetapi yang paling penting cantolannya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar ini bahwa semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, ini juga kita belum saklek dan di sini tidak ada larangan kalau dikerjakan bersama-sama atau terpisah pemilihan umum itu yang berkenaan dengan general election atau presidential election tadi. Saya kira demikian,” ucap Patrialis yang saat itu menjadi anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR 2000-2001 dari Fraksi Reformasi.

Pernyataan Patrialis itu tercatat dalam buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Patrialis saat pembahasan mengenai pemilu bergulir kembali di ST MPR. Perdebatan muncul diawali dari pertanyaan anggota FKKI, Tjetje Hidayat, yang mempersoalkan masuknya pemilu presiden sebagai bagian dari pemilu.

Menanggapi pertanyaan Tjetje itu, Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf sempat menyampaikan, ”Memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu presiden nanti dalam pemilihan disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian paket presiden dan wakil presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak.”

Meski demikian, saat itu,Tjetje tetap berpendapat tidak ada kaitan antara general election dan presidential election. Dia berpendapat, seharusnya pemilu presiden dirumuskan dalam bab terpisah.

Setelah terjadi polemik itulah Patrialis menyampaikan pandangannya tersebut.

Slamet, saat dihubungi kemarin, juga membenarkan pernyataannya itu. ”Catatan komprehensif Perubahan UUD 1945 menggambarkan dengan jelas perdebatan saat itu,” ujarnya. Slamet berharap MK dapat membuat keputusan yang tepat.

Tidak akan berani

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, memprediksi bahwa MK tidak akan berani mengeluarkan putusan yang akan membuat perubahan drastis atas pengajuan uji materi sejumlah ketentuan pemilu presiden.

”MK saya kira tidak akan berani memutuskan pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu ini. Dia akan mengalami tekanan psikologis dan politis karena kalau pemilu tidak sukses, MK bisa menjadi kambing hitam dan bulan-bulanan,” kata Zainal.

Menurut Zainal, dalam perspektif hukum, desain konstitusi memang tidak mempersoalkan apakah pemilihan dilakukan bertahap pemilu legislatif dahulu dilanjutkan dengan pilpres atau keduanya dilakukan serentak.

Analis politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, juga mengingatkan MK agar tidak membuat putusan yang dipaksakan. Masyarakat pun sudah telanjur tersosialisasi bahwa pemilu legislatif dilaksanakan 9 April dan pemilu presiden 9 Juli. Belum lagi soal tahapan pemilu yang telanjur disiapkan dengan skenario dua pemilu terpisah.

”Jika pemilu serentak dipaksakan pada 2014, bisa memicu guncangan politik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang BM Wibowo meyakini MK mengabulkan gugatan yang juga diajukan oleh Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra meski menyadari posisi MK yang dilematis dalam memutuskan gugatan UU Pilpres ini.

”Jika MK tidak menerima gugatan ini, sangat aneh. Pasti terjadi gugatan berikutnya karena ada kekacauan,” kata Wibowo. (ana/why/iam/A04/sut)

sumber : kompas.com, Mahfud dan Akil Ikut Buat Putusan Uji Materi UU Pilpres

Effendi Gazali: Pilpres yang Dilaksanakan Setelah Pemilu Bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945


Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Metrotvnews.coMahkamah Konstitusim, Jakarta: Pakar hukum tata negera, Yusril Ihza Mahendra, mengaku uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukannya sedikit berbeda dengan yang dulu dilontarkan Effendi Ghazali ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril belum bisa berkomentar banyak jika nantinya permohonan Effendi yang diterima. MK menjadwalkan pembacaan putusan permohonan Effendi atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak pada Kamis (23/1) besok. Sementara uji materi pertama pemohon Yusril baru dilakukan tadi siang.

“Kita enggak tau seperti apa, dan tidak semua permohonan saya dengan permohonan sebelumnya sama. Dia (Effendi) enggak menguji tentang pendaftaran calon,” kata Yusril usai menjalani sidang di gedung MK, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (21/1).

Ia menjelaskan, ada beberapa pasal sama dan ada pula yang tak sama. Apabila gugatan sebelumnya dikabulkan sama substansinya, ia tidak perlu mengujikannya lagi.

“Nanti kita liat lah seperti apa permohonannya, kalau permohonannya dia dikabulkan sih, kalau sudah cukup saya enggak perlu nguji lagi, tapi kalau sekiranya tidak sama seperti apa yang disampaikan atau permohonannya ditolak, saya pun akan membuat dengan argumen saya sendiri,” ucap dia.

Perlu diketahui, Effendi pun menggugat beberapa pasal UU Pilpres, yakni Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Sementara Yusril mengajukan uji materi pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat 1, Pasal 6a ayat 2, Pasal 7C, Pasal 22E ayat 1 2 dan 3 UUD 1945.

Editor: Willy Haryono

sumber: metronews, Uji Materi Pilpres Yusril Beda dengan Effendi

Kata Penyidik Polri: Tato Milik Luna Sama Persis …


Misteri tato lumba-lumba terjawab sudah. Salah seorang penyidik dari Mabes Polri menyebutkan bahwa Luna Maya masih memiliki tato di bagian pinggul kirinya, sama persis dengan perempuan yang ada dalam video porno yang menghebohkan itu.

“(Tato) Lumba-lumbanya masih ada,” ujar sumber di kepolisian saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Jumat (2/7).

Dengan adanya bukti otentik itu, pihak penyidik sudah tidak membutuhkan lagi pengakuan Luna. “Nggak usah ngaku, kita kan bisa simpulkan itu benar atau enggak,” tekannya.

Meski begitu, menurut penyidik itu, baik Luna Maya maupun Cut Tari justru hanya menjadi korban. “Keduanya mungkin hanya sebagai korban,” ujarnya. Cut Tari dan Luna Maya sepertinya akan lolos dari jerat hukum terkait dugaan keterlibatan dalam pembuatan video mesum bersama vokalis Nazriel Irham alias Ariel. Penyidik itu memberi indikasi soal itu.

Sumber : Tato Masih Ada Tapi Luna Lolos

Ariel Sudah Pakai Baju Oranye?


Setelah dinyatakan resmi jadi tahanan, seperti dikabarkan Harian Jawa Pos, kekasih Luna Maya itu lantas mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tapi, sorenya Marwoto bilang bahwa dia sudah tidak memakai baju itu lagi. ”Tadi saya lihat dia pakai baju yang beda. Tidak oranye lagi,” ujarnya.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus peredaran video porno, hingga saat ini pria bernama lengkap Nazril Irham, 28, itu belum juga membuat pengakuan yang menyatakan bahwa dirinya adalah sosok dalam video yang dimainkannya dengan Luna Maya dan Cut Tary itu.

Memang umumnya demikian. Analoginya nggak ada yang namanya maling mengaku dirinya maling. Aatau orang yang korupsi mengaku dirinya koruptor. Itu memang tugas kepolisian untuk mencari bukti-buktinya. Asas hukumnya: selama belum divonis hakim, Ariel bisa saja mengelak – Asas Praduga Tak Bersalah.

gambar dicomot dari sini. Mirip apa nggak dengan Ariel?

Ariel Ditetapkan sebagai Tersangka


Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Nazriel Irham alias Ariel sebagai tersangka terkait beredarnya tiga video porno yang diduga diperankannya dengan dua perempuan mirip Luna Maya dan Cut Tari.

“Ariel sudah tersangka,” ucap Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi ketika dihubungi, Selasa (22/6/2010). Penetapan tersangka itu menegaskan bahwa diyakini ketiganya memerankan video porno itu.

Menurut Ito, pihaknya menjerat Ariel dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. “Pokoknya pornografinya dulu,” ucap dia.

sumber : Ariel Tersangka, Kompas.com.

Ada Bangsat dan Maling di Gedung DPR?


Beberapa waktu yang lalu ada teriakan : BANGSAT yang berasal dari mulut Ruhut Sitompul (anggotra DPR yang terhormat) yang ditujukan kepada Gayus Lumbuun (juga anggota DPR).

Tadi siang seorang aktivis dari Kapak meneriakkan Boediono, “Maling.”

Menurut Vivanews, kerusuhan terjadi saat mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono memberi kesaksian di hadapan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century di Gedung DPR.

Pantauan VIVAnews di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 Januari 2010, Boediono sedang memberikan keterangan tentang status uang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

“Saya tidak tahu uang LPS itu uang negara atau bukan,” kata Boediono. Tiba-tiba dari atas balkon, pria botak dan berperawakan agak gemuk itu tiba-tiba berteriak, “Boediono maling, Boediono maling.”

Oh, alamak. Pertanda apa ini?