APBN untuk Rakyat atau untuk Birokrat dan Wakil Rakyat?


DI negeri ini para pemilik mobil adalah kaum beruntung. Bayangkan, tercatat tak sampai 8 juta mobil pribadi berseliweran di negara berpenduduk 230 juta ini. Walhasil, karena cukup banyak keluarga yang memiliki lebih dari satu mobil, cukup aman untuk menduga bahwa pemilik kendaraan roda empat ini adalah kelompok sepuluh persen rakyat Indonesia terkaya. Mereka berada di ujung atas tingkat kesejahteraan.

Di ujung yang lain hidup sekitar 20 juta keluarga termiskin bangsa ini dengan pendapatan di bawah US$ 2 sehari. Mereka jelas masuk kelompok fakir miskin, yang menurut konstitusi harus dientaskan dari kepapaannya oleh pemerintah.

Tapi apa yang selama ini dilakukan pemerintah?

Gara-gara kenaikan harga minyak dunia yang gila-gilaan belakangan ini, sebagian besar dana pengeluaran pemerintah ternyata dipakai untuk mensubsidi bahan bakar minyak, yang tahun ini diperkirakan mencapai 132 triliun. Ini berarti lebih dari empat kali lipat belanja untuk Departemen Pendidikan, lembaga pemerintah yang anggarannya paling besar.

Lantas siapa saja penikmat subsidi ini? Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan 70 persen dari jumlah itu dinikmati para pemilik mobil. Untuk setiap kendaraan beroda empat, pemerintah memberikan subsidi rata-rata sejuta rupiah sebulan. Artinya, keluarga kaya yang memiliki empat mobil akan menerima derma pemerintah Rp 4 juta sebulan. Bandingkanlah nasib kalangan beruntung itu dengan keluarga termiskin di negeri ini, yang hanya menerima bantuan Rp 100 ribu sebulan, itu pun diterima tiga bulan sekali. (MBM Tempo Online, Cabut Subsidi Mobil Pribadi).

Jika pemerintah menyatakan bahwa subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh rakyat kaya, pemerintah keliru. Subsidi BBM adalah ibarat oli dalam mesin pertumbuhan ekonomi, terutama untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jika pemerintah tidak mampu memberi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lain, mencabut subsidi BBM ibarat mengambil napas hidup lebih dari 100 juta rakyat Indonesia.

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 48 juta unit dan sebagian besar bergantung pada BBM. Begitu juga dampak bagi nelayan, yang 60 persen biaya produksinya berasal dari BBM. Jumlah nelayan di Indonesia mencapai 3,4 juta orang (Statistik Perikanan 2004). Jika dihitung dengan jumlah orang yang bergantung pada jenis usaha ini (UMKM dan nelayan, asumsi 3 orang per unit), ada sekitar 150 juta manusia yang menggantungkan nafkah hidupnya pada subsidi BBM secara langsung. Ibarat manusia yang telah sesak napas akibat kenaikan bahan pangan dunia yang tinggi, kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin tersengal-sengal.

Berkaitan dengan defisit APBN yang dialami oleh pemerintah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah keberadaan anggaran yang cukup bagi pemerintah dapat membuat pemerintah cukup efisien dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah cukup dengan BLT yang nilai dan cakupannya tidak seberapa dan hanya berlaku tidak sampai setahun? Atau dengan anggaran kesehatan di APBN yang persentasenya masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lain? Atau amanat anggaran pendidikan di dalam konstitusi yang mencapai 20 persen yang cuma utopis? Itu baru alokasi, belum tingkat efisiensi anggaran yang benar-benar sampai ke rakyat.

Lamban dan korup

Sekadar untuk mengingat kembali tahun 2005, ketika pemerintah baru menaikkan harga BBM sebanyak dua kali (128 persen), tidak lama setelah itu (2006) DPR mengajukan kenaikan gaji yang tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 40-60 persen. Dari take home pay sebesar Rp 25 juta menjadi Rp 35 juta-Rp 40 juta, sementara untuk pimpinan DPR mencapai Rp 60 juta-Rp 70 juta. Total penambahan gaji anggota DPR ketika itu mencapai Rp 200 miliar. Kenaikan gaji tersebut tentu saja sangat melukai nurani keadilan rakyat. Namun, program tersebut jalan terus, dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi fungsi DPR. Kenyataannya, setelah beberapa anggota DPR ditangkap oleh KPK, DPR terbukti masih tidak efisien dan tidak mampu menunjukkan kepedulian kepada rakyat.

Begitu juga dengan lembaga eksekutif. Kenaikan gaji PNS yang mencapai 20 persen (di beberapa direktorat Departemen Keuangan kenaikan mencapai hampir 400 persen, lihat situs depkeu.go.id) apakah dapat mengefisienkan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik sehingga ujung-ujungnya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi? Kenyataan menunjukkan bahwa mesin birokrasi yang diberi subsidi dana pajak dari rakyat (APBN) masih merupakan mesin yang terlalu gemuk, lamban, dan korup.

Hal ini terbukti dari tingkat kebocoran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang disebut oleh KPK mencapai 30 persen. Anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah di dalam APBN mencapai Rp 600 triliun, dan jika kebocoran dapat disetop, penghematan dapat mencapai Rp 150 triliun (sumber hukumonline.com, 1/11/2007). Nilai itu hampir setara dengan subsidi BBM yang diberikan pemerintah untuk rakyat.

Begitu juga efisiensi dalam penegakan hukum. Dana koruptor BLBI yang mencapai ratusan triliun rupiah bisa raib begitu saja. (KOMPAS, APBN untuk Siapa?)

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana lagi………..

Menurut TEMPO, sebenarnya nasi sebenarnya belum jadi bubur. Kenaikan harga minyak dunia masih terus meroket dan anggaran pemerintah hanya aman untuk sementara. Majalah ini berharap, waktu jeda yang tersedia setelah kenaikan harga bahan bakar minyak dimanfaatkan sebaik mungkin. Pilihan kebijakan tentang harga minyak tak boleh lagi semata-mata demi menyelamatkan neraca anggaran pemerintah, tapi harus bertumpu pada sisi keadilan belanja uang negara. Itu sebabnya persiapan mencabut subsidi bahan bakar minyak bagi para pemilik kendaraan bermotor pribadi harus dilakukan dan diterapkan pada waktu yang tepat.

Advertisements

Daulat Rakyat: Kini Saatnya


Keponakan saya (kelas 5 SD) tanya kepada saya: “Besar mana Lurah sama Camat?”

“Besar Camat kalau dia gendut dan Lurahnya kurus…….”

“Bukan itu…..” sergah keponakan saya agak sewot.

“Di atas Lurah ada Camat. Di atasnya ada Bupati/Walikota. Di atasnya ada Gubernur. Di atasnya ada Presiden. Di atasnya ada MPR. Di atasnya ada Rakyat………..”

“Di atas Rakyat?” potong keponakan saya.

“Allah. Ini posisi yang paling puncak……” demikian saya mengakhiri pembicaraan itu, karena suara adzam Isya’ sudah mulai berkumandang.

Turun dari Masjid, saat tiba di rumah, saya lantas teringat hasil Pilkada di Jabar dan Sumut. Di sana, terbuktikan bahwa daulat rakyat sudah mulai menampakkan hasilnya.

Di atas kertas, Heryawan-Dede harus kalah karena hanya diusung 28 kursi di DPRD I Jabar, dari PKS (21) dan PAN (7). Lawannya, Danny-Iwan, didukung 45 kursi: Golkar (28), Demokrat (9), PBB (1), dan PKB (7). Adapun Agum-Nu’man diusung 34 kursi, dari PDI-P (21) dan PPP (13).

Apalagi Danny-Iwan ”dibantu” Presiden Yudhoyono (5/4) dengan pengucuran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Jawa Barat senilai total Rp 792 miliar.

Kenyataannya, PNPM pun tak mampu mendongkrak suara Danny-Iwan, uang dan dukungan Presiden bukan segalanya dalam Pilkada Jabar.

Rusia baru sudah lahir. Dmitry Medvedev (43) terpilih sebagai presiden baru. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) sedang menanti Barack Hussein Obama Jr (46) sebagai presiden baru AS. Medvedev dan Obama adalah penanda terbaik lahirnya generasi baru kepemimpinan nasional di Rusia dan AS, berarti juga generasi baru kepemimpinan global. Publik di Rusia dan AS membutuhkan alternatif perubahan radikal dan baru terhadap kualitas kepemimpinan dan pengalaman. Obama menyahutnya, ”Our time for change has come!”…………

Rusia dan AS meninggalkan politik status quo dan melakukan regenerasi kepemimpinan nasional, bahkan Al Gore (mantan wapres Bill Clinton) menyingkir secara elegan.

Tampaknya bola salju kemenangan kaum muda akan terus bergulir dalam pilkada di seluruh Indonesia pada 2008 ini, seperti di Jateng, Jatim, Riau, Lampung, Sumsel, dan sejumlah kabupaten/kota. Puncak bola salju ini adalah perebutan kepemimpinan nasional pada 2009 mendatang (dan telak mengalahkan) politisi ”sepuh”, melalui jalur parpol menengah/kecil maupun jalur perseorangan (bila dikabulkan rencana judicial review oleh Mahkamah Konstitusi atas UU No 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), seperti Susilo Bambang Yudhoyono (58), Jusuf Kalla (65), BJ Habibie (71), Megawati Soekarnoputri (60), Abdurrahman Wahid (67), Amien Rais (63), Akbar Tandjung (62), Wiranto (60), Sutiyoso (63), Sultan Hamengku Buwono X (61), dan segenerasinya.

Kaum muda di Indonesia adalah pembuat sejarah. Karena itu, regenerasi kepemimpinan nasional seperti banjir sejarah yang tak bisa dibendung. Siapa pun yang mencoba menahan akan tenggelam menjadi pecundang. Kaum muda dan golput meneriakkan keyakinan Heraclitus, yang selalu digaungkan Bung Karno, ”tuan- tuan segalanya pasti berubah, Panta Rei.” [Bom Waktu Kaum Muda dan Golput, M Fadjroel Rachman, KOMPAS, Jumat, 18 April 2008 | 00:38 WIB]

Maafkan Pak Harto


Headline News media masa di tanah air (dan mungkin di luar negeri) fokus pada perkembangan kesehatan dan nasib Pak Harto. Bahkan kabar terakhir, sudah santer beredar isu kalau Pak Harto sudah meninggal dunia. Benarkah?jawa-pos.jpg
Jawa Pos Online, Sabtu, 12 Desember 2008 antara lain mewartakan : Kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto tadi malam (12/1) memasuki titik paling kritis. Ini adalah saat-saat paling mengkhawatirkan selama delapan hari dirawat intensif di RS Pusat Pertamina. Begitu gawatnya, tim dokter yang merawatnya sempat memberikan keterangan lewat selembar kertas yang menjelaskan terjadinya kegawatan pada pukul 17.00.Dalam situasi kritis itu, seluruh putra-putri penguasa Orde Baru tersebut berkumpul di lantai V, tempat Soeharto dirawat. Biasanya, para anak Soeharto datang bergantian, tapi tadi malam mereka semua berkumpul. Probosutedjo yang masih dalam status terpidana di Lapas Sukamiskin, Bandung, pun ikut hadir.Sudwikatmono, salah satu kerabat dekat Soeharto, menceritakan semua anak Soeharto sudah hadir. “Keluarga sudah kumpul semua. Semua pada nangis,” ujar pengusaha yang berjaya di era Orba itu.Menurut sumber, yang selalu mendampingi Pak Harto di kamar 536 hanya Mbak Tutut. Semua keluarga yang lain hanya keluar masuk untuk melihat kondisi ayahnya.Suasana tegang saat Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri muncul pukul 19.53. Ini adalah kedatangan kali kedua petinggi negara itu untuk menjenguk Soeharto. Kalla tidak bicara satu kata pun dengan wartawan. Dari raut mukanya terlihat begitu serius. Turun dari mobil langsung menuju lantai V.Kedatangan Kalla secara mendadak dan lengkapnya kehadiran putra-putri Cendana itu sempat memunculkan berbagai spekulasi di kalangan wartawan yang memadati lobi dan RSPP. Beberapa kabar yang tak jelas sumbernya menyebut Soeharto meninggal dunia. Berbagai SMS pun beredar mulai dari yang menyebutkan dalam kondisi kritis hingga meninggal dunia berseliweran….Di halaman lain muncul berita dengan judul: Korban HAM Tak Ingin Maafkan. Isinya antara lain : Sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM (hak asasi manusia) pada era kekuasaan Soeharto kemarin menyempatkan diri ke RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina). Mereka berdoa supaya mantan presiden itu kembali sehat serta meminta agar kesalahannya sebagai pelaku kekerasan HAM tetap diusut.“Pemerintah dan politisi harus memandang keberadaan kami sebagai korban pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto,” tegas Bejo Untung, salah seorang korban pelanggaran HAM peristiwa 1965, di lobi RSPP kemarin. Bejo bersama sekitar 30 anggota keluarga korban pelanggaran HAM dari peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, penculikan 1997/1998, dan Trisakti 1998. Tampak pula bersama mereka Suciwati, istri aktivis HAM almarhum Munir, dan Koordinator Kontras Usman Hamid.“Atas nama kemanusiaan, kami ke sini adalah ingin mendoakan Soeharto supaya segera sembuh,” sambung Suciwati yang mengajak anaknya, Alif, ikut serta kemarin.Menurut Suciwati, segala dalih untuk memaafkan Soeharto karena sakit yang dideritanya saat ini bukanlah bentuk kemanusiaan. Jika dihadapkan pada nasib yang diderita para korban Soeharto di masa lalu, upaya tersebut sama saja dengan menghapus segala upaya yang dilakukan anggota keluarga korban pelanggaran HAM. “Kemanusiaan yang hakiki adalah kebenaran dan keadilan. Karena itu, kebenaran dan keadilanlah yang tetap harus ditegakkan di dunia ini, bukan menutupinya,” tegasnya. Menurut saya, memaafkan adalah perbuatan yang mulia ketimbang perbuatan minta maaf. Meskipun nantinya (mudah-mudahan saja) Pak Harto (kalau sempat) dan segenap keluarganya minta maaf kepada seluruh rakyat yang pernah “disakiti” tetap lebih mulia yang memberi maaf. Apalagi tanpa di minta.Hanya saja, memang (secara manusiawi) sulit orang untuk memberi maaf, tatkala mereka betul-betul pernah dizalimi oleh beliau.Kalau saya secara tidak pernah merasa dizalimi. Bahkan pada saat Orde Baru, beras sembako serba murah, BBM murah karena disubsidi, dll. dll. Dengan pendek saya merasa dienakkan oleh beliau.Bahwa kemudian ternyata mereka menjadi lebih enak ketimbang sebagian besar rakyat Indonesia, dan negara menjadi bangkrut, itu lain soal.

KOPERASI: Sokoguru Ekonomi Indonesia?


Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dikatakan bahwa KOPERASI adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

logo-koperasi.jpgSementara itu dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diamandemen) kata KOPERASI ini disebut dan dicantumkan dalam penjelasan pasal 33. Namun setelah amandemen, penjelasan atas pasal-pasal dari UUD 1945 dimasukkan dalam batang tubuh. Entah sengaja atau karena khilaf, ternyata kata KOPERASI ini tidak ikut masuk. Alias ketinggalan atau malah ditinggalkan?

Nampaknya para penyusun UU No. 22 Tahun 1992 itu (Presiden dan DPR) sudah lupa bahwa para founding father kita bercita-cita untuk menjadikan KOPERASI sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. KOPERASI dianggap sebagai badan usaha yang terlalu banyak merepoti pemerintah. Karena banyak kredit program yang diterima KOPERASI (utamanya KUD) raib diselewengkan pengelolanya.

Namun kenyataan di lapangan, berbicara lain. Saat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan, justru eksistensi KOPERASI nampak nyata. Saat hampir semua bank-bank besar macam BCA, Bank Lippo (bank swasta) , maupun bank pemerintah: Bank Bumi Daya, Bank Bapindo dan Bank Dagang Negara (yang kemudian ketiga bank terakhir dilebur menjadi Bank Mandiri) dan banyak bank lain pada colaps, KOPERASI masih bisa menjadi tumpuan anggota dan masyarakatnya dalam hal melayani keperluan modal.

Tak bisa dibayangkan, manakala saat itu, selain bank, KOPERASI juga ikut colaps, pasti akan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengalami PHK.

Meskipun demikian, sampai sekarang, di mata perbankan, posisi tawar KOPERASI masih dipandang sebelah mata. Untuk bisa memperoleh kredit, di banyak bank, perlu KOPERASI melengkapi banyak persyaratan yang sering merepotkan. Memang banyak KOPERASI yang nakal. Tapi masih lebih banyak KOPERASI yang baik.

KOPERASI dan koperasi, dalam praktek, ada bedanya. KOPERASI (yang sejati) dibentuk dari, oleh dan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Sementara koperasi dibentuk seorang seorang pemodal yang ingin memutar uangnya di koperasi. Hal ini dimungkinkan, karena untuk membentuk koperasi, pasca reformasi, sangatlah mudah.

Dulu, badan hukum KOPERASI harus disahkan oleh Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur, selaku wakil dari Pemerintah. Sekarang, cukup disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota saja.

Sejatinya KOPERASI dibentuk demi untuk kesejahteraan anggotanya. Sementara koperasi dibentuk demi keuntungan pemodal semata. Ibaratnya PT berbaju koperasi. Bahkan, tak jarang, mereka (para pemodal) itu rela membeli badan hukum KOPERASI yang sudah tidak aktif lagi dengan nilai tak kurang dari puluhan juta rupiah.

Jadi, ketika UUD 1945 sudah menganggap tidak perlu untuk mencantumkan lagi kata KOPERASI, ketika perbankan masih memandang KOPERASI dengan sebelah mata, ketika banyak PT yang beroperasi dengan kedok koperasi, MASIHKAH KOPERASI DIANGGAP SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN INDONESIA?

Tulisan ini juga saya posting di sini.

Berita Gembira Atawa Berita Ironi


Headline Surya OnlineDengan total kekayaan Rp 50,22 triliun, keluarga Aburizal Bakrie (Ical) menjadi orang terkaya di Indonesia. Nilai kekayaan itu tentu masih jauh lebih besar jika dibanding dengan kewajiban Ical membayar ganti rugi kepada para korban lumpur di Porong Sidoarjo yang ‘hanya’ Rp 3,4 triliun.

Demikian lead berita Surya Online bikin setori tentang kekayaan Keluarga Bakri. Lebih lanjut Surya Online ini menulis: Kekayaan keluarga Menko Kesra Aburizal Bakrie (Ical) yang meroket hingga Rp 50,22 triliun seperti dilansir majalah bisnis Forbes, tentu membawa angin segar bagi para warga korban lumpur di Sidoarjo untuk segera mendapatkan pelunasan pembayaran ganti rugi.

Wapres Jusuf Kalla (JK) juga mengatakan, dengan jumlah kekayaan Ical itu, mestinya bisa membuat warga Porong tenang. “Dengan itu membuktikan, pasti bisa dibayar (ganti rugi terhadap warga Porong). Itu yang paling penting. Toh, yang dibayar cuma Rp 3,4 triliun,” kata Wapres JK ketika memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (14/12).

Majalah Forbes menyebut kekayaan keluarga Ical dengan Grup Bakrie-nya terkerek naik empat kali lipat. Dari semula hanya 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp 11,6 triliun pada 2006, dalam setahun meroket menjadi 5,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 50,22 triliun pada 2007.

Membaca berita ini, mestinya persoalan Porong sudah tuntas sejak dulu. Kan tak lebih dari 7% yang harus dibayar untuk ganti rugi ( kenapa kok nggak ganti untung ya ❓ ) kepada para warga korban lumpur di Sidoarjo. Tapi, kenapa kok sudah dua lebaran mereka masih dibayar dengan janji.

Dibayar sih dibayar. Kan cuma 7%, tapi kapan ❓ Apa setelah ada pengumumam dari Majalah Forbes ini ❓

Mudah-mudahan begitu 😀