Buang Sampah Sembarangan, Dendanya Rp 100.000


Warga Kota Malang, Jawa Timur, kini harus lebih berhati-hati dalam membuang sampah. Sebab, membuang sampah rumah tangga dan industri tanpa memilahnya terlebih dahulu antara sampah basah dan kering bakal dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu.

Hal itu dinyatakan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Wasto, Rabu (11/9/2010). Menurut Wasto, meski belum memiliki tong sampah yang sudah terpilah, bukan berarti warga tidak bisa melakukan pemilahan.

“Pemilahan sampah kering dan basah bisa dilakukan dengan cara memisahkannya dalam kantong plastik. Ini kewajiban melekat bagi pembuang sampah, ada atau tidak, harus dipilah,” kata Wasto.

sumber : Buang Sampah Tanpa Dipilah Denda Rp 100 Ribu, SURYA online, Rabu, 10/11/10

Advertisements

Sanksi Denda 20 – 100 % Bagi Wajib Pajak yang Tak Punya NPWP


Pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 20 persen hingga 100 persen dari tarif normal kepada wajib pajak penerima penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada 2009. Keterangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, penerapan tarif pemotongan/pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP merupakan salah satu ketentuan baru yang diatur dalam UU tentang PPh yang akan mulai berlaku 1 Januari 2009.

“Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kesadaran masyarakat agar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan pemberlakuan disinsentif bagi WP yang tidak memiliki NPWP,” kata Menkeu, di Gedung DPR Jakarta, Rabu (3/9).

Ia menjelaskan, penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh berdasar RUU tentang PPh yang sudah disetujui pengesahannya oleh DPR dalam rapat paripurna Selasa. “Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20 persen lebih tinggi dari tarif normal,” kata Menkeu.

Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100 persen lebih tinggi dari tarif normal. Kemudian, bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemungutan 100 persen lebih tinggi dari tarif normal.

Hal baru dari perubahan UU PPh yang terkait dengan NPWP adalah bagi WP yang telah memiliki NPWP maka dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri mulai 2009.

UU PPh baru juga mengatur penurunan tarif PPh baik untuk WP orang pribadi maupun WP badan. Bagi WP orang pribadi tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35 persen menjadi 30 persen dan menyederhanakan tarif dari lima lapis menjadi empat lapis.

Sementara, untuk WP badan, pemerintah menyederhanakan tarif dari semula tiga lapisan (yaitu 10 persen, 15 persen, dan 30 persen), menjadi tarif tunggal yaitu 28 persen pada 2009 dan 25 persen pada 2010. Terkait dengan sanksi denda bagi yang tidak memiliki NPWP, pemerintah selama 2008 melaksanakan kebijakan hapus sanksi pajak atau sunset policy. (Surya Onkline)