Soal Rekaman Ari Muladi Itu…


Ternyata tidak ada!

Polri mengaku hanya memiliki data berupa call data record atau CDR terkait hubungan dan kontak antara Deputi Penindakan KPK Ade Raharja dan Ary Muladi.

Wakil Kepala Divisi Humas Polri Kombes Untung Yoga Ana mengatakan, ada perbedaan persepsi mengenai makna “rekaman” yang dimaksud oleh pihak Polri. Menurut Untung, yang dimaksud rekaman adalah CDR.

“Soal rekaman ini ada perbedaan persepsi antara yang dimaksud pejabat Polri dan apa yang dimaksud pihak lain,” kata Untung Yoga di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/8/2010).

Menurut Untung, yang dimaksud Polri mengenai bukti “rekaman” antara Ade Raharja dan Ary Muladi itu tak lain adalah CDR. “Rekaman yang dimaksud ya CDR itu,” imbuhnya. (Akhirnya, Polri Akui Tak Punya Rekaman)

OK, CDR. Lalu mana CDR-nya?

Jangankan Rekaman, CDR Pun Tak Ada…, begitu judul berita kompas.com Kamis kemarin (19/08/2010).

Polri kembali menebar janji-janji tanpa bukti. Setelah gagal membuktikan pernyataan mereka soal kepemilikan rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Raharja dan Ary Muladi, polisi pun tak bisa membuktikan keberadaan daftar telepon (call data record/CDR).

Entah karena tak memilikinya atau sengaja tak mau menyerahkan, hingga tuntutan terhadap terdakwa Anggodo Widjojo dibacakan, CDR yang sebelumnya dijanjikan Polri itu tak juga sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Senin (16/8/2010), Ketua majelis hakim Tjokorda Rae Suamba baru saja membuka sidang ketika kuasa hukum Anggodo, OC Kaligis, menanyakan soal CDR Ade-Ary itu.

”Sampai sekarang tidak ada. Majelis pun tak bisa menerima barang bukti di luar persidangan,” kata Tjokorda. Dia lalu menanyakan perihal CDR itu kepada ketua jaksa penuntut umum Suwarji.

Namun, Suwarji pun mengaku belum menerimanya. Jangankan rekaman atau CDR, surat dari pengadilan saja tak ditanggapi Polri sama sekali. ”Sampai sekarang tidak ada jawaban sampai ke kami,” kata Suwarji….

Kenapa Polri sebagai penegak hukum tertinggi negeri ini mengabaikan perintah pengadilan? Jangan-jangan rekaman atau bahkan CDR itu memang tak ada. Apakah Kapolri dan Jaksa Agung telah melakukan kebohongan kepada publik?

Advertisements