MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak


“Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,”
Image

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan putusan MK ini baru akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) digelar secara bersamaan. Demikian hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali.

“Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Ketua MK Hamdan Zoelva, Kamis (23/1) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. “Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.”

Dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, MK mempertimbangkan tiga hal pokok, yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Menurut MK, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. MK berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

“Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” papar Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi.

Begitupula jika ditilik berdasarkan original intent dan penafsiran sistematik. Fadlil mengungkapkan, apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif. “Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Fadlil, dari sudut pandang original intent penyusun perubahan UUD 1945, telah memiliki gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Legislatif. MK menilai, hal ini telah pula sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

“Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis,” tulis MK dalam putusan setebal 92 halaman.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, menurut Fadlil, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

“Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat,” imbuhnya.

Pemilu 2014 Tetap Sah

Di samping itu, MK juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap pelaksanaan Pemilu 2014. Karena menurut MK, jika putusan ini dilaksanakan pada tahun ini, maka dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nantinya justru bertentangan dengan UUD 1945.

“Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif,” papar Fadlil.

MK berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan. “Menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.”

Seharusnya Ditolak

Dalam putusan ini Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Pada intinya, menurut Maria, seharusnya permohonan pemohon dalam perkara ini ditolak oleh MK. Sebab, pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka (openend legal policy) pembentuk undang-undang.

“Terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya,” tutupnya. (Dodi/mh)

sumber: Mahkamah Konstitusi, MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak

Effendi Gazali: Pilpres yang Dilaksanakan Setelah Pemilu Bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945


Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Metrotvnews.coMahkamah Konstitusim, Jakarta: Pakar hukum tata negera, Yusril Ihza Mahendra, mengaku uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukannya sedikit berbeda dengan yang dulu dilontarkan Effendi Ghazali ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril belum bisa berkomentar banyak jika nantinya permohonan Effendi yang diterima. MK menjadwalkan pembacaan putusan permohonan Effendi atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak pada Kamis (23/1) besok. Sementara uji materi pertama pemohon Yusril baru dilakukan tadi siang.

“Kita enggak tau seperti apa, dan tidak semua permohonan saya dengan permohonan sebelumnya sama. Dia (Effendi) enggak menguji tentang pendaftaran calon,” kata Yusril usai menjalani sidang di gedung MK, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (21/1).

Ia menjelaskan, ada beberapa pasal sama dan ada pula yang tak sama. Apabila gugatan sebelumnya dikabulkan sama substansinya, ia tidak perlu mengujikannya lagi.

“Nanti kita liat lah seperti apa permohonannya, kalau permohonannya dia dikabulkan sih, kalau sudah cukup saya enggak perlu nguji lagi, tapi kalau sekiranya tidak sama seperti apa yang disampaikan atau permohonannya ditolak, saya pun akan membuat dengan argumen saya sendiri,” ucap dia.

Perlu diketahui, Effendi pun menggugat beberapa pasal UU Pilpres, yakni Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

Effendi menilai pilpres yang dilaksanakan setelah pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Ia juga menganggap dua kali pelaksanaan Pemilu lebih boros.

Sementara Yusril mengajukan uji materi pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat 1, Pasal 6a ayat 2, Pasal 7C, Pasal 22E ayat 1 2 dan 3 UUD 1945.

Editor: Willy Haryono

sumber: metronews, Uji Materi Pilpres Yusril Beda dengan Effendi

Lain Khofifah Lain Palin


top-panel2Kofifah dan Mujiono (Ka-Ji) sibuk dengan gugatannya di Mahkamah Konstitusi, yang hari ini menginjak hari kedua, berupa pemeriksaan saksi-saksi. Dari 30 saksi yang dipersiapkan, ternyata yang hadir dan siap disumpah hanya 20 orang (1 orang terlambat karena masih menitipkan anaknya).

khofifahDari pemeriksaan saksi-saksi (saya menonton live di JTV (PT. Jawa Pos Media Televisi) hingga pukul 5 sore, dari sembilan saksi yang diperiksa, nampaknya baru satu yang relevan dengan pokok perkara, yaitu soal Penetapan Hasil Pilkada Jatim 2008. Sementara yang lain bukan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

Berhasilkah Ka-Ji membalikkan fakta hasil KPUD Jatim?

Muflihul Hadi SH., Advokat Surabaya, menulis di Surya dengan judul opini: Peluang Hukum Sengketa Pilgub Jatim.

Kuncinya Suara, kata Muflihul Hadi SH, yang pernah menjadi kuasa hukum KPU Bangkalan, Kota Malang, Bondowoso, Jombang dan Kabupaten Pasuruan itu. Lanjutnya, Secara prinsip, gugatan sengketa pilkada kuncinya pada selisih perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. MK tidak memeriksa berkas pelanggaran, seperti politik uang dan sebagainya. MK hanya memeriksa bukti-bukti yang faktual dan saksi langsung, bukan saksi de auditu yang menunjukkan kekeliruan perhitungan baik di tingkat TPS, PPK atau KPU.

Gugatan keberatan harus mendalilkan adanya selisih hitungan. Ada akumulasi kekeliruan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Selisih ini karena kekeliruan atau dimanipulasi sejak tingkat PPS, PPK dan KPU Kab/Kota, yang terakumulasi di KPU Jawa Timur, sehingga muncul angka atau perhitungan yang berbeda.

Bagi pemohon kuncinya adalah saksi. Kalau infrastruktur saksi sampai di level bawah solid dan kuat (artinya didukung dengan bukti formulir yang dibawa oleh saksi serta datanya faktual, baik di tingkat PPS maupun PPK), peluang dikabulkannya gugatan atau keberatannya ke MK sangat besar.

Untuk syarat pertama (selisih hitungan suara), menurut saya, Tim Kaji harus punya data dan saksi untuk diajukan di persidangan MK. Sedangkan untuk syarat kedua, yang sulit untuk dipenuhi apakah kekeliruan itu sangat besar, sehingga mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Apakah Tim Kaji dapat membuktikan kekeliruan sampai 60.000 suara?

palinLain Kofifah lain Sarah Palin, yang gagal jadi Wakil Presiden AS. Gubernur Negara bagian Alaska, AS itu bahkan diyakini akan menjadi ‘dewi penyelamat’ industri penerbitan AS.

Beberapa perusahaan penerbitan memang sedang antri tanda tangannya untuk sebuah proyek buku bernilai hingga 7 juta $ AS (Rp 820 Milyar). Kampanye pemilihan presiden yang lalu mungkin bisa menghasilkan ratusan buku jika tulisan para jurnalis dan politisi dikumpulkan. Namun, cerita pribadi Palin mengenai perkenalannya di dunia politik akan menjadi kisah yang paling menarik.

“Sarah (Palin) memberikan sesuatu yang berbeda. Begitu banyak hal yang ingin diketahui di seputar kehidupannya. Jika para penerbit bergerak cepat dan bukunya segera muncul di rak-rak, maka itu akan berharga lebih dari 7 juta $ AS.” Ungkap salah seorang editor perusahaan penerbitan.

Tidak hanya cerita seputar pilpres dan dunia politik yang bisa mendatangkan uang segunung bagi Palin. Foto-foto Palin di pinggir kolam renang yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong juga bisa laku.

“Bahkan foto dia duduk dan kelihatan seperti orang normal juga bisa laku sampai lima digit. Setiap penerbit kini mengejarnya,” kata Jeff Klein dari Folio Literary Management. (Palin Siap Raup Rp 820M – Harian Surya)

Yang pertama jelas masih perlu mengeluarkan banyak dana (lagi) sementara yang lain justru siap mengeruk pemasukan dana.

Hubungan antara Pilpres USA dan Pilkada Jatim


Hari Selasa setelah Senin pertama pada bulan November selalu menjadi hari pemilu presiden AS. Hari Selasa setelah Senin pertama tahun 2008 jatuh pada tanggal 4 November.

Awal penentuan soal hari Selasa ini diputuskan pada tahun 1845. Kemudian pada tahun 1875, hari Selasa juga sekaligus diputuskan sebagai hari pemilihan DPR AS. Pada tahun 1914, hari Selasa juga ditetapkan pemilu Senat AS.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa pemilu dilakukan pada awal November? Pada awalnya, komposisi warga AS didominasi para petani. Karena itu, politisi AS menilai bahwa bulan November adalah bulan paling senggang bagi para petani untuk beramai-ramai memberikan suara.

Waktu senggang ini perlu agar para petani memiliki masa santai berjalan dari pelosok pedesaan ke sentra-sentra pemilu. Masalah, bulan November adalah bulan di mana masa panenan sudah usai, atau masa musim gugur yang ditandai dengan musim panen sudah usai.

Masa tanam terjadi pada musim semi dan musim panas adalah masa mengelola tanaman, menyiangi dan memupuki, serta seterusnya. Nah, masa musim gugur, cuaca masih dianggap bersahabat bagi warga bepergian menuju kotak-kotak pemilu yang dulunya harus melalui jalanan rusak dan becek.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa harinya jatuh di setiap hari Selasa itu. Dulu kala, warga AS harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk memilih. Hari Senin dianggap kurang tepat karena warga harus mulai berangkat untuk memilih sejak hari Minggu. Padahal, hari Minggu adalah saat berbakti di gereja-gereja.

Ada juga alasan lain mengapa pemilu selalu dilakukan hari Selasa setelah Senin pertama. Politisi AS ingin menghindari agar hari pemilu tidak jatuh pada tanggal 1 November. Ada dua alasan untuk ini.

Pertama, setiap 1 November adalah Hari Semua Orang Kudus (All Saints Day), hari libur bagi pemeluk Katolik. Jadi, jika 1 November jatuh pada hari Selasa, maka pemilu tidak akan dilakukan karena hari Selasa pada tanggal ini bukanlah hari Selasa setelah hari Senin pertama di bulan November.

Alasan kedua, hampir semua pedagang umumnya sibuk melihat rekening pembukuan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Politisi AS khawatir bahwa sukses atau kegagalan bisnis pada bulan sebelumnya akan memengaruhi pilihan para pedagang. (Mengapa pada Selasa, 4 November 2008? – KOMPAS)

Lalu hubungannya dengan Kaji dan Karsa? Hubungannya adalah baik Pilpres USA maupun Pilkada Jatim sama dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 November 2008. Lalu kenapa tanggal 4, padahal awalnya ditentukan tanggal 5? Konon rumornya kubu Kaji protes, soalnya nomor suara milik Karsa adalah tanggal 5. Itu saja soalnya.

Bagi saya, sebagai warga Jawa Timur, lebih bergairah mengikuti Pilpres ketimbang Pilkada. Apalagi kalau Obama nanti betul-betul (seperti feeling saya) jadi presiden.

Daulat Rakyat: Kini Saatnya


Keponakan saya (kelas 5 SD) tanya kepada saya: “Besar mana Lurah sama Camat?”

“Besar Camat kalau dia gendut dan Lurahnya kurus…….”

“Bukan itu…..” sergah keponakan saya agak sewot.

“Di atas Lurah ada Camat. Di atasnya ada Bupati/Walikota. Di atasnya ada Gubernur. Di atasnya ada Presiden. Di atasnya ada MPR. Di atasnya ada Rakyat………..”

“Di atas Rakyat?” potong keponakan saya.

“Allah. Ini posisi yang paling puncak……” demikian saya mengakhiri pembicaraan itu, karena suara adzam Isya’ sudah mulai berkumandang.

Turun dari Masjid, saat tiba di rumah, saya lantas teringat hasil Pilkada di Jabar dan Sumut. Di sana, terbuktikan bahwa daulat rakyat sudah mulai menampakkan hasilnya.

Di atas kertas, Heryawan-Dede harus kalah karena hanya diusung 28 kursi di DPRD I Jabar, dari PKS (21) dan PAN (7). Lawannya, Danny-Iwan, didukung 45 kursi: Golkar (28), Demokrat (9), PBB (1), dan PKB (7). Adapun Agum-Nu’man diusung 34 kursi, dari PDI-P (21) dan PPP (13).

Apalagi Danny-Iwan ”dibantu” Presiden Yudhoyono (5/4) dengan pengucuran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Jawa Barat senilai total Rp 792 miliar.

Kenyataannya, PNPM pun tak mampu mendongkrak suara Danny-Iwan, uang dan dukungan Presiden bukan segalanya dalam Pilkada Jabar.

Rusia baru sudah lahir. Dmitry Medvedev (43) terpilih sebagai presiden baru. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) sedang menanti Barack Hussein Obama Jr (46) sebagai presiden baru AS. Medvedev dan Obama adalah penanda terbaik lahirnya generasi baru kepemimpinan nasional di Rusia dan AS, berarti juga generasi baru kepemimpinan global. Publik di Rusia dan AS membutuhkan alternatif perubahan radikal dan baru terhadap kualitas kepemimpinan dan pengalaman. Obama menyahutnya, ”Our time for change has come!”…………

Rusia dan AS meninggalkan politik status quo dan melakukan regenerasi kepemimpinan nasional, bahkan Al Gore (mantan wapres Bill Clinton) menyingkir secara elegan.

Tampaknya bola salju kemenangan kaum muda akan terus bergulir dalam pilkada di seluruh Indonesia pada 2008 ini, seperti di Jateng, Jatim, Riau, Lampung, Sumsel, dan sejumlah kabupaten/kota. Puncak bola salju ini adalah perebutan kepemimpinan nasional pada 2009 mendatang (dan telak mengalahkan) politisi ”sepuh”, melalui jalur parpol menengah/kecil maupun jalur perseorangan (bila dikabulkan rencana judicial review oleh Mahkamah Konstitusi atas UU No 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), seperti Susilo Bambang Yudhoyono (58), Jusuf Kalla (65), BJ Habibie (71), Megawati Soekarnoputri (60), Abdurrahman Wahid (67), Amien Rais (63), Akbar Tandjung (62), Wiranto (60), Sutiyoso (63), Sultan Hamengku Buwono X (61), dan segenerasinya.

Kaum muda di Indonesia adalah pembuat sejarah. Karena itu, regenerasi kepemimpinan nasional seperti banjir sejarah yang tak bisa dibendung. Siapa pun yang mencoba menahan akan tenggelam menjadi pecundang. Kaum muda dan golput meneriakkan keyakinan Heraclitus, yang selalu digaungkan Bung Karno, ”tuan- tuan segalanya pasti berubah, Panta Rei.” [Bom Waktu Kaum Muda dan Golput, M Fadjroel Rachman, KOMPAS, Jumat, 18 April 2008 | 00:38 WIB]