MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak


“Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,”
Image

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan putusan MK ini baru akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) digelar secara bersamaan. Demikian hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali.

“Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Ketua MK Hamdan Zoelva, Kamis (23/1) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. “Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.”

Dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, MK mempertimbangkan tiga hal pokok, yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Menurut MK, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. MK berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

“Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” papar Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi.

Begitupula jika ditilik berdasarkan original intent dan penafsiran sistematik. Fadlil mengungkapkan, apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif. “Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Fadlil, dari sudut pandang original intent penyusun perubahan UUD 1945, telah memiliki gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Legislatif. MK menilai, hal ini telah pula sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

“Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis,” tulis MK dalam putusan setebal 92 halaman.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, menurut Fadlil, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

“Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat,” imbuhnya.

Pemilu 2014 Tetap Sah

Di samping itu, MK juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap pelaksanaan Pemilu 2014. Karena menurut MK, jika putusan ini dilaksanakan pada tahun ini, maka dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nantinya justru bertentangan dengan UUD 1945.

“Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif,” papar Fadlil.

MK berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan. “Menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.”

Seharusnya Ditolak

Dalam putusan ini Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Pada intinya, menurut Maria, seharusnya permohonan pemohon dalam perkara ini ditolak oleh MK. Sebab, pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka (openend legal policy) pembentuk undang-undang.

“Terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya,” tutupnya. (Dodi/mh)

sumber: Mahkamah Konstitusi, MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak

Effendi Gazali: Pilpres yang Dilaksanakan Setelah Pemilu Bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945


Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Metrotvnews.coMahkamah Konstitusim, Jakarta: Pakar hukum tata negera, Yusril Ihza Mahendra, mengaku uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukannya sedikit berbeda dengan yang dulu dilontarkan Effendi Ghazali ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril belum bisa berkomentar banyak jika nantinya permohonan Effendi yang diterima. MK menjadwalkan pembacaan putusan permohonan Effendi atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak pada Kamis (23/1) besok. Sementara uji materi pertama pemohon Yusril baru dilakukan tadi siang.

“Kita enggak tau seperti apa, dan tidak semua permohonan saya dengan permohonan sebelumnya sama. Dia (Effendi) enggak menguji tentang pendaftaran calon,” kata Yusril usai menjalani sidang di gedung MK, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (21/1).

Ia menjelaskan, ada beberapa pasal sama dan ada pula yang tak sama. Apabila gugatan sebelumnya dikabulkan sama substansinya, ia tidak perlu mengujikannya lagi.

“Nanti kita liat lah seperti apa permohonannya, kalau permohonannya dia dikabulkan sih, kalau sudah cukup saya enggak perlu nguji lagi, tapi kalau sekiranya tidak sama seperti apa yang disampaikan atau permohonannya ditolak, saya pun akan membuat dengan argumen saya sendiri,” ucap dia.

Perlu diketahui, Effendi pun menggugat beberapa pasal UU Pilpres, yakni Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Sementara Yusril mengajukan uji materi pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat 1, Pasal 6a ayat 2, Pasal 7C, Pasal 22E ayat 1 2 dan 3 UUD 1945.

Editor: Willy Haryono

sumber: metronews, Uji Materi Pilpres Yusril Beda dengan Effendi

Infotainment Harus Lulus Sensor? Basi Dong!


DPR, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers akhirnya menyepakati perubahan status infotainment menjadi tayangan nonfaktual. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktual berarti berdasarkan kenyataan atau mengandung kebenaran.

Dengan demikian, infotainment tidak dapat lagi dikategorikan ke dalam tayangan faktual seperti pengertian tersebut. Perubahan status infotainment itu diputuskan dalam rapat antara Komisi I DPR (bidang informasi dan penyiaran) dengan KPI dan Dewan Pers di Gedung DPR RI, Rabu sore.

Pertimbangan dan alasan di balik perubahan status itu adalah karena program siaran infotainment, reality show, dan sejenisnya, dinilai banyak melanggar norma agama, norma sosial, etika moral, bahkan kode etik jurnalistik dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

Infotainment banyak digemari oleh pemirsanya, karena beritanya selalu baru, fresh dan segar. Namun karena harus melalui Lembaga Sensor jadinya tak segar lagi alias basi……..

Sumber : VIVAnews

Kaos Kakiku Kuotuor Suekalui!


Saya mempunyai kaos kaki dua pasang. Keduanya warna gelap. Satu coklat satu biru Krem. Keduanya sudah berumur 6 bulan. Yang warna krem sudah nampak kotor. Sangat kotor. Walau dirinso, yang katanya bisa mencuci sendiri, tetap saja kotornya nggak bisa hilang. Itu dakinya sudah teramat sangat lengket. Akhirnya, karena dibuang sayang, akhirnya saya buat gombal.

Saya, sebagai warga negara Indonesia, mempunyai wakil yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ini, dari hari ke hari, yang nampak adalah ‘kotoran’-nya saja. Kian hari kian banyak. Semakin diteliti, semakin banyak itu ‘kotoran’ bermunculan. Haruskah mereka lantas dibuang (baca: dibubarkan) saja. Saya pikir janganlah. Bagaimanapun mereka adalah wakil kita. Lalu?

Pada Pemilu 2009 nanti mudah-mudahan kita bisa memilih yang lebih baik.

DPR “Disuapi” Sejak 1970?


Praktik Bank Indonesia memberikan uang tanpa tanda bukti dan untuk berbagai urusan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah berlangsung lama. Bahkan, praktik pemberian uang bantuan itu disebut-sebut berlangsung sejak tahun 1970. Dana itu diberikan karena DPR menentukan ”hidup” BI.

Kesaksian itu dipaparkan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (20/8). Selain memeriksa Rusli, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gusrizal ini juga menghadirkan saksi Jonathan serta anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, Hamka Yandhu, Ali As’ad, Amru Al Mutasyim, dan Anthony Zeidra Abidin.

Hakim Hendra Yospin (H) bertanya, kenapa memberikan uang Rp 31,5 miliar pada tahun 2003 kepada anggota DPR tanpa tanda terima, Rusli (R) menjawab, itu adalah sebuah kelaziman. Jika BI memberikan ”bantuan” kepada DPR selalu tanpa tanda terima. (kompas)

Setelah 38 tahun baru terungkap. Tak bisa dibayangkan berapa tirlyun bila dana itu jumlahkan. Indonesia memang kaya raya. Sayangnya, kita, sebagai rakyat tidak pernah bisa menikmatinya……

Bulyan Royan: Hukum Pancung Untuk Koruptor!


Orang dihormati orang adalah dari kata-katanya. Dan apa yang kita katakan, dulu, kini maupun yang akan datang, selalu berkaitan. Sedikit atau banyak pasti akan berdampak pada perilaku kita.

Pada tahun 2005, Bulyan pernah bersuara keras kepada anggota Dewan yang terlibat korupsi calo anggaran. Ketika itu, ia mengusulkan hukum pancung bagi legislator yang terlibat. Mungkin pada waktu itu beliau ini masih TK (seperti kata Gus Dur). Tak bisa membedakan mana uang Rp 1.000 mana Rp 20.000. Soalnya warnanya mirip.

Kini, SMP, tahu nikmatnya bila pegang uang banyak, ia mungkin lupa kalau pernah berkata lantang seperti itu. Maka, seperti yang diberitakan MBM Tempo Online, Edisi. 20/XXXVII/07 – 13 Juli 2008 (Fulus Kapal Selam di Plaza Senayan) Komisi menangkap Bulyan, Senin sore pekan lalu, setelah ia mengambil uang US$ 66 ribu dan 5.500 euro dari tempat penukaran uang Dua Sisi di Plaza Senayan, Jakarta. Belakangan diketahui duit itu adalah uang suap untuk Bulyan dari Dedi Suwarsono, Direktur Utama PT Bina Mina Karya Perkasa. Perusahaan ini adalah satu dari lima rekanan Departemen Perhubungan yang memenangi tender pengadaan 20 kapal patroli laut senilai Rp 118 miliar. Komisi menuding Bulyan ikut andil mengegolkan tender ini. ”Semua itu masih sangkaan yang harus dibuktikan di pengadilan,” kata Inu.

Ini namanya senjata makan tuan.

Kurupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

DPR: Dulu TK, Kini Bayi?


Ketika Gus Dur berkuasa, 7 tahun yang lalu, melihat tingkah polah (sebagian) para anggota DPR yang terhormat, seperti anak TK yang suka ribut soal “mainan”.

Kini, 7 tahun kemudian, mestinya mereka sudah pada duduk di bangku SMP. Tapi ternyata tidak. Mereka malah berubah mundur menjadi bayi.

Bagaimana tidak, dari beberapa bulan terakhir, banyak berita yang beredar yang mengatakan ada banyak anggota DPR yang disuap. Yang mutahir adalah soal makelar pembelian kapal patroli Departemen Perhubungan.

Tujuh tahun ke depan, tahun 2015, apakah mereka akan jadi janin?

Atau malah jadi sel telur atau sperma, ya?

[ Gambar TK diambil dari sini ]