Effendi Gazali: Pilpres yang Dilaksanakan Setelah Pemilu Bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945


Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Metrotvnews.coMahkamah Konstitusim, Jakarta: Pakar hukum tata negera, Yusril Ihza Mahendra, mengaku uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukannya sedikit berbeda dengan yang dulu dilontarkan Effendi Ghazali ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril belum bisa berkomentar banyak jika nantinya permohonan Effendi yang diterima. MK menjadwalkan pembacaan putusan permohonan Effendi atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak pada Kamis (23/1) besok. Sementara uji materi pertama pemohon Yusril baru dilakukan tadi siang.

“Kita enggak tau seperti apa, dan tidak semua permohonan saya dengan permohonan sebelumnya sama. Dia (Effendi) enggak menguji tentang pendaftaran calon,” kata Yusril usai menjalani sidang di gedung MK, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (21/1).

Ia menjelaskan, ada beberapa pasal sama dan ada pula yang tak sama. Apabila gugatan sebelumnya dikabulkan sama substansinya, ia tidak perlu mengujikannya lagi.

“Nanti kita liat lah seperti apa permohonannya, kalau permohonannya dia dikabulkan sih, kalau sudah cukup saya enggak perlu nguji lagi, tapi kalau sekiranya tidak sama seperti apa yang disampaikan atau permohonannya ditolak, saya pun akan membuat dengan argumen saya sendiri,” ucap dia.

Perlu diketahui, Effendi pun menggugat beberapa pasal UU Pilpres, yakni Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Sementara Yusril mengajukan uji materi pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat 1, Pasal 6a ayat 2, Pasal 7C, Pasal 22E ayat 1 2 dan 3 UUD 1945.

Editor: Willy Haryono

sumber: metronews, Uji Materi Pilpres Yusril Beda dengan Effendi

Advertisements

Dibuka Posko Pengaduan CPNS


Ada berita bagus bagi peserta yang ingin mengadu nasib menjadi CPNS. Khususnya untuk wilayah Malang Raya. Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi mempersilahkan warga mengadu jika ditemukan kecurangan selama proses rekrutmen CPNS. Pengaduan kepada komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum itu bisa dalam bentuk tertulis atau pun tidak. ‘’Segala bentuk dugaan pelanggaran agar disampaikan ke kami. Komisi A mempersilahkan warga untuk mengadu. Kami membuka atau menerima pengaduan dari warga terkait semua proses rekrutmen CPNS tahun ini,’’ jelas Arief.

Politisi PKB ini mengingatkan pemkot untuk menyelenggarakan proses rekrutmen secara jujur dan mengutamakan profesionalisme. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan ujian hingga pengumuman hasil ujian CPNS.

Secara terpisah, Koordinator Badan Pekerja MCW, Zia Ulhaq memastikan buka posko pengaduan seputar rekrutmen CPNS tahun ini. Warga yang tinggal di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu dipersilahkan mengadu jika mencium adanya kecurigaan saat pendaftaran CPNS atau pun ujian hingga hasil ujian yang tidak diumumkan secara transparan.

‘’Kami memantau semua tahapan rektrutmen CPNS. Warga bisa berpartisipasi langsung dengan cara memberi laporan atau temuan jika terdapat praktik kecurangan dalam semua tahapan rekrutmen CPNS,’’ tandasnya. Zia lalu mewanti-wanti tahapan yang rawan kecurangan.

Salah satunya yakni praktik perjokian. ‘’Perjokian itu masih rawan terjadi. Jika pengawasan tidak ketat, bisa saja joki leluasa beroperasi. Karena itu pengawasan ujian CPNS harus lebih ketat dan disiapkan mekanismenya sejak sekarang,’’ katanya.

Sumber: Buka Posko Pengaduan CPNS, Jumat, 12/11/2010, Malang Post

Tidur, Tertidur, Menidurkan Diri


Tidur adalah kebutuhan dasar manusia di samping makan dan minum. Tak ada manusia (normal) yang bisa hidup tanpa tidur sama sekali. Proses tidur biasanya diawali dengan rasa kantuk yang tak tertahankan.

YB. Mangunwijaya*) bilang: Saat kita mengantuk dan kemudian tahu-tahu kita sudah… hilang, seperti meninggalkan kehidupan. Kita tak kuasa lagi atas kesadaran kita dan segala kemauan seolah-olah hanyut dalam bengawan kegelapan yang melarutkan waktu. Waktu sudah tidak ada lagi di ujung kendali jam.

Oleh karena itu, lanjut Romo Mangun yang sudah almarhum itu, manusia yang tidur, secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, sudah menyerahkan kepercayaannya kepada semesta alam………

Aktivitas tidur pada umumnya dilakukan pada waktu malam hari hingga menjelang subuh – ada yang berlanjut sampai fajar menyingsing. Dan tempat yang dipakai untuk melakukan aktivitas itu pada galibnya adalah tempat tidur.

Namum, karena adanya berbagai kesibukan, sering jadwal tidur itu bergeser waktunya.

Karena malamnya sibuk mengerjakan sesuatu, maka tidurnya akan dilakukan setelah pekerjaan itu selesai.

Tempatnya pun tak harus di tempat tidur. Bisa di ruang kerja, bisa di sofa, bisa di ruang siding atau di mana saja, asal bisa dilakukan dengan nyaman.

Kemarin, Bapak Presiden Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Pak SBY, marah-marah melihat orang tidur. Pada saat itu beliau tengah berpidato di hadapan mereka. Dan yang tidur bukan orang sembarangan. Bapak Bupati/Walikota/Anggota DRPD yang tengah menerima pembekalan di Lemhannas Jakarta.

Salahkah mereka itu?

Sebagai manusia, mereka tengah memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun sebagai pejabat pemerintah dan wakil rakyat, persoalanya menjadi lain. Apalagi pada saat itu sorotan media televisi juga menangkap aktivitas mereka.

Jadi, walau rasa kantuk sudah tak tertahankan, mereka seharusnya memang tidak boleh tidur atau tertidur atau menidurkan diri.

Untuk membunuh rasa kantuk bisa dilakukan dengan mencuci muka, atau main SMS, atau berbisik-bisik dengan teman yang duduk di sampingnya.

_____________________________

*) Ragawidya, Religiositas Hal-hal Sehari-hari, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan VIII, 1999.