REFLEKSI AKHIR TAHUN – K O R U P S I ( 1 )


samad koruptor top di jatimKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Jawa Timur  tak bebas dari koruptor. Meski tidak menunjuk secara terbuka, Ketua KPK Abraham Samad  sempat menyatakan , ada koruptor kelas wahid di Jawa Timur.

“Jawa Timur itu perampoknya kelas wahid. Cara mereka merampok sangat canggih. “ kata Samad saat menjadi pembicara pada refleksi akhir tahun  Pekan Politik Kebangsaan di Jakarta (12/12/13) (Jawa Pos, Jum’at, 13/12/13).

Pertanyaannya:

SIAPA DIA?

 ATAU

SIAPA MEREKA?

Advertisements

Tak Perlu Lagi Ada KPK?


Hakim Konstitusi Akil Mochtar menilai perlakuan khusus bagi Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah pertanda melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya, rencananya, akan dimintai keterangan KPK terkait kebijakan bail out Bank Century di kantornya masing-masing.

“Artinya KPK sudah payah, (membenarkan) asumsi beberapa pihak bahwa KPK sudah melemah,” kata Akil saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (28/4)……………….

“Kalau sudah pada posisi itu, tidak perlu lagi ada KPK,” kata Akil.

sumber : TEMPO Intertif

Angpao Ketua MPR & Sri Sultan HB X Diperiksa KPK


Salah satu buah dari reformasi adalah kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sempat membuat geger kalangan DPR, kini mulai melancarkan aksi, ikut membantu membuka ‘angpao’ dari pernikahan Pak Hidayat Nur Wahid.

Kalau dulu, setiap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara mengadakan pesta pernikahan, pasti banyak menerima angpao yang bikin ngiler. Mulai dari rupiah yang banyak nol-nya, konci mobil hingga rumah mewah.

Namun kini, sejak KPK mulai beraksi, bila penerima angpao tidak lapor selewat 30 hari setelah ia menerima, bisa diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak banyak Rp 1 milyar. (Pasal 12B Unang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Ketentuan ini adalah salah satu pasal dari 13 pasal yang mengatur tentang macam-macam bentuk tindak pidana korupsi, yang terdri dari 30 bentuk. Lebih jauh tentang ini bisa di-download di sini.

Bahkan setelah itu, giliran Sri Sultan Hamengkubuwono X. KPK sedang menunggu koordinasi dengan beliau, walaupun menurut detik.com, tim KPK sudah berada di sana, saat Humas KPK ditanya wartawan (Rabu, 14 Mei 2008).

Kalau yang punya hajatan orang partikelir? Nampaknya aman-aman saja 😛

KPK: Dikira Kucing, Nggak Tahunya Macan


Kenapa DPR (dulu) mati-matian memilih Antasari Azhar? Baiknya kita buka arsip TEMPO Online Edisi 42/XXXVI/10 – 16 Desember 2007. dalam Laporan Utamanya yang berjudul “Permainan Di Balik Kemenangan” ditulis antara lain:

Antasari Azhar, jaksa yang dinilai memiliki rekam jejak kurang bersih, terpilih menjadi ketua lembaga ini. Golkar dan PDI Perjuangan berperan penting di balik pemilihan tersebut. Amien Sunaryadi, calon yang oleh para aktivis antikorupsi dianggap paling layak memimpin KPK, ”ditendang” masuk kotak. Tempo hadir dari awal hingga akhir demi menyaksikan drama para wakil rakyat di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, yang sukses menaikkan Antasari.

Sekumpulan perempuan bergegas memasuki ruangan tatkala sekitar 40 anggota Komisi Hukum DPR selesai bersidang. Bercelana jins, berkaus putih, mereka tergabung dalam Aliansi Perempuan Anti Korupsi. Di tangan mereka tergenggam kuntum-kuntum mawar putih. Dengan cepat mereka meletakkan mawar di meja-meja ruang sidang Komisi Hukum DPR. Satu demi satu. Beserta bunga, disertakan selembar kertas bertulisan mencolok: ”Gunakan Hati Nurani. Jangan Pilih Antasari”. Di kertas itu, yang dihiasi gambar wajah Antasari Azhar, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, juga tertulis: ”10 Alasan Menolak Antasari”.

Di situ disebutkan, antara lain, Antasari terlibat deal menyelamatkan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sengaja memperlambat perkara Tommy Soeharto, memperlambat eksekusi kasus korupsi anggota DPRD Sumatera Barat, dan biasa melakukan praktek suap kepada wartawan. ”Terlambat,” ujar seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika para gadis menyorongkan kembang ke mejanya. ”Nama ini sudah ditentukan.”

Wakil Ketua Komisi Hukum Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin juga menyatakan DPR akan melihat kinerja KPK di bawah Antasari. ”Kalau jelek, kami bubarkan,” katanya. Ancaman serupa muncul dari Gayus Lumbuun, pakar hukum yang juga anggota Fraksi PDIP. Gayus memberi KPK waktu setahun untuk membuktikan hasil kerjanya. ”Kalau gagal, memang layak dibubarkan….”

Antasari telah naik pentas dengan lakon memburu koruptor. Dia punya dua pilihan: membawa lembaga ini seperti yang diharapkan masyarakat, atau menenggelamkannya, mengikuti nasib sejumlah lembaga sejenis yang sudah-sudah.

Lalu dalam OPINI-nya, dengan Judul Pemburu Koruptor Pilihan DPR, ditulis antara lain:

Pilihan lima nama itu pun tampaknya bukan ditentukan berdasarkan patokan integritas dan kompetensi individu, melainkan lebih dilihat dari aspek tawar-menawar politik dari sang calon. Di luar proses yang formal di gedung parlemen, telah terjadi kompromi dan kesepakatan. Hal ini tentunya amat disesalkan. Apalagi kalau mengingat tugas KPK ke depan yang begitu berat: menangani kasus-kasus korupsi kakap dengan tingkat kesulitan tinggi yang selama ini susah diselesaikan polisi dan kejaksaan—lantaran dua lembaga ini terbentur ”hambatan politis”.

Rekam jejak Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini menunjukkan bahwa dia tak alergi terhadap hadiah. Ia pernah dinilai gagal dalam menangani kasus pelarian Tommy Soeharto. Kami punya pengalaman buruk yang lain. September lalu, setelah diwawancarai, ia menawari wartawan kami lembaran dolar Amerika yang disebutnya sebagai ”uang terima kasih”—yang tentu saja kami tolak.

Prestasi Antasari dalam menangani kasus korupsi kakap juga tidak terdengar. Padahal pengalaman itu amat menentukan dalam menguak kejahatan ini, karena pengungkapan kasus kejahatan kerah putih kerap memerlukan terobosan hukum. Contoh yang gampang diingat adalah ketika KPK memakai teknik sting investigation, di antaranya berupa penyadapan, yang menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum.

Kandidat Ketua KPK dengan kualifikasi seperti itu bukannya nihil. Ada Amien Sunaryadi, Wakil Ketua KPK sekarang, yang malah disisihkan. Padahal dia bersih, seperti terbukti dalam hasil uji kelayakan yang dilakukan DPR. Berharta Rp 387 juta, kita patut percaya, selama lima tahun menjabat sebagai wakil ketua, mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini kebal sogok. Amien juga ahli audit forensik yang sangat dibutuhkan komisi ini untuk menangani kasus korupsi yang ditransaksikan melalui sistem keuangan dan perbankan.

Parlemen tampaknya berkepentingan menggusur Amien. Wajar kalau ada yang menduga Dewan keder bahwa Amien akan mengusut kasus korupsi mereka seperti yang telah ia lakukan selama ini. Bagi partai-partai besar, Amien adalah ”pendosa besar”. Ia memenjarakan kader dan kroni partai yang menjadi pejabat korup di masa lalu. Sebutlah, misalnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Theo F. Toemion, Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

Membaca kisah ini, dalam benak saya muncul dugaan bahwa DPR sengaja memilih Antasari Azhar, yang (dianggap oleh banyak kalangan) mempunyai track record yang ‘kurang bagus’ bukannya tanpa alasan ataupun strategi. Mereka memilihnya, dengan harapan bahwa dalam menjalankan tugas, Pak Antasari cs. tak akan bertindak dengan sungguh-sungguh, karena ia sendiri punya rekam jejak yang jelek. Ibarat binatang, KPK ingin dijadikan sekumpulan kucing, yang akan ‘lulut’ asal sering ‘dielus-elus’ tubunya. Tapi nyatanya, DPR salah kira. Yang disangka kucing itu ternyata sekumpulan macan, yang siap menerkam mangsanya, tanpa kecuali.

Makanya, melihat gelagat yang kurang baik ini, ada beberapa anggota DPR yang menjadi geram dan ingin membubarkan KPK. Padahal dulu, KPK akan dibubarkan HANYA kalau kerjanya tak sesuai dengan harapan masyarakat. Nyatanya?

Ini namanya senjata makan tuan……..

Kenapa DPR Menghalangi Aksi KPK?


Awalnya alasan yang dikemukakan oleh Agung Laksono adalah bahwa ketua KPK, Antasari Azhar, tidak mengetahuinya. Tapi kemudian dibantah oleh Haryono Umar, Wakil Ketua KPK, Kamis (24/4). Ia menegaskan, KPK tetap akan menggeledah ruang kerja anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nur Nasution, karena tindakan itu dibutuhkan dalam penyidikan kasus dugaan penyuapan yang disangkakan terhadap Amin.

”Jumat (hari ini) kami (pimpinan KPK) akan kembali mengajukan surat pemberitahuan penggeledahan,” kata Haryono terkait dengan sikap pimpinan DPR yang tak mengizinkan penggeledahan ruang kerja Amin.

Tentang alasan Ketua DPR Agung Laksono bahwa penolakan dilakukan karena penggeledahan itu tidak diketahui pimpinan KPK, Haryono membantahnya. Menurut dia, pimpinan KPK mengetahuinya dan KPK mengantongi izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Haryono juga menegaskan, tidak ada kewajiban bagi KPK untuk minta izin DPR saat melakukan penggeledahan.

Saat ditanya apakah tertundanya penggeledahan itu dapat membuat sejumlah barang bukti hilang, Haryono berkata, ”Nggak- nggak-lah itu.”

Ia menambahkan, para penyidik KPK adalah penyidik yang profesional. Mereka tidak akan mengusik hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kasus yang sedang mereka tangani.

Menurut catatan Kompas, KPK pernah menggeledah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia tanpa kendala.

Pimpinan fraksi, Komisi III, dan Badan Kehormatan DPR mendukung sikap Ketua DPR Agung Laksono yang tidak mengizinkan penggeledahan ruang kerja anggota DPR, Al Amin Nur Nasution (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), oleh KPK………..

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar) dalam jumpa pers mengatakan, sikap DPR itu diambil melalui telaahan berbagi sumber hukum. Selain itu, secara etika dan politis, rencana KPK tersebut dinilai tidak tepat. Misalnya, merujuk UU No 8/1981 mengenai Hukum Acara Pidana, penggeledahan mesti dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. DPR juga punya hak politik untuk melindungi dokumen kenegaraan yang rahasia.

Tapi rumor yang beredar adalah bahwa yang terlibat kasus suap terkait dengan pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, tak hanya Al-Amin seorang diri. Ada dugaan penghalangan itu adalah demi ‘penyelamatan anggota yang lain. Biar Al-Amin yang jadi tumbal.

[ sumber: KPK Tetap Akan Menggeledah, KOMPAS, 25 April 2008 ]