Sambil Berplesir, Golput Pun Mengalir


Keponakan saya tanya besok nyontreng apa? Jawabnya : GOLPUT, oom!

Hah? Kenapa memang?

baliSaya dan teman-teman sekantor (di suatu Bank di Surabaya) 5 bus akan pergi ke Bali, jawabnya enteng.

SURYA live pun memberitakan hal yang serupa. Dengan Judul Imbas Pemilu di Liburan Panjang, Ramai-ramai Pelesir daripada Nyontreng diberitakan nahwa Pemilihan umum (pemilu) untuk anggota legislatif 9 April besok yang bertepatan dengan dimulainya liburan panjang (long weekend) selama empat hari, tampaknya mendorong ribuan warga untuk lebih memanfaatkan waktu itu dengan menikmati liburan daripada menggunakan hak pilihnya.

Indikasi itu terlihat dari melonjaknya permintaan bepergian/berwisata yang diterima oleh biro-biro perjalanan dan wisata di Jatim, dengan waktu pemberangkatan pada 8 April hari ini serta waktu kembali pada 12 April nanti. Membanjirnya permintaan perjalanan tersebut tidak hanya untuk tujuan domestik tetapi juga luar negeri.

Dalam grafiknya, SURYA memaparkan bahwa pada masa Orde Lama Golput mencapai 12,34%. Pada masa Orde Baru (1971 – 1992) rata-rata Golputnya turun menjadi 8,70%. Dan di awal Orde Reformasi (1999) Golput naik lagi menjadi 10,40%.  Cilakaknya pada Tahun 2004 (Pileg dan Pilpres) rata-rata Golputnya memecahkan rekor:  23%. Pada Pileg 2009 ini naga-naganya bakal memecahkan rekor lagi kalau kita melihat fenomena yang diberitakan oleh SURYA live tadi.

Saya sendiri, selain untuk DPR Pusat, nampaknya tidak atau belum punya pilihan. Ada saran?

Golput: Mengapa Diharamkan?


anas-urbaningrum1SURABAYA | SURYA Online – Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menentang pikiran Ketua MPR Hidayat Nurwahid agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap golput.

“Tidak diperlukan fatwa haram terhadap golput. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Karena itu, golput bukan perkara haram. Tidak memilih adalah hak, meskipun tidak baik bagi demokrasi,” kata Anas melalui pesan singkat kepada Surya Online, Sabtu (13/12/2008).

Menurut dia, fenomena Golput justru harus dijadikan otokritik dan introspeksi bagi semua lembaga politik, terutama partai-partai, untuk serius memperbaiki diri dan kinerjanya. “Golput atau gerakan golput bukan dilawan dengan fatwa haram.

“Perlawanan demokratik terhadap golput adalah dengan gerakan sadar memilih. Inilah yang harus ditempuh oleh KPU dan partai-partai,” ujarnya. Anas menambahkan, justru yang mesti lebih diperhatikan adalah kemungkinan golput karena faktor teknis dan administrasi. “Ketelitian administrasi dari KPU dan akses informasi pemilu kepada pemilih adalah obat yang manjur,” katanya. (Golput Tak Baik Bagi Demokrasi Tapi Jangan Dilawan dengan Fatwa – Surya Online)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) cenderung mengabaikan usulan Ketua MPR Hidayat Nurwahid soal perlunya fatwa haram bagi mereka yang akan golput, tidak memilih pada Pemilu 2009. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Ketua MUI, Amidhan saat dikonfirmasi Persda Network, Jumat (12/12/2008).

“Sebetulnya, fatwa mengharamkan golput tidak usah dikeluarkan. Karena kan yang golput tidak bisa dikatakan berdosa. Paling-paling, kita hanya bisa memberikan imbauan kalau masyarakat diwajibkan berpartisipasi untuk memikirkan nasib bangsa pada Pemilu nanti. Jadi, istilahnya imbauan saja, bukan fatwa,” kata Amidhan. (MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Golput: Why Forbidden?

SURABAYA | Surya Online – DPP Chairman of the Democratic Party, Anas Urbaningrum, Chairman of the MPR’s mind against Hidayat Nurwahid to Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa against illegal golput.
“Not necessary Fatwa against illegal golput. Selecting the right, not obligations. Therefore, golput not matter forbidden. No vote is a right, although not good for democracy, “said Anas through a short message to Surya Online, Saturday (13/12/2008).
According to him, a phenomenon Golput thus must be otokritik and introspection for all political institutions, particularly parties, for serious reform and performance. “Golput or movement golput not be forbidden by edict.
“Democratic resistance against the golput is to choose a conscious movement. This must be adopted by the KPU and the parties, “he said. He added, the fact must be taken is more likely golput because of technical factors and the administration. “KPU accuracy of the administration and access information to the general election, voters are drugs that are effective,” he said. (
translated from: MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Assembly of Indonesia Ulama (MUI) tend to ignore the proposals MPR Chairman Hidayat Nurwahid question the need for them edict forbidden to be golput, did not vote on Election 2009. This was disclosed by one of the Chairman of MUI, Amidhan confirmed when Persda Network, Friday (12/12/2008).
“Actually, fatwas do not forbid golput issued. Because of the golput I can not say guilty. At most, we can only give imbauan if people are required to participate in the nation consider fate of elections later. Thus, the term imbauan only, not fatwa, “said Amidhan. (translated from: MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Kaji vs Karsa = Golput Pemenangnya


arief_budimanDengan jumlah penduduk 33.637.000 jiwa, dari jumlah pemilih 29.280.470 yang nyoblos hanya 15.913.001 orang – yang sah 15.399.165 suara dan yang 516.343 tidak sah.

Karsa meraup 7.729.944 suara (50,20%) unggul 60.223 suara atas Ka-Ji yang hanya mendulang 7.669.721 suara (49,80%). Sementara yang golput tercatat 13.367.465 orang (45,65%).

Dengan perhitungan resmi KPU ini ternyata hasil quick-cont (baru pertama kali dalam Pilkada di Indonesia ini) mbleset semua. Ini terjadi karena selisih perolehan suara berada dalam ambang batas margin of error (ME) yaitu 1 – 2%. Kilah, Saiful Mujani, Ph.D., Direktur Lembaga Survey Indonesia, (pakai redaksi saya) LSI mengambil sampel 400 dari total 62.853 TPS di 38 Kabupaten/Kota, dengan menelan biaya Rp 150.000.000. Kalau di atas 2000 niscaya tidak akan mbeleset.

Atas hasil ini, Pakde Karwo, yang pakai jargon coblos brengose, lantas mencukur brengos atas kemenangan ini, sementara pihak Ka-Ji melayangkan surat protes ke KPU. Dan bila 2 – 3 hari tak ada tanggapan (yang memuaskan) akan “ngeluruk” Mahkamah Konstitusi. Ini namanya Ka-Ji vs Karsa Part II.

Megawati: Golput? Out from Indonesia!


Membaca Kompas.Com soal pernyataan Megawati tentang Golput, saya jadi merinding dan sekaligus meradang. Meskipun saya bukan penggagas Golput, namun jelas-jelas saya kaget. Politikus sekaliber Megawati melontarkan pernyataan yang konyol. Katanya “Orang-orang golput seharusnya tidak boleh menjadi WNI, karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan di negara ini,” katanya di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan pasangan tersebut.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan warga yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput) baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) semestinya tidak boleh menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal tersebut ditegaskan Megawati saat menjadi juru kampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu – Said Assagaff (RASA) pada kampanye putaran terakhir di lapangan Merdeka, Ambon, Sabtu.

Menurut dia, sengaja menjadi golput sangat bertentangan dengan Undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia.

“Salurkan aspirasi dan hak politik kalian semua sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan mengikuti ajakan sesat untuk menjadi golput. Silakan ikut menentukan nasib dan masa depan Maluku, serta masa depan Bangsa Indonesia,” katanya.

Gagasan Golput adalah gagasan sesat. Apa betul itu ucapan yang keluar dari niat dan nurani yang tulus. Jangan-jangan itu adalah suara roh Orde Baru. Ingin tahu saya, literatur apa yang dijadikan rujukan oleh beliaunya ini.

Memilih atau tidak memilih adalah merupakan hak prerogatif warga negara. Hak mana yang digunakan oleh pemiliknya, adalah mutlak wewenangnya. Tak bisa dipaksa, walau diiming-imingi oleh segebok uang.

Kalau yang dipilih ternyata justru membawa kesengsaraan bagi sebagian besar penduduknya, justru ia turut andil di dalam menjerumuskannya. Maka, bagi yang punya pemikiran yang jernih, Golput merupakan salah satu pilihan terbaik di antara pilihan lain yang terjelek.

Apalagi sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia ini adalah pemilihan yang semu. Semu? Ya, soalnya rakyat tidak bebas memilih. Mereka hanya dipilihkan oleh partai-partai yang ada. Bukan bebas memilih sendiri.

Jadi, sebetulnya siapa yang sesat dalam hal ini?

Di Sini Golput, Di Sana Golput


Bicara tentang Golput mau tak mau harus menyebut nama Arief Budiman. Arief Budiman (lahir di Jakarta pada 3 Januari 1941) dilahirkan dengan nama Soe Hok Djin. Ayahnya seorang wartawan yang bernama Soe Lie Piet. Bersama dengan adiknya, Soe Hok Gie, Arief terkenal sebagai aktivis demonstran Angkatan ’66. Pada waktu itu ia menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di Jakarta.

Sejak masa mahasiswanya, Arief sudah aktif dalam kancah politik Indonesia, karena ia ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan pada tahun 1963 yang menentang aktivitas LEKRA yang dianggap memasung kreativitas kaum seniman.

Kendati ikut melahirkan Orde Baru, Arief bersikap sangat kritis terhadap politik pemerintahan di bawah Soeharto yang memberangus oposisi dan kemudian diperparah dengan praktek-praktek korupsinya. Pada pemilu 1973, Arief dan kawan-kawannya mencetuskan apa yang disebut Golput atau Golongan Putih, sebagai tandingan Golkar yang dianggap membelokkan cita-cita awal Orde Baru untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis.

ANTARA News, dengan judul Golput Mencapai 69 Persen mewartakan bahwa : Sekitar 69 persen pemilih dari 575.665 orang yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memilih tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, Minggu (22/6).

Dengan demikian, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kudus, Warsito, di Kudus, Senin, tingkat partisipasi masyarakat dalam pigub ini sekitar 31 persen (179.588 pemilih).

Dibanding dengan daerah lain, jumlah Golput di Jawa Tengah ini memang rekor.

Persoalannya, kenapa hal ini bisa terjadi?

Dulu, di zaman Orde Baru Golput adalah ‘barang haram’. Boleh dikatakan tak ada warga negara yang tak nyoblos saat pemilu. Ada rasa keterpaksaan di sana, walaupun sejatinya menggunakan hak adalah menjadi wewenang mutlak pemiliknya. Bisa digunakan bisa tidak. Maka kini, banyak yang bersikap lebih baik tidak nyoblos, ketimbang salah memilih, atau memang tak ada yang cocok.

Bagaimana dengan Anda?