Keputusan MK: Terobosan Baru dalam Kasus Pilkada Jatim


  • MK: The ‘Real’ Guardian Constitution of Indonesia (Kasus Pilkada Jatim)

khofifah-gus-ipul1Menjelang pembacaan putusan sidang sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengirim pesan kepada Cagub Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Cawagub pasangan Cagub Soekarwo. Isi pesan itu mencoba meredam kedua tokoh tersebut terkait proses sidang MK, terutama terkait keputusan yang akan diumumkan pada Selasa (2/12) besok.

“Saya sudah mengirim pesan ke Saiful dan Khofifah. Karena banyak orang yang mengira Mahfud ini teman Saiful dan Khofifah,” kata Mahfud dalam press gathering di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (30/11).

Berikut isi pesan Mahfud seperti yang ia bacakan kemarin:
Pak Ipul dan Mbak Khofifah, maaf sejak menjelang Pilkada Jatim putaran II saya sengaja menutup HP dari kontak Mbak Khofifah dan Pak Ipul. Maksudnya bukan untuk memutus silaturahim. Namun, agar saya bisa memosisikan diri secara tepat, dalam kasus (Pilkada Jatim) yang sejak awal diprediksi masuk MK.

Saya masih memegang teguh komitmen yang saya tegaskan ke kita-kita waktu sama-sama di PKB. Yakni akan menegakkan hukum dan keadilan. Saya banyak dihubungi oleh pendukung Mbak Khofifah dan Pak Ipul. Mereka saya dengarkan, tapi selalu saya jawab bahwa saya akan memberi keadilan berdasar bukti dan fakta di persidangan.

Anda berdua adalah harapan masa depan. Yang dibanggakan warga NU. Tentu mendukung sikap saya untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa dipengaruhi pertemanan. Sehingga anda pun siap dan tak kecewa, pada apapun yang diputuskan MK….. (Ketua MK Redam Khofifah-Gus Ipul, Kirim SMS Jelang Pengumuman MK Surya Online).

Siang tadi, pukul 10.00 WIB., saya nonton pembacaan putusan Sidang MK soal Pilkada Jatim di JTV. Mengamati pertimbangan yang dibcakan secara bergantian oleh para Hakim Konstitusi, akhirnya MK memutuskan (tertuang dalam putusan perkara 41/PHPU.D-VI/2008, yang bisa juga dibaca di sini) untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di kabupaten Bangkalan dan Sampang serta penghitungan ulang di Pamekasan.

Pemungutan suara dilakukan paling lambat 60 hari setelah putusan dan penghitungan ulang paling lambat 30 hari setelah putusan.

MK juga memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk benar-benar mengawasi pemilihan ulang dan penghitungan suara ulang di tiga kabupaten terebut agar tercipta pemilu yang jujur dan adil. MK menilai, secara materil telah terjadi pelanggaran ketentuan ipilkada yang berpengaruh terhadap perolehan suara.

Majelis Hakim diketuai oleh Mahfud MD, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Mukti Fajar dan Akil Mochtar.

Pemungutan suara ulang di Bangkalan diputuskan karena MK menilai telah terjadi kecurangan sebelum, selama dan setelah pemungutan suara yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. Sedangkan untuk Kabupaten Sampang, pemungutan suara ulang dilakukan karena terjadi kecurangan antara lain pencoblosan suara sendiri oleh petugas di TPS atas surat suara yang sengaja tidak dibagikan.

Sedangkan penghitungan suara di Pamekasan harus dilakukan karena penghitungan suara di wilayah itu tidak dilakukan sesuai aturan, yaitu penghitungan di tingkat desa, bukan di tingkat TPS. (MK: Coblosan Ulang di Sampang dan Bangkalan – SURYA live.com)

Alhamdulillah, akhirnya MK melakukan suatu terobosan hukum yang patut diacungi jempol. Tak terjebak untuk sekedar sebagai penghitung ulang suara pilkada – yang menjadi pokok perkara.

Advertisements

Kapan Ya Koruptor Bisa Dihukum Mati?


Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Sementara menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb: 1) perbuatan melawan hukum; 2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: 1) memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); 2) penggelapan dalam jabatan; 3) pemerasan dalam jabatan; 4) ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); 5) menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

  1. Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
  2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.
  3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
  4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
  5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
  6. Lemahnya ketertiban hukum.
  7. Lemahnya profesi hukum.
  8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
  9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
  10. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
  11. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau “sumbangan kampanye”. *)

Jadi menurut saya, memang sebaiknya para koruptor memang layak dihukum mati.

Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa :

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Tapi saya kurang yakin, kalau para koruptor itu bisa dihukum mati. Kalau toh kena vonis bersalah, paling banyak kena vonis sekian tahun saja. Jangankan hukuman mati. Kena hukuman seumur hidup saja belum pernah terjadi.

Hukuman mati baru bisa berfungsi manakala pembuktiannya adalah pembuktian terbalik (pernah dilontarkan oleh Gus Dur, saat menjadi Presiden – namun kurang mnedapat tanggapan). Dengan kata lain, setiap orang yang ditengarai melakukan tidak pidana korupsi, harus bisa membuktikan dari mana saja uang atau hartanya itu berasal. Bila mereka tak bisa menjelaskan bahwa uang harta itu diperoleh dengan legal, maka hukuman mati ini bisa diterapkan. Begitu….

Catatan tambahan:

KOMPAS, Senin, 21 Juli 2008 menulis berita dengan judul : Pemerintah dari Aceh sampai Papua Terjerat: Perlu Strategi Progresif untuk Perangi Korupsi Isinya antara lain:

Korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyejahteraan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah.

Maraknya korupsi di sejumlah daerah terungkap dari penelusuran data dan pemberitaan yang dilakukan Kompas. Sepanjang tahun 2008 saja, sejumlah kepala daerah dan pejabat di daerah berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana, bahkan dipenjara, terbelit korupsi dengan beragam kasus. Mereka pasti tidak bisa optimal melayani rakyat.

Buruk Muka, DPR Dibelah


Mestinya yang duduk sebagai wakil rakyat adalah orang-orang yang (selain cerdas) juga bermoral mulia. Namun kenyataan yang mengemuka, justru sebaliknya. Setelah gedung DPR diperiksa KPK karena adanya dugaan korupsi, lalu (mengulang kisah Yahya yang berakting porno) maka Max Moein pun tak kalah asyik dengan rangkulannya.

Kalau sudah begini, lalu apa yang bisa diharapkan?

Memikirkan BBM naik? BLT yang banyak bikin pusing? Dsb. Dsb.

Apalagi sang pakar Roy Suryo (yang ahli kalau soal syur-syur begini) juga bilang itu foto asli sang anggota DPR, meski sang cewek sudah mengalami rekayasa wajah.

Soal kenapa muncul sekarang itu gambar, memang ini trik menjelang Pemilu 2009. Lawan politik saling adu data buruk lawan. Dengan harapan mereka dapat meraup untung.

Bagi saya, yang nyebarkan maupun yang disebarkan sama buruknya. Dan tak layak jadi wakil rakyat.

Selama kita tak bisa memilih anggota DPR secara langsung, tetap saja kasus ini bakan terulang dan terulang lagi. Karena kita, ibaratnya, memilih kucing, eh…. anggota DPR dalam karung, eh… dalam saku partai.

Daulat Rakyat: Kini Saatnya


Keponakan saya (kelas 5 SD) tanya kepada saya: “Besar mana Lurah sama Camat?”

“Besar Camat kalau dia gendut dan Lurahnya kurus…….”

“Bukan itu…..” sergah keponakan saya agak sewot.

“Di atas Lurah ada Camat. Di atasnya ada Bupati/Walikota. Di atasnya ada Gubernur. Di atasnya ada Presiden. Di atasnya ada MPR. Di atasnya ada Rakyat………..”

“Di atas Rakyat?” potong keponakan saya.

“Allah. Ini posisi yang paling puncak……” demikian saya mengakhiri pembicaraan itu, karena suara adzam Isya’ sudah mulai berkumandang.

Turun dari Masjid, saat tiba di rumah, saya lantas teringat hasil Pilkada di Jabar dan Sumut. Di sana, terbuktikan bahwa daulat rakyat sudah mulai menampakkan hasilnya.

Di atas kertas, Heryawan-Dede harus kalah karena hanya diusung 28 kursi di DPRD I Jabar, dari PKS (21) dan PAN (7). Lawannya, Danny-Iwan, didukung 45 kursi: Golkar (28), Demokrat (9), PBB (1), dan PKB (7). Adapun Agum-Nu’man diusung 34 kursi, dari PDI-P (21) dan PPP (13).

Apalagi Danny-Iwan ”dibantu” Presiden Yudhoyono (5/4) dengan pengucuran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Jawa Barat senilai total Rp 792 miliar.

Kenyataannya, PNPM pun tak mampu mendongkrak suara Danny-Iwan, uang dan dukungan Presiden bukan segalanya dalam Pilkada Jabar.

Rusia baru sudah lahir. Dmitry Medvedev (43) terpilih sebagai presiden baru. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) sedang menanti Barack Hussein Obama Jr (46) sebagai presiden baru AS. Medvedev dan Obama adalah penanda terbaik lahirnya generasi baru kepemimpinan nasional di Rusia dan AS, berarti juga generasi baru kepemimpinan global. Publik di Rusia dan AS membutuhkan alternatif perubahan radikal dan baru terhadap kualitas kepemimpinan dan pengalaman. Obama menyahutnya, ”Our time for change has come!”…………

Rusia dan AS meninggalkan politik status quo dan melakukan regenerasi kepemimpinan nasional, bahkan Al Gore (mantan wapres Bill Clinton) menyingkir secara elegan.

Tampaknya bola salju kemenangan kaum muda akan terus bergulir dalam pilkada di seluruh Indonesia pada 2008 ini, seperti di Jateng, Jatim, Riau, Lampung, Sumsel, dan sejumlah kabupaten/kota. Puncak bola salju ini adalah perebutan kepemimpinan nasional pada 2009 mendatang (dan telak mengalahkan) politisi ”sepuh”, melalui jalur parpol menengah/kecil maupun jalur perseorangan (bila dikabulkan rencana judicial review oleh Mahkamah Konstitusi atas UU No 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), seperti Susilo Bambang Yudhoyono (58), Jusuf Kalla (65), BJ Habibie (71), Megawati Soekarnoputri (60), Abdurrahman Wahid (67), Amien Rais (63), Akbar Tandjung (62), Wiranto (60), Sutiyoso (63), Sultan Hamengku Buwono X (61), dan segenerasinya.

Kaum muda di Indonesia adalah pembuat sejarah. Karena itu, regenerasi kepemimpinan nasional seperti banjir sejarah yang tak bisa dibendung. Siapa pun yang mencoba menahan akan tenggelam menjadi pecundang. Kaum muda dan golput meneriakkan keyakinan Heraclitus, yang selalu digaungkan Bung Karno, ”tuan- tuan segalanya pasti berubah, Panta Rei.” [Bom Waktu Kaum Muda dan Golput, M Fadjroel Rachman, KOMPAS, Jumat, 18 April 2008 | 00:38 WIB]