Koperasi Award 2008 Jatuh ke Malang


Hari ini kota Malang patut berbangga. Kawan-kawan DEKOPIN Kota Malang yang ada di Jakarta tadi sore kasih SMS kepada saya. Pada puncak peringatan hari Koperasi ke-61 yang diselenggarakan di gelora Bung Karno, Sabtu (12/7), Primkopti “Bangkit Usaha” Sanan memperoleh Koperasi Award dari Presiden RI.

Selain itu, ada lagi Koperasi yang memperoleh penghargaan sebagai Koperasi berprestasi, yaitu Koperasi Karyawan KOPEGTEL.

Bahkan, Walikota Malang juga memperoleh penghargaan atas jasa-jasanya di bidang perkoperasian (saat dijabat oleh Pak Peni Suparto, yang kini mengajukan surat pengunduran diri – lantaran mengikuti bursa Calon Walikota Malang).

Terakhir, SMKN 1 Janti pun menjadi Juara I Nasional dalam Lomba Cerdas Cermat tentang Perkoperasian.

Tentu saja sebagai warga Malang (yang juga insan koperasi) saya ikut bangga karenanya.

Selamat ber-Hari Koperasi ke-61 Tahun 2008.

Dana Rp 403 Milyar Siap Disalurkan Maret 2008


1999_100000_rupiah.jpgLembaga Pengelola Dana Bergulir dalam situsnya, tanggal 30 November 2007 memberitakan bahwa Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Suryadharma Ali memastikan program penyaluran dana bergulir sebesar Rp 403 miliar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) segera diluncurkan. “Prosedurnya sedang disiapkan. Kami berharap program ini bisa segera direali’ sasikan sehingga dapat membantu pelaku UMKM dari sisi permodalan,” ujar Suryadharma kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut dia, dana bergulir sebesar Rp 403 miliar itu akan disalurkan melalui rekening khusus atas seizin Menteri Keuangan (Menkeu). “Soal besaran bunga yang akan dikenakan masih menunggu keputusan Menkeu,” tuturnya. Dia menambahkan, pihaknya masih menghitung UMKM yang akan mendapat dana bergulir tersebut. “Pokoknya, dalam waktu dekat, dana tersebut diharapkan dapat disalurkan,” ucapnya. Secara terpisah, Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Chairul Fadjar Sofyar mengungkapkan, Depkeu telah menyetujui pembuatan rekening baru untuk menyalurkan dana tersebut di sejumlah bank, di antaranya Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.

Dia menjelaskan, bantuan permodalan yang diharapkan mampu menggerakkan sektor riil tersebut tidak disalurkan langsung kepada pelaku UMKM, namun melalui lembaga keuangan atau kelompok UMKM. Dana sebesar Rp 403 miliar itu, kata Fadjar, merupakan dana bergulir yang berhasil ditarik pemerintah untuk menambah permodalan LPDB. “Sekarang juga sedang disiapkan standard operating procedure (SOP) sistem penyalurannya yang akan mendapat persetujuan Menkeu.

Dua bulan berlalu, pada hari Senin, 18 Februari 2008 17:35,  kapanlagi.com menurunkan berita bahwa Departemen Keuangan (Depkeu) menjanjikan dapat menyelesaikan penyusunan peraturan mengenai dana bergulir pada Maret 2008, yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“PMK tentang dana bergulir sedang diselesaikan, kita harapkan bulan Maret nanti dapat diselesaikan. Diharapkan bulan Maret sudah terbit PMK-nya,” kata Sekjen Depkeu, Mulia Nasution.

Lalu, Sabtu, tanggal 1 Maret 2008 di kapanlagi.com lagi, diwartakan bahwa Menteri Negara Koperasi dan UKM, Surya Dharma Ali, menyatakan siap menyalurkan dana bergulir untuk penguatan modal UMKM begitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal dana bergulir terbit, yang ditargetkan selesai Maret 2008.

“Kami siap begitu dana bisa dicairkan setelah PMK itu terbit,” kata Suryadharma Ali, di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan, hingga kini telah banyak pelaku UMKM yang mengajukan permohonan bantuan perkuatan modal dalam program dana bergulir.

Sejumlah wirausaha baru pun tercatat turut mengajukan bantuan perkuatan modal dana bergulir di samping pelaku UMKM yang sebelumnya pernah mengajukan bantuan.

“Program ini seharusnya sudah bisa dimulai hari ini (kalau PMK dana bergulir sudah terbit),” katanya. Sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Departemen Keuangan dan sempat meminta penyelesaian PMK secepatnya.

“Dulu saya juga sempat meminta kepada Dirjen Depkeu terkait bahwa semua sudah selesai 75-80% pada akhir 2007,” katanya.

Ia juga memprioritaskan untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada pengelola UMKMB baru untuk mendapatkan bantuan dana bergulir.

Hal itu karena salah satu target program Kemenkop adalah menciptakan wirausaha baru melalui koperasi dan UKM.

“Untuk mengidentifikasi mereka cukup mudah tinggal cek badan hukumnya yang terdaftar di sini. Dari situ dapat diketahui apa dia `pemain UKM lama` atau `pemain` UKM baru,” katanya.

Dana bergulir merupakan salah satu program Kemenkop dan UKM sejak tahun 2000 yang disalurkan melalui sejumlah proyek “kelompok belanja modal fisik lainnya.”

Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB). (*/lin)

Dan sekarang tanggal 10 Maret 2008. Apakah dana itu sudah cair? Sampai berita ini diturunkan di sini, belum ada kabar lebih lanjut. 

Lebih Jauh tentang Koperasi


bung-hatta-wikipedia.jpgSebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata : bukan Koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang Koperasi.

Meskipun sudah berusia 60 tahun lebih (dan 61 tahun pada tanggal 12 Juli 2008 nanti) apa itu Koperasi belum begitu dipahami dengan benar oleh bangsa Indonesia. Bahkan banyak paara anggota Koperasi yang belum tahu makna dari mahluk yang bernama Koperasi ini.

Koperasi: Mahluk apa itu?

Koperasi adalah asosiasi [1] orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi.

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Asosiasi orang-orang. Artinya, Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
  2. Usaha bersama. Artinya, Koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung resiko, penyedia agunan, dan lain-lain.
  3. Manfaat yang lebih besar. Artinya, Koperasi didirikan untuk menekan biaya, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi lebih besar.
  4. Biaya yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga, Koperasi menerapkan aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya, ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti untuk kepentingan investasi.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sementara menurut ICA[2] Cooperative Identity Statement, Manchester, 23 September 1995, Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Prinsip-prinsip Koperasi[3]

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman bagi Koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai Koperasi.

  1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
  2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusaan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam Koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.
  3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demoktaris. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti di bawah ini : a) Mengembangkan Koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan. b) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi. c) Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.
  4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila Koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu haarus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya: a) Pengawasan yang demokratis dari anggotanya. b) Mempertahankan otonomi koperasi.
  5. Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan Koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada maasyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan tokoh-tokoh masyaralat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
  6. Kerjasamaa antar koperasi. Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka: a) Gerakan Koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif. b) Dapat memperkuat gerakan Koperasi.
  7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

Sementara itu Prinsip Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah:

  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  5. Kemandirian.
  6. Pendidikan perkoperasian.
  7. Kerja sama antar Koperasi.

Sumber: Tim LAPENKOP Nasional, Lebih Mengenal Koperasi, Diterbitkan oleh LAPENKOP Nasional, Gedung D-III Lantai II, Kampus IKOPIN, Jl. Raya Bandung Sumedang Km 20,5 Jatinangor – Bandung 40600, www.lapenkop.coop, Lapenkop@lapenkop.coop




[1] Asosiasi berbeda dengan kelompok. Asosiasi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Lazimnya, yang menonjol adalah kepentingan ekonominya. Sedangkan kelompok terdiri dari orang-orang yang belum tentu memiliki kepentingan yang sama. Umumnya yang menonjol adalah unsul sosialnya.

[2] ICA adalah gabungan gerakan Koperasi internasional yang beranggotakan 700 juta orang lebih, berasal dari 70 negara, berpusat di Genewa, Swiss. Untuk wilayah Asia-Pasifik berkantor di New Dehli, India.

[3] Prinsip yang dianut oleh gerakan Koperasi internasional saat ini adalah yang dicetuskan pada kongres ICA (International Cooperative Alliance) di Mancchester, Inggris pada tanggal 23 September 1995.

KOPERASI: Sokoguru Ekonomi Indonesia?


Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dikatakan bahwa KOPERASI adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

logo-koperasi.jpgSementara itu dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diamandemen) kata KOPERASI ini disebut dan dicantumkan dalam penjelasan pasal 33. Namun setelah amandemen, penjelasan atas pasal-pasal dari UUD 1945 dimasukkan dalam batang tubuh. Entah sengaja atau karena khilaf, ternyata kata KOPERASI ini tidak ikut masuk. Alias ketinggalan atau malah ditinggalkan?

Nampaknya para penyusun UU No. 22 Tahun 1992 itu (Presiden dan DPR) sudah lupa bahwa para founding father kita bercita-cita untuk menjadikan KOPERASI sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. KOPERASI dianggap sebagai badan usaha yang terlalu banyak merepoti pemerintah. Karena banyak kredit program yang diterima KOPERASI (utamanya KUD) raib diselewengkan pengelolanya.

Namun kenyataan di lapangan, berbicara lain. Saat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan, justru eksistensi KOPERASI nampak nyata. Saat hampir semua bank-bank besar macam BCA, Bank Lippo (bank swasta) , maupun bank pemerintah: Bank Bumi Daya, Bank Bapindo dan Bank Dagang Negara (yang kemudian ketiga bank terakhir dilebur menjadi Bank Mandiri) dan banyak bank lain pada colaps, KOPERASI masih bisa menjadi tumpuan anggota dan masyarakatnya dalam hal melayani keperluan modal.

Tak bisa dibayangkan, manakala saat itu, selain bank, KOPERASI juga ikut colaps, pasti akan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengalami PHK.

Meskipun demikian, sampai sekarang, di mata perbankan, posisi tawar KOPERASI masih dipandang sebelah mata. Untuk bisa memperoleh kredit, di banyak bank, perlu KOPERASI melengkapi banyak persyaratan yang sering merepotkan. Memang banyak KOPERASI yang nakal. Tapi masih lebih banyak KOPERASI yang baik.

KOPERASI dan koperasi, dalam praktek, ada bedanya. KOPERASI (yang sejati) dibentuk dari, oleh dan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Sementara koperasi dibentuk seorang seorang pemodal yang ingin memutar uangnya di koperasi. Hal ini dimungkinkan, karena untuk membentuk koperasi, pasca reformasi, sangatlah mudah.

Dulu, badan hukum KOPERASI harus disahkan oleh Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur, selaku wakil dari Pemerintah. Sekarang, cukup disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota saja.

Sejatinya KOPERASI dibentuk demi untuk kesejahteraan anggotanya. Sementara koperasi dibentuk demi keuntungan pemodal semata. Ibaratnya PT berbaju koperasi. Bahkan, tak jarang, mereka (para pemodal) itu rela membeli badan hukum KOPERASI yang sudah tidak aktif lagi dengan nilai tak kurang dari puluhan juta rupiah.

Jadi, ketika UUD 1945 sudah menganggap tidak perlu untuk mencantumkan lagi kata KOPERASI, ketika perbankan masih memandang KOPERASI dengan sebelah mata, ketika banyak PT yang beroperasi dengan kedok koperasi, MASIHKAH KOPERASI DIANGGAP SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN INDONESIA?

Tulisan ini juga saya posting di sini.