Kenapa facebook, friendster, SMS dan 3G Diharamkan?


facebookSaat ini penggunaan internet dan hp sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Di mana tempat, orang pasti sibuk dengan hp-nya. Entah sekedar kirim SMS atau main game. Lalu di warnet-warnet, banyak orang (anak-anak, remaja maupun dewasa) banyak yang ber-facebook-ria.

Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jatim yang terdiri dari delegasi santri putri (Harian SURYA, 25 Mei 2009) mengharamkan penggunaan jejaring sosial seperti friendster dan facebook, serta pesan singkat (SMS) dan 3G (telepon video) jika dipergunakan secara berlebihan.

Kalau dibaca secara jernih, keputusan itu benar adanya. Karena apa. Karena penggunaannya dilakukan secara berlebihan. Sehingga banyak para santri pondok yang lupa waktu. Waktu mandi, waktu sholat, waktu dzikir, dan lain-lain.

Yang diharamkan adalah karena ada faktor berlebihannya. Bukan pengharaman terhadap penggunaan facebook, friendster, SMS ataupun 3G. saya bisa memahami pernyataan FMP3 itu.

Logikanya, bukan hanya itu saja yang mestinya diharamkan.

Makan nasi, kalau berlebihan, juga bisa diharamkan – sementara banyak tetangga kita yang masih kekurangan pangan.

Memiliki, mobil, atau yang lain yang berlusin-lusin, juga (mestinya) diharamkan, karena itu hanya cerminan dari pamer kekayaan semata.

Namun kalau penggunaan friendster, facebook, SMS dan 3G diharamkan, jelas SAYA MENOLAK DAN MENENTANG ITU FATWAH ATAU APAPUN NAMANYA.

Advertisements

Golput: Mengapa Diharamkan?


anas-urbaningrum1SURABAYA | SURYA Online – Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menentang pikiran Ketua MPR Hidayat Nurwahid agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap golput.

“Tidak diperlukan fatwa haram terhadap golput. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Karena itu, golput bukan perkara haram. Tidak memilih adalah hak, meskipun tidak baik bagi demokrasi,” kata Anas melalui pesan singkat kepada Surya Online, Sabtu (13/12/2008).

Menurut dia, fenomena Golput justru harus dijadikan otokritik dan introspeksi bagi semua lembaga politik, terutama partai-partai, untuk serius memperbaiki diri dan kinerjanya. “Golput atau gerakan golput bukan dilawan dengan fatwa haram.

“Perlawanan demokratik terhadap golput adalah dengan gerakan sadar memilih. Inilah yang harus ditempuh oleh KPU dan partai-partai,” ujarnya. Anas menambahkan, justru yang mesti lebih diperhatikan adalah kemungkinan golput karena faktor teknis dan administrasi. “Ketelitian administrasi dari KPU dan akses informasi pemilu kepada pemilih adalah obat yang manjur,” katanya. (Golput Tak Baik Bagi Demokrasi Tapi Jangan Dilawan dengan Fatwa – Surya Online)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) cenderung mengabaikan usulan Ketua MPR Hidayat Nurwahid soal perlunya fatwa haram bagi mereka yang akan golput, tidak memilih pada Pemilu 2009. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Ketua MUI, Amidhan saat dikonfirmasi Persda Network, Jumat (12/12/2008).

“Sebetulnya, fatwa mengharamkan golput tidak usah dikeluarkan. Karena kan yang golput tidak bisa dikatakan berdosa. Paling-paling, kita hanya bisa memberikan imbauan kalau masyarakat diwajibkan berpartisipasi untuk memikirkan nasib bangsa pada Pemilu nanti. Jadi, istilahnya imbauan saja, bukan fatwa,” kata Amidhan. (MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Golput: Why Forbidden?

SURABAYA | Surya Online – DPP Chairman of the Democratic Party, Anas Urbaningrum, Chairman of the MPR’s mind against Hidayat Nurwahid to Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa against illegal golput.
“Not necessary Fatwa against illegal golput. Selecting the right, not obligations. Therefore, golput not matter forbidden. No vote is a right, although not good for democracy, “said Anas through a short message to Surya Online, Saturday (13/12/2008).
According to him, a phenomenon Golput thus must be otokritik and introspection for all political institutions, particularly parties, for serious reform and performance. “Golput or movement golput not be forbidden by edict.
“Democratic resistance against the golput is to choose a conscious movement. This must be adopted by the KPU and the parties, “he said. He added, the fact must be taken is more likely golput because of technical factors and the administration. “KPU accuracy of the administration and access information to the general election, voters are drugs that are effective,” he said. (
translated from: MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Assembly of Indonesia Ulama (MUI) tend to ignore the proposals MPR Chairman Hidayat Nurwahid question the need for them edict forbidden to be golput, did not vote on Election 2009. This was disclosed by one of the Chairman of MUI, Amidhan confirmed when Persda Network, Friday (12/12/2008).
“Actually, fatwas do not forbid golput issued. Because of the golput I can not say guilty. At most, we can only give imbauan if people are required to participate in the nation consider fate of elections later. Thus, the term imbauan only, not fatwa, “said Amidhan. (translated from: MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Politisasi Pengharaman Rokok


cigaretteBahwasanya saat ini produk tembakau di tanah air sudah hampir “dua abad” mengalami metamorfosa telah menjelma menjadi cluster Industri Hasil Tembakau (IHT) yang solid, 90% ditunjang sumber daya bahan baku lokal, yaitu industri tembakau dan cengkeh (usaha tani, perkebunan dan keterkaitannya). Seiring seabad hari Kebangkitan Nasional IHT bersama Pemerintah telah sepakat membuat rencana kerja sampai dengan Tahun 2020. Judulnya “Roadmap IHT 2020”.

Jelas roadmap ini adalah mahakarya yang berjiwa dan bersemangat nasional. Intisarinya berupa peta perjalanan secara integrasi, saling menghargai, menuntun pemerintah dan stakeholder industri ini untuk menentukan sikap dan arah rencana usaha ke depan dengan elegant.

Seharusnya kepada aktivis manapun yang anti tembakau, kiranya juga dapat menghargai adanya kesepakatan ini. Karena bila tuntutan mereka adalah murni “faktor kesehatan”, sebenarnya keberadaan IHT berikut hasil produksinya tidak menjadi masalah. Sebab di penghunjung roadmap tersebut, industri telah berkomitmen mengutamakan kesehatan. Semua memerlukan waktu dan proses.

Namun kenyataannya para aktivis lokal yang dipengaruhi asing dengan dalih kesehatan tidak henti-hentinya menekan industri ini dengan menyebar isu negatif. Membangun publik opini dengan memutarbalikkan fakta melalui banyak media – Berapa milyar rupiah untuk pasang iklan di beberapa koral nasional, dalam rangka Hari Kesehatan Tanggal 12 Nopember 2008?– Sumber pendanaan dalam jumlah besar dari luar negeri yang diterimanya mendorong gerakan mereka berbias dan semakin menyimpang dari esensi tujuannya. Dengan arogan – tidak beretika – hanya alasan asap rokok, menuntut Presidennya sendiri secara perdata ke pengadilan. Terkesan sekali gerakan mengadu-dombanya. Bukankah “penghirup” asap knalpot di sepanjang Jalan Sudirman, lebih berbahaya? Mana iklannya?

Sebenarnya target mereka hanya satu: agar industri ini sirna dari muka bumi Indonesia. Khususnya kretek. “Mengapa? Karena ekspor kretek kian meningkat.” Semakin jelas bias dibaca, manuver mereka mencerminkan adanya kepentingan terselubung dari “liberalosme global dan kapitalisme internasional” untuk memangkas penopang (kontributor) sendi-sendi ekonomi bangsa agar dapat melumpuhkan kekuatan sosial dan perekonomian Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Bukanlah kretek adalah Pundi-pundi Kekayaan Khasanah Induistri Bangsa? Mengapa bila masalahnya kesehatan tidak diselesaikan dengan kesehatan? Mengapa dibenturkan dengan ekonomi dan dibawa ke ranah agama?

Dan kemudian, kecuali MUI Jawa Timur, pun dengan tegas menyatakan bahwa rokok adalah haram! Padahal setahu saya hanya makruh saja.

[Bahan diambil dari Pokok-pokok Pikiran yang dikeluarkan oleh Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) di Jakarta tanggal 9 Nopember 2008. Pokok-pokok Pikiran ini hasil masukan, summary dari pengkajian Tim Industri Tembakau, IHT, Asosiasi Industri, FSP RTMM SPSI, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, Pemuda Tani HKTI, Lembaga Perekonomian Nahdlatil Ulama, para akademisi Universitas Negeri Jember].

Lengkapnya bisa klik di sini.