Menyebar Buku Gratis


Dalam Halaman Humaniora, KOMPAS ( 24/06/2008 ) – Buku Murah Disebar – ditulis bahwa Pemerintah daerah didorong menyebarluaskan dan memanfaatkan buku pelajaran digital. Pemerintah daerah dapat memperbanyak buku yang telah dibeli hak ciptanya itu dengan mengunduh di http://bse.depdiknas.go.id, www.depdiknas.go.id, www.pusbuk.or.id, dan www.sibi.or.id.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan hal itu dalam sosialisasi kebijakan perbukuan nasional kepada sekitar 500 pejabat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta, Senin (23/6).

Menurut menteri, 49 judul buku yang bisa diunduh di internet itu hak ciptanya sudah dibeli pemerintah. Karena itu, masyarakat boleh mengunduh dan menggandakannya secara cuma-cuma sepanjang tidak untuk kepentingan komersial. Sedangkan penerbit atau pihak lain yang tertarik memperdagangkannya mesti mengikuti harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah.

Peran pemerintah daerah

Menurut Mendiknas, untuk mengatasi permasalahan sulitnya buku pelajaran, pemerintah daerah dapat menggandakan buku itu. Pemerintah daerah tidak perlu mengambil untung sehingga harga buku hanya sebesar biaya percetakan.

Menteri juga berharap pemerintah daerah mendorong agar toko buku semakin bermunculan sehingga buku tidak hanya murah, tetapi juga mudah didapat.

Pembelian hak cipta buku dan pembuatan buku digital dimulai pada tahun 2007 dan telah terdapat 49 judul buku yang dapat dinikmati masyarakat. Pada tahun 2008 ini, pemerintah berencana membeli sekitar 200 judul buku dengan harga hak cipta per buku Rp 100 juta hingga Rp 175 juta. Harga eceran tertinggi untuk buku yang telah dibeli hak ciptanya itu bervariasi, yaitu Rp 4.000 sampai dengan Rp 20.000.

Semoga berita bagus ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Tanpa ada penyelewengan, penyalahgunaan, dan sebagainya.

Mari kita cerdaskan anak cucu kita, generasi penerus bangsa.

[ Gambar diambil dari sini ]

Info Penting Bagi Penulis Buku Teks Tahun 2008


Dalam rangka memenuhi ketersediaan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan, BSNP dan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dalam tahun anggaran 2008 akan menyelenggarakan Penilaian Buku Teks Pelajaran untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Penilaian akan dilaksanakan dalam dua periode. Pada periode I akan dinilai 16 buku teks pelajaran, yakni: Bahasa Indonesia (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK), Matematika (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK), IPA (SD/MI, SMP/MTs), IPS (SD/MI, SMP/MTs), Pendidikan Kewarganegaraan (SD/MI), Bahasa Inggris (SMP/MTs, SMA/MA, SMK). Pada Periode II akan dinilai 5 buku teks pelajaran, yakni: Pendidikan Seni Musik (SD/MI, SMP/MTs), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (SD/MI, SMP/MTs), Teknologi, Informasi dan Komunikasi (SMP/MTs). Penulis dan/atau penerbit yang berminat mengajukan bukunya untuk dinilai kelayakannya, dapat mendaftarkan buku teks pelajarannya ke Pusat Perbukuan Depdiknas ( http://www.pusbuk.or.id ). Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran dapat dilihat dalam: Instrumen Penilaian Kegrafikaan, dan Instrumen Penilaian Kelayakan Isi dan Bahasa.

Bang Ali: Demi Jakarta


Tak bisa ibukota dibiarkan terus menjadi muara orang-orang yang butuh poekerjaan dan memerlukan sesuap nasi. Demikian sikap Bang Ali (panggilan akrab Ali Sadikin) setelah dilantik menjadi Gubernur DKI pada tahun 1966.

Ketika itu wajah Jakarta sama sekali tidak mencerminkan penampilan sebagai ibukota Negara yang modern. Ini bisa dipahami, karena pada saat itu suasana politik di Indonesia tidak mendukung untuk itu. Akhirnya beliau berinisiatif membentuk Badan Kerja Sama Antar Kotapraja Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) pada bulan Mei 1967.

Kemudian, terinspirasi dari dari negeri Belanda, ada Badan Persatuan Para Penguasa dan Industriawan (yang bertujuan untuk bisa membangun) yang bernama Kamer van Koophandel en Industrie, maka dibentuklah *KADIN JAYA* pada tahun 1967. Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia merupakan cerminan dari kepribadian bangsa. Dalam membangun Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan, merupakan tugas yang berat bagi seorang gubernur dalam menjalankan tugasnya.

Akibat kocek pemerintah pusat yang memang minim, maka Bang Ali memberanikan untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 yang memungkinkan Pemda untuk memungut pajak atas izin perjudian. Kalau Gubernur lain tidak berani, maka Bang Ali berani mengambil resiko. Tanpa minta persetujuan Presiden, DPRD maka dilegalkanlah Lotere Totalisator, Lotto sampai Hwa-hwe. Dananya dimasukkan dalam APBD, dalam kelompok penerimaan khusus. Lantas dipergunakan untuk biaya pembangunan di segala bidang. Pendidikan, sosial, sampai pembinaan mental dan kerokhanian.

Untuk menampung para seniman, maka di atas areal bekas Kebon Binatang seluas sekitar 8 hektar didirikanlah Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) yang dikenal dengan TIM (Taman ismail Marzuki) pada bulan November 1968. Juga dientuk pula Dewan Kesenian jakarta (DKJ). Selain itu, dengan meniru Pasar Gambir, Jaarbeurs (Surabaya), Jaarmarkt (Surabaya), Hamburg Fair, Leizpig Fair, diadakanlah Jakarta Fair, yang kemudian diubah menjadi Pekan Raya Jakarta.

Tidak hanya itu, beliau juga Ikut mendirikan Lembaga bantuan Hukum (LBH) pada tahun 1970. Lembaga yang kemdian juga pernah memperkarakan dirinya dalam kapasitas sebagai Gubernur.

Kata Mochtar Lubis, dalam pengantar buku yang berjudul: Bang Ali: Demi Jakarta (1966-177), Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan V, 1993, : Buku ini seandainya saya menjabat presiden Republik Indonesia, akan sya jadikan buku wajib bagi semua siswa pendidikan untuk menjadi pegawai negeri, jadi bacaan wajib bagi semua anggota birokrasi pemerintahan, dari berbagai pegawai rendah hingga ke tingkat direktur jenderal, menteri dan malahan seorang presiden dan wakil presiden sendiri.

[ Untuk mengenang Bang Ali yang telah berpulang, saya review kembali tentang tulisan yang pernah saya tulis di sini ]

Naskah yang Lolos BSNP Bernilai Sampai Rp 175.000.000


buku-wikipedia.jpgSabtu, 16 Februari 2008, KOMPAS memberitakan: Guna memudahkan akses pemilikan buku pelajaran bagi siswa SD – SLTA, pemerintah menantang para guru untuk mengajukan naskah buku teks pelajaran. Naskah yang dinyatakan lolos Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan dibeli Depdiknas Rp 100.juta – Rp 175 juta.

Berita ini tentu saja sangat menggembirakan. Bagi orang tua siswa tentu saja akan sangat diuntungkan. Betapa tidak, kalau selama ini mereka sering dipusingkan setiap menjelang tahun ajaran baru, maka dengan adanya program ini niscaya akan meringankan beban mereka.

Bagi guru, ini merupakan peluang yang sangat bagus. Paling tidak bagi yang memang mempunyai kemampuan dalam hal tulis menulis, akan menambah gairah para guru untuk menyalurkan bakatnya. Bukan tidak mungkin akan menyemarakan dunia pendidikan kita.

Lebih lanjut ditulis di rubrik Humaniora itu, “Pembelian hak cipta buku teks tersebut meliputi hak utuk mengumumkan dan memperbanyak melalui media, antara lain wujud cetak, fotokopi, elektronik, dan optik selama 15 tahun yang berlaku di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dapat mengurangi harga buku menjadi 1/3 dari harga eceran yang berlaku saat ini.” ujar Sugijanto, Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas, Jum’at (15/2) di Makasar.

Program tersebut kali ini menginjak tahun kedua setelah tahun 2007 Pusat Perbukuan beli 27 judul buku untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Buku-buku tersebut meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA.

Menurut Sugijanto, tahun ini akan dibeli sebanyak 21 judul buku mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan, serta Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

Sebelum dibeli, buku akan diteliti kelayakan oleh BSNP. Penilaian dijadwalkan 2 periode, yakni 13 – 16 Mei 2008 dan 23 – 26 September 2008.

Setelah hak cipta dibeli, materi akan dimasukkan disket, cakram, dan dalam format buku elektronik (ebook) di internet. Naskah dapat diakses, diunduh, atau dicetak dengan gratis karena sudah menjadi milik negara, sepanjang tidak untuk kepentingan komersial.

Ketersediaan buku pelajaran merupakan salah satu dari sembilan masalah strategis yang ditekankan Mendiknas Bambang Sudibyo.