DPR “Disuapi” Sejak 1970?


Praktik Bank Indonesia memberikan uang tanpa tanda bukti dan untuk berbagai urusan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah berlangsung lama. Bahkan, praktik pemberian uang bantuan itu disebut-sebut berlangsung sejak tahun 1970. Dana itu diberikan karena DPR menentukan ”hidup” BI.

Kesaksian itu dipaparkan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (20/8). Selain memeriksa Rusli, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gusrizal ini juga menghadirkan saksi Jonathan serta anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, Hamka Yandhu, Ali As’ad, Amru Al Mutasyim, dan Anthony Zeidra Abidin.

Hakim Hendra Yospin (H) bertanya, kenapa memberikan uang Rp 31,5 miliar pada tahun 2003 kepada anggota DPR tanpa tanda terima, Rusli (R) menjawab, itu adalah sebuah kelaziman. Jika BI memberikan ”bantuan” kepada DPR selalu tanpa tanda terima. (kompas)

Setelah 38 tahun baru terungkap. Tak bisa dibayangkan berapa tirlyun bila dana itu jumlahkan. Indonesia memang kaya raya. Sayangnya, kita, sebagai rakyat tidak pernah bisa menikmatinya……

Saat Pria Bertekuk Lutut Di Bawah Kerling Wanita


Wanita di jajah sejak dulu
Dijadikan perhiasan sangkar madu
Tapi ada kala pria tak berdaya
Tekuk lutut di bawah kerling wanita

covertempo.jpgMembaca sepak terjang Artalyta Suryani di TEMPO MBM Edisi Online, Edisi 04/XXXVII/17 – 23 Maret 2008, saya ingat lagu tempo doeloe ini (saya lupa karya siapa). Sepintas nampaknya kaum wanita sekedar perhiasan kaum pria. Mungkin bagi sebagian (besar) memang tak salah. Tapi tidak bagi sang makelar yang bernama Artalyta Suryani. Ia cocok dengan dua bait terakhir lagu itu. Ia membuat banyak orang bertekuk lutut di bawah kerling Ayin, panggilan wanita yang (hanya) tamatan SMA Palapa 3 di Tanjung Karang itu. Paling tidak, yang terungkap adalah Jaksa Urip Tri Gunawan. Yang belum terungkap? Melihat peran Ayin dalam kasus suap itu, bukan tak mungkin ia banyak “menebar budi”. Urip diduga bukan satu-satunya penerima. Apalagi koruptor dalam birokrasi kita mengenal istilah “waskat”, “wasping”, “waswah” (wajib setor ke atas, wajib setor ke samping, wajib setor ke bawah) – istilah yang menunjukkan bahwa korupsi melibatkan jaringan yang bertali-temali.

Siapa dia? Tak banyak yang tahu. “Dia tidak terkenal, tapi mengenal dan dikenal banyak orang. Itu benar-benar hebat” kata sumber TEMPO.

Pada bulan April 2007, saat hajatan perkawinan putranya di kawasan Pekan Raya Jakarta, dihadiri oleh hampir semua petinggi negeri ini. Sang Presiden, SBY bersama istri, Agung Laksono, Ketua DPR, mantan Presiden Gus Dur, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung, juga nampak di sana. Di samping itu, hadir pula sejumlah pengusaha kakap, sejumlah petinggi Negara juga terlihat dalam pesta perkawinan itu.

Ini menunjukkan bahwa kalau wanita mulai menebar kerlingnya, siapapun pria pasti akan bertekuk lutut. Apalagi kalau “kerling” itu bernuansa dolar. Setinggi apapun pangkat dia, sering isi Sumpah Jabatan lenyap dari ingatan, melayang pergi entah ke mana…….

Bila Penegak Hukum Tak Berjalan Tegak


kejaksaan_ri.jpg

Tri Krama Adhyaksa, adalah doktrin Kejaksaan Republik Indonesia:

  1. Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
  2. Adhi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
  3. Wicaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

Demikian Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia yang saya kutip di Wikipedia.

Luhur nian doktrin itu bila kita cermati. Dan sejak sore kemarin, doktrin ini tercederai oleh ulah Jaksa Urip Tri Gunawan. Ia menjadi tersangka kasus penyuapan 660 ribu US Dolar (sekitar Rp 6 milyar) yang diduga terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ada adagium dalam ilmu hukum:

Walau Langit Runtuh,

Hukum Harus Tetap Ditegakkan.

Namun yang terjadi
kini
hukum itu dirobohkan
oleh aparat Penegak Hukum
I R O N I S.

Jawa Pos dot com memberitakan: Sebelum bertugas di Jakarta, Urip memang berdinas di Bali. Menurut beberapa sumber, karir Urip di Pulau Dewata tergolong moncer. Setelah menjadi salah satu JPU (jaksa penuntut umum) dalam sidang kasus bom Bali I, dia dipromosikan sebagai Kasi Pidum Kejari Kota Tanjungpriok, Jakarta.
Setelah itu, dia dipercaya menjadi kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klungkung. Jabatan Kajari Klungkung hanya dipangku kurang lebih tiga tahun. Selanjutnya, dia mendapat promosi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sebagai salah satu Kasubdit, hingga akhirnya ditunjuk sebagai koordinator jaksa penyelidik kasus BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia).
Jabatan terakhir ini yang membuat Urip tersandung kasus suap.

Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, agar tidak bermain “api”. Malunya itu. Tidak bisa ditutup dengan berapapun duwit yang dipunyai. Karena sudah kadung cemar sedunia.