Efek Domino Kenaikan Harga Elpiji 12 Kilogram


Tabung Gas Elpiji Melon Mulai LangkaTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dulu Pemerintah mendorong rakyat agar tidak lagi memakai minyak tanah dan beralih ke elpiji dengan iming-iming lebih murah dan hemat. Setelah rakyat beralih, dan sudah tergantung ke elpiji, pemerintah seenaknya saja menaikkan harga.

Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis berpendapat bahwa pemerintah telah menjebak rakyatnya sendiri, melalui kebijakan menaikkan harga Elpigi 12 Kg.

“Ini sama artinya menjebak rakyatnya sendiri,” ujar Irmadi Lubis, Jumat (3/1/2014).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 1 ini juga sangat kecewa, sebab momen menaikkan harga Elpiji ini dilakukan disaat rakyat lengah karena masih suasana tahun baru dan DPR sedang reses.

“Pemerintah (Pertamina) sengaja mengintip saat rakyat lengah dan DPR reses, kemudian menaikkan harga, ” ujarnya.

Irmadi mengingatkan bahwa dampak dari kenaikan harga elpiji itu sangat luas bagi masyarakat. Setiap kenaikan satu rupiah dampaknya sangat dirasakan masyarakat, pascapemerintah menaikkan harga BBM, dan listrik.

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Aryani menilai kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram sekitar Rp 4.000 per kilogram akan mempengaruhi daya beli masyarakat. ” Tidak hanya soal daya beli elpiji, tapi efek domino dari kenaikan itu juga harus menjadi perhatian serius,” katanya ketika dihubungi, Kamis, 2 Januari 2014.

Dewi menuturkan, berapa pun kenaikan harga gas elpiji, hal itu akan membebani masyarakat. Soalnya, situasi ekonomi yang diperkirakan masih sulit pada 2014 ini akan menjadi beban tersendiri.

Ia juga menilai kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram ini harus diimbangi dengan penjelasan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak terjadi keributan. Selain itu, rasionalitas harga produksi juga harus diselaraskan dengan daya kondisi masyarakat saat ini.

»Pertamina harus transparan menjelaskan untung ruginya. Apa benar kenaikan karena ongkos produksi yang tinggi atau faktor manajemen yang kurang jeli,” kata Dewi.

Sebagai entitas bisnis, menurut dia, Pertamina memang berhak mengatur harga produk dan layanan kepada masyarakat. Namun, badan usaha milik negara ini juga harus melihat kemampuan dan kondisi psikologis penerimaan rakyat terhadap harga. Kebijakan harga oleh Pertamina sebagai BUMN harus melihat variabel-variabel lain di luar komersial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan berpendapat kenaikan harga gas Elpiji 12 kg sebesar 68 persen harus segera dibatalkan.

Sebab, kenaikan tersebut sangat membebani rakyat terutama kalangan pekerja di seluruh Indonesia.

Andy William Sinaga, Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia, mengatakan rakyat Indonesia telah dipaksa menggunakan gas melalui Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2007 tentang konversi penggunaan minyak tanah ke gas.

“Akibat konversi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia sudah menggunakan gas dan meninggalkan penggunaan minyak tanah,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2014).

Selain itu, kenaikan gas elpiji dikarenakan kerugian PT Pertamina sebesar Rp 7,73 triliun harus dicermati, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mencermati dan melakukan investigasi kepada pejabat Pertamina.

Labor Institute Indonesia juga mengimbau agar Kementerian BUMN segera turun tangan untuk melakukan penilaian kembali kepada unsur direksi dan Komisaris Pertamina dikarenakan kerugian Pertamina yang sangat besar tersebut, yang mengakibatkan kenaikan cukup signifikan harga gas elpiji.

Menurut Andy, bila perlu unsur direksi dan komisaris Pertamina tersebut segera dicopot. Pertamina sebagai BUMN seharusnya memberikan energi yang murah kepada rakyat, bukan terpengaruh dengan harga pasar atau terperangkap dalam pusaran mafia bisnis energi.

Andy mencurigai bahwa kenaikan harga gas elpiji ini sarat dengan kepentingan politik 2014, dan diduga ada permainan mafia bisnis gas di balik kenaikan harga elpiji tersebut.

Dikarenakan, para pemimpin partai politik pendukung pemerintah, tidak keberatan dengan kenaikan harga gas tersebut. Kenaikan tersebut juga terkesan dipaksakan, dan memanfaatkan kelengahan rakyat dalam menghadapi perayaan tahun baru 2014, dan memanfaatkan masa reses anggota DPR RI yang akan bersidang kembali 15 Januari 2014

JPPN – JAKARTA – Politikus Golkar, Bambang Soesatyo menilai kasus kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) awal 2014 menggambarkan tidak adanya kewibawaan manajemen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Buktinya, ketika mendapat kritikan dari masyarakat atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, pemerintah mengelak bahwa keputusan itu tak bisa dicegah.

“Baik presiden maupun Menko Perekonomian mengatakan kenaikan harga elpiji itu sebagai aksi korporasi Pertamina yang sulit dicegah. Hanya orang bodoh yang percaya pada argumentasi ngawur seperti itu,” kata Bambang dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (5/1).

Menurut Wakil Bendahara Umum DPP Golkar itu, meskipun Pertamina yang menaikkan harga elpiji, namun kebijakan itu tidak bisa lepas dari pemerintahan SBY. Alasannya, Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur oleh Undang-Undang.

“Dia (Pertamina) harus tunduk pada pemerintah, khususnya kepada Presiden dan Menteri ESDM sebagai Pembina. Apalagi komoditi yang dikelola Pertamina sangat strategis dalam konteks kepentingan rakyat,” katanya.
Karenanya, Bambang menganggap kalau Presiden SBY dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan naiknya harga elpiji 12 Kg sebagai aksi korporasi  Pertamina, pernyataan tersebut sarat kebohongan. Kata dia, kenaikan harga itu tidak mendadak, melainkan sudah direncanakan dan diketahui pemerintah.

“Pertamina telah melaporkan  rencana kebijakan perubahan harga elpiji 12 Kg kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Mekanisme pelaporan ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM No.26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian  Elpiji,” ucapnya.
Bambang menjelaskan kenaikan harga elpiji berdampak sangat luas dan signifikan terhadap kehidupan rakyat. Ia memastikan Jero Wacik pasti tidak berani bertindak sendirian sehingga akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Apalagi, ada dampak inflatoir dari naiknya harga gas elpiji. Hatta dan Jero Wacik pasti harus berkonsultasi dengan Presiden SBY sebelum memberi respon final kepada Pertamina.

Dan di Malang, kini tak mudah untuk mendapatkan Gas Elpiji Melon (sebutan elpiji 3 kg). Mesti tunggu satu hingga dua hari untuk bisa memperolehnya.

TEMPO.CO, Malang – Pengguna gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram beralih menggunakan gas subsidi ukuran 3 kilogram. Dengan demikian, terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang dikenal pula dengan sebutan elpiji melon di banyak lokasi.

“Pelanggan banyak beralih ke tabung gas 3 kilogram karena lebih murah,” kata pemimpin agen gas elpiji PT Gading Mas, Maret Tri Kusnandar, Kamis, 2 Januari 2014.

Harga gas elpiji ukuran 12 kilogram yang semula Rp 80 ribu naik menjadi Rp 130 ribu. Sedangkan harga tabung gas elpiji 3 kilogram sebesar Rp 13.500 per tabung. Rata-rata setiap hari dipasok sebanyak 1.120 tabung ukuran 3 kilogram. Sedangkan distribusi gas elpiji ukuran 12 kilogram sebanyak 400 tabung.

“Kami menerima banyak keluhan dari konsumen,” katanya.

Sementara pengecer gas elpiji di kawasan Klojen, Solihah, mengaku pasokan gas elpiji tersendat sejak dua pekan terakhir. Sebelumnya, setiap pekan ia mendapat kiriman tiga kali. Setiap kiriman tiga kali sebanyak 220 tabung. Namun, kiriman terus berkurang menjadi 100 tabung.

Advertisements

REFLEKSI AKHIR TAHUN – K O R U P S I ( 1 )


samad koruptor top di jatimKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Jawa Timur  tak bebas dari koruptor. Meski tidak menunjuk secara terbuka, Ketua KPK Abraham Samad  sempat menyatakan , ada koruptor kelas wahid di Jawa Timur.

“Jawa Timur itu perampoknya kelas wahid. Cara mereka merampok sangat canggih. “ kata Samad saat menjadi pembicara pada refleksi akhir tahun  Pekan Politik Kebangsaan di Jakarta (12/12/13) (Jawa Pos, Jum’at, 13/12/13).

Pertanyaannya:

SIAPA DIA?

 ATAU

SIAPA MEREKA?

Marzuki Alie ‘Ngelindur’ mBubarkan KPK


Usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan dikecam sejumlah kalangan, termasuk akademisi.

“Pikiran-pikiran seperti itu lazimnya muncul dari pihak yang diuntungkan dengan suasana yang koruptif,” kata pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat dihubungi, Sabtu, 30 Juli 2011.

Menurut Abdul Fickar, sebagai pemimpin lembaga negara, Marzuki seharusnya cerdas dalam menyikapi sesuatu, bukannya berpikir tidak logis dan pragmatis. “Dia sama sekali tidak pantas disebut sebagai negarawan karena wawasannya pendek seperti itu,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Marzuki menyebut sebaiknya KPK “bedhol desa” atau lembaganya dibubarkan saja, jika tudingan Muhammad Nazaruddin terbukti benar. “Kembalikan kepada penegak hukum yang ada dengan pengawasan yang lebih baik,” ujarnya di Gedung DPR, kemarin.

sumber: Ingin Bubarkan KPK, Marzuki Tak Pantas Jadi Negarawan, Tempo Interaktif

 

Gayus: Ikan Teri Sanggup Menelan Big Fish?


Kalau saya diterima menjadi staf ahli Kepolisian, Kejaksaan atau KPK saya, si Ikan Teri, akan sanggup ‘menelan’ Sang Big Fish.

Begitu ‘sumpah’ atau ‘janji’ Gayus Tambunan di saat melakukan pembelaannya di ruang Sidang kemarin. Karena selama ini, menurut dia, yang berhasil hanyalah sekelas ikan teri. Sementara yang level Ikan Besar masing bebas berenang di lautan harta hasil korupsi.

Setelah bikin heboh se antero jagad Nusantara dengan kisah pelesirannya, padahal si teri ini masih dalam status tahanan, maka kini bikin kita terbelalak, terhenyak mendengar tantangan itu.

Soalnya sekarang, tinggal tunggu jawaban ketiga lembaga itu. Mau apa tidak. Sebuah babak baru dari Opera Sabun Gayus Tambunan pun digelar.

Gambar diambil dari: Harian SURYA, Selasa, 11/01/11

Itu Masih gayus, Belum GAYUS, Uang Memang Maha Kuasa


Cerita soal gayus, nampaknya seperti Opera Sabun. Setiap langkahnya selalu membikin seluruh negeri menjadi heboh. Padahal Tokoh Kita ini adalah gayus (dalam huru kecil) mantan pegawai pajak golongan III A. Dengan duit yang dia punya bisa bikin pihak Kepolisian menjadi tercoreng (lagi). Padahal masih banyak GAYUS-GAYUS (dalam huruf besar) yang lain, yang berpotensi mengeruk uang dan menyengsarakan rakyat Indonesia – sebagai Pemilik Sah Negeri Ini. MEMANG UANG MAHA KUASA.

Seperti yang diketahui bahwa antaranews, pada tanggal 14 Oktober 2010 lalu memberitakan bahwa seorang Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Timur Pradopo mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR RI di Jakarta,Kamis pagi.

Dalam paparannya Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Timur Pradopo memiliki sepuluh program prioritas, antara lain mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol, Meningkatkan Pemberantasan Preman, Mengatasi Kejahatan Jalanan, Pemberantasan Ilegal Logging, Ilegal Fishing, Ilegal Mining serta Human Trafiking dan Korupsi.

Program prioritas Calon Kapolri ini juga termasuk menguatkan kemampuan Densus 88 dengan bekerjasama dengan TNI dan Badan Nasional penagulangan Teroris. Komjen Pol Timur Pradopo juga akan membenahi Reserse dan melakukan revitalisasi di internal Polri sehingga Polri memiliki integritas di masyarakat.

Kisah gayus jalan-jalan ke Bali tentu saja seperti menafikan kalau janji pak Timur itu bakal bisa terpenuhi dengan baik, khususnya janji yang ke-10. Termasuk prioritas dalam melakukan revitalisasi di internal Polri.

SURYA Online (11/11/10) memberitakan bahwa skandal jalan-jalan Gayus Halomoan Tambunan akhirnya semakin luas terkuak. Kini ditemukan transaksi Rp 50 juta per bulan dari rekening Gayus, padahal yang bersangkutan masih dalam tahanan.
Transaksi mencurigakan yang diendus Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu mengindikasikan masih aktifnya rekening Gayus yang saat ini masih ditahan di Rutan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Menurut Plt Sekretaris Satgas, Yunus Husein, transaksi sebesar Rp 50 juta per bulan itu sangat besar…..
Ada dugaan transaksi itu terkait suap, yang kemungkinan menjadi bagian dari upaya mempermudah Gayus melangkah keluar sel. Atas terungkapnya transaksi itu, Satgas akan memeriksa sejumlah pihak untuk mencari kebenaran kasus tersebut.
Di luar persoalan kronologi, kaburnya Gayus itu mencoreng wajah polisi. Polisi yang seharusnya menjaga tahanan itu tetap di selnya malah mengizinkan Gayus keluar meski dengan alasan berobat. Namun, apa pun alasannya, keluarnya Gayus itu illegal karena dilakukan tanpa sepengetahuan hakim.

MBM TEMPO: Hilangnya Sebuah Edisi


Dulu, saya adalah pelanggan MBM TEMPO. Namun, sejak adanya TEMPO online, saya hanya membeli edisi-edisi tertentu – utamanya Edisi Khusus.

Namun, belakangan, saya memang jarang meng-klik versi online-nya. Belinya pun tergolong jarang. Dan baru tersentak, saat melihat (dan mendengar) berita di televisi, bahwa MBM TEMPO Edisi 28 Juni 2010 (REKENING GENDUT PERWIRA POLISI) hilang dari peredaran.

Tahu begitu, saya coba klik TEMPO online. Ternyata tidak ikut hilang. Ini adalah salah satu beritanya:

Rekening dalam Sorotan

MARKAS Besar Kepolisian RI meminta klarifikasi 21 perwira yang memiliki rekening mencurigakan. Dari perwira berpangkat komisaris hingga komisaris jenderal, mereka melakukan transaksi yang “tidak sesuai profilnya”-maksudnya tak sesuai dengan pendapatan resmi. Berikut ini sebagian dari transaksi yang dicurigai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu.

Cheta Nilawati


INSPEKTUR JENDERAL MATHIUS SALEMPANG

Laporan kekayaan (22 Mei 2009):
Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842

Jabatan: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Tuduhan:
Memiliki rekening Rp 2.088.000.000 dengan sumber dana yang tidak jelas. Pada 29 Juli 2005 rekeningnya ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.

Tanah dan properti: Tanah dan bangunan serta empat bidang tanah di Jakarta Timur.
Harta bergerak: Mobil BMW, Toyota Alphard, logam mulia.

“Saya baru tahu dari Anda.”
(24 Juni 2010)


INSPEKTUR JENDERAL SYLVANUS YULIAN WENAS

Laporan kekayaan (25 Agustus 2005):
Rp 6.535.536.503

Jabatan: Kepala Korps Brigade Mobil Polri

Tuduhan:
Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007.939.259 kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005. Kemudian US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.

Tanah dan properti: Dua bidang tanah dan bangunan di Depok, lima bidang tanah di Depok, dua bidang di Minahasa, empat bidang di Jakarta Pusat.
Harta bergerak: Mobil Mitsubishi, Toyota Kijang, Suzuki Baleno, Honda City, Toyota Innova, logam mulia, dan giro.

“Dana itu bukan milik saya.”
(24 Juni 2010)


INSPEKTUR JENDERAL BUDI GUNAWAN

Laporan kekayaan (19 Agustus 2008):
Rp 4.684.153.542

Jabatan: Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian

Tuduhan:
Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Tanah dan properti: Dua bidang di Jakarta Selatan dan 12 bidang di Subang, Jawa Barat.Usaha peternakan dan perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, obyek wisata, serta rumah makan.
Harta bergerak: Mobil Toyota Harrier, Honda Jazz, Nissan Teana, dua sepeda motor, logam mulia, dan barang antik.

“Berita itu sama sekali tidak benar.”
(25 Juni 2010)


BADRODIN HAITI

Laporan kekayaan (24 Maret 2008):
Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000

Jabatan: Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian

Tuduhan:
Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta, dan menerima dana rutin setiap bulan.

Tanah dan properti: Tanah dan bangunan di Depok, dua bidang di Bekasi, sebidang di Tangerang, Surabaya, Jakarta.
Harta bergerak: Mobil Toyota Kijang, logam mulia, giro.

“Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim.”
(24 Juni 2010)


KOMISARIS JENDERAL SUSNO DUADJI

Laporan kekayaan (2008):
Rp 1.587.812.155

Jabatan: Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal

Tuduhan:
Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.

Tanah dan properti: Tanah, bangunan di Depok.
Harta bergerak: Mobil Honda, logam mulia, giro.

“Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas.”
(M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)


INSPEKTUR JENDERAL BAMBANG SUPARNO

Laporan kekayaan:
Belum ada

Jabatan: Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri

Tuduhan:
Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.

“Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh.”
(Jakarta, 24 Juni 2010)

SUMBER: WAWANCARA, SUMBER TEMPO, LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

sumber: Rekening Dalam Sorotan

Ada Bangsat dan Maling di Gedung DPR?


Beberapa waktu yang lalu ada teriakan : BANGSAT yang berasal dari mulut Ruhut Sitompul (anggotra DPR yang terhormat) yang ditujukan kepada Gayus Lumbuun (juga anggota DPR).

Tadi siang seorang aktivis dari Kapak meneriakkan Boediono, “Maling.”

Menurut Vivanews, kerusuhan terjadi saat mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono memberi kesaksian di hadapan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century di Gedung DPR.

Pantauan VIVAnews di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 Januari 2010, Boediono sedang memberikan keterangan tentang status uang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

“Saya tidak tahu uang LPS itu uang negara atau bukan,” kata Boediono. Tiba-tiba dari atas balkon, pria botak dan berperawakan agak gemuk itu tiba-tiba berteriak, “Boediono maling, Boediono maling.”

Oh, alamak. Pertanda apa ini?