Harga BBM Yang Jatuh Bangun


imagesDalam Berita-Utama Harian Surya ditulis bahwa Pom Bensin Rugi Mendadak Rp 67 M akibat penurunan Harga BBM. Tentu kerugian yang lumayan besar.

Namun, saat BBM naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 dulu, tak pernah ada yang menghitung berapa Milyar keuntungan yang ditangguk para Pengelola Pom Bensin itu.

Dan yang pasti, walau BBM telah nyata-nyata turun, harga sembako tetap bertengger dengan jumawanya. Dan, yakin, tak akan mau turun.

Dan bila nanti BBM naik lagi, yakin bin pasti itu sembako akan mendahuluinya.

Oh, Indonesia……..

SBY dan 3 Kali Sial


Jadwal saya, Senin, 13 Oktober 2008 jadi berantakan. Apa karena kedatangan pak SBY untuk meresmikan Rumah Pintar di Yonkes 2 Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang atau kebetulan saja, wallahu alam. Niat saya mengisi bensin, ketika mau masuk ke SPBU di Bedali, Lawang, terpaksa saya urungkan. Karena di sana terjadi antrian yang luar biasa. Saya coba ke SPBU yang lain. Pas di SPBU Singosari, saya lihat sepi. Syukur alhamdulillah. Tapi, sial. Ternyata di sana ada tulisan: Bensin HABIS.

Saya coba cari SPBU lain. Ternyata setali 3 uang. Akhirnya saya antri di SPBU Ksatrian. Sambil menunggu, sambil menyetel MP3 di HP, saya ambil gambar. Hasilnya:

Setelah hampir satu jam, akhirnya penuh juga motor saya.

Lalu perjalanan saya lanjutkan ke bank BCA Kayutangan, untuk mencairkan cheque. Sial yang kedua pun saya alami. Jaringan Online BCA ternyata lumpuh. (Sekali lagi) apa karena kehadiran pak SBY? Wallahu alam.

Perlu waktu 3 jam untuk mencairkan itu cheque.

Dan sorenya, sial kali yang ketiga, sejak dari depan Pengadilan Negeri Malang hingga ke rumah saya, di Lawang, jalannya motor saya menjadi secepat siput. Bolak-balik tekan rem (waduh, ini jelas pemborosan bensin). Apa ini karena dampak dari kehadiran pak SBY, (dua kali lagi) wallahu alam.

Saya tiba di rumah saat Magrib hampir habis. Syukurlah saya masih ada kesempatan untuk sholat.

Dan sampai malam ini, antrian di SPBU ternyata masih banyak dijumpai di mana-mana.

FPI vs NU: Siapa yang Menang?


FPI ormas Islam. NU (baca: warganya) pun orang Islam.

Kenapa mesti bersebrangan.

Manakala hati nurani sudah mati,

maka hanya nafsu yang bersimaharaja.

Sayangnya, kedua-duanya kalah.

K A L A H B E S A R !!!!!!!!

Pemenangnya adalah setan belang……….

Ini yang harus kita perangi bersama.

Mari kita basmi

BASMI, BASMI DAN BASMI

Hidup kenaikan BBM

yang melenggang dengan aman

Sejenak Melupakan Efek Domino BBM


Sabtu depan euro2008 bakal digelar. Ada 16 team Sepakbola yang akan berlaga, yang terbagi dalam 4 grup. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Teams

Tapi (kata KOMPAS) jangan kaget jika hingga pekan ini, seminggu sebelum Piala Eropa 2008—biasa disingkat Euro 2008—bergulir, belum terasa gereget sepak bola di Austria dan Swiss, dua tuan rumah turnamen empat tahunan antarnegara Eropa itu. Dua negara ini menyiapkan turnamen sepak bola dengan sentuhan berbeda, kental dengan warna budaya.

Di Vienna, ibu kota Austria yang menjadi salah satu dari delapan kota penyelenggara Piala Eropa 2008, lukisan karya Gustav Klimt ( 1862-1918 ) lebih menonjol dalam bentuk baliho daripada poster pemain sepak bola. Obrolan seputar sepak bola juga jarang terdengar di kalangan warga kota itu.

Begitulah gambaran Vienna, seperti dilukiskan Reuters dalam beritanya, Rabu (28/5). ”Kami bukan negeri sepak bola. Kami negeri olahraga musim dingin,” kata Dariusz Hoefer (47), pemilik toko di pusat kota Vienna.

Austria dan Swiss, dua negara di kawasan Pegunungan Alpen, boleh jadi menjadi tuan rumah pada saat yang kurang tepat. Dua negara itu pernah hebat di sepak bola tahun 1950-an—di Piala Dunia 1954 Austria peringkat ketiga dan Swiss lolos perempat final— tetapi kini prestasi itu meredup.

Ini berbeda dengan saat Jerman tuan rumah Piala Dunia, dua tahun lalu. Dengan situasi itu, Austria dan Swiss sadar betul sulit menyaingi Jerman dalam hal gebyar sepak bola. Akan tetapi, bukan berarti Piala Eropa 2008 akan kalah gaung. Dua negara itu mengangkat kelebihan yang mereka miliki, terutama dalam segi warisan budaya.

Bagi kita bangsa Indonesia, ada baiknya untuk sejenak melupakan riuh rendah soal kenaikan harga BBM dan efek dominonya. Mari kita larutkan diri dalam lautan sepakbola, yang kata KOMPAS sebagai: Euro 2008, Pesta Bola Rasa Budaya.

BLT = Bikin Lonjakan Temperamen


Kemarin Wapres juga mengatakan kepada Kompas dana bantuan langsung tunai (BLT) adalah hak bagi masyarakat miskin. Hak itu, kata Wapres, bisa diterima atau ditolak oleh yang bersangkutan.

”Tapi, bila ada orang lain yang menghalangi atau melarang orang miskin itu untuk menerima BLT adalah suatu pelanggaran konstitusi,” tegas Wapres.

Menurut Wapres, pemberian dana BLT adalah kewajiban pemerintah untuk menjalankan perintah konstitusi. ”Menurut konstitusi, orang miskin harus disantuni. Bila pemerintah melakukan itu, tidak bisa dilarang,” ujarnya.

Memang, Pasal 34 UUD 1945 mengatakan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Tapi soalnya adalah, apakah akibat kenaikan harga BBM dan ‘hanya’ dengan BLT, maka fakir miskin dan anak terlantar menjadi terkurangi? Apa bukan malah menambah jumlahnya?

Yang pasti, keberadaan BLT, bikin susah semua pihak. Diberitakan oleh KOMPAS bahwa: Seumur kariernya di PT Pos Indonesia, baru kali ini Salastri Sugiharti merasa jantungnya hampir copot. Selasa (27/5) pagi itu, Salastri selaku Koordinator Lapangan Bantuan Langsung Tunai Kantor Pos Pejompongan, Jakarta Pusat, dimaki-maki oleh seorang pria penerima BLT. Selain diancam akan diadukan ke polisi, laki-laki itu juga mengeluarkan kata-kata kotor.

Bagi warga yang beruntung menerima BLT, lanjut KOMPAS, seperti Kusnadiyanto (57), bantuan dari pemerintah itu tidak serta-merta meringankan beban hidup mereka. Menurut Kusnadiyanto, uang sebesar Rp 300.000—bantuan pemerintah selama tiga bulan—itu akan digunakan sebagai tambahan modal berjualan nasi di belakang Hotel Shangri-La.

”Sebenarnya kalau boleh milih, lebih baik enggak terima BLT, tapi harga BBM enggak naik deh. Soalnya sekarang kenaikan ongkos transportasi dan harga bahan pokok tinggi banget,” katanya.

Tak heran bila banyak Pak Lurah atau Kepala Desa berteriak menolaknya. Bukannya mau menghalangi atau melarang orang miskin itu untuk menerima BLT. Soalnya mereka pasti banyak terkena getahnya ketimbang makan nangkanya.

Teman saya, gara-gara mengurus BLT (tahun 2005) terpaksa harus mengundurkan diri dari Ketua RT, karena hampir setiap hari ia kedatangan warganya yang protes karena tidak menerima BLT. Katanya, ia telah mendata 50 orang, ternyata yang turun hanya untuk 12 orang.


Kutukan itu Bernama Minyak Bumi


Nampaknya tambang minyak yang berada di bumi Nusantara ini tak lebih dari sebuah kutukan belaka. Betapa tidak, Seperti kata MT Zen, Guru Besar Emeritus ITB, menulis di KOMPAS bahwa : Dahulu, di zaman Orde Baru, saya masih ingat sekali bahwa setiap kali ada berita tentang turunnya harga minyak di pasaran dunia, Pemerintah Indonesia sudah berkeluh kesah. Pada waktu itu cadangan terbukti Indonesia tercatat 12 miliar barrel.

Kini, pada masa Reformasi ini, lebih khusus lagi selama kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, pemerintah juga berteriak, berkeluh kesah, dan panik apabila harga minyak meningkat di pasaran dunia.

Harga minyak turun berteriak, harga minyak naik lebih berteriak lagi dan panik. Jadi, apa gunanya kita punya minyak, sedangkan Indonesia sejak awal sudah menjadi anggota OPEC? Alangkah tidak masuk akalnya keadaan ini? Sangat kontroversial. Minyak itu tak lain adalah kutukan.

Cadangan tak tersentuh

Hingga kini Indonesia secara resmi disebut masih mempunyai cadangan minyak sebesar 9 miliar barrel. Memang betul, jika dibandingkan dengan cadangan minyak negara-negara Timur Tengah, 9 miliar barrel itu tidak ada artinya. Namun, jelas-jelas Indonesia masih punya minyak. Selain cadangan lama, cadangan blok Cepu belum juga dapat dimanfaatkan. Belum lagi cadangan minyak yang luar biasa besar di lepas pantai barat Aceh.

Perlu diketahui bahwa pada pertengahan tahun 1970-an Indonesia memproduksi 1,5 juta barrel per hari. Yang sangat mencolok dalam industri minyak Indonesia adalah tik ada kemajuan dalam pengembangan teknologi perminyakan Indonesia sama sekali.

Norwegia pada awal-awal tahun 1980-an mempunyai cadangan minyak yang hampir sama dengan Indonesia. Perbedaannya adalah mereka tidak punya sejarah pengembangan industri minyak seperti Indonesia yang sudah mengembangkan industri perminyakan sejak zaman Hindia Belanda, jadi jauh sebelum Perang Dunia ke-2. Lagi pula semua ladang minyak Norwegia terdapat di lepas pantai di Laut Atlantik Utara. Lingkungannya sangat ganas; angin kencang, arus sangat deras, dan suhu sangat rendah; ombak selalu tinggi.

Teknologi lepas pantai, khusus mengenai perminyakan, mereka ambil alih dari Amerika Serikat hanya dalam waktu 10 tahun. Sesudah 10 tahun tidak ada lagi ahli-ahli Amerika yang bekerja di Norwegia.

Saya berkesempatan bekerja di anjungan lepas pantai Norwegia dan mengunjungi semua anjungan lepas pantai Norwegia itu. Tak seorang ahli Amerika pun yang saya jumpai di sana sekalipun modalnya adalah modal Amerika, terkecuali satu; seorang Indonesia keturunan Tionghoa dari Semarang yang merupakan orang pertama yang menyambut saya begitu terjun dari helikopter dan berpegang pada jala pengaman di landasan. Dia berkata sambil tiarap berpegangan tali jala, ”Saya dari Semarang, Pak.” Dia seorang insinyur di Mobil yang sengaja diterbangkan dari kantor besarnya di daratan Amerika untuk menyambut saya di dek anjungan lepas pantai bernama Stadfyord A di Atlantik Utara.

Di sanalah, dan di anjungan- anjungan lain, saya diceritakan bahwa mereka tidak membutuhkan teknologi dari Amerika lagi. Mereka sudah dapat mandiri dan dalam beberapa hal sudah dapat mengembangkan teknologi baru, terutama dalam pemasangan pipa-pipa gas dan pipa-pipa minyak di dasar lautan. Teknologi kelautan dan teknologi bawah air mereka kuasai betul dan sejak dulu orang-orang Norwegia terkenal sebagai bangsa yang sangat ulet dan pemberani. Mereka keturunan orang Viking.

Ada satu hal yang sangat menarik. Menteri perminyakan Norwegia secara pribadi pernah mengatakan kepada saya bahwa Norwegia dengan menerapkan teknologi enhanced recovery dari Amerika berhasil memperbesar cadangan minyak Norwegia dengan tiga kali lipat tanpa menyentuh kawasan-kawasan baru. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan.

Norwegia pernah menawarkan teknologi tersebut kepada Indonesia, tetapi mereka minta konsesi minyak tersendiri dengan persyaratan umum yang sama dengan perusahaan lain. Ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Namun, kita masih terlalu terlena dengan ”kemudahan-kemudahan” yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Pejabat Pertamina tidak mau mendengarkannya. Gro Halem Brundtland, mantan perdana menteri, menceritakan hal yang sama kepada saya.

Contoh lain, lihat Petronas. Lomba Formula 1 di Sirkuit Sepang disponsori oleh Petronas. Petronas itu belajar perminyakan dari Pertamina, tetapi kini jauh lebih kaya dibanding Pertamina. Gedung kembarnya menjulang di Kuala Lumpur. Ironisnya, banyak sekali pemuda/insinyur Indonesia yang bekerja di Petronas.

Kenapa banyak sekali warga Indonesia dapat bekerja dengan baik dan berprestasi di luar negeri, tetapi begitu masuk kembali ke sistem Indonesia tidak dapat berbuat banyak?

Jika kita boleh ”mengutip” Hamlet, dia bekata, ”There is something rotten, not in the Kingdom of Denmark, but here, in the Republic of Indonesia.”

Lengah-terlena

Salah satu kelemahan Indonesia dan kesalahan bangsa kita adalah mempunyai sifat complacency (perkataan ini tidak ada dalam Bahasa Indonesia, cari saja di kamus Indonesia mana pun), sikap semacam lengah-terlena, lupa meningkatkan terus kewaspadaan dan pencapaian sehingga mudah disusul dan dilampaui orang lain.

Lihat perbulutangkisan (contoh Taufik Hidayat). Lihat persepakbolaan Indonesia dan PSSI sekarang. Ketuanya saja meringkuk di bui tetap ngotot tak mau diganti sekalipun sudah ditegur oleh FIFA.

Apa artinya itu semua? Kita, orang Indonesia tidak lagi tahu etika, tidak lagi punya harga diri, dan tidak lagi tahu malu. Titik.

Ketidakmampuan Pertamina mengembangkan teknologi perminyakan merupakan salah satu contoh yang sangat baik tentang bagaimana salah urus suatu industri. Minyak dan gas di Blok Cepu dan Natuna disedot perusahaan-perusahaan asing, sementara negara nyaris tak memperoleh apa pun. Dalam hal ini, Pertamina bukan satu-satunya. Perhatikan benar-benar semua perusahaan BUMN Indonesia yang lain. Komentar lain tidak ada.

Semoga ini menjadi refleksi kita semua. Khususnya para petinggi negara ini, yang notabene ‘abdi negara’ demi kesejahteraan (bukan kesengsaraan) bangsa Indonesia.

APBN untuk Rakyat atau untuk Birokrat dan Wakil Rakyat?


DI negeri ini para pemilik mobil adalah kaum beruntung. Bayangkan, tercatat tak sampai 8 juta mobil pribadi berseliweran di negara berpenduduk 230 juta ini. Walhasil, karena cukup banyak keluarga yang memiliki lebih dari satu mobil, cukup aman untuk menduga bahwa pemilik kendaraan roda empat ini adalah kelompok sepuluh persen rakyat Indonesia terkaya. Mereka berada di ujung atas tingkat kesejahteraan.

Di ujung yang lain hidup sekitar 20 juta keluarga termiskin bangsa ini dengan pendapatan di bawah US$ 2 sehari. Mereka jelas masuk kelompok fakir miskin, yang menurut konstitusi harus dientaskan dari kepapaannya oleh pemerintah.

Tapi apa yang selama ini dilakukan pemerintah?

Gara-gara kenaikan harga minyak dunia yang gila-gilaan belakangan ini, sebagian besar dana pengeluaran pemerintah ternyata dipakai untuk mensubsidi bahan bakar minyak, yang tahun ini diperkirakan mencapai 132 triliun. Ini berarti lebih dari empat kali lipat belanja untuk Departemen Pendidikan, lembaga pemerintah yang anggarannya paling besar.

Lantas siapa saja penikmat subsidi ini? Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan 70 persen dari jumlah itu dinikmati para pemilik mobil. Untuk setiap kendaraan beroda empat, pemerintah memberikan subsidi rata-rata sejuta rupiah sebulan. Artinya, keluarga kaya yang memiliki empat mobil akan menerima derma pemerintah Rp 4 juta sebulan. Bandingkanlah nasib kalangan beruntung itu dengan keluarga termiskin di negeri ini, yang hanya menerima bantuan Rp 100 ribu sebulan, itu pun diterima tiga bulan sekali. (MBM Tempo Online, Cabut Subsidi Mobil Pribadi).

Jika pemerintah menyatakan bahwa subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh rakyat kaya, pemerintah keliru. Subsidi BBM adalah ibarat oli dalam mesin pertumbuhan ekonomi, terutama untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jika pemerintah tidak mampu memberi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lain, mencabut subsidi BBM ibarat mengambil napas hidup lebih dari 100 juta rakyat Indonesia.

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 48 juta unit dan sebagian besar bergantung pada BBM. Begitu juga dampak bagi nelayan, yang 60 persen biaya produksinya berasal dari BBM. Jumlah nelayan di Indonesia mencapai 3,4 juta orang (Statistik Perikanan 2004). Jika dihitung dengan jumlah orang yang bergantung pada jenis usaha ini (UMKM dan nelayan, asumsi 3 orang per unit), ada sekitar 150 juta manusia yang menggantungkan nafkah hidupnya pada subsidi BBM secara langsung. Ibarat manusia yang telah sesak napas akibat kenaikan bahan pangan dunia yang tinggi, kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin tersengal-sengal.

Berkaitan dengan defisit APBN yang dialami oleh pemerintah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah keberadaan anggaran yang cukup bagi pemerintah dapat membuat pemerintah cukup efisien dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah cukup dengan BLT yang nilai dan cakupannya tidak seberapa dan hanya berlaku tidak sampai setahun? Atau dengan anggaran kesehatan di APBN yang persentasenya masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lain? Atau amanat anggaran pendidikan di dalam konstitusi yang mencapai 20 persen yang cuma utopis? Itu baru alokasi, belum tingkat efisiensi anggaran yang benar-benar sampai ke rakyat.

Lamban dan korup

Sekadar untuk mengingat kembali tahun 2005, ketika pemerintah baru menaikkan harga BBM sebanyak dua kali (128 persen), tidak lama setelah itu (2006) DPR mengajukan kenaikan gaji yang tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 40-60 persen. Dari take home pay sebesar Rp 25 juta menjadi Rp 35 juta-Rp 40 juta, sementara untuk pimpinan DPR mencapai Rp 60 juta-Rp 70 juta. Total penambahan gaji anggota DPR ketika itu mencapai Rp 200 miliar. Kenaikan gaji tersebut tentu saja sangat melukai nurani keadilan rakyat. Namun, program tersebut jalan terus, dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi fungsi DPR. Kenyataannya, setelah beberapa anggota DPR ditangkap oleh KPK, DPR terbukti masih tidak efisien dan tidak mampu menunjukkan kepedulian kepada rakyat.

Begitu juga dengan lembaga eksekutif. Kenaikan gaji PNS yang mencapai 20 persen (di beberapa direktorat Departemen Keuangan kenaikan mencapai hampir 400 persen, lihat situs depkeu.go.id) apakah dapat mengefisienkan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik sehingga ujung-ujungnya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi? Kenyataan menunjukkan bahwa mesin birokrasi yang diberi subsidi dana pajak dari rakyat (APBN) masih merupakan mesin yang terlalu gemuk, lamban, dan korup.

Hal ini terbukti dari tingkat kebocoran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang disebut oleh KPK mencapai 30 persen. Anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah di dalam APBN mencapai Rp 600 triliun, dan jika kebocoran dapat disetop, penghematan dapat mencapai Rp 150 triliun (sumber hukumonline.com, 1/11/2007). Nilai itu hampir setara dengan subsidi BBM yang diberikan pemerintah untuk rakyat.

Begitu juga efisiensi dalam penegakan hukum. Dana koruptor BLBI yang mencapai ratusan triliun rupiah bisa raib begitu saja. (KOMPAS, APBN untuk Siapa?)

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana lagi………..

Menurut TEMPO, sebenarnya nasi sebenarnya belum jadi bubur. Kenaikan harga minyak dunia masih terus meroket dan anggaran pemerintah hanya aman untuk sementara. Majalah ini berharap, waktu jeda yang tersedia setelah kenaikan harga bahan bakar minyak dimanfaatkan sebaik mungkin. Pilihan kebijakan tentang harga minyak tak boleh lagi semata-mata demi menyelamatkan neraca anggaran pemerintah, tapi harus bertumpu pada sisi keadilan belanja uang negara. Itu sebabnya persiapan mencabut subsidi bahan bakar minyak bagi para pemilik kendaraan bermotor pribadi harus dilakukan dan diterapkan pada waktu yang tepat.