Megawati: Golput? Out from Indonesia!


Membaca Kompas.Com soal pernyataan Megawati tentang Golput, saya jadi merinding dan sekaligus meradang. Meskipun saya bukan penggagas Golput, namun jelas-jelas saya kaget. Politikus sekaliber Megawati melontarkan pernyataan yang konyol. Katanya “Orang-orang golput seharusnya tidak boleh menjadi WNI, karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan di negara ini,” katanya di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan pasangan tersebut.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan warga yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput) baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) semestinya tidak boleh menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal tersebut ditegaskan Megawati saat menjadi juru kampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu – Said Assagaff (RASA) pada kampanye putaran terakhir di lapangan Merdeka, Ambon, Sabtu.

Menurut dia, sengaja menjadi golput sangat bertentangan dengan Undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia.

“Salurkan aspirasi dan hak politik kalian semua sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan mengikuti ajakan sesat untuk menjadi golput. Silakan ikut menentukan nasib dan masa depan Maluku, serta masa depan Bangsa Indonesia,” katanya.

Gagasan Golput adalah gagasan sesat. Apa betul itu ucapan yang keluar dari niat dan nurani yang tulus. Jangan-jangan itu adalah suara roh Orde Baru. Ingin tahu saya, literatur apa yang dijadikan rujukan oleh beliaunya ini.

Memilih atau tidak memilih adalah merupakan hak prerogatif warga negara. Hak mana yang digunakan oleh pemiliknya, adalah mutlak wewenangnya. Tak bisa dipaksa, walau diiming-imingi oleh segebok uang.

Kalau yang dipilih ternyata justru membawa kesengsaraan bagi sebagian besar penduduknya, justru ia turut andil di dalam menjerumuskannya. Maka, bagi yang punya pemikiran yang jernih, Golput merupakan salah satu pilihan terbaik di antara pilihan lain yang terjelek.

Apalagi sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia ini adalah pemilihan yang semu. Semu? Ya, soalnya rakyat tidak bebas memilih. Mereka hanya dipilihkan oleh partai-partai yang ada. Bukan bebas memilih sendiri.

Jadi, sebetulnya siapa yang sesat dalam hal ini?

Di Sini Golput, Di Sana Golput


Bicara tentang Golput mau tak mau harus menyebut nama Arief Budiman. Arief Budiman (lahir di Jakarta pada 3 Januari 1941) dilahirkan dengan nama Soe Hok Djin. Ayahnya seorang wartawan yang bernama Soe Lie Piet. Bersama dengan adiknya, Soe Hok Gie, Arief terkenal sebagai aktivis demonstran Angkatan ’66. Pada waktu itu ia menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di Jakarta.

Sejak masa mahasiswanya, Arief sudah aktif dalam kancah politik Indonesia, karena ia ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan pada tahun 1963 yang menentang aktivitas LEKRA yang dianggap memasung kreativitas kaum seniman.

Kendati ikut melahirkan Orde Baru, Arief bersikap sangat kritis terhadap politik pemerintahan di bawah Soeharto yang memberangus oposisi dan kemudian diperparah dengan praktek-praktek korupsinya. Pada pemilu 1973, Arief dan kawan-kawannya mencetuskan apa yang disebut Golput atau Golongan Putih, sebagai tandingan Golkar yang dianggap membelokkan cita-cita awal Orde Baru untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis.

ANTARA News, dengan judul Golput Mencapai 69 Persen mewartakan bahwa : Sekitar 69 persen pemilih dari 575.665 orang yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memilih tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, Minggu (22/6).

Dengan demikian, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kudus, Warsito, di Kudus, Senin, tingkat partisipasi masyarakat dalam pigub ini sekitar 31 persen (179.588 pemilih).

Dibanding dengan daerah lain, jumlah Golput di Jawa Tengah ini memang rekor.

Persoalannya, kenapa hal ini bisa terjadi?

Dulu, di zaman Orde Baru Golput adalah ‘barang haram’. Boleh dikatakan tak ada warga negara yang tak nyoblos saat pemilu. Ada rasa keterpaksaan di sana, walaupun sejatinya menggunakan hak adalah menjadi wewenang mutlak pemiliknya. Bisa digunakan bisa tidak. Maka kini, banyak yang bersikap lebih baik tidak nyoblos, ketimbang salah memilih, atau memang tak ada yang cocok.

Bagaimana dengan Anda?